Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query

Arifuddin, author

Telaah kritis kedudukan dewan perwakilan daerah dalam hal pembentukan anggaran pendapatan dan belanja negara dikaitkan dengan aspirasi keuangan daerah

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan mendasarkan pada pendekatan perundang-undangan, konsep, historis, dan perbandingan. Perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah memiliki keberkaitan erat dengan pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Keberkaitan tersebut terlihat dari mekanisme alokasi besaran dana perimbangan. Kewenangan terbatas Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam pembentukan APBN tidak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S1935

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Siti Haniatunnisa, author

Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam pembahasan penetapan RUU PERPU menjadi Undang-Undang = T(Territory Representative) representative in the second reading in the parliamentary proceeding to pass the bill of the emergency law as parliamentary act

Tesis ini membahas mengenai Kewenangan dan keikutsertaan DPD didalam Proses pembahasan penetapan RUU Perppu menjadi UU di DPR. salah satu RUU yang dibahas untuk mendapat persetujuan bersama oleh DPR dan Presiden ialah RUU tentang Penetapan Perppu menjadi Undang-Undang.Namun, Selama ini, DPD tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan RUU tersebut. Padahal, materi...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T43103

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian