Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini menganalisis perubahan atas penetapan kebijakan tarif cukai hasil tembakau yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.04/2007 dalam rangka pemenuhan fungsi regulerend. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pemikiran dari penetapan kebijakan PMK 134/PMK.04/2007 adalah kebijakan jangka panjang pemerintah untuk menggunakan tarif spesifik murni, menyederhanakan administrasi cukai, menekan banyaknya peredaran rokok illegal, melindungi industri dalam negeri, mendekatkan HJE dengan HTP, menjaga iklim kondusif usaha yang kondusif dikalangan IHT, disahkannya roadmap IHT, dan kebijakan jangka panjang pemerintah untuk beralih ke fungsi regulerend. Hasil penelitian menyarankan agar pembuat kebijakan tarif cukai hasil tembakau mengikuti program-program sesuai yang telah diatur dalam roadmap IHT, dalam rangka melindungi usaha dalam negeri, rokok-rokok impor dikenakan tarif cukai advalorum dan tarif spesifik yang setinggi mungkin, dan dalam pembasmian rokok ilegal disertai dengan peningkatan pengawasan.

---

This thesis analyze the changing on policy implementation of tobacco excise tax based on regulerend purposes, which is regulated in PMK No. 134/PMK.04/2007. The approach of this research is qualitative and using a descriptive method. The result of this research shows the background of the policy. There are several background triggering the policy implementation, which are using pure specific tariff in the long term of government?s policy, simplifying tobacco excise administration, diminishing illegal cigarettes distribution, protecting national industry, making ?Harga Jual Eceran? close with ?Harga Transaksi Pasar?, maintaining a conducive trade climate among IHT, legitimating IHT roadmap and converting tax purposes into regulerend purposes in the long term of government policy. Regarding those thing, the researcher suggests the policy maker stay on the program which has been regulated in formulating inside the roadmap, in order to protect the national industry, the imported cigarettes should be imposed with ad valorum excise tariff and specific tariff as high as possible. In the term of reducing illegal cigarettes, it should harmonized with improve of controlling.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai dasar pemikiran kebijakan perubahan tarif kelas jalan Pajak Reklame di DKI Jakarta. Kebijakan tersebut tertuang dalam Perda Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pajak Reklame dimana tarif kelas jalan mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Kelas jalan merupakan salah satu komponen yang terdapat pada Nilai Sewa Reklame. Kenaikan pada tarif kelas jalan akan membawa dampak meningkatnya Nilai Sewa Reklame yang akan berakibat pada meningkatnya penerimaan, dari sisi budgetair. Namun tidak semata-mata soal meningkatkan penerimaan, dari sisi regulerend, reklame pun harus dibatasi agar DKI Jakarta nantinya tidak akan menjadi hutan reklame. Oleh karena itu, dalam skripsi ini juga akan membahas mengenai dampak kebijakan perubahan tarif kelas jalan dilihat dari sisi budgetair dan regulerendnya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Penelitian ini melakukan analisis dari data yang ada dan juga dengan melakukan wawancara mendalam dengan para informan yang terlibat dalam pemungutan pajak reklame baik itu dari para pembuat kebijakan sampai kepada Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang dibuatnya kebijakan perubahan tarif kelas jalan adalah karena meningkatnya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta setiap tahunnya. Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor yang luar biasa akan menyebabkan kemacetan parah dan mengakibatkan terganggunya aktifitas masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat cenderung melewati jalan-jalan alternatif untuk menghindari kemacetan yang terjadi di jalan-jalan utama. Hal ini akan mengakibatkan sisi komersil suatu reklame akan meningkat karena jalan yang dulu tidak ramai sekarang menjadi ramai sehingga perlu dilakukan penyesuaian nilai kelas jalan yang baru. Dampak kebijakan tarif kelas jalan ini lebih berpengaruh kepada sisi budgetair ketimbang regulerend. Dari sisi budgetair, penerimaan pajak reklame telah mencapai target per tri wulan. Sementara dari sisi regulerend, tidak terlalu signifikan hal ini dapat dilihat dari bertambahnya jumlah reklame baru pada tahun 2012. ...... This paper is discussed a premise of street class tariff alteration of commercial tax in DKI Jakarta. This policy is written in a regional regulations number 12 year of 2004 of Commercial Tax where the street class tariff were having a high ascent. Street class is one of component which consisted in Commercial Contract Value. Street Class Tariff Ascent will have an impact to increase a Commercial Contract Value in which result in to rise more acceptances, if looked at from budgetary side. Nevertheless, in addition to increase more acceptance, commercial sign shall be restricted in order to avoid a massive emergence of commercial sign in DKI Jakarta if looked at from regular side. This research is a qualitative research by analysis descriptive method. This research will also conduct an analysis from available data and by held an in depth interview as well with informants that involves in commercial tax collection either it derived from policy maker or tax payer. Result of this research shows that The background of street class tariff alteration policy were constructed since regarding with number of vehicles are keep growing each year in DKI Jakarta. Vastly growing will induce a severe gridlock and obstructing people activity. Therefore, people are tend to pass through an alternative way in order to avoid the gridlock in the main road. Commercial side of commercial sign will enhance an income regarding to the street were then crowded so as need to be more adjusted with new street class value. The impact of Street class tariff policy had given more influence to budgetary side than regulerend. Commercial tax acceptance had reached its target per third months if looked at from budgetary. Whereas from regular side it is not too significant to be seen from new commercial sign in the year 2012 that increased.

