Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[Skripsi ini membahas mengenai strategi pemerintah kabupaten NiasSelatan dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Nias Selatan sebagai salahsatu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melaluipembangunan daerah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatankualitatif melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Berdasarkan analisis danpenelitian yang dilakukan, maka strategi pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalampengembangan pariwisata, yaitu: peningkatan pengembangan destinasi danpemasaran pariwisata, dinilai sudah tepat. Hal ini dinilai berdasarkan analisislingkungan yang dilakukan melalui analisis SWOT menunjukkan banyaknyapotensi destinasi wisata yang ada di daerah namun belum berkembang. Namundemikian, Pemerintah Kabupaten perlu memerhatikan beberapa hal yang menjadimasalah dalam sektor pariwisata di Nias Selatan, terutama yang dapat menjadipenghambat dalam melakukan pengembangan wisata. Sehingga, strategiPemerintah Kabupaten Nias Selatan tidak hanya mengenai pengembangan wisatasecara fisik namun juga terhadap masyarakat Nias Selatan sebagai tuan rumah didaerah wisata dan pihak pengusaha sebagai penyedia layanan wisata.;This thesis discusses the strategy of South Nias local government in thedevelopment of tourism in South Nias Regency as one of the government's effortsto improve the welfare of the community through local development. This researchwas conducted by using a qualitative approach through fieldstudy and literature.Based on the study, the strategy of South Nias Regency government in tourismdevelopment, that is: improvement of the development and marketing of tourismdestinations, is considered appropriate. It is assessed based on the environmentalanalysis conducted through a SWOT analysis indicates the number of potentialtourist destinations in the region but not yet developed. However, the localgovernment must pay attention to some things that become a problem in the tourismsector in South Nias, especially those that can become an obstacle in conductingtourism development. Thus, the South Nias local government strategy is not justabout the physical development of tourism, but also to the community of South Niasas the host in the tourist area and the employers as travel service providers., This thesis discusses the strategy of South Nias local government in thedevelopment of tourism in South Nias Regency as one of the government's effortsto improve the welfare of the community through local development. This researchwas conducted by using a qualitative approach through fieldstudy and literature.Based on the study, the strategy of South Nias Regency government in tourismdevelopment, that is: improvement of the development and marketing of tourismdestinations, is considered appropriate. It is assessed based on the environmentalanalysis conducted through a SWOT analysis indicates the number of potentialtourist destinations in the region but not yet developed. However, the localgovernment must pay attention to some things that become a problem in the tourismsector in South Nias, especially those that can become an obstacle in conductingtourism development. Thus, the South Nias local government strategy is not justabout the physical development of tourism, but also to the community of South Niasas the host in the tourist area and the employers as travel service providers.]"

"Competitiveness is a crucial factor in regional development process. The more open region of technology and information, the more competitive that region in regional competition. Because nowadays, competition not only between nations but also between regions. The purpose of regional competitiveness description is to analyze how technology and innovation have important role in productivity and also social welfare. This regional competitiveness will be explained by Regional Competitiveness Index that following Huggins Regional competitiveness model."

"ABSTRACTPenelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah oleh Direktorat Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan secara umum sudah cukup baik sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Telah dilakukan pengendalian terhadap kebijakan, pengendalian terhadap pelaksanaan, dan evaluasi hasil melalui pemantauan dan supervisi serta evaluasi rancangan peraturan daerah/kepala daerah dengan baik, namun konsistensi dokumen perencanaan masih perlu peningkatan. Implementasi kebijakan didukung pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah SIPD. Hambatan dalam implementasi meliputi masalah anggaran, sumber daya manusia aparatur Direktorat PEIPD dan pemerintah daerah, SIPD belum optimal, serta regulasi dan penyusunan Renstra. Saran dari hasil penelitian meliputi bimbingan teknis, diklat dan konsolidasi baik pusat maupun daerah, penyelesaian regulasi, dan percepatan pengembangan SIPD.

