Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam penerapan desentralisasi fiskal sejak ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 dan 25 Tahun 1999, salah satu aspek bahasan yang kerap kali muncul adalah adanya transfer dana dari pemerintah pusat kepada daerah (intergovernmental fiscal transfer). Transfer dari pemerintah pusat kepada daerah salah satunya dimaksudkan untuk mewujudkan keseimbangan fiskal (fiscal equalization), baik secara vertikal (antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah), maupun horizontal (antar pemerintah daerah). Di Indonesia, transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ini disebut dengan Dana Perimbangan, yang di Indonesia terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu Dana Bagi Hasil (baik bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam); Dana Alokasi Umum (DAU); dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana bagi hasil dibagikan kepada daerah menurut persentase tertentu, dan didasarkan atas daerah penghasil (by origin). DAU dibagikan dengan formula tertentu, sementara DAK dibagikan untuk tujuan-tujuan tertentu yang sudah digariskan (specific grant). DAU yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah tersebut diterapkan melalui suatu formula, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kapasitas fiskal daerah. Dalam pelaksanaan pengalokasian DAU dari tahun 2001 hingga sekarang, selalu muncul ketidakpuasan dari sejumlah daerah. Daerah-daerah yang merasa tidak puas tersebut umumnya yang menerima DAU relatif kecil dan tidak dapat memenuhi kebutuhan fiskal daerahnya. Selain itu, ditetapkannya kebijakan berupa penyesuaian atau modifikasi terhadap alokasi DAU yang sudah ditetapkan berdasarkan formula celah fiskal berimplikasi tidak maksimalnya kemampuan DAU dalam mengoreksi kesenjangan fiskal antardaerah. Dengan demikian perhitungan DAU dinilai kurang memberikan efek pemerataan dan keadilan. Berkenaan dengan itu muncul adanya pemikiran teoretik untuk memasukkan variabel-variabel ekonomi baru dalam formulasi DAU. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ulang formula dan kebijakan aplikasi DAU yang selama ini digunakan, kemudian merumuskan formula DAU sesuai dengan kriteria yang tertuang dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 yang merupakan pengganti dari UU Nomor 25 Tahun 1999. Dari hasil penelitian secara kualitatif dan kuantitatif terhadap pembagian DAU pads periode-periode awal otonomi daerah kepada kabupaten/kota ternyata DAU cukup membantu untuk menutup celah fiskal guna membiayai pengeluaran total daerah yang terdiri dari pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. DAU mampu meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pengeluaran, setelah pengeluaran tersebut juga dibiayai oleh PAD dan bagi hasii. Selain itu, DAU juga dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah yang diterapkan melalui suatu formula. Alokasi DAU 2004 untuk kabupaten/kota mampu memeratakan kemampuan fiskal antar daerah yang ditunjukkan dengan angka koefisien variasi sebesar 0,476382958. BHP dan BHSDA telah menimbulkan ketidakmerataan fiskal antar kabupaten/kota. Ketidakmerataan fiskal akibat pengalokasian BHP dan BHSDA untuk seluruh kabupaten/kota di Indonesia ditunjukkan oleh angka koefisien variasi yang tinggi yaitu 2,08444245. Dalam tahun 2004 juga telah dialokasikan dana penyeimbang berupa hold harmless. Namun demikian, prosesnya telah merugikan daerah lain yang seharusnya mendapatkan DAU yang lebih besar dan harus dikurangi demi mengantisipasi adanya tekanan politik dari DPR maupun pemerintah daerah. Dana hold harmless ini membuat ketidakmerataan fiskal antar kabupaten/kota semakin besar sebagaimana tercermin dari nilai koefisien variasi sebesar 2,15179564. Penghitungan PPAD secara regresi GLS (Generally Least Square) dengan panel data (data pool) ternyata memberikan hasil yang mencerminkan kapasitas fiskal daerah dan diharapkan dapat membuat formulasi DAU juga menjadi lebih baik. Hasil perhitungan menyebutkan bahwa dari 370 kabupaten/kota di Indonesia, terdapat 280 kabupaten/kota yang PPAD-nya lebih tinggi dari PAD riil, dan 90 kabupaten/kota yang PPAD-nya lebih rendah dari PAD riil. Hal ini berartelah menjawab salah satu kekurangan dari metode perhitungan terdahulu adalah menghasilkan PAD estimasi yang lebih rendah dari PAD rill sehingga memberikan disinsentif bagi daerah untuk meningkatkan PAD-nya. Perhitungan DAU 2004 estimasi dengan menginternalisasikan variabel-variabel yang baru berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 ke dalam persamaan regresi linear berganda DAU, yaitu Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, PDRB perkapita, Indeks Pembangunan Manusia, PPAD, Bagi Hasil SDA, dan Bagi Hasil Pajak, ternyata lebih mampu untuk memeratakan kemampuan fiskal antar kabupaten/kota lebih baik daripada DAU 2004 yang memakai perhitungan fiscal need dan variabel-variabel ekonomi berdasarkan peraturan perundangan yang lama. Hal ini terlihat dari koefisien variasi untuk DAU 2004 estimasi sebesar 0,457565444 jauh lebih kecil dibandingkan dengan DAU 2004 sebesar 0,476382958. Perhitungan indeks Williamson juga menunjukkan bahwa indeks untuk DAU 2004 estimasi sebesar 0,69141 lebih kecil daripada DAU 2004 sebesar 0,72043. DAU berhasil memperbaiki pemerataan fiskal antar daerah akibat adanya dana bagi hasil yang cenderung sangat tidak merata. Alokasi DAU 2004 estimasi mampu untuk memeratakan kemampuan fiskal untuk daerah kabupaten/kota di luar Jawa hingga menjadi 0,580655989 dari sebelumnya 2,189769838. Untuk kabupaten/kota di pulau Jawa pemerataan fiiskaf tercapal pada angka koefisien variasi 0,427639999 dari sebelumnya 1,221831509. Ketidakmerataan fiskal seluruh kabupaten/kota akibat bagi hasil pajak dan SDA di Indonesia itu mampu dinetralisir oleh DAU 2004 estimasi yang mampu mengurangi ketimpangan fiskal tersebut hingga angka koefisien variasinya menjadi 0,553190859 dari sebelumnya 2,08444245. Demikian pula, Indeks Williamson untuk DAU 2004 estimasi mampu meminimalkan ketimpangan fiskal akibat dana bagi hasil dari angka 2,78962 menjadi 0,88892.

