Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This book addresses one of the most crucial questions in Southeast Asia: did the election in Indonesia in 2014 of a seemingly populist-oriented president alter the hegemony of the political and economic elites? Was it the end of the paradox that the basic social contradictions in the country's substantial capitalist development were not reflected in organized politics by any independent representation of subordinated groups, in spite of democratization? Beyond simplified frameworks, grounded scholars have now come together to discuss whether and how a new Indonesian politics has evolved in a number of crucial fields. Their critical insights are a valuable contribution to the study of this question."

"Finance is a crucial element for a China in full evolution after three decades of reform and opening up, this thesis therefore aims to analyze financial reforms in China from an institutional point of view. After attempting to decipher the puzzle between finance and growth, we discussed the reforms of financial institutions in China and the governments efforts to adopt the reforms focused on access to the CMO; We also analyzed non-performing loans (NPLs), a thorny problem for Chinese state-owned banks (SOBs) and / or enterprises (SOEs) without forgetting the theme of opening up the banking and financial sector to foreign competition. Finally, being a hot and controversial sector - a pillar of growth and a risk bubble at the same time, real estate is experiencing its specific course during its reforms from the old regime to the new mechanism in China. In fact, there are many economic and financial variables supporting the expansion of the real estate market in China."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak ACFTA terhadap produktivitas perusahaan di Indonesia dari tahun 2003 s.d 2013. Terdapat 4 channel mekanisme perdagangan dapat mempengaruhi produktivitas, yaitu competition channel, intermediate input channel, export channel dan FDI channel. Selanjutnya, pendekatan Difference-in-Difference digunakan untuk menangkap perbedaan dampak ACFTA terhadap perusahaan yang terintegrasi dengan pasar global dengan perusahaan lokal/domestik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ACFTA memberikan dampak negatif terhadap produktivitas perusahaan di Indonesia. Dari 4 channel perdagangan yang diidentifikasi, hanya competition channel yang memberikan dampak positif, sementara export channel memberikan dampak negatif. Lebih lanjut, ACFTA tidak memberikan keuntungan terhadap perusahaan yang terhubung dengan pasar global. ......This research aims to estimate the effect of ACFTA on the productivity firms in Indonesia from 2003 to 2013. This research disentangles the various channel through which integration with the global market can effect firm-level productivity : competition channel, intermediate input channel, export channel and FDI channel. Difference-in-Difference approach is used to figure out the productivity effects differences of ACFTA on integrated firms and domestic firms. The results show that ACFTA had a negative effect on firm productivity in Indonesia. Only the competition channel has a positive effect, while the export channel has a negative effect. Furthermore, ACFTA does not give benefit to integrated firms."

"Reformasi bergulir sejak pertengahan bulan Mei 1998 ditandai dengan jatuhnya pemerintah Orde Baru. Reformasi diasumsikan sebagai era baru bagi lahir dan berkembangnya demokratisasi maupun transparansi. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia memiliki persepsi tentang reformasi sama dengan organisasi kemahasiswaan lainnya. Karena letaknya yang strategis di ibukota negara, gerakan dan sepak terjang organisasi ini dijadikan sebagai barometer bagi organisasi kemahasiswaan lainnya. Oleh sebab itu mengetahui berbagai pandangan yang mungkin berpengaruh pada sikap mereka terhadap jalannya reformasi menjadi signifikan. Bagaimana pandangan dan sikap BEM-UI terhadap jalannya reformasi? Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi lahirnya pandangan dan sikap BEM-UI terhadap jalannya reformasi ? Bagaimana bentuk strategi aksi perjuangan mereka dalam mengawal jalannya reformasi di masa mendatang ?Hasil penelitian terhadap 30 mahasiswa yang dijadikan sampel penelitian menunjukkan bahwa pandangan dan sikap mereka 73,3% dipengaruhi oleh latar belakang asal mereka yang baik sehingga berdampak positif terhadap kualitas kegiatan institusi mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan mereka terhadap jalannva reformasi ialah karena pemerintah belum menjalankan visi reformasi (53,7%), kasus KKN belum diberantas 62,5%, dan juga belum tampak itikad pemerintah meminta pertanggungjawaban terhadap pelaku-pelaku Orde Baru 12,50%. Juga karena aplikasi ilmu yang digeluti, seperti mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang mendominasi kesertaan mereka di BEM-UI mencapai 26,7%, dari Fakultas Teknik menduduki urutan kedua (20%), kesertaan mereka sebagai bentuk solidariras terhadap sesama mahasiswa dan satu almamater. Sedangkan dari Fakultas Kedokteran (0%), hal ini dimungkinkan karena padatnya jadwal perkuliahan, dan secara praktis aktivitas ini kurang menopang profesionalisme mereka. BEM-UI melakukan aksi turun ke jalan menuntut diakomodasikannya 6 visi reformasi yaitu: a) penegakan supremasi hukum, b) otonomi daerah yang seluas-luasnya, c) demokrasi yang rasional dan egaliter, d) pencabutan dwi fungsi TNI, e) amandemen UUD 1945, dan f) pertangggungjawaban Orde Baru dan kroni-kroninya.Implikasi pandangan dan sikap ini terhadap ketahanan nasional adalah menjadikan ketahanan nasional sebagai metode pemecahan masalah, melihat gerakan reformasi Indonesia sekarang ini belum menunjukkan arah perjuangan yang jelas. Hal ini terlihat dari adanya indikasi sebagai berikut : a) Kondisi kehidupan nasional pada kurun lima tahun mendatang belum dapat diprediksikan secara detail sebab gerakan reformasi ini belum menunjukkan suatu gejala arah gerakan yang jelas dan terukur; b) Malaysia telah mampu menentukan prediksi kondisi negerinya di tahun 2020, sementara Indonesia pada tahun 2020 belum dapat menentukan arah dan wujud kondisi nasionalnya; c) Jika kondisi kehidupan nasional awal Orde Baru relatif terkendali dan terarah gerakannya, maka pada masa reformasi ini menunjukkan ketidakteraturan dalam berbagai aspek, hal ini tercermin dari tuntutan 6 visi reformasi mahasiswa."

