Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam perkembangannya hampir semua lapisan masyarakat telah menuangkan wasiat dalam bentuk akta autentik. Pemberian wasiat adalah hak seseorang sebelum meninggal dunia untuk memberikan hak miliknya kepada orang lain dan pelaksanaannya setelah yang berwasiat meninggal dunia. Namum pelaksanaan wasiat autentik tidak selalu berjalan dengan baik, pada kenyataannya sering terjadi silang sengketa antara pihak ahii waris karena ada pihak yang merasa dirugikan atas pemberian wasiat pewaris hanya kepada seorang atau sebagian ahli waris atas sebagian atau seluruh harta peninggalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah hak opsi dapat diterapkan pewaris dalam pemberian wasiat autentik dan memahami akibat hukum yang timbul dari pemberian wasiat autentik kepada sebagian ahli waris atas sebagian atau seluruh harta warisan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan bersifat yuridis normatif dengan tinjauan terhadap hukum kewarisan Islam di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder dan analisa dilakukan secara kualitatif dengan menganalisis al-Qur'an dan al-Hadist serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan akibat pemberian wasiat autentik kepada sebagian ahli waris atas sebagian besar atau seluruh harta peninggalan pewaris guna mengetahui kesesuaian peraturan dengan kenyataan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa hak opsi tidak dapat diterapkan atau dilaksanakan oleh pewaris yang beragama Islam. Namun bukan berarti pewaris yang tunduk pada hukum Islam tidak dapat membuat wasiat dalam bentuk akta autentik dihadapan Notaris. Hukum Islam khususnya dalam aturan hukum kewarisan pada dasarnya tidak melarang wasiat dibuat dalam bentuk lisan atau tertulis baik dalam akta dibawah tangan atau akta autentik. Sedangkan dalam pemberian wasiat kepada sebagian ahli waris atas sebagian atau seluruh harta warisan diharuskan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari ahli waris lainnya. Oleh karena itu seseorang yang ingin memberikan suatu wasiat hendaknya mengetahui kaidah-¬kaidah yang berlaku dalam berwasiat, sehingga dalam pelaksanaannya tidak merugikan pihak ahli waris yang berhak mendapatkan warisan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia.

---

n this modern age, almost every society has transferred their inheritance will in the form of authentic will of testament. An inheritance will can be defined as passing on wealth upon the death of an individual to a legal heir. However, the practice of the authentic will of testament does not always accordingly work. In reality, there have been several cases of disputes between the legal heirs because one feel hampered that the other receive bigger portion or all of the inheritance. The purpose of this research is to discover whether or not the inheritance recipient has any option rights in the authentic will of testament and to understand the legal impacts caused by the authentic will of testament that given to the parties involved. This thesis is juridical normative literature research based on the inheritance laws of Islam in Indonesia. The data that were used are secondary data with a qualitative analysis on al-Qur'an, al-Hadist and regulations related to the practice of authentic will of testament. The end result of this research was that option rights cannot be applied by Islamic heirs, but it does not mean that Islamic heirs cannot make a legal will of testament by creating an authentic or non authentic legal document in front of a notary, as the Islamic law does not prohibits an inheritance will to be documented literally or verbally non authentic or authentically. Thus, the passing on wealth inheritance to a legal heir should be approved by all of its legal heirs beforehand, therefore the heir-giver must know all the rules and regulations concerning inheritance will in order to create a well environment between heirs based the inheritance laws of Islam in Indonesia."

"This study focuses on the syntatic and semantic features of the benefactive verbs in double object construction (DOC) in english sentences...."

