Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Skripsi ini membahas tentang gambaran proses identifikasi kasus fraud pada klaim reimbursement PT Asuransi ABC. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, data sekunder terkait dengan kasus fraud yang terjadi pada klaim reimbursement. Dari penelitian didapatkan bahwa proses identifikasi kasus fraud sudah cukup baik namun harus lebih ditingkatkan lagi pola anti-fraud dengan membangun kesadaran para pihak yang terkait dalam proses identifikasi agar kejadian fraud pada klaim reimbursement dapat dicegah sebelum terjadi peningkatan yang terus menerus.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the description of fraud case identification process on reimbursement claim of PT Asuransi ABC. This research uses qualitative method. Data collection was conducted through in depth interviews, secondary data related to fraud cases that occurred on reimbursement claims. From the research it was found that the process of fraud case identification is good enough but it should be further enhanced anti fraud pattern by building awareness of related parties in the identification process so that fraud incident on reimbursement claim can be prevented before continuous improvement."

"ABSTRAKMasalah utama dari perushaan DMS adalah klaim penggantian biaya untuk pelanggan program pemerintah lebih tinggi dari harga yang dikenakan pelanggan biasa, di mana ini merupakan pelanggaran Undang-Undang Federal. Maka dari itu, mereka harus menetapkan harga kompetitif untuk pelanggan biasa, dan juga harus mengikuti program klaim penggantian biaya yang tidak melebihi 120% sesuai dengan aturan pemerintah. Tesis ini akan memberikanpenjelasan dan solusi alternatif mengenai strategi penetapan harga yang DMS dapat tetapkan sesuai dengan estimasi perhitungan agar memenuhi aturan yang ditentukan pemerintah.

---

ABSTRACTThe main problem with DMS company is that their reimbursement claims for government programs customers is higher than the prices charged to cash and carry customers, in which it violates the Federal Act. Consequently, they have to set a competitive price to its cash and carry customers, yet they must act in accordance with the government program reimbursement claims by not exceeding 120% of usual charges. Therefore, they must set competitive pricesfor ordinary customers, and also have to follow a reimbursement claim program that does not exceed 120% in accordance with government regulations. This thesis will provide an explanation and alternative solution regarding the pricing strategy that DMS can apply in accordance with the estimation of calculations in order to meet the rules set by the government."

"Laporan magang ini membahas mengenai pelaksanaan prosedur yang disepakati atas verifikasi laporan biaya operasi kapal yang dilakukan oleh KAP Indonesia pada LNGP. LNGP menjalankan skema penggantian kembali atas seluruh biaya operasi kapal, sehingga LNGP membutuhkan verifikasi secara seratus persen atas seluruh biaya yang tercatat pada laporan biaya operasi kapal. Perikatan prosedur yang disepakati yang dilakukan oleh KAP Indonesia didasarkan pada International Standards on Related Services4400 yang diterbitkan oleh International Auditing and Assurance Standard Board. KAP Indonesia tidak memberikan asurans atas perikatan ini, melainkan hanya menerbitkan suatu laporan tentang temuan faktual.

---

The focus of this study is related to the practice of agreed upon procedures on verifying operating cost report performed by KAP Indonesia to LNGP. LNGP implemented a reimbursement scheme for all vessel operating cost, therefore LNGP needs verification on all costs recorded in vessel operating cost report at a hundred percent coverage. Agreed upon procedures performed by KAP Indonesia is based on International Standards on Related Services 4400 issued by International Auditing and Assurance Standard Board. KAP Indonesia does not express any assurance on this engagement, but only issuing a report of factual findings."

