Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Peran strategis Walikota Sudiro dalam merumuskan outline plan bagi pembangunan kota Jakarta pada periode 1953 - 1960 belum banyak ditulis oleh sejarawan Indonesia. Padahal masa Sudiro menjabar sebagai walikota Jakarta, merupakan masa pembenahan yang penult dengan berbagai keterbatasan, dan berdampak pada pembangunan kota Jakarta selanjutnya. Jakarta sebagai ibu kota negara, pusat pemerintahan, kola perdagangan, dan kota industri menjadi faktor pendorong banyaknya pembangunan yang dilakukan di Jakarta. Namun demik-ian, pembangunan yang terpusat di Jakarta sejak tahun 1950-an, telah mengakibatkan terjadinya arcs urbanisasi dan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Kondisi itu berdampak pada sernai in kompleksnya permasalahan sosial budaya, politik-pemerintahan, dan ekonomi yang terkait satu dengan lainnya terjadi di Jakarta. Peran penting kota Jakarta sebagai ihukota negara dan pusat pemerintahan, secara politik, berpengaruh pada lingkat kesadaran masyarakat dalam merespon segala kebijakan pemerintahan kota Jakarta, atau pun pernerintahan Pusat Republik Indonesia. Bentuk partisipasi aktif warga kota terlihat dari banyaknya partai-partai politik. organisasi massa, huruh dan perkumpulan lainnya yang aktif merespon setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Di sisi lain, pengaruh partai politik yang mendapat dukungan Was, dan menentukan keadaan politik di Jakarta, berpengaruh dalam menentukan keadaan politik secara nasional. Peran kota Jakarta sebagai kota industri dan perdagangan, secara ekonomi, berdampak pada banyaknya pembangunan infrastruktur pendukung jalannya perdagangan dan Industri, seperti pembangunan sarana dan prasarana transportasi, pabrik-pabrik, perusahaan, dan pasar. Secara sosial, tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, tidak seimbang dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah, dan keterbatasan dana anggaran pembangunan, menimbulkan pengangguran yang banyak menyebabkan masalah sosial, gangguan keamanan, dan ketertiban. Oleh karena itu, tidak mudah menjalankan peinerintahan di Jakarta yang memiliki tingkat heterogenitas sosial penduduk yang tinggi, dan ditambah kurangnya daya dukung atau potensi yang dimiliki kota Jakarta, seperti masalah keuangan dan keterbatasan sumber daya manusia pengelola birokrasi pemerintahan kota Jakarta. Namun demikian dengan prakarsa pemikiran Wisma-Karya-Marga-Suka,' dan modal kepemimpinan yang memiliki misi yang kuat. Sudiro berhasil membuat perencanaan solusi yang baik, bertindak tegas dan berani menjalankan kebijakan, mengupayakan perangkat sistem pemerintahan yang memadai, dan mendapatkan dukungan politik, ekonomi dan sosial dari rakyat, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai walikota Jakarta.

Abstrak :
CV Saiki Ekaprakarsa Perdana adalah sebuah perusahaan yang memproduksi pakan ternak dalam bentuk pellet ukuran 2mm-5mm, 8mm dan tepung untuk mengisi kekosongan pasar pakan ternak domestik akibat terjadinya krisis moneter. Kapasitas produksi yang ada saat ini sebesar 250 ton/bulan. Tingginya permintaan domestik yang belum bisa terpenuhi oleh kapasitas pabrik membuat pihak manajemen perusahaan memutuskan untuk melakukan ekspansi. Keinginan untuk merambah pasaran Jabotabek membuat ekspansi tersebut dilaksanakan melalui pembuatan pabrik baru di lokasi yang berbeda. Agar terbentuk suatu aliran produksi efektif dalam pabrik baru, maka diperlukan perancangan tata letak pabrik yang menjamin terciptanya suatu sistem produksi optimal sesuai dengan kapasitas terencana. Proses perancangan tata letak pabrik CV SEP dilakukan dengan perencanaan aliran material, perencanaan keterkaitan kegiatan, perhitungan jumlah mesin, perhitungan kebutuhan area produksi dan area pelayanan, pengalokasian wilayah, pemilihan alat pemindah material danpenyusunan tata letak pabrik. Kegiatan perancangan tata letak yang dilakukan penghasilkan suatu tata letak pabrik pada lahan berukuran 2384,88 m2 dan area produksi yang berukuran 205,08 m2.

