Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 209 K/AG/1994, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 48/1993/PTA., JK, jo. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 1107/Pdt.G/92/PA.JT., adalah salah satu contoh dari permasalahan di dalam poligami. Di dalam Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, prinsip yang dianut dalam perkawinan adalah perkawinan monogami, artinya seorang pria (suami) hanya boleh beristeri seorang wanita. Namun, secara bersamaan undang-undang, juga memberikan memberikan kesempatan kepada seorang pria (suami) untuk menikah lagi (poligami), meskipun dengan syarat-syarat tertentu dan harus memperoleh izin dari pengadilan. Salah satu alasan yang harus dipenuhi oleh seorang pria (suami) untuk poligami, adalah isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Disamping harus dipenuhi syarat-syarat, yaitu adanya persetujuan isteri/isteri-isterinya, adanya jaminan dan kepastian bahwa suami akan berlaku adil dan mampu menjamin keperluan hidup terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Hal inilah yang menimbulkan pandangan yang berbeda dari masyarakat mengenai poligami, yang memandang poligami dari segi positif poligami, yaitu dipandang sebagai solusi dari permasalahan dalam keluarga dan segi negatif poligami dapat menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga. Sehingga timbul pertanyaan, apakah dasar dan pertimbangan Pengadilan Agama memberikan izin atau menolak poligami, bagaimana apabila isteri tidak bersedia memberikan kepada suami untuk menikah lagi, dampak apa saja yang mungkin terjadi dengan diajukannya izin poligami oleh seorang suami, dan apakah peraturan perundang-undangan yang ada telah memadai untuk mengatur mengenai poligami. Pembahasannya meliputi konsepsi perkawinan dan poligami menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dibandingkan dengan KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek), dan tentang konsepsi poligami ditinjau dari norma agama, norma sosial, dan norma hukum, serta tata cara mengajukan izin poligami. Pengumpulan data diperoleh dengan cara studi kepustakaan dan lapangan."

"Sebagian besar janda yang mengalami kematian suami tidak menikah kembali setelahnya, apalagi bila telah memasuki usia dewasa madya. Meski demikian, tidak sedikit pula janda dewasa madya yang akhirnya kembali berkeluarga. Pernikahan-kembali mendatangkan situasi yang lebih kompleks daripada pernikahan pertama karena janda harus menghadapi suami baru dan anak-anak, baik anak kandung maupun anak tiri. Oleh karena itu, penyesuaian diri merupakan hal yang penting untuk dilakukan janda dalam menjalani pernikahankembali.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran penyesuaian pernikahan janda dewasa madya dengan menggunakan dimensi penyesuaian diadik Spanier (1976) dan area penyesuaian pernikahan DeGenova & Rice (2005).Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode wawancara dan observasi kepada tiga orang responden. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa dalam dimensi kesepakatan dalam pernikahan, ketiga responden masih mempersepsikan adanya ketidaksepakatan dalam beberapa area dengan suami baru. Dalam dimensi kedekatan hubungan, ketiga responden mengaku merasa dekat dengan suami mereka. Dalam dimensi kepuasan hubungan dalam pernikahan, seorang responden merasa tidak puas dengan pernikahannya.Sedangkan dalam dimensi ekspresi afeksi, ketiga responden mengekspresikan kasih sayang melalui perbuatan nyata. Ketiga responden juga memiliki motivasi yang berbeda-beda untuk menikah kembali. Akan halnya penghayatan pada almarhum suami, ketiga responden menyatakan bahwa mereka masih mengenang almarhum suaminya dan tidak akan dapat melupakan mereka."