Abstrak :
Praktik kerja profesi di PT Indofarma Persero Tbk Periode Bulan Februari ndash; Maret Tahun 2018 bertujuan untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab apoteker diindustri farmasi dan memahami penerapan Cara Pembuatan Obat yang Baik CPOB di Industi Farmasi. Selain itu calon apoteker juga dapat memiliki gambarannyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi, memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi. Tugas khusus yang diberikan yaitu berjudul ldquo;Reformulasi Tablet Irbesartan 150 mg Sesuai SUPAC untuk PerbaikanProfil Uji Disolusi Terbanding rdquo;. Tujuan dari pelaksanaan tugas khusus di PTIndofarma Persero Tbk adalah mereformulasi tablet Irbesartan 150 mg sesuaiScale Up and Postapproval Change SUPAC untuk memperbaiki profil Uji Disolusi Terbanding . Secara umum, PT Indofarma Persero Tbk telah menerapkan 12 aspek CPOB dengan baik dan benar, penulis juga telah mendapatkan kemampuan untuk memahami peran, tugas, wawasan dan tanggung jawab apoteker dan memberikan solusi pada permasalahan di industri farmasi. ......Internship at PT Indofarma Persero Tbk Period February - March 2018 Internship at PT Indofarma Persero Tbk Period February - March 2018 aims tounderstand the duties and responsibilities of pharmacists in the pharmaceuticalindustry and the understanding of the application of good manufacturing practice GMP in the pharmaceutical industry. In addition, the pharmacist candidate canalso have the insight, knowledge, skills and practical experience to undertakepharmaceutical work in the pharmaceutical industry. The special assignment givenis ldquo;Irbesartan Tablet 150 mg Reformulation According to SUPAC for ImprovedDissolution Testing Profile rdquo;. The purpose of this special assignment is toreformulate Irbesartan 150 mg tablets according to Scale Up and PostapprovalChange SUPAC to improve the profile of the Comparative Dissolution Test. Ingeneral, PT Indofarma Persero Tbk has applied 12 aspects of GMP well andcorrectly, the authors also have the ability to understand the roles, duties, insightsand responsibilities of pharmacists and provide solutions on products in the industrypharmacy