---

ABSTRACTThis research dicusses the implementation of monitoring and evaluation of regional development planning policy by The Directorate of Planning, Evaluation, and Information on Regional Development, Directorate General Development of Regional Development, Ministry of Home Affairs. This research used a qualitative approach with data collection techniques through interviews and literature studies. The result of the research shows that the implementation of the policy in general is good enough as mandated by the Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. It has been done to monitoring of policies, monitoring over implementation, and evaluation of the result through monitoring and supervision as well as the evaluation of the draft of local regulation, but the consistency of planning documents still needs improvement. Implementation of policies supported by Regional Development Information System SIPD. Obstacles in implementation include budget issues, human resources apparatus of Directorate of PEIPD and local government, SIPD not yet optimal, and regulation and arrangement of strategic plan. Suggestions from the research results include technical guidance, training and consolidation both central and local governments, completion of regulation, and acceleration of SIPD development."

"Tujuan studi ini adalah mengetahui dan menganalisis suatu fenomena sosial yakni Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Inpres Dati II di Kabupatren Kendari.Program Inpres Dati II adalah merupakan salah satu jenis Inpres yang dimulai sejak tahun 1970/1971, dimaksudkan untuk; (1) menciptakan dan memperluas lapangan kerja serta meningkatkan partisipasi penduduk dalam pembangunan dan (2) membangun proyek-proyek prasarana perhubungan, prasarana produksi serta proyek-proyek lain yang meningkatkan mutu lingkungan hidup dan serasi dengan proyek proyek pembangunan lain di daerah yang bersangkutan.Besarnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Inpres Dati II adalah variabel terikat sedangkan Efektivitas Pemerintah Daerah Tingkat II Kendari adalah variabel bebas. Besarnya partisipasi masyarakat meliputi; (a) partisipasi masyarakat dalam perencanaan, (b) partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, (c) partisipasi masyarakat dalam penikmatan/pemanfaatan hasil pembangunan, (d) partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan hasil pembangunan, (e) partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan. sedangkan Efektivitas Pemerintah Daerah Tingkat II Kendari meliputi; (a) besarnya kewenangan Pemerintah Daerah Tingkat II, (b) perencanaan, (c) produktivitas, (d) Kohesi/moril, (e) pengembangan sumberdaya manusia dan (f) stabilitas/kontrol.Unit analisis penelitian ini adalah masyarakat dan organisasi Pemerintah Daerah Tingkat II Kendari. Populasi unit analisis adalah tokoh masyarakat dan Instansi/Dinasdinas Dati II Kendari yang terlibat dalam pengelolaan Inpres Dati II. Pemilihan sampel ditetapkan secara purposive yaitu, (a) pemilihan informan/responden dari masyarakat dan aparat pengelola yang dianggap lebih memahami permasalahan penelitian, (b) pemilihan instansi/Dinas-dinas Dati II berdasarkan keterlibatannya yang dominan, (c) pemilihan lokasi penelitian dan jenis proyek didasarkan pada sejumlah desa dalam beberapa kecamatan yang memiliki berbagai jenis proyek yang berbeda.Metode yang digunakan adalah wawancara sebagai metode utama, sedangkan metode kuesioner dan pengamatan adalah sebagai pendukung atau pembanding.Studi ini, selain menggunakan pendekatan efisiensi (besarnya output terhadap input) dari proyek Inpres Dati II, juga memperhatikan kepentingan pengelola (aparat) dari berbagai Instansi/Dinas-dinas Dati II yang terlibat dan terutama kwalitas hasil yang dipersembahkannya kepada masyarakat.Hasil studi menunjukkan bahwa ketatnya berbagai peraturan pelaksanaan Inpres Dati II menyebabkan kurangnya keleluasaan Pemerintah Daerah Tingkat II Kendari dalam pengelolaannya baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan sehingga menyebabkan pula kurang munculnya potensi dan kreativitas aparat pengelola. Meskipun Pemerintah Daerah Tingkat II Kendari menggunakan kriteria dan ketentuan yang berlaku, hubungan pribadi dan kekeluargaan masih mewarnai Penetapan aparat pengelola proyek dan kontraktor.Pengelolaan Inpres Dati II di Kabupaten Kendari belum banyak menciptakan partisipasi masyarakat. Perencanaan dari atas masih tetap mendorainasi penentuan program dan proyek Inpres Dati II, meskipun mekanisme perencanaan dari bawah telah dilaksanakan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan terbatas pada tahap identifikasi masalah dalam musyawarah pembangunan tingkat desa dan diskusi UDKP tingkat Kecamatan. Masyarakat yang terlibat adalah tokoh formal sebagai Pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dan bentuk partisipasinya adalah saran dan pendapat. Namun demikian, saran dan pendapat tersebut kurang mendapatkan perhatian karena aparat tingkat atasnya menganggap telah mengetahuinya.Peningkatan jumlah dan jenis proyek Inpres Dati II setiap tahun belum banyak menciptakan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya karena kurang menciptakan lapangan kerja terhadap masyarakat di sekitar proyek. Partisipasi masyarakat terhadap pemeliharaan hasil proyek sangat kurang karena masih terdapatnya anggapan bahwa pemeliharaan hasil-hasil pembangunan merupakan tugas pemerintah. Partisipasi masyarakat baru sebagian kecil dalam proses- pembangunan yaitu penikmatan/pemanfaatan hasil pembangunan. Jadi posisi masyarakat dalam pembangunan baru sebagai obyek atau penikmat hasil pembangunan belaka dan belum banyak berfungsi sebagai subyek pembangunan.Semakin tinggi tingkat pendapatan, peran dan kedudukan pegawai pengelola dalam organisasi proyek, cenderung pula semakin tinggi partisipasinya dalam pengelolaan proyek. Keikutsertaan pegawai .pengelola dalam kursus/pelatihan mempengar hi peningkatan karier dan rasa pengabdian terhadap tugasnya meskipun jumlahnya masih terbatas.Irwilkab Dati II, DPRD Tingkat II cenderung lebih berorientasi ke atas karena ketergantungannya kepada Hupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari sehingga mengakibatkan kurangnya otonomi dalam melakukan pengawasan. Hal ini mempengaruhi gala kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan. Kondisi ini menyebabkan kurang terpadunya pengawasan fungsional, pengawasan melekat, pengawasan legislatif dan pengawasan masyarakat. Akibatnya pelaksanaan proyek-proyek Inpres Dati II pada umumnya belum memenuhi target yang telah ditentukan baik dari segi waktu maupun dari segi kualitas."

"The main objective of the study is to analyze the political economic and cultural factors affecting corruption in regional economic development during decentralization era in Indonesia. The research uses both qualitative and quantitative methodology to elaborate the process of policy making in budgeting and in formulating regional regulation (Perda). Three districts were chosen as case studies i.e. Kabupaten Solok, Kabupaten Sukoharjo and Kabupaten Kutai Kartanegara. The results of the study indicate that corruption bas already emerged since the begining of decision making process in the executive as well as legislative agencies. The findings show that political economic and cultural factors are strongly affecting the corruption in regional development in the autonomy era."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari pemilihan kepala daerah terhadap kinerja Bank Pembangunan Daerah, didasari oleh penelitian terdahulu yang menemukan bahwa bank pemerintah memiliki perilaku yang berbeda selama pemilihan umum disebabkan faktor politis. Mengobservasi 25 Bank Pembangunan Daerah di Indonesia dalam periode 2004 hingga 2013Q2, model dalam penelitian ini diregresi menggunakan metode Generalized Least Squares. Hasilnya mengimplikasikan bahwa siklus pemilihan kepala daerah mempengaruhi rasio kredit terhadap total aset, kredit terhadap dana pihak ketiga, dan kredit bermasalah. Penelitian ini memberikan pengetahuan menarik mengenai kaitan politik dengan sektor perbankan.

---

This study aims to investigate the effect of gubernatorial election cycle towards Regional Development Bank's performance, based on previous literatures finding that election may cause government-owned banks behave differently due to political factors. Using samples of 25 Regional Development Banks in Indonesia within period of 2004Q1 until 2013Q2, the models are regressed using Generalized Least Squares method. The result implies that election cycle affects Regional Development Bank's loan-to-asset ratio, loan-to-deposit ratio, and non-performing loans only, leaving loan growth and net interest margin unaffected. These findings offer an interesting insight on how political event affects financial sector, specifically through banking sector"