Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Beberapa tahun terakhir, populisme menjadi fenomena politik yang terjadi di berbagai negara di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada fenomena politik menjelang kontestasi Pilkada 2017 DKI Jakarta. Hadirnya kelompok massa yang menamakan dirinya sebagai Aksi Bela Islam membentuk populisme yang dilandaskan pada agama Islam, yang kemudian disebut dengan populisme Islam di Indonesia. Hal ini dapat dilihat sebagai instrumen penting atas terjadinya krisis representasi dalam perkembangan demokrasi representatif di Indonesia. Meski begitu, alih-alih menjadi jawaban atas krisis representasi yang ada, dampak dari hal ini justru dapat menimbulkan krisis representasi bagi warganegara yang bukan merupakan bagian kelompok tersebut, serta berpotensi menjadi penghambat atas perkembangan demokrasi. Guna merespons hal tersebut, penulis akan mengangkat demokrasi deliberatif demi menjaga nilai-nilai demokrasi atas hadirnya populisme Islam di Indonesia.

---

ABSTRACT In recent years, populism has become a political phenomenon that occurs in various countries in the world, including in Indonesia. This can be seen in the political phenomenon ahead of the regional election 2017 DKI Jakarta.. The presence of a mass group that calling itself the Action to Defend Islam formed populism based on Islam, which is later called Islamic populism in Indonesia. This can be seen as an important instrument for the crisis of representation in the development of representative democracy in Indonesia. Even so, instead of being the answer to the existing crisis of representation, the impact of this can actually create a crisis of representation for citizens who are not part of that group, and have the potential to become an obstacle to the development of democracy. In response to this, the author will raise deliberative democracy in order to maintain democratic values over the presence of Islamic populism in Indonesia.

Abstrak :
ABSTRACT
Literature covering political economic models of representative democracy has extensively been revolving around policy platform determination office motivated models and entry decision based on policy preferences policy motivated models. This study aims to add another dimension to the discussion by incorporating an electability index. Our definition of such index comprises the financial prowess, political backing, and sociological electability of the candidates. We model a multi stage game theoretic setup of elections in a representative democracy. Our implications suggest how, why, and under what conditions candidates with even the best policy platforms may lose. Furthermore, we discuss the relevance of the model to the contemporary political dynamics, occurrences in the developing democracies, and where the model complements current literature.

---

ABSTRACT
Literatur terkait model ekonomi politik dari demorkasi perwakilan selama ini telah secara ekstensif dibahas seputar penentuan kebijakan model dari pemimpin yang termotivasi akan kemenangan dan penentuan keputusan untuk menjadi calon dalam pemilu atau tidak model dari pemimpin yang termotivasi akan kebijakan. Studi ini bertujuan untuk menambah sebuah dimensi lain dalam diskusi tersebut dengan memasukkan sebuah indeks elektabilitias. Definisi kami akan indeks tersebut terdiri dari kemampuan finansial, dukungan politik dari elit, dan elektabilitas sosiologis dari seorang kandidat. Kami membuat sebuah situasi model game-theory bertingkat dari pemilu dalam demokrasi terpimpin. Implikasi dari model kami menunjukkan bagaimana, mengapa, dan dalam kondisi apa saja kandidat-kandidat dengan bahkan kebijakan terbaik dapat kalah. Lebih lanjut, kami membahas relevansi model ini dengan dinamika dunia politik kontemporer, kejadian-kejadian dalam demokrasi yang masih berkembang, dan bagaimana model ini melengkapi literatur terkini.