Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Memasuki Pembangunan Jangka Panjang (PJP) II Pemerintah Indonesia telah mengambil suatu kebijaksanaan pembangunan yaitu pembangunan perekonomian nasional dengan menitikberatkan sektor industri sebagai penggerak utama dan sekaligus sebagai pendongkrak perekonomian nasional. Kebijaksanaan makro yang ditempuh ini cenderung bergeser dari agraris ke industrialis. ? Adanya aksesibilitas yang tinggi dan didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana di P. Jawa untuk tumbuh dan berkembangnya industri maka kegiatan industri tersebut cenderung terkonsentrasi di wilayah Jakarta terutama di Jakarta Utara. Selain menimbulkan dampak positif, kegiatan Lt, industri ini juga menimbulkan dampak negatif yang antara lain adalah tingginya laju urbanisasi dan tingkat kepadatan penduduk. Pada umumnya para pendatang ini mempunyai tingkat ekonomi yang relatif rendah (miskin) dengan tingkat keterampilan yang kurang memadai, sehingga mereka cenderung hidup di tempat-tempat kumuh dan daerah marginal. Pesatnya perkembangan kegiatan perekonomian (industri, perdagangan, jasa, pernerintah, dan lainnya) dan tingginya laju urbanisasi di wilayah Jakarta ini terutama di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara telah menimbulkan berbagai persoalan lingkungan yang cukup kompleks. Persoalan lingkungan tersebut antara lain adalah meningkatnya kebutuhan lahan dan air, timbulnya permukiman kumuh, meluasnya daerah banjir dan genangan, pendangkalan muara sungai oleh lumpur dan sampah, memburuknya sistem drainase dan abrasi. Penelitian ini berlokasi di daerah Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui perubahan morfologi lahan daerah penelitian, pengaruh reklamasi lahan dan perubahan penggunaan lahan, serta kemampuan sistem drainase dan faktor-faktor fisik lahan yang mempengaruhinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk membuat suatu gambaran mengenai situasi atau kejadian melalul pengadaan akumulasi data dasar. Pendekatan yang digunakan adalah teknik penginderaan jauh (remote sensing). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Stratified Purposive Sampling dengan satuan lahan sebagai stratanya. Pada satuan lahan ini diambil sampel pewakilnya sebanyak 30 sampel. Berdasarkan hasil interpretasi foto udara pancromatic hitam putih skala 1 : 5000 tahun 1994 dan peta tata guna lahan tahun 1980 skala 1 : 20 000 serta didukung oleh peta geologi, peta tanah, peta dasar* dan peta lainnya maka diperoleh informasi bahwa daerah penelitian dipengaruhi oleh proses fluvial dan marin, sehingga dapat dibedakan menjadi lima (5) satuan bentuk lahan yakni : Dataran Aluvial (Fl), Tanggul Aiam (F2), Cekungan Fluvial (F3), Rawa Belakang (F4), dan Dataran Aluvial Pantai (Ml). Didasarkan pada jenis penggunaan lahannya di daerah penelitian ini terdapat 23 jenis satuan lahan, yakni : Fl-pk, Fl-sw, Fl-lk, Fl-ind, F2-lk, F3-pk, F3-sw, F3-lk, F3-ind, F3-js, F3-sp, F4-pk, F4-lk, F4-sp, F4-js, F4- tbk, Ml-pk, MMk, Ml-ind, Ml-sp, Ml-js, Ml-tbk, danMl-mgr. Untuk mengatasi kelangkaan lahan yang didasarkan pada pertimbangan ekonomi, di wilayah Kecamatan Penjaringan telah dilakukan kegiatan reklamasi lahan. Selama periode tahun 1980 - 1994, lahan di wilayah ini telah direklaraasi seluas 1.179,70 ha yang meliputi wilayah daratan dan perairan dangkal. Besamya lahan yang direklamasi adalah sebagai berikut satuan bentuk lahan F3 seluas 620, 6 ha atau 52,65 %; satuan bentuk lahan F4 seluas 322,0 ha atau 27,32 %; satuan bentuk lahan Ml seluas 63,2 ha atau 5,36 % dan wilayah perairan dangkal (pantai) seluas 172,8 ha atau 14,63 %. Melihat kondisi fisik lahannya, kegiatan reklamasi lahan tersebut sudah dapat dipastikan akan membawa dampak linkungan (banjir), dimana sejumlah air baik yang berasal dari curah hujan lokal (rainfall) maupun limpasan air permukaan (surface run