Abstrak :
Penelitian mengenai perlakuan perpajakan atas sumber daya alam bertujuan untuk menggambarkan perlakuan perpajakan atas sumber daya alam yang diterapkan di Australia dan di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggambarkan fungsi budgetair pajak berkaitan dengan penerimaan Negara dari sektor sumber daya alam serta fungsi regulerend pajak berkaitan dengan ketersediaan sumber daya alam bagi generasi yang akan datang. Dengan pendekatan penelitian kualitatif dan metode pengumpulan data kualitatif, peneliti menemukan bahwa perlakuan perpajakan atas sumber daya alam di Australia mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi penerimaan negara Australia. ......This research’s purpose is to describe tax treatment on natural resources in Australia and Indonesia. The purpose of this research is also to describe the budgetair function of tax associated with Government’s revenues from natural resource sectors also regulerend function of tax associated with availability of natural resources stock for the next generations. With qualitative research approach and qualitative data collection methods, researcher found that tax treatment of natural resources in Australia contributed favorably to the State’s revenue.

Abstrak :
Hingga saat ini air tanah masih menjadi sumber air bersih andalan yang paling utama untuk memenuhi kebutuhan air bersih tersebut apabila dibandingkan dengan sumber air bersih lainnya, sayangnya pengambilan air tanah yang berlebihan dapat menyebabkan permukaan tanah semakin menurun. Fakta lapangan menunjukkan bahwa air tanah terus mengalami pengambilan dan/atau pemanfaatan secara berlebihan, hal ini tidak sesuai dengan fungsi regulerend Pajak Air Tanah. Integrasi data air tanah melalui Program Jakarta Satu yang dilakukan antara DPE dan BPRD dilakukan dengan memberikan, menukarkan, dan menggabungkan peta dan data air tanah dengan data Pajak Air Tanah baik data baru maupun data yang lama. Kelebihan program ini dengan jelas dapat memenuhi target program yang disebutkan dalam salah satu poin yang menjadi sasaran jangka pendek dari program ini sendiri yaitu pengendalian air tanah, yang mana pengendalian air tanah juga merupakan fungsi regulerend dari Pajak Air Tanah. ......Ground water is still the main source of clean water mainstay to meet the needs of clean water when compared with other sources of clean water, unfortunately excessive groundwater extraction can cause the decreases of ground surface. The facts indicate that ground water continues to undergo extracting and / or excessive use, which is contrary to the regulerend function of Ground Water Tax. The integration of ground water data through Program Jakarta Satu conducted between DPE and BPRD is done by providing, exchanging and combining ground water data and ground water tax data in both new and old ones. The advantages of this program can clearly meet the targets of the program mentioned in one of the short-term target points of the program itself, which is groundwater control, in which ground water control is also a regulerend function of the Ground Water Tax

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang sangat mewah jika ditinjau dari fungsi budgeter dan fungsi regulerend. Permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan pemerintah menetapkan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang mewah sebagai pajak non final, dasar pertimbangan pemerintah melakukan perubahan atas peraturan yang mengatur mengenai batasan nilai jual barang yang dianggap barang sangat mewah serta penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditinjau dari fungsi budgeter dan fungsi regulerend. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Data kualitatif diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dihasilkan kesimpulan bahwa dasar pertimbangan pemerintah menetapkan Pajak Pengahsilan Pasal 22 atas barag sangat mewah sebagai pajak non final adalah berkaitan dengan tujuan pemerintah yaitu mengumpulkan data Wajib Pajak yang dianggap memiliki penghasilan tinggi karena mampu membeli barang sangat mewah. Pertimbangan pemerintah merubah batasan nilai jual barang yang tergolong barang sangat mewah adalah karena dengan batasan nilai jual sebelumnya Wajib Pajak yang terjaring masih sangat sedikit. Jadi, kaitan antara penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang sangat mewah dengan fungsi pajak adalah lebih ke arah fungsi regulerend, walaupun sebenarnya fungsi budgeter tetap terwujud dari pajak yang dihasilkan dengan tarif lima persen. ...... This study discusses about the application of Income Tax Article 22 of very luxurious goods if the terms of the tax function is the function of budgetary and regulerend function. Concern of this research is the consideration of the government establishes Income Tax Article 22 of very luxurious goods as non-final tax, the basic consideration of the government changes the rules governing the restrictions of the sale value of goods that are considered very luxury goods and its relation with budgetary functions and regulerend function. The method used is qualitative method. The qualitative data obtained through the study of literature and in-depth interviews. The result shows that the resulting conclusion that the government sets the basic considerations Income Tax Article 22 of very luxurious goods as non-final tax is related to the goals the government set this rule, which collects data Taxpayers who are considered to have a high income because of being able to buy very luxurious goods. Meanwhile, the government changed the basic considerations limit the sale value of goods that can be classed as very luxurious goods is due to the sale value of the previous limit taxpayer who netted still very little. Therefore, the link between the application of Article 22 of Income Tax on very luxurious goods with the tax function is more towards regulerend function, although the actual budgetary functions remain materialized from taxes generated at the rate of five percent.