Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKInternet of Things IoT merupakan salah satu teknologi yang sedang berkembang dimana memungkinkan setiap benda seperti alat kesehatan, mesin produksi, mobil, TV, benda lainnya dapat saling terhubung melalui internet. Namun, terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian semua pihak, salah satunya adalah potensi ancaman terhadap keamanan data dan privasi.Di Indonesia sendiri, sudah ada regulasi yang mengatur keamanan data dan transaksi elektronik. Regulasi tersebut antara lain PP No. 82 Tahun 2012, UU No. 11 Tahun 2008, dan Permen Kominfo No. 4 Tahun 2016. Namun ketiga regulasi tersebut tidak secara spesifik mengatur masalah keamanan data dan privasi pada layanan Internet of Things IoT . Sehingga di perlukan sebuah regulasi yang khusus mengatur masalah keamanan data dan privasi pada layanan IoT.Penelitian ini menggunakan metode Privacy Impact Assessment PIA dan mengambil salah satu domain IoT, yakni Smart Healthcare. Sebagai hasil dari penelitian, di dapat 5 faktor yang perlu di atur dalam regulasi terkait aspek keamanan data dan privasi pada layanan Internet of Things Smart Heathcare , yakni security compliance, device security, secure communication, virtualization security, dan application security. Untuk security compliance, di rekomendasikan untuk menerapkan sertifikasi ISO/TC 215 Health Informatics. Untuk aspek device security, direkomendasikan untuk menerapkan Trusted Computing Base TCB . Untuk aspek secure communication di haruskan menggunakan Virtual Private Network VPN . Untuk aspek virtualization security, di haruskan menerapkan beberapa mitigasi seperti provisioning, hardening, firewall, access control, dan IDPS. Dan untuk aspek application security, di haruskan untuk menerapkan beberapa mitigasi seperti secure programming, static code analysis, automated pentest, dan web application firewall.

---

ABSTRACTInternet of Things IoT is one of the emerging technologies which allow any objects such as medical equipment, production machinery, cars, TVs, and other objects can be interconnected through the Internet. However, there are several challenges that need to be considerate of all parties, one of which is a potential threat to data security and privacy.In Indonesia, there are some existing regulations governing the security of data and electronic transactions. PP No. 82 Tahun 2012, UU No. 11 Tahun 2008, and Permen Kominfo No. 4 Tahun 2016 about Information Security Management System ISMS . However, these three regulations are not specifically control the issue of data security and privacy on the services of Internet of Things IoT . Thus, required a special regulation governing the data security and privacy on services of Internet of Things IoT .This research using Privacy Impact Assessment PIA methods and take one of the IoT domain, Smart Healthcare. As a result, there are 5 factors that need to be set in regulations related aspects of data security and privacy on the Internet of Things services Smart Heathcare security compliance, device security, secure communications, virtualization security, and application security. For security compliance, it 39 s recommended to apply ISO TC 215 Health Informatics. For the aspects of security devices, it is recommended to implement the Trusted Computing Base TCB . For secure communication aspects in required to use a Virtual Private Network VPN . For security aspects of virtualization, in required to apply some mitigation such as provisioning, hardening, firewalls, access control, and IDPS. And for aspects of application security, be required to implement some mitigation such as secure programming, static code analysis, automated pentest, and web application firewall."

"Over-The-Top OTT adalah layanan berbentuk aplikasi dan layanan komunikasi, baik komunikasi suara, text, penyiaran, konten, dll yang diakses melalui internet. Penggunaan layanan OTT meningkat pada beberapa tahun terakhir. Hal ini berdampak pada penurunan pendapatan operator pada segmen voice dan SMS. Pada sisi lain, terjadi peningkatan pendapatan operator pada segmen data. Ketidakseimbangan regulasi yang mengatur antara operator telekomunikasi dan penyedia layanan OTT merupakan salah satu penyebabnya. Hingga penelitian ini ditulis, belum terdapat regulasi yang mengatur layanan OTT. Oleh karena itu, perlu adanya rumusan regulasi layanan OTT. Regulatory Impact Analysis RIA merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam perumusan regulasi. Metode ini telah digunakan oleh beberapa negara di dunia untuk merumuskan regulasi baru dan menganalisis efektifitas regulasi eksisting. Pada penelitian ini dilakukan analisis terhadap regulasi eksisting terkait layanan OTT serta perumusan kerangka regulasi layanan OTT VoIP dan Instant Messaging menggunakan metode RIA. Hasil analisis menunjukkan bahwa regulasi eksisting tidak cukup untuk mengatur penyedia layanan OTT VoIP dan Instant Messaging di Indonesia, serta menunjukkan mekanisme registrasi cocok untuk mengatur penyedia layanan OTT VoIP dan Instant Messaging di Indonesia. Kerangka rumusan regulasi layanan OTT VoIP dan Instant Messaging terdiri dari bentuk regulasi, mekanisme regulasi, dan bentuk sanksi. Bentuk regulasi OTT VoIP dan Instant Messaging dapat berupa Peraturan Menteri dengan menambah penjelasan pada UU Telekomunikasi dan UU Penyiaran terkait layanan berbasis IP dan layanan aplikasi. Mekanisme regulasi adalah mekanisme registrasi dengan mewajibkan penyedia layanan OTT VoIP dan Instant Messaging dengan konsumsi bandwidth tinggi meletakkan Content Data Network di Indonesia. Bentuk sanksi adalah pemblokiran dan bandwidth throttling.

