Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :

Indonesia melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) secara langsung yang kedua pada tahun 2009. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpilih kembali sebagai presiden dalam 1 (satu) putaran dengan perolehan suara signifikan sebesar 60.80%. Presiden yang bisa mengikuti pilpres kembali, memiliki keunggulan dapat meningkatkan probabilita keterpilihan pada pilpres selanjutnya melalui alokasi belanja pemerintah saat menjabat. Tujuan incumbent mengalokasikan belanja pemerintah adalah untuk meyakinkan voters agar berpihak kepadanya pada pilpres selanjutnya. Penelitian ini menggunakan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Keuangan untuk melihat efektivitas belanja pemerintah pada perilaku voters saat  pilpres di level Kab/Kota.  Penelitian ini mengkonfirmasi belanja pemerintah dan capaian kinerja incumbent saat menjabat merupakan pendukung kemenangan SBY pada pilpres periode selanjutnya.

---

The 2009 presidential election was the second direct presidential election of Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) was inaugurated as President for second term by significant vote of 60.80%. President who can run on the next presidential election, has the advantage to use government spending to increase his vote. This study uses data from General Election Commission (KPU) and Ministry of Finance to investigate the effectiveness of government spending on voter behaviour at disctrict level. Our study confirmed that previous period government spending and performance outcome of incumbent were factors that played important role on SBY’s victory.

Abstrak :
Dalam system presidensial pemerintahan secara langsung dijalankan oleh Presiden dan Wakil Presiden dengan dibantu oleh menteri-menteri, dalam menjalankan kekuasaannya presiden dan wakil presiden harus berpegang teguh terhadap Konstitusi dan Undang-Undang, sehingga dalam menjalankan kekuasaannya Presiden dan Wakil Presiden tidaklah menggunakan kekuasaannya secara semena-mena, di Indonesia masa jabatan presiden pada mulanya tidak mengenal adanya pembatasan terhadap masa jabatan, namun sejak dilakukannya amandemen UUD 1945 masa jabatan presiden pun dibatasi yang secara tegas dalam Amandemen Pasal 7 Undang- Undang Dasar 1945, dalam substansi pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut secara tegas membatasi presiden dalam menduduki jabatannya untuk ketiga kalinya. Oleh karena itu Presiden yang telah menjabat selama dua kali secara konstitusional harus berakhir dan tidak dapat mencalonkan Kembali sebagai presiden untuk masa selanjutnya, sehingga apabila presiden yang mempunyai Sejarah dan kredibilitas yang baik dan disukai oleh masyarakat harus berhenti diakhir masa jabatannya karena alasan pembatasan oleh konstitusi, padahal presiden sendiri merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari demokrasi yang berarti pilihan rakyat, sehingga melarang kemungkinan pemilihan Kembali untuk kesekian kalinya juga berarti membatasi pilihan rakyat sebagai sumber legitimasi terhadap kekuasaan atau demokrasi itu sendiri. ......In the presidential syetem the government is directly run by president and vice president with the assistance of ministers, in exercising their powers the president must adhere to the constitution and law, so that in exercising their powers the president and vice president do not use their powers arbitrarily, in Indonesia the presidential term of office initially did not recognize any rectrictions of on the term of office,but since the amendment of the 1945 constitution the presidential term of office has been limited which is expressly in amendment to article 7 of the 1945 constitution, in the substance of article 7 of the 1945 constitution expressly limits the president in occupying his position for the third time, therefore, the president who has served for two times constitutionally must end. And cannot re-nominate as president for the next term, so that president who has good history and credibility and is favored by the public must stop at the end of his term of office for reasons of limitation by the constitution, even though the president himself is an inseparable entity from democracy which means the choice of the people, so that prohibiting of the possibility of reelection for the umpteenth time also means limiting the people choices, as a source of legitimacy to power or democracy itself.