Abstrak :
ABSTRAK
Praktik kerja profesi di PT Novell Pharmaceutical Laboratories bertujuan untuk mengerti peran, tugas, dan tanggung jawab apoteker di industri farmasi, serta memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi. Calon apoteker juga dapat memahami penerapan Cara Pembuatan Obat yang Baik CPOB di industi farmasi dan memiliki gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi. Praktik kerja profesi dilakukan di Departemen Product Development, dengan tugas khusus berjudul ldquo;Reformulasi Tablet Salut Enterik Ketoprofen dan Kapsul Lepas Tunda Natrium Omeprazol di PT Novell Pharmaceutical Laboratories Periode April-Mei 2018 rdquo;. Tujuan dari pelaksanaan tugas khusus tersebut adalah untuk mendapatkan formula terbaik, sehingga sediaan memenuhi persyaratan uji disolusi terbanding dengan originatornya. Secara umum, penerapan CPOB di PT Novell Pharmaceutical Laboratories telah dilakukan dengan baik. Penulis juga mendapatkan pengetahuan dan pengalaman praktis dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi, serta dapat memberikan solusi terkait permasalahan di industri farmasi.

---

ABSTRACT
Internship at PT Novell Pharmaceutical Laboratories aims to understand the roles, duties, and responsibilities of pharmacists in the pharmaceutical industry, and have the insight, knowledge, skills, and practical experience to undertake pharmaceutical work in the pharmaceutical industry. Pharmacist candidate can also understand the application of Good Manufacturing Practice GMP in the pharmaceutical industry, and have the representation of pharmaceutical issues in the pharmaceutical industry. Internship is carried out in the Department of Product Development, with a special assignment entitled ldquo;Reformulation of Ketoprofen Enteric Coating Tablet and Sodium Omeprazole Delayed Release Capsule at PT Novell Pharmaceutical Laboratories Period April-May 2018 . The purpose of this special assignment is to obtain the best formula, so that the product meets the comparative dissolution test requirements to the originator. In general, the application of GMP at PT Novell Pharmaceutical Laboratories has been done well. The author also gained practical knowledge and experience in doing pharmaceutical work in the pharmaceutical industry, and can provide solutions related to problems in the pharmaceutical industry.

Abstrak :
Undang-undang mempengaruhi kehidupan setiap anggota masyarakat. RUU Terapan Peradilan Agama bidang Perkawinan yang ditujukan untuk merevisi UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ini mengundang kontroversi, karena draf RUU Hukum Terapan itu isinya berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) 1 fiqih yang sangat bias jender, tidak lagi sesuai dengan kenyataan di masyarakat. Pasal-pasal yang mendikotomikan sektor publik yang identik dengan laki-laki, dan sektor domestik yaitu rumah tangga sebagai tempat perempuan menjadi sumber relasi yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Dikotomi publik dan domestik harus diganti bila ingin menghasilkan UU yang lebih adil untuk suami dan isteri. Kata kunci : Ajaran agama (fiqih) merupakan salah satu faktor penghambat yang paling dominan. Implikasi langsung dari ajaran ini adalah, hak kaum perempuan menjadi lebih sedikit dan kewajibannya lebih besar. Oleh karena itu, harus dilakukan usulan-usulan mengenai kemungkinan-kemungkinan dilakukannya perubahan (dekonstruksi) atas ajaran-ajaran fiqih. Dari Al Qur'an didefinisikan kembali jenis-jenis hubungan perkawinan yang sudah ada, tujuan dari Al Qur'an (magashid syari'ah) yang memiliki prinsip-prinsip universal lentang keadilan, kesetaraun, demokrasi dan pergaulan yang baik, maka pembentukan fiqih Munakahah Indonesia haruslah mengemban keempat prinsip tersebut dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. State civil laws greatly influence society life. Draft on Applied Marriage Law for Moslem, which is intended for revision to current Marriage Law No. 1 year 1974 has raised controversies for the fact that the law is compilation of Islamic law on marriage that is considered gender-biased. Some articles rigorously segregate public roles for men and domestic ones for women are no longer observant to the conditions of modern society life. The basic imbalance of the sex positioning is the primary issue to weed out for a law that strongly reflects justice. Key Words: Islamic religion teaching that evolves among us Moslems is one of the predominant obstructions in addition to culture, politics and economy. This implies that socially women posses less right with more responsibilities. It is in the light that deconstruction of fiqih teachings are recommendable. Re-definitions of different concepts of marriage relationship are already adopted from the Holy Qur'an. Based upon the universal marriage principles in the Al Qur'an (maqashid syari 'ah) the reformulation of fiqih munakahah for the marriage law in Indonesia must intrinsically bequeath the four principles of justice (equality), harmony, democracy and quality relationship.