"Tujuan: Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran biaya produk radioterapi eksterna dan tarif reimbursement berdasarkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia serta mengetahui kesesuaian antara keduanya. Metodologi: Desain penelitian ini menggunakan metode potong lintang dan pengumpulan data dilakukan dengan total sampling. Data yang terkumpul kemudian dihitung menjadi tiga model perhitungan biaya produk aktual, optimal dan sesuai RRCC versi 20 dari IAEA selanjutnya dibandingkan kesesuaiannya dengan tarif reimbursement JKN. Hasil: Pengumpulan data akhir didapatkan 29 senter partisipan yang dapat diolah datanya dari 19 senter dari RS pemerintah dan 10 RS swasta namun tidak semua senter mengumpulan data dengan lengkap, hanya 5 senter yang mengumpulkan data hingga data amortisasi dan pemeliharaan peralatan dengan lengkap. Senter pemerintah melayani 340.265 fraksi dalam setahun sedangkan swasta 99.547 fraksi. Median biaya produk aktual pada lima senter lengkap, biaya produk optimal dan sesuai RRCC berturut-turut Rp 1.253.552, Rp 1.787.606 dan Rp 1.520.066. Biaya produk aktual dan optimal berdasarkan level PORI (sesuai teknik) berbeda bermakna secara statistik antara level 1A dan 2 atau 3 secara berturut-turut p= 0.014 dan p< 0.001, berdasarkan jenis pesawat Cobalt dibanding Linac biaya produk aktual (p= 0.002), optimal (p= 0.001) dan RRCC (p= 0.022), berdasarkan klasifikasi jumlah fraksi rendah dibanding sedang atau tinggi per tahun biaya produk aktual (p= 0.013) dan RRCC (p= 0.015). Kesimpulan: Secara garis besar gambaran biaya produk dipengaruhi oleh teknik radiasi, jenis pesawat, jumlah fraksi. Perhitungan biaya produk yang direkomendasikan sebagai acuan tarif adalah biaya produk optimal karena sudah memperhitungkan kapasitas dan kemampuan senter untuk berkembang. Tarif JKN menunjukkan tren yang lebih rendah jika dibandingkan dengan biaya produk optimal, sedangkan jika dibandingkan dengan biaya produk aktual tampak tren lebih tinggi dibanding biaya produk yang dihasilkan dengan hanya 5 senter yang memiliki data lengkap.

---

Aims: The aim of this study was to describe the external beam radiation therapy cost and reimbursement tariff based on National Health Insurance (NHI) in Indonesia and to ascertain whether the two were compatible. Methodology: The design of this study used a cross-sectional method and total sampling was used for data collection. The three models created using the collected data to estimating actual, optimal and product cost according to RRCC version 20 from IAEA then assessed for appropriateness against the NHI reimbursement. Results: The final data collection revealed that 29 participating centers came from 10 private hospitals and 19 public hospitals, although not all centers collected complete data, only 5 centers collected data up to complete amortization data and maintenance. In a year, public hospital centers serve 340.265 fractions while private centers serve 99.547 fractions. The median actual product cost for 5 complete centers, optimal product cost and according to RRCC product cost were IDR 1,253,552, IDR 1,787,606, and IDR 1,520,066. According to the radiation technique, level 1A and 2 or 3 of the actual and optimal product costs differed statistically significant (p = 0.014 and p 0.001, respectively), while Cobalt compared to Linac actual product costs (p = 0.002), optimal product cost (p = 0.001) and RRCC (p = 0.022), based on the classification of the number of fractions low compared to medium or high per year actual product cost (p= 0.013) and RRCC (p= 0.015). Conclusion: Radiation technique, machine type and fractionation count all have a general impact on product cost. The optimal product cost calculation suggested as a tariff reference, because it has taken into account the capacity and ability of the centers to develop. The reimbursement shows a lower trend when compared to the optimal product cost, whereas when compared to the actual product cost, it appears to be a higher trend with only 5 centers having complete data."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Pajak Pertambahan Nilaiatas penyerahan listrik melalui mekanisme reimbursement pada usaha jasapersewaan ruangan. Kebijakan yang dibuat oleh fiskus menyatakan bahwareimbursement biaya listrik merupakan bagian dari Jasa PersewaanRuangan/Service Charge sehingga dikenakan PPN. Penelitian dilakukan denganpendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan danwawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan perlakuanPPN terhadap reimbursement biaya listrik karena adanya perbedaan dalammenilai penyerahan tersebut sebagai penyerahan tunggal atau penyerahan terpisah.Reimbursement bukan merupakan objek PPN, pengenaan PPN terhadapreimbursement biaya listrik tidak sesuai dengan asas ease of administration danneutrality. Penerbitan peraturan yang mengikat semua pihak diperlukan dalammenilai suatu penyerahan gabungan sebagai penyerahan tunggal atau penyerahanterpisah, hal ini untuk menghilangkan perbedaan persepsi bagi pihak terkait.

