Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKomisi Pemilihan Umum yang disingkat KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu sebagaimana amanah Pasal 22 E UUD 1945. Sebagai penyelenggara pemilu yang nasional, tetap dan mandiri, KPU merupakan lembaga penyelenggara yang independen dalam menjalankan pemilihan umum yang demokratis, lembaga ini harus terbebas dari segala pengaruh kepentingan apapun, baik politik maupun pemerintah. Dalam mewujudkan indepedensi KPU sebagai penyelenggara pemilu, proses rekruitmen KPU menjadi salah satu hal yang berpengaruh dalam mewujudkan KPU yang independen. Indepedensi secara institusi, Independensi orang yang mengisinya, Independensi sumber keuangannya dan Independensi dalam kewenangan dan otoritas dalam menjalankan kewenangannya tersebut. Keberadaan badan penyelenggara pemilu Independen di 25 negara demokrasi di dunia, menjadi perbandinga untuk KPU di Indonesia, dalam mencari format penyelenggara pemilu yang ideal yang mampu menjamin indepedensi penyelenggara pemilu. Dalam beberapa hal KPU di Indonesia masih dipengaruhi oleh pemerintah dan legislatif seperti dalam pembentukan institusional penyelenggara pemilu, kewenangan regulasi, akuntabilitas dan anggaran, dan kesekretariatan KPU. Dan disisi lain masih perlunya pembenahan untuk penguatan KPU dalam hal sengketa kewenangan lembaga negara, masa jabatan anggota KPU, dan model seleksi KPU. Hal ini diperlukan, agar KPU sebagai lembaga pengawal demokrasi mampu menjadi lembaga penyelenggara pemilu yang independen yang terpisah dari pengaruh eksekutif, legislatif dan Yudikatif, dimana keberadaannya sederajat dengan lembaga utama.

---

ABSTRACT

General Election Commission that is abbreviated election management bodies, as the mandate of Article 22 E of the UUD 1945 As organizers of a national election, permanent and independent, the Commission is organizing an independent institution in carrying out democratic elections, these institutions must be free from any influence of any interest both politics and government. In realizing independency KPU as election organizer, the recruitment process the Commission became one of the influential in creating an independent Commission. Independency in institutions, independence of people who fill it, independence of its financial resources and independence of the powers and authority in the running of the authority. The existence of independent election management bodies in the 25 democracies in the world, be a comparison to the Commission in Indonesia, in the search for the ideal format election organizer who is able to ensure independency election organizer. In some cases the Commission in Indonesia is still influenced by the government and the legislature as the institutional establishment of election management, regulatory authority, accountability and budget, and the secretariat of the Commission. And on the other hand is still the need for reforms to strengthen the Commission in the case of a dispute the authority of state institutions, tenure of members of the Commission, and the Commission selection model. It is necessary, in order that the Commission as the guardian of democratic institutions able to become an independent election management bodies which are separate from the influence of the executive, legislative and judiciary, in which the existence equal to the main body."

"Penelitian ini membandingkan strategi rekrutmen Partai Nasional Demokrat di Indonesia dan Partai Keadilan Rakyat di Malaysia dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen nasional. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah rekrutmen politik dari Pippa Norris. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengambilan data primer melalui wawancara. Hasilnya, penelitian ini menemukan bahwaterdapat perbedaan dalam sistem pemerintahan dan pemilu di Indonesia Malaysia, (2) metode rekrutmen dimana Partai Nasdem dilakukan terbuka bagi orang di luar Partai Nasdem sedangkan rekrutmen PKR dilaksanakan tertutup, (3) metode nominasi Partai Nasdem menggunakan desentralisasi teritorial sedangkan PKR selain menggunakan desentralisasi teritorial juga desentralisasi fungsional. (4) calon perempuan terpilih Partai Nasdem didominasi oleh latar belakang politik kekeluargaan sedangkan PKR justru mayoritas calon perempuan terpilih memiliki rekam jejak aktivis dan politisi partai politik. (5) motivasi kandidat calon perempuan PKR selain memiliki kepentingan menyuarakan perempuan juga memiliki motivasi ideologis atau alasan-alasan yang didasarkan pada ajaran Islam sedangkan calon perempuan Partai Nasdem selain memiliki motivasi menyuarakan kepentingan perempuan juga memiliki motivasi untuk memperjuangkan kepentingan daerah. (6) Modal kapital dari lebih dipertimbangkan oleh Partai Nasdem sedangkan pada kasus PKR modal sosial dan rekam jejak lebih diutamakan dan modal kapital bersifat sekunder.

---

This study compares the recruitment strategies of the National Democratic Party in Indonesia and the People's Justice Party in Malaysia in increasing women's representation in the national parliament. The theory used in this research is political recruitment from Pippa Norris. The method used is descriptive qualitative with primary data collection through interviews. As a result, this study found that there were differences in the government and election systems in Malaysia, (2) the recruitment method in which the Nasdem Party was open to people outside the Nasdem Party while PKR recruitment was carried out closed, (3) the Nasdem Party nomination method used territorial decentralization while the PKR besides using territorial decentralization, it is also functional decentralization. (4) the elected female candidates for the Nasdem Party are dominated by a family political background, while the PKR in fact the majority of elected female candidates have a track record of political party activists and politicians. (5) The motivation of the PKR female candidates, apart from having an interest in voicing women, also has ideological motivations or reasons based on Islamic teachings, while the Nasdem Party's female candidates besides having the motivation to voice women's interests also have the motivation to fight for regional interests. (6) Nasdem Party considers capital capital more, whereas in the case of PKR social capital and track records are prioritized and financial capital is secondary."