"Dan pengamatan awal yang dilakukan teridentifikasi bahwa kualitas pelayanan kepabeanan di bidang impor pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I, Kantor Wilayah IV Jakarta, masih belum optimal, bila dinilai dari fungsi strategis pelayanan tersebut. Belum optimalnya pelayanan kepabeanan yang dimaksud antara lain terlihat dari kurang profesional dan belum akuratnya aplikasi Sistem Electronic Data Interchange yang berbasis pada fungsi teknologi komputer.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membahas seberapa besar pengaruh Kebijakan Reformasi Pelayanan dan Aplikasi Sistem Electronic Data Interchange terhadap Kualitas Pelayanan Kepabeanan pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Kebijakan dari Dunn, Teori Aplikasi Sistem EDI dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 dan Teori Pelayanan dari Parasuraman.Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif terhadap data primer yang didapat dari sampel penelitian sebanyak 100 responden yang terdiri dari pegawai dan importir untuk Kuesioner Pengujian Hipotesis dan 100 pegawai untuk Kuesioner Learning Organization. Metode Kualitatif digunakan untuk mengolah rujukan teori dan data fungsional yang diperoleh dari berbagai buku dan dokumen.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif Kebijakan Reformasi Pelayanan dan Aplikasi Sistem Electronic Data Interchange terhadap Kualitas Pelayanan Kepabeanan pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I. Pengaruh positif ini menjadi isyarat bahwa apabila terjadi peningkatan pada variabel Kebijakan Reformasi Pelayanan dan variabel Aplikasi Sistem Electronic Data Interchange, maka peningkatan pada kedua variable babas tersebut secara bersama-sama akan diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan kepabeanan di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I. Hasil penelitian ini selanjutnya menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan kepabeanan di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I dapat ditingkatkan dengan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan reformasi pelayanan dan dengan meningkatkan juga efektivitas dan efisiensi aplikasi Sistem Electronic Data Interchange dalam proses pelayanan tersebut.Adapun saran-saran yang dikemukakan adalah sebagai berikut :KPBC Tipe A Khusus Tanjung Priok I perlu merumuskan dan melaksanakan secara khusus kebijakan reformasi pelayanan yang tertuju untuk meningkatkan etos kerja di kalangan pegawai, terutama pegawai yang langsung melaksanakan teknis pelayanan kepabeanan.Untuk meningkatkan profesionalisme dan keahlian kerja para pegawai yang bertugas dalam pelaksanaan Sistem EDI perlu diadakan pelatihan teknis fungsional secara intensif sesuai dengan perkembangan dan tantangan teknologi komputer.Guna lebih memantapkan pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, maka KPBC Tipe A Khusus Tanjung Priok I perlu mengembangkan konsep Learning Organizalion dengan cara mengembangkan berbagai program diklat pegawai, peningkatan kesejahteraan pegawai dan pengembangan konsep kepemimpinan situasional yang komunikatif."

"The past two decades have represented a time of unprecedented social, technological, and economic change that has required a transformation in human resource management (HRM). Shifts in demographics, continued increases of women in the workforce, and greater mobility across national borders have led to higher diversity in the workplace. Advances in technology, including social media, have enabled new ways of doing business through faster communications and vast amounts of data made available to all. Mobile technology with its ubiquitous connectivity has led to renewed concerns over work-life balance and extreme jobs. These and many other changes have seen evolving attitudes towards work and careers, leading to different expectations of the workplace and mean that existing ways of managing people may no longer be effective. This series examines in depth the changing context to identify its impact on the HRM and the workforce."

"ABSTRACTBuilding open the recents scholarship on "traveling ideas" and "translation", the author discusses how ILO and EU labour standards were conveyed to Turkey's political landscape by domestic actors and how those standards were adjusted. The study first anlyses the motivations of the commission that drafted the 2003 labour act, and of employer and labour organizations, for choosing to draw on those inter-institutional outcomes of the reform by examining how domestic actors modified the international standards, while also preserving components of the old labour legislations, as on severance pay."

"Makalah ini mengeksplorasi perkembangan gig economy di Australia, menganalisis dampaknya terhadap model ketenagakerjaan tradisional, manajemen tenaga kerja, dan hak-hak karyawan. Dengan memanfaatkan data sekunder seperti data pemerintah dan literatur akademis, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan gambaran komprehensif tentang tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh sektor ekonomi yang sedang berkembang ini. Pergeseran ini, yang ditandai dengan kontrak jangka pendek atau pekerjaan lepas dibandingkan dengan pekerjaan tetap, mempunyai implikasi besar terhadap manajemen tenaga kerja dan hak-hak karyawan. ......This paper explores the flourishing gig economy in Australia, analysing its impact on traditional employment models, workforce management, and employee rights. By leveraging secondary data such as from government data and academic literature, this study aims to present a comprehensive overview of the challenges and opportunities presented by this evolving economic sector. This shift, characterised by short-term contracts or freelance work as opposed to permanent jobs, has profound implications for workforce management and employee rights."