Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan wacana kekuasaan yang direpresentasikan dalam novel Son (2012) karya Lois Lowry. Untuk menganalisisnya, digunakan konsep kekuasaan dari Michel Foucault. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuasaan dihadirkan dengan cara berbeda dalam ketiga komunitas yang ada dalam novel, mulai dari yang berjalan represif hingga terselubung, yaitu melalui pengetahuan. Kekuasaan di komunitas pertama (Book I, Before) direpresentasikan secara represif, sehingga membentuk objektifikasi dan impersonalisasi. Pola tersebut terbentuk melalui praktik indoktrinasi dan pendisiplinan oleh penguasa ke masyarakat. Kekuasaan di komunitas kedua (Book II, Between) tidak berjalan represif, tapi hidup melalui nilai tradisi dan norma sosial. Keduanya berjalan karena adanya dukungan pengetahuan dan produksi kekuasaan. Sementara itu, di komunitas terakhir (Book III, Beyond) kekuasaan menghasilkan tatanan yang menjunjung subjektifitas. Hal tersebut terwujud karena adanya pengetahuan dan legalitas kekuasaan yang beroperasi dalam komunitas tersebut. Berdasarkan hal tersebut, teks menunjukkan bahwa ada hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan. Novel Son menunjukkan bahwa pengetahuan menghasilkan pola kekuasaan yang berbeda. Komunitas terakhir menunjukkan bahwa pengetahuanlah yang membentuk kekuasaan di komunitas ini dalam menciptakan subjektifitas.

Abstrak :
Reformasi Polri membuat Polri merubah paradigma dalam menghadapi unjuk rasa, yaitu tidak lagi mengedepankan tindakan represif melainkan tindakan persuasif dengan jalan melakukan negosiasi kepada pengunjuk rasa. Untuk itulah kemudian dibentuk tim negosiator Polri termasuk di jajaran Polda Metro Jaya. Di Polda Metro Jaya, dibentuk dua tim negosiator yaitu tim negosiator polki dan tim negosiator polwan. Dalam melakukan negosiasi, ada dua sasaran, yaitu pimpinan atau koordinator unjuk rasa dan massa unjuk rasa, dimana strategi yang diterapkan yaitu Sapa - Senyum - Salam dengan metode berbaris memanjar atau berbaur dengan massa. Di sisi lain, dalam melakukan unjuk rasa, kelompok unjuk rasa memiliki agenda aksi tersendiri. Agenda tersebut termasuk kedalam bagian dari karakteristik unjuk rasa yang ada. Dengan adanya karakteristik tersebut, maka tim negosiator harus memiliki strategi tersendiri dalam melakukan negosiasi dengan pengunjuk rasa sehingga dapat mencapai tujuan dan kesepakatan bersama. Jika tidak mempertimbangkan karakteristik tersebut, dapat dikatakan bahwa negosiasi yang dilakukan oleh tim negosiator akan sulit mencapat tujuan bersama agar unjuk rasa berlangsung aman, tertib dan damai. Akibatnya, negosiasi yang dilakukan, menjadi tidak ada kaitannya dengan aman, tertib, damai tidaknya unjuk rasa yang terjadi.

Abstrak :
ABSTRAK
This article is part of my master's thesis which titled identity politics and capitalism in Illegal Logging along Indonesia - MAlaysia Border. In this article, i try to