---

ABSTRACTThis research aims to analyze the policy of Value Added Tax on the supply ofelectricity through reimbursement mechanism on room rental services. The policymade by the tax authorities that the reimbursement of electricity costs is part ofthe Rent Service / Service Charge so that it is subject to VAT. The research wasconducted by qualitative approach using literature study method and in-depthinterview. The results showed that the difference in VAT treatment toreimbursement of electricity costs due to differences in assessing the supply as asingle composite supply or separate supplies. Reimbursement is not an object ofVAT, the imposition of VAT on reimbursement of electricity costs is inconsistentwith the principle of ease of administration and neutrality. Issuance of bindinglegislation is necessary in assessing a composite supplies as a single supplies orseparate supplies, this is to eliminate the difference perception for the all parties."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pembayaran kembali PPN/PPnBM terhadap KKKS dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi semenjak ditetapkannya PMK 218/PMK.02/2014 sebagai pengganti dari PMK 64/PMK.02/2005. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian penelitian kualitatif dengan deskriptif analisis. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah latar belakang Pemerintah dalam penetapan PMK 218/PMK.02/2014, kelebihan dan kelemahan atas penetapan PMK 218/PMK.02/2014 dilihat dari sisi Pemerintah dan KKKS, teknik penyelesaian atas isu yang berkembang dan menjadi polemik di kalangan indsutri minyak dan gas bumi semenjak ditetapkannya PMK 218/PMK.02/2014, yaitu atas tambahan kelengkapan dokumen, tidak termasuknya FTP sebagai Bagian Negara yang dapat dikembalikan, negative list atas PPN Impor dan Kilang LNG, dan mekanisme offset atas overlifting KKKS, dan analisis atas dampak finansial maupun non finansial yang dihadapi oleh KKKS.

---

The objective of this research is to analyze the implementation of VAT reimbursement policy towards oil and gas contractors in the Upstream Oil and Gas since the enactment of PMK 218/PMK.02/2014 replacing PMK 64/PMK.02/2005. Method used in this research is qualitative with descriptive analysis. Result of this thesis are the background on the enactment of PMK 218/PMK.02/2014, the advantages and disadvantages for setting PMK 218/PMK.02/2014 in terms of government and PSC, the solutions to a growing issue among oil and gas industry since the enactment of PMK 218/PMK.02/2014, ie on the additional documents, the exclusion of FTP as part of the State can be returned, the negative list of VAT LNG and Import VAT, and the offset mechanism on overlifting KKKS, and the analysis of financial and non financial impact faced by the PSC."

"Tesis ini membahas implementasi pengembalian (reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai pada industri hulu minyak dan gas bumi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.218/PMK.02/2014 (PMK 218/2014) yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 64/PMK.02/2005. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PMK 218/2014 yang ditujukan untuk lebih memberikan kepastian hukum ternyata dalam implementasinya menambah beban administratif baru dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu diperlukan usulan-usulan dalam rangka melakukan amandemen terhadap PMK 218/2014 sehingga ke depan proses pengembalian (reimbursement) PPN ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan semua pihak baik dari sisi Pemerintah maupun dari sisi Kontraktor.

---

This thesis analyzes the implementation of Value Added Tax reimbursement on the upstream oil and gas industry which regulated in Minister of Finance Regulation Number 218/PMK.02/2014 (MoF 218/2014) that was previously regulated in Minister of Finance Regulation Number 64/PMK.02/2005. This research is a qualitative research with descriptive design. The research concludes that the MoF 218/2014 intended to give greater legal certainty, however in its implementation turned out to add new administrative burdens and legal uncertainty. Therefore it is necessary to amend the MoF 218/2014 so that the Value Added Tax reimbursement process can run properly in accordance with the expectations of all parties both from the Government and from the Contractor."