Abstrak :
Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. Oleh sebab itu, dalam pembangunan desa perlu diarahkan pada terwujudnya "desa yang mandiri". Dalam rangka untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan banyak program yang telah dibuat oleh pemerintah. Salah satunya adalah arah pemeberdayaan masyarakat desa dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang Desa di Desa Titian Modang Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dan mengetahui hambatan-hambatan partisipasi masyarakat tersebut. Sementara itu, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokurnentasi. Hasil penelitian ini meyimpulkan bahwa Tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes berada dalam derajat tokenisme di karakteristik consultation, sehingga kegiatan penyelenggaraan Musrenbangdes di Desa Titian Modang Kopah hanya sebagai formalitas dan kendala dalam pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Titian Modang Kopah adalah sulitnya mengambil keputusan mengenai, program yang akan diprioritaskan belum terealisasi, masyarakat kurang bisa menyampaikan aspirasi apa yang menjadi kebutuhan mereka karena masih memiliki daya analisis yang lemah terhadap kebutuhan pembangunan karena lemahnya faktor sumber daya masyarakat dan belum adanya sinergi berbagai sumber dana pembangunan yang dimiliki Desa Titian Modang Kopah. Sebagai konsekuensi dari kendala tersebut maka program pemerintah banyak yang tidak berdasarkan pada potensi dan kekhasan Daerah sehingga menyebabkan banyak potensi yang berada di Desa Titian Modang Kopah menjadi tidak efektif. ......Village as a government that directly related to the community is the main focus in government development, because most of Indonesia's territory is in the countryside. Therefore, in village development it needs to be directed at the realization of an "independent vi llage". In order to encourage and awaken the ability of the community, especially rural communities, many programs have been made by the government. One of them is through empowering rural communities by in volving the community and elements of government that have more reactive development policies that give priority to the needs of village communities in budget allocation so that they are able to exploit the potential of their respective regions. This study aims to determine community participation in the implementation of Musrenbang Desa in Titian Modang Kopah Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi District and know the obstacles. Meanwhile, the research method used is qualitative research with a descripti ve approach, and data collection techniques through interviews, observation and documentation. The results of this study concluded that Thelevel of community participation in the musrenbangdes was in degree of tokenism at the consultation level, so the musrenbangdes implementation activities in Titian Modang Kopah Village were only a formality and The obstacle in the implementation of the Musrenbangdes in Titian Modang Kopah Village is the difficulty in making decisions regarding the prioritized program which has not been realized, the community is less able to express their aspirations because they still have weak analytical power to the development needs due to weak resource factors the community and the lack of synergy between the various development funding sources owned by Titian Modang Kopah Village. As a consequence of these obstacles, many government programs are not based on the potentials and uniqueness of the Region, causing many potential in Titian Modang Kopah is ineffective.

Abstrak :
Sebagai salah satu norma global yang diamanatkan untuk terintegrasi di dalam norma lokal, SDGs didorong agar dapat terintegrasi di dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Setelah berjalan lebih dari 5 tahun, mekanisme pengintegrasian SDGs di dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah tampak masih menggunakan pola yang serupa dengan MDGs. Sehingga penguatan dimensi lingkungan dalam rencana pembangunan daerah dinilai masih belum menjadi perhatian utama. Penelitian ini dilakukan untuk merumuskan strategi optimal bagi daerah dalam pengintegrasian SDGs dalam rencana pembangunan daerah. Hasil dari penelitian ini imenunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mengintegrasikan muatan SDGs di dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, namun perhatian daerah terhadap dimensi lingkungan masih sangat rendah. Muatan visi pembangunan, tujuan hingga anggaran daerah belum menunjukkan bahwa nilai-nilai SDGs tidak menjadikan dimensi lingkungan sebagai perhatian dalam pencapaian kesejahteraan daerah dalam tujuan pembangunan daerah. ......As one of the global norms that is mandated to be integrated into local norms, SDGs are encouraged to be integrated into regional development planning documents. After running for more than 5 years, the mechanism for integrating SDGs in regional development planning documents still appears to use a pattern similar to the MDGs. So strengthening the environmental dimension in regional development plans is still considered not to be a major concern. This research was conducted to formulate optimal strategies for regions in integrating SDGs in regional development plans. The results of this research show that regional governments have integrated SDGs content in regional development planning documents, but regional attention to the environmental dimension is still very low. The content of the development vision, goals and regional budgets have not shown that the SDGs values do not make the environmental dimension a concern in achieving regional prosperity in regional development goals.