---

Over The Top OTT services refer to the delivery of multimedia services i.e. audio, video and messaging services over the Internet. OTT services usage has increased in recent years. This situation has an impact on the decrease of operator 39 s revenue in voice and SMS segment. On the other hand, operator 39 s revenue incrase in the data segment. The Imbalance regulations between telecom provider and OTT player is one cause. This problem need to find a solution. Regulatory Impact Analysis RIA is one of methods than can be used to formulate a regulation. This method has been used by several countries in the world to formulate new regulations and analyze the effectiveness of existing regulation. Author analyze the existing OTT regulation and formulate a regulatory framework with RIA method.

The results of the analysis indicate that the existing regulation is insufficient to regulate the OTT service provider in Indonesia. Regulatory framework of OTT regulation are as follows, OTT regulation form is Peraturan Menteri Kominfo by adding explanation in UU Telecommunications and UU Broadcasting about telecommunications, broadcasting, application, services based on IP. OTT provider will be regulated by registration method by requiring put the Content Data Network CDN in Indonsia for OTT provider with high consumption bandwidth. The sanctions for OTT provider that don 39 t comply with regulations is blocking and bandwidth throttling."

"ABSTRAKIndonesia membutuhkan pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang dilakukan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata serta adanya kepastian hukum sehingga mampu mendorong pemerataan ekonomi. Namun, dengan kondisi keuangan operator saat ini, terutama operator non dominan, rasa kawatir akan kemampuan operator untuk melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia menjadi sebuah tanda tanya tersendiri. Suatu cara yang bisa dilakukan operator, khususnya operator non dominan, yaitu melakukan efisiensi di sisi pengeluaran melalui berbagi infrastruktur. Akan tetapi, berbagi infrastruktur dapat mempengaruhi kompetisi antar operator seluler, termasuk perubahan landscape model bisnis, sehingga sering kali menimbulkan resistansi dari operator yang telah memiliki infrastruktur jaringan yang lebih merata. Tujuan penelitian ini adalah mengusulkan kerangka regulasi berbagi infrastruktur jaringan bagi operator seluler yang tepat diterapkan di Indonesia. Hasil analisis menggunakan regulatory impact analysis menunjukkan bahwa regulasi eksisting sudah saatnya dilakukan perubahan sehingga regulasi yang baru diharapkan mampu mendorong terciptanya iklim bisnis yang sehat dan berkelanjutan secara komersial bagi seluruh operator. Regulatory framework yang berupa mengizinkan operator seluler untuk melakukan skema MORAN bisa diterima oleh semua stakeholder, kecuali oleh operator dominan dengan tingkat resistansi yang relatif tidak terlalu besar. Hasil analisis menggunakan cost and benefit analysis menghasilkan net benefit sebesar Rp. 52,183 trilyun selama 5 tahun, nilai multi criteria analysis sebesar 49, dan nilai competitive impact analysis sebesar 60.

---

ABSTRACTIndonesia needs the development of telecommunication infrastructure based on the principle of benefit, fair, equitable and the existence of legal certainty so as to encourage economic equity. However, with the current financial condition of operators, especially non dominant operators, a sense of anxiety over the operators capability to undertake a fair and equitable development of telecommunication infrastructure across Indonesia becomes a question mark. A way that operators can, especially non dominant operators, do efficiency on the expenditure through infrastructure sharing. However, infrastructure sharing can affect competition among mobile operators, including changes in the landscape of business models, which often leads to the resistance of operators who already have a more equitable network infrastructure. The purpose of this study is to propose a regulatory framework of infrastructure sharing for mobile operators appropriately implemented in Indonesia. The result of the analysis using regulatory impact analysis showed that the existing regulation is time to change so that the new regulation is expected to encourage the creation of commercially sustainable and healthy business for all operators. Regulatory framework in the form of allowing mobile operators to perform MORAN schemes can be accepted by all stakeholders, except by dominant operators with relatively small resistance levels. The result of analysis using cost and benefit analysis resulted net benefit Rp. 52.183 trillion for 5 years, multi criteria analysis value is 49, and competitive impact value is 60. "