"Evaluasi Terhadap Akuntabilitas Dekonsentrasi pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tesis ini membahas perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa freight forwarding pada PT BBTI. Secara umum, jasa freight forwarding dibagi empat segmen yaitu jasa pengurusan transportasi murni (JPT), jasa kepabeanan, jasa trucking dan pergudangan. Dalam prakteknya, perusahaan freight forwarding atau forwarder (PT BBTI) bekerjasama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut antara lain perusahaan pengangkutan (transportasi darat, laut dan udara), perusahaan bongkar muat, dan perusahaan pelayanan peti kemas. Forwarder disebut sebagai pihak yang mewakili pemilik barang dalam mengurus pengiriman barangnya maupun kewajiban pabeannya dalam rangka ekspor atau impor. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai maupun peraturan pelaksananya belum mengatur secara khusus mengenai perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa freight forwarding sehingga forwarder masih kesulitan dalam menghitung Dasar Pengenaan Pajaknya. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana menghitung Dasar Pengenaan Pajak atas jasa freight forwarding sehingga Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut forwarder ke konsumen/pemilik barang sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Begitu juga dengan jasa lain yang dilakukan diluar dari bisnis utamanya. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa forwarder belum sepenuhnya memahami perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas bisnisnya. Hasil penelitian menyarankan agar forwarder mengirimkan surat atau bertanya langsung ke Direktorat Jenderal Pajak untuk menjawab permasalahan yang ada dan agar Direktorat Jenderal Pajak dapat membuat peraturan perpajakan mengenai jasa freight forwarding yang dapat memberikan kepastian kepada para forwarder.

---

This thesis about the treatment of value added tax on freight forwarding services at PT BBTI. Generally, freight forwarding services divided into four services which pure freight forwarding service, customs brokers, trucking service, and warehouse service. In practice, freight forwarding company or forwarders (PT BBTI) has relationships with cargo companies (via truck, ship, or air carriers), stevedoring companies. Forwarders act as agent of the owner of goods to manage the delivery of his goods to destination and customs duties when doing export or import. The present value added tax regulations do not rule the treatment of value added tax on freight forwarding services specifically so forwarders are still confuse to calculate value added tax base. The main problem is how to calculate value added tax base in order that value added tax put by forwarders to the owners of goods based on taxation regulations. The conclusion of analysis that forwarders do not know to calculate value added tax base at any transactions. The suggestion for forwarders in order to send a letter to Directorate General of Taxation or make a phone call for a solution and for Directorate General of Taxation in order to create a tax regulation about freight forwarding services that will give a certainty for forwarders."

"Penelitian ini diangkat karena fenomena yang seringkali dihadapi KKKS atas kegiatan industri hulu minyak dan gas bumi dalam pengembalian PPN. Pemerintah memberikan kepastian kepada KKKS bahwa biaya yang dikeluarkanakan dikembalikan kepada KKKS melalui cost recovery, dalam hal ini termasuk beban pajak. Namun ternyata, dalam pengembalian tersebut tidak selalu berjalan lancar, terdapat kendala yang menyebabkan PPN tidak dapat dikembalikan dan berpengaruh pula terhadap cashflow KKKS. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kendala dalam proses reimbursement PPN, untuk menganalisis alternatif yang dipilih KKKS jika reimbursement PPN ditolak, serta untuk menganalisis implikasinya terhadap cashflow KKKS. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah Pendekatan kualitatif deskriptif, dengan berdasarkan hasil wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah mengacu pada hasil verifikasi SKK Migas, komponen benefit in kind dan entertainment, serta faktor kesalahan administratif menyebabkan ditolaknya pengembalian PPN, serta masalah keterlambatan pengembalian yang menyebabkan terganggunya cashflow KKKS. Atas PPN yang tidak dapat dikembalikan tersebut KKKS mempunyai alternatif untuk memasukannya kedalam komponen cost recovery, dengan implikasi pengembalian PPN yang tidak 100% karena beban PPN ditanggung bersama antara pemerintah dan KKKS.

---

This research was initiated because of a phenomenon that is often faced by Contractor Production Sharing over the upstream industries of oil and gas in the VAT reimbursement. Government assure to Contractor Production Sharing that the costs incurred will be refunded to Contractor Production Sharing by cost recovery, in this case including the tax burden. But in fact, in the reimbursement does not always running smoothly, there are obstacles that cause the VAT is not refundable and also affect the Contractor Production Sharing cash flow. The study aims to analyze the constraints in VAT reimbursement process, to analyze the selected alternative for Contractor Production Sharing if VAT reimbursement was rejected, and to analyze the cash flow implications for Contractor Production Sharing. The approach used in this research is descriptive qualitative approach, based on in-depth interviews. The results of this study are referring to the results of the SKK Migas verification, benefits in kind component and entertainment, and administrative error led to the rejection of VAT refunds, delays and problems that can affect to Contractor Production Sharing cash flow. For VAT which is not refundable, Contractor Production Sharing has alternative to put it into the components of cost recovery, with implications for the VAT refund is not 100 % because of the VAT burden is shared between the government and the Contractor Production Sharing."