Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 89 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Himpunan peraturan perundang-undangan di bidang kepolisian dan mou kesepakatan tahun 2006-2007 jilid II
Jakarta: Divisi Pembinaan Hukum Polri, 2007
342.02 HIM
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Undang-undang kepolisian negara republik Indonesia 2002
Induk Koperasi Kepolisian RI, 2002
363.02 UND
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Undang-undang kepolisian negara Republik Indonesia
Jakarta: Sinar Grafika, 2000
363.02 UND
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Police regulations / Government of Uttar Pradesh
Uttar Pradesh: Allahabad, 1965
344.052 IND p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
The press act and its operational regulations
Jakarta: Department of Information Republic of Indonesia, 1994
070.026 IND p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Himpunan peraturan dan pedoman petunjuk lapangan, pengajuan izin dan pemberitahuan kegiatan masyarakat kepada Kepolisian RI / editor, Isprajin Brotowibowo
Jakarta: Koperasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 1997
371.8 HIM
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Lowenfeld, Andreas F.
Aviation law Cases and materials/ Andreas F. Lowenfeld
New York: Matthew Bender and Company,Inc., 1972
343.730 97 LOW a
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Marne, David J.
McGraw-Hill?s National Electrical Safety Code (NESC) handbook
New York: McGraw-Hill, 2002
R 621.381 MAR m
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
cover
Nurul Zashkia
Menggagas Instrumen Harmonisasi Norma Nukum Rancangan Peraturan Perundang-Undangan untuk Mengatasi Disharmoni Hukum di Indonesia = Initiating an Instrument for Harmonization of Legal Norms Draft Laws and Regulations to Overcome Legal Disharmony in Indonesia
" Kewenangan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan diberikan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan untuk rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan Kantor Wilayah untuk rancangan peraturan perundang-undangan tingkat daerah. Kendati demikian, peraturan perundang-undangan yang berlaku masih belum megatur instrumen harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan yang konkrit. Padahal instrumen harmonisasi menjadi sangat penting untuk mengatasi disharmoni hukum yang terjadi di Indonesia akibat obesitas regulasi. Sejak dahulu, pemerintah telah mengeluhkan masalah obesitas hukum khususnya ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wulan Pri Handini
Ruang lingkup materi muatan peraturan menteri (tinjauan teori peraturan perundang-undangan dan hasil putusan Mahkamah Agung) = The scope of the contents of the ministerial regulations (review of legislation theory and the results of the Supreme Courtss Decision) / Wulan Pri Handini
" ABSTRAK

Konsekuensi dianutnya Negara hukum oleh Indonesia menyebabkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan terikat pada asas legalitas yang menghendaki setiap keputusan/tindakan yang diambil oleh pemerintah mengedepankan adanya dasar hukum. Akibatnya ketika Peraturan Perundang-undangan bermasalah, maka menghambat jalannya penyelenggaraan pemerintahan. Peraturan Menteri pada tahun 2015 menyumbang 8.311 peraturan bermasalah karena substansinya bertentangan dan melampaui kewenangan. Bermasalahnya Peraturan Menteri salah satunya disebabkan rumusan ketentuan Pasal 8 yang tidak memberi kejelasan perihal materi yang dapat diatur oleh Peraturan Menteri dan tafsir ... "

2019
T54835
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9   >>