Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menganalisis manfaat keikutsertaan Indonesia dalam rencana aksi Base Erosion Profit Shifting (BEPS) nomor 15 Multilateral Instrument on Tax Treaty /MLI) yang mencakup mengenai latar belakang bergabungnya Indonesia dalam MLI, manfaat posisi Indonesia dalam MLI, implikasi MLI terhadap Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia yang berlaku saat ini dan juga kecukupan posisi Indonesia di MLI dalam kaitannya untuk menangkal praktik BEPS. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Indonesia bergabung dalam MLI adalah wujud komitmen Indonesia sebagai anggota G-20, langkah efisien untuk menerapkan rencana aksi BEPS yang terkait dengan P3B, memperbaiki ketentuan penyalahgunaan P3B dengan memasukkan ketentuan anti avoidance rule berupa Principle Purpose Test (PPT) dan juga memperbaiki ketentuan P3B Indonesia yang dicakup dalam MLI dengan rekomendasi MLI. Dengan menandatangani naskah MLI, maka P3B Indonesia yang tercakup dalam MLI akan dimodifikasi dengan rekomendasi MLI dengan cara mengganti atau menambahkan ketentuan P3B Indonesia yang berlaku saat ini. Posisi Indonesia dalam MLI dinilai cukup ekstensif jika dibandingkan dengan negara lain sehingga dianggap relatif optimal untuk menangkal praktik BEPS di Indonesia melalui jalur P3B. Namun demikian, diperlukan perubahan ketentuan domestik agar dapat MLI diimplementasikan secara maksimal.

---

This study aims to analyze the benefits of Indonesias participation in the Base Erosion Profit Shifting (BEPS) action plan 15 (Multilateral Instrument on Tax Treaty/MLI) which covers the rationals of Indonesias joining the MLI, the benefits of Indonesias position in the MLI, MLIs implications for the current Indonesias Double Tax Avoidance Agreement (DTA) and also the adequacy of Indonesias position at the MLI in relation to counter the practice of Base Erosion Profit Shifting (BEPS). The method used in this study is descriptive qualitative with qualitative data analysis techniques. Indonesia joined MLI as a manifestation of Indonesias commitment as a member of the G-20, an efficient way to implement BEPS action plans related to DTA, avoiding improper use of DTA by including the provisions of the Anti-Avoidance rule in the form of Principle Purpose Test (PPT) and also improving the current Indonesian DTA which covered in MLI with MLI recommendations. By signing the MLI, the Indonesian DTA covered in MLI will be modified by the MLI recommendation by replacing or adding to the current Indonesian DTA provisions. Indonesias position in MLI is considered quite extensive when compared to other countries, so it is considered relatively optimal to counter the BEPS practice in Indonesia in the context of DTA. However, changes in domestic regulations are needed for MLI can be well-implemented.

Abstrak :
Globalisasi terjadi hampir di semua aspek kehidupan manusia termasuk dalam bidang ekonomi. Salah satu produk globalisasi adalah munculnya perusahaan-perusahaan multinasional yang melakukan transaksi lintas batas negara dalam kegiatan ekonominya.. Penggerusan basis pajak dengan cara memindahkan keuntungan ini menggerakkan negara-negara yang tergabung dalam G20 bersama OECD untuk membuat aksi anti BEPS ( Base Erosion Profit Shifting) yang memuat lima belas aksi, salah satunya adalah aksi Kewajiban Pengungkapan Perencanaan Pajak (Mandatory Disclosure Rule) yang dirancang untuk menghindari perencanaan pajak agresif. Selain kewajiban pengungkapan perencanaan pajak (Mandatory Disclosure Rule), OECD juga merekomendasikan kepatuhan kooperatif (Cooperative Compliance) untuk antisipasi perencanaan pajak agresif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan MDR di Negara Inggris, keterkaitan pengungkapan perencanaan pajak dan kepatuhan kooperatif dalam upaya mengantisipasi perencanaan pajak agresif serta potensi hambatan yang akan dihadapi jika diterapkan di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya adalahpenerapan kewajiban pengungkapan perencanaan pajak di negara Inggris yang lebih dikenal dengan Disclosure of Tax Avoidance Scheme (DOTAS) belum sempurna karena peraturan masih rumit dipahami, berbiaya kepatuhan tinggi, belum menjamin kepastian bagi wajib pajak. Sementara itu keterkaitan antara kewajiban pengungkapan perencanaan pajak dengan kepatuhan kooperatif  adalah pada komponen 'disclosure' dan 'transparency'. Potensi hambatan yang akan dihadapi jika diterapkan di Indonesia antara lain belum sempurnanya peraturan domestik perpajakan Indonesia, Wajib pajak yang masih rendah kepatuhannya, dan sumber daya manusia di otoritas pajak yang memahami perpajakan internasional sangat terbatas. ......Globalization occurs in almost all aspects of human life, including in the economic field. One of the products of globalization is the emergence of multinational companies that carry out cross-border transactions in their economic activities. The erosion of the tax base by transferring these profits drives countries that are members of the G20 together with the OECD to create anti-BEPS (Base Erosion Profit Shifting) actions. which contains fifteen actions, one of which is the action of the Mandatory Disclosure Rule which is designed to avoid aggressive tax planning. In addition to the Mandatory Disclosure Rule, the OECD also recommends Cooperative Compliance to anticipate aggressive tax planning. This study aims to analyze the application of MDR in the United Kingdom, the relevance of tax planning disclosures and cooperative compliance in an effort to anticipate aggressive tax planning and potential obstacles that will be faced if applied in Indonesia. The approach used in this study is a qualitative approach. The results of this study are the application of tax planning disclosure obligations in the UK which is better known as the Disclosure of Tax Avoidance Scheme (DOTAS) is not yet perfect because the regulations are still complicated to understand, with high compliance costs, not guarantee certainty for taxpayers. with cooperative compliance is the component of 'disclosure' and 'transparency'. Potential barriers that will be faced if applied in Indonesia are, among others, incomplete Indonesian domestic tax regulations, taxpayers who are still lazy with compliance, and human resources in tax authorities who understand international taxation are very limited.