Abstrak :
Pengaturan mengenai pemilihan kembali re-election jabatan presiden diatur di dalam konstitusi berbagai negara, khususnya negara-negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden memiliki kekuasaan yang besar dan ekstensif, sehingga pengaturan mengenai re-election dijadikan instrumen untuk mengontrol kekuasaan lembaga eksekutif. Di Indonesia, pengaturan mengenai pembatasan masa jabatan presiden diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar UUD 1945 setelah perubahan. Melalui pendekatan historis dan komparatif, penelitian berbentuk yuridis-normatif ini dilakukan untuk mencari sinkornisasi peraturan terkait metode pemilihan kembali jabatan presiden di Indonesia, serta penelitian ini dilakukan untuk mencari metode pemilihan kembali jabatan presiden yang tepat untuk Indonesia. Perumus Pasal pembatasan masa jabatan presiden di UUD 1945 menghendaki seseorang hanya dua kali dapat dipilih baik secara beruturut-turut, maupun tidak immediate reelection. Berdasarkan alasan menjaga hubungan antara presiden dan rakyat, pencegahan adanya akumulasi kekuasaan dan pendorong adanya regenerasi pejabat publik ndash; yaitu dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, metode immediate reelection merupakan metode pemilihan kembali jabatan presiden yang tepat untuk Indonesia. Walau begitu, beberapa komponen dari pengaturan pemilihan kembali jabatan presiden di Indonesia masih memiliki kekurangan, yaitu tidak sesuai dengan materi muatannya. Pengaturan di UU Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 terkait kapan seseorang yang menggantikan jabatan presiden secara permanen dihitung telah menjabat selama satu periode masih sebatas penjelasan dalam norma Pasal 169 huruf n, dan pengaturannya belum menggunakan asas proporsional. Pengubahan UUD untuk membuat pengaturan yang lebih rinci dan jelas terkait pembatasan masa jabatan presiden diperlukan agar tercapai esensi dari pengimplementasian sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. ......The regulation of presidency re election is governed in the constitutions of various countries, especially those that embrace presidential government systems. In a presidential system of government, the president has great and extensive powers, so the arrangement of re election is used as an instrument to control the power of the executive. In Indonesia, the regulation on the limitation of the term in office of the president is stipulated in Article 7 of the Amendment of 1945 Constitution. Through historical and comparative approach, this juridical normative research is conducted to find the synchronization of regulation related to the method of presidency re election in Indonesia, and this research is done to find the appropriate method of presidency re election for Indonesia. The framers of Article 7 concerning limitation of president tenure in office in the Amendment of 1945 Constitution requires a person to maximumly be elected twice either consecutively or not immediate reelection. Based on the reasons to maintain the relationship between the president and the people, to prevent the accumulation of power, and to encourage the regeneration of public officials in this case the President of the Republic of Indonesia, the immediate reelection method is the appropriate method of presidency re election for Indonesia. However, some components of the provisions of presidency re election in Indonesia still have shortcomings, which are not in accordance with the material content. The regulation in the Law of the General Election No. 7 of 2017 concerning when a person who replaces the presidency permanently counted has held office for one period is still stipulated in the explanation of the norm of Article 169 letter n, and the arrangement does not use the proportional principle. It is expected that Indonesia has a more detail and clear arrangements in the constitution related to the limitation of presidential term in order to achieve the essence of the implementation of presidential government system in Indonesia.

Abstrak :
Skripsi ini menguji pengaruh faktor audit dan faktor politik terhadap audit delay pada pemerintah daerah. Faktor audit tersebut adalah temuan audit dan opini audit sedangkan faktor politik adalah oposisi dan re-election. Audit delay pada penelitian ini didefinisikan sebagai periode waktu antara tanggal akhir tahun fiskal sampai dengan tanggal yang tertera pada laporan audit. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 388 pemerintah daerah pada tahun 2011. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa opini berpengaruh negatif terhadap audit delay, temuan berpengaruh positif terhadap audit delay sedangkan oposisi dan re-election tidak berpengaruh terhadap audit delay.

---

This study examined the influence of audit opinion, audit findings, opposition and re-election on audit delay at local government in Indonesia. Audit delay in this research is defined as audit completion period, the period between a fiscal year end and audit report date. This research used 388 samples of local government in Indonesia in 2011. The result of this research shows that audit opinion gives negative and significant influence to audit delay, audit findings gives positive and significant influence to audit delay while opposition and re-election has no effect to audit delay.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, Selain itu, studi ini juga menguji peran moderasi dinasti politik dan reelection pada hubungan antara belanja pemerintah daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan melakukan regresi berganda dengan pendekatan fixed effect pada 2929 observasi selama 2010-2015, ditemukan bahwa belanja pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah namun berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pada pemerintah daerah berdinasti politik. Kemudian, dinasti politik terbukti memperlemah pengaruh positif belanja pemerintah daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, reelection terbukti memperkuat pengaruh positif belanja terhadap kinerja keuangan pada seluruh pemerintah daerah dan memperlemah hubungan negatif belanja dan kinerja keuangan pada pemerintah daerah berdinasti politik. Temuan ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat untuk merumuskan mekanisme untuk membatasi praktik dinasti politik karena berdampak buruk bagi kinerja pemerintah daerah. ...... This study aims to investigate the effect of local government spending on local government financial performance. In addition, this study also examines the moderating role of political dynasties and reelection on the relationship between local government spending and local government financial performance. By conducting multiple regressions with fixed effect approach on 2929 observation during 2010 2015, it was found that local government spending has a positive effect on local government financial performance, but it has a negative effect on financial performance of dynastic local governments. In addition, the political dynasty is proven to weaken the positive effect of local government spending on the financial performance of local governments. In addition, reelection is proven to strengthen the positive impact of spending on financial performance on all local governments and weaken the negative effect of spending and financial performance on dynastic local governments. These findings could serve as input for the central government to formulate mechanisms that would limit the practice of political dynasties because of their adverse impact on local government performance.