off) akan kehilangan tempat, sehingga air tersebut cenderung mengalir ke tempat yang lebih rendah (perkampungan). Selain hal tersebut, faktor tingginya tutupan lahan (land cover) seperti jalan, perkantoran, dan permukiman serta adanya penyurnbatan muara sungai, juga akan mempercepat terjadinya banjir dan genangan. Bila ditinjau darl segi geomorfologi lingkungan, kegiatan reklamasi lahan ini akan berpengaruh langsung terbadap sistem drainascnya. Adapun pengaruh yang ditimbulkannya antara lain adalab berubahnya morfologi lahan, memburuknya sistem drainase, meluasnya daerah banjir dan genangan, dan terjadinya abrasi serta intrusi air laut. Dampak lain yang berpengaruh secara tidak langsung yaitu permukaan tanahnya mengalami penurunan secara kontinyu sebagai akibat dari sifat fisik tanahnya yang belum terkonsolidasi secara maksimum, sehingga tingkat sensitivitas dan kompresibilitas tinggi. Kedua dampak tersebut di atas akan menambah luas daerah banjir dan genangan. Sistem drainase di daerah penelitian ini dipengaruhi oleh faktor fisik lahan yaitu relief-topografi, geologi, tanah (tekstur dan struktur tanah), proses geomorfologi, iklim, dan penggunaan/penutup lahan. Masing-masing faktor fisik tersebut saling terkait dan bersifat akumulatif Dari pengamatan lapangan, teiaah pustaka dan laporan penelitian terdahulu dapat diperoleh kesimpulan bahwa dalam perencanaan pengembangan wilayah (tata ruang) diperlukan data fisik lahan yang sifatnya mutlak. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui daya dukung wilayah dan meminimisasi dampak negatif yang ditimbulkannya, sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan.

Abstrak :
Pemerintah mewajibkan perusahaan pertambangan minerba untuk melakukan reklamasi lahan pascatambang sebagai konsekuensi dari eksploitasi lahan pertambangan. Reklamasi termasuk dalam bagian pertambangan dan merupakan satu kesatuan proses. Koreksi yang dilakukan fiskus pada Pajak Masukan atas kegiatan Reklamasi di lahan pascatambang telah berujung sengketa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah perlakuan PPN pada Pertambangan Minerba berlaku umum, yaitu UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM. Sengketa terkait pengkreditan PM atas perolehan BKP/JKP untuk reklamasi, berakhir dengan putusan hakim yang memenangkan PKP. Terdapat keputusan yang berbeda antara DJP dan Kementerian ESDM, dimana Kementerian ESDM mewajibkan perusahaan pertambangan untuk melakukan reklamasi, namun di satu sisi DJP menganggap bahwa reklamasi tidak berhubungan dengan kegiatan usaha sehingga Pajak Masukannya dikoreksi. UU PPN dan PPnBM saat ini tidak mengakomodasi karakter dari usaha Pertambangan Minerba sehingga diperlukan regulasi PPN yang mengatur khusus untuk Pertambangan Minerba. ......The Government requires Minerals and Coal Mining Companies to conduct reclamation on post mining land as result of exploitation in mining land. Reclamation included in the mining section and is a unified process. Corrections made by tax authorities on input taxes on Reclamation activities on post mining land have led to disputes. This research uses qualitative descriptive method and qualitative data analysis technique. The result of this research is the VAT treatment in Mineral and Coal Mining applies in general. Disputes related to the crediting of input tax on taxable supplies for reclamation activities, ends with a judge rsquo s decision to win the mining company. There is a different decision between DGT and EMR Ministry, where EMR requires mining companies to undertake reclamation, but on the one hand DGT assumes that reclamation is not related to business activities so that its Input Tax corrected. The current VAT law does not accommodate the character of the Minerals and Coal Mining business, hence a VAT regulation that is specially regulated for Mining business is required.

Abstrak :
Kegiatan pertambangan jika tidak dikelola secara tepat dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Reklamasi adalah upaya untuk memulihkan fungsi lingkungan sesuai dengan peruntukanya. Salah satu indikator penting dalam keberhasilan reklamasi adalah vegetasi, tetapi tidak semua lahan bekas tambang yang direklamasi memiliki tutupan vegetasi yang baik. Riset ini bertujuan untuk menentukan indeks vegetasi NDVI keberhasilan reklamasi lahan bekas tambang. Metode riset adalah analisis komparatif secara spasial terhadap indeks vegetasi pada peruntukan awal dan setelah direklamasi. Tutupan vegetasi pada kawasan hutan mengalami penurunan karena area ini masih ditambang, sebaliknya tutupan vegetasi pada kawasan APL mengalami peningkatan. Indeks vegetasi pada area reklamasi kawasan hutan menyamai rona awal dalam waktu 3–5 tahun dan indeks vegetasi pada area penggunaan lain menyamai rona awal dalam waktu 5 tahun. Reklamasi kawasan hutan menghasilkan serapan CO2 sebesar 68,86 ton/ha CO2e dengan valuasi ekonomi Rp. 95.964.700,00–1.919.294.500,00. Reklamasi kawasan APL memberikan peningkatan pendapatan masyarakat rata-rata Rp. 3.139.056/bulan. ......Mining activities if not managed properly can have a negative impact on the environment. Reclamation is an attempt to restore environmental functions in accordance with its designation. One important indicator in the success of reclamation is vegetation, but not all reclaimed post mine land has good vegetation cover. This research aims to determine the vegetation index, NDVI, of the success of post mine land reclamation. The research methodology is a spatially comparative analysis of the vegetation index at the baseline condition and after reclamation. Vegetation cover in forest areas decreased because it is still mined, while vegetation cover in the non-forest estate has increased. The vegetation index in the reclaimed area of the forest area equals the baseline condition within 3–5 years and the vegetation index in non-forest estate equals the baseline condition within 5 years. Reclamation of forest areas produces CO2 uptake of 68.86 tons/ha of CO2e with an economic valuation of Rp. 95,964,700.00–Rp. 1,919,294,500.00. Reclamation of the non-forest estate provides an increase in the average community income Rp. 3.139.056/month.

Abstrak :
Tesis ini membahas optimalisasi revegetasi lahan bekas tambang dengan tanaman kemiri sunan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan sebagai upaya mitigasi perubahan iklim melalui peningkatan peran serta masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode survei, studi literatur, dan observasi lapangan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis upaya optimalisasi pemanfaatan lahan bekas tambang dengan pohon kemiri sunan ((Reutealis trisperma (Blanco) Airy Shaw) melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan mitigasi perubahan iklim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiri sunan dan tanaman sisipannya berpotensi menyerap karbondioksida lebih besar dibandingkan tanaman reklamasi akasia. Pengembangan usaha kemiri sunan juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat minimal 35% dari pendapatan saat ini. Keunggulan lain dari kemiri sunan adalah buah kemiri sunan dapat menghasilkan minyak yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku biodiesel. Biodiesel selain sebagai pengganti bahan bakar yang relatif lebih ramah lingkungan juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat apabila masyarakat ikut berperan serta. ...... This thesis discussed about the optimization of revegetation in mined land with kemiri sunan ((Reutealis trisperma (Blanco) Airy Shaw) to impove the climate change mitigation and increase incomes if the community participates. This study was a qualitative research with survey method, literature and field observation. The aim of this study was to analyze the efforts to optimize the utilization of mined land with kemiri sunan ((Reutealis trisperma (Blanco) Airy Shaw) through community empowerment to increase incomes and climate change mitigation. The result of this study indicated that kemiri sunan and its inserts plant potentially absorb the carbon dioxide greater than reclamation plant with akasia. Kemiri sunan ((Reutealis trisperma (Blanco) Airy Shaw) bussines development can increase community incomes of at least 35% of current incomes. Another advantage of kemiri sunan is the fruit can produce oil that can be used as raw material for biodiesel which is more environmentally friendly.