"Hubungan antara business users dan Departemen TI dalam rangka penyediaan dan penyelenggaraan layanan umumnya tidak mengandal kan kesepakatan tingkat layanan (SLA). Padahal keberadaan SLA dapat menjadi dasar pengukuran dan standar tingkat layanan yang dibutuhkan oleh business users sperti ketersediaan layanan (availability) dan respon times. Utamanya hal ini diperlukan untuk aplikasi-aplikasi kritikal dan core seperti Global Purchase Order (GPO) yang di implmentasikan pada Perusahaan XYZ.Oleh karenanya perlu ditelaah mekanisme dan prosedur yang terkait pengembangan SLA. Dalam pengembangan SLA ini misalnya memperhatikan penerjemahan kebutuhan pengguna, survey dan wawancara untuk menangkap kebutuhan spesifik dari pengguna, analisa arsitektur layanan untuk mengidentifikasi komponen-komponen untuk tercapainya SLA, serta analisa proses bisnis untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan terhadap proses-proses yang berjalan di perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.Proyek Akhir ini mengembangkan kerangka pengelolaan SLA agar dapat membantu penerapan penyelenggaraan layanan TI di lapangan. Namun proyek ini tidak mencakup implementasi kerangka pengembangan SLA yang disempurnakan. Untuk implementasi lebih lanjut, kerangka ini perlu diuji dan di evaluasi bersama dengan kedua belah pihak penyedia dan pengguna layanan agar dapat mencapai hasil yang maksimal dan disepakati.

---

This relatioship between business users and IT Department in term of providing services is generally not base on SLA. In fact, can be used as measurement and standard of service level that needed by the business users such as availability and response time. Most important that SLA is needed for core and mission-critical application like Global Purchase Order (GPO) which is implemented by XYZ Corporation.Therefore, the mechanism and procedure need to be created to develop related SLA. This SLA development is concern to translate user requirement, survey and interview to capture specific user requirement, service architecture analyzing to identify whether SLA can be achieved, and business process analyzing to capture a big picture of the whole process running in the organization for doing business.The Final Project discussed the development of SLA to help implementation of IT service in the field. However, this project is not cover the implementation of the SLA itself. For further mplementation, this SLA framework must be tested and evaluated with both party the service recipient and service provider to get maximum result and best suite with the organization."

"ABSTRACTRumusan masalah skripsi ini berupa mengapa terjadi peningkatan pemanfaatan skema pinjaman luar negeri Indonesia terhadap IDB pasca 2010 didasari oleh hubungan Indonesia dengan IDB yang mengalami kecondongan baru yaitu peningkatan pemanfaatan skema pinjaman yang tidak terjadi pada periode sebelumnya. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode kongruen menggunakan kerangka teori Pendekatan Negara Resipien dalam Pemanfaatan Skema Pinjaman Luar Negeri. Skripsi ini mengidentifikasi dua sebab peningkatan kerja sama Indonesia dengan IDB pasca 2010 yaitu [1] peran IDB sebagai bank pembangunan regional dalam mengisi kesenjangan pendanaan Indonesia pasca 2010 karena karakteristik pinjamannya dan [2] adanya implementasi government leadership dalam mekanisme pemanfaatan pinjaman IDB. Dalam perannya mengisi kesenjangan pendanaan Indonesia, IDB secara jumlah bantuan tidak besar dibanding mitra pembangunan yang lain, yakni sebesar 8,7 dari APBN 2016. Akan tetapi, angka ini tetap signifikan karena pinjaman IDB memiliki karakteristik di antaranya [1] IDB mampu memenuhi kebutuhan dana pembangunan infrastruktur Indonesia sebagaimana menjadi sebab kesenjangan pendanaan terbesar menurut RPJMN yang berlaku dan [2] IDB memberikan perhatian pada sektor vital pembangunan Indonesia yang tidak menjadi prioritas mitra pembangunan lainnya yaitu sektor pendidikan tinggi. Dalam implementasi government leadership, Indonesia memiliki posisi yang sama dengan IDB sehingga hubungan yang tercipta adalah kerja. Government leadership terhadap IDB dalam level operasional dijalankan oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas RI. Hal ini juga diperkuat oleh peran elite lokal Bambang Brodjonegoro yang memiliki peran strategis seperti membumikan ekonomi syariah di Indonesia, mengarahkan komunikasi informal dengan pejabat IDB menjadi kerja sama formal, menginisiasi dan meresmikan Country Gateway Office di Jakarta, menyelenggarakan pertemuan tahunan IDB ke-41, dll. Akan tetapi, perlu dikritisi bahwa peran strategis yang dilakukan masih sebatas seremonial dan melekat pada jabatan yang dimilikinya. Dengan demikian, skripsi ini diharapkan berkontribusi secara akademis dalam mengembangkan kajian pendekatan resipien dalam pinjaman luar negeri dan secara praktis dalam meneguhkan praktik Kerja sama Selatan Selatan KSS.

---

ABSTRACTThe research question of the thesis is Why is there an increasing utilization of Indonesias foreign loan scheme to IDB post 2010 proposed based on Indonesias relationship with IDB which experienced a new trend that did not happened in previous period. The collected data is analyzed by congruent method using the theoretical framework of Recipient Country Approach in Utilization of Foreign Loan. This thesis identifies two causes of enhancement of Indonesia 39 s foreign loan scheme utilization to IDB post 2010 which are, 1 the role of IDB mdash as a regional development bank mdash in filling the Indonesias financing gap and 2 the implementation of government leadership in IDB lending mechanism. In its role to fill the financing gap, found that the IDB doesn rsquo t give large amount of aid contributed only 8,7 from APBN . However, this figure remains significant because IDB loans have different characteristics which are 1 IDB is able to meet Indonesia 39 s infrastructure development funding needs as stated it is the biggest financing gap based on current RPJMN and 2 IDB puts high attention to the vital sector of Indonesias development which is not the priority of other development partners namely the higher education sector. In the implementation of government leadership, Indonesia has the same position with IDB so the relationship created is cooperation. Government leadership to IDB in operational level is run by Ministry of Finance and Bappenas RI. It is also strengthened by the role of local elite Bambang Brodjonegoro who plays strategic role such as familiarizing sharia economy in Indonesia, directing informal communication with IDB officials into formal cooperation, initiating and inaugurating Country Gateway Office in Jakarta, organizing the 41st annual meeting of IDB, etc. However, it should be criticized that the strategic role is still merely ceremonial and attached to the position he has. But it can not be denied that there is implementation of government leadership itself. Thus, this thesis is expected to contribute academically in developing the study of recipient approaches in foreign loans and practically in affirming South South Cooperation KSS practices."

"Tulisan ini secara taksonomi meninjau perkembangan pembahasan sovereign wealth fund (disingkat SWF) sebagai fenomena hubungan internasional sejak istilahnya diciptakan pada tahun 2005, sampai 2020. Tulisan ini menggunakan 45 literatur yang terakreditasi secara internasional dan mengklasifikasikannya sesuai dengan kesamaan tema antar literatur. Karena pembahasannya dibatasi pada latar hubungan internasional, tulisan ini terlebih dahulu akan secara singkat menjelaskan penemuan-penemuan empiris berdasarkan literatur-literatur yang ada mengenai SWF. Selanjutnya, tulisan ini akan memberikan penekanan pada tema-tema yang muncul di dalam literatur yang mencakup: (1) usaha untuk menteorisasikan SWF; (2) variabel yang mempengaruhi perilaku SWF; (3) pengaturan SWF di negara resipien serta di tingkat internasional, serta tema-tema lain yang berbeda dengan pengelompokkan sebelumnya. Tulisan ini mencoba untuk menunjukkan konsensus, perdebatan, tren serta kesenjangan dalam topik ini. Tulisan ini mengidentifikasi bahwa pendekatan liberal paling banyak digunakan untuk membahas SWF beserta pendekatan dalam studi lain yang masih berbasis internasional. Penulis berargumen bahwa sebagai sebuah topik, SWF erat kaitannya dengan konsep kedaulatan moneter dan kebanyakan masih dibahas dari perspektif negara resipien yang bereaksi terhadap kemunculannya serta aktivitasnya, bukan oleh pihak yang sebenarnya memiliki SWF.

---