Abstrak :
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah telah ditetapkan melalui Undang Undang Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Tentang Pemerintahan Daerah agar dibentuk secara partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat secara langsung melalui forum konsultasi publik dan Musrenbang. Akan tetapi potensi masalah kemudian dihadapi tatkala Raperda RPJMD yang memuat usulan program dari masyarakat harus dievaluasi ulang oleh DPRD yang mana pada fakta kasusnya DPRD DKI Jakarta dalam pembentukan RPJMD di DKI Jakarta menyumbangkan sejumlah program baru di luar yang telah disepakati oleh masyarakat daerah sendiri. Penelitian tesis yang menggunakan metode yuridis normatif ini berisi kesimpulan bahwasanya mekanisme pembahasan Raperda RPJMD oleh DPRD dalam sistem hukum di Indonesia memiliki kecenderungan menjauhi legitimasi demokratis yang ada. Oleh karena itu dalam hal ini dibutuhkan rekonsepsi terhadap mekanisme pendekatan politik dalam pembentukan RPJMD yang diwujudkan melalui pembahasan Raperda RPJMD oleh DPRD agar dapat memenuhi legitimasi demokratis dalam penyusunan sebuah kebijakan yang sesuai dengan sistem hukum di Indonesia. ......The Regional Medium-Term Development Plan has been stipulated through the Law on the National Development Planning System and the Law on Regional Government that can be formed in a participatory manner by involving direct participation through public consultation forums and Development Planning Annual Meeting (Musrenbang). However, potential problems were then faced when the Draft of Regional Law which contained program proposals from the community had to be re-evaluated by the Province or City Council, in which case the DKI Jakarta Council was contributed a number of new programs out from those agreed upon by the community themselves in the formation of the Regional Medium-Term Development Plan in DKI Jakarta. This research that using the normative juridical method contains the conclusion that the Regional Council's evaluation mechanism for the Draft of Regional Law on Regional Medium-Term Development Plan in the legal system in Indonesia tends to move away from existing democratic legitimacy. Therefore in this case, a reconception of the political approach mechanism is needed in the formation of the Regional Medium-Term Development Plan in order to fulfill democratic legitimacy in formulating a policy that is in accordance with the legal system in Indonesia.

Abstrak :
Desa Caringin merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Sukabumi, yang dalam pembangunan desanya masih mengalami permasalahan. Permasalahan tersebut terjadi karena adanya permasalahan pada saat proses perencanaan pembangunan desa, yaitu pada saat penyusunan rancangan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Perencanaan pembangunan yang berkualitas akan terwujud apabila setiap aktor yang ada di desa ikut terlibat. Namun, di desa Caringin keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih menjadi permasalahan. Permasalahan tersebut mendorong dilakukannya penelitian ini, yang bertujuan untuk menganalisis keterlibatan BPD Caringin pada saat proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Caringin tahun 2019-2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Caringin tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya permasalahan keterlibatan BPD Caringin, pada saat proses penyusunan RPJM Desa Caringin tahun 2019-2025. Pemerintah Desa Caringin dalam hal ini tidak melibatkan BPD Caringin pada saat proses penyusunan RPJM Desa tersebut, dengan tidak melakukan musyawarah dusun dan musyawarah desa yang di dalamnya melibatkan BPD Caringin dan juga unsur masyarakat. Pada proses penyusunan RKP Desa Caringin tahun 2020 BPD Caringin sudah terlibat aktif, namun yang menjadi permasalahan adalah ketika menentukan skala prioritas dari rancangan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

---

Caringin village is one of the villages located in Sukabumi regency, which in its village development is still experiencing problems. These problems occur because there was problems during the village development planning process, when compiling the design of programs or activities to be carried out. Quality development planning will be realized if every actor in the village are involved. However, in Caringin village the involvement of the Village Deliberation Agency is still a problem. These problems led to this research, which aims to analyze the involvement of the Caringin Village Deliberation Agency during the preparation of Caringin Village Medium Term Development Plan in 2019-2025 and Caringin Village Government Work Plan in 2020. This study uses a qualitative approach with descriptive research type, with data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The results showed that there were problems about Caringin Village Deliberation Agency involving, during the preparation process of Caringin Village Medium Term Development Plan in 2019-2025. Caringin Village Government in this case did not involve Caringin Village Deliberation Agency during that Village Medium Term Development Plan preparation process, by not conducting village deliberations which involved Caringin Village Deliberation Agency and also community elements. In the process of preparing the Caringin Village Government Work Plan in 2020, Caringin Village Deliberation Agency has been actively involved, but the problem is when determining the priority scale of the design of the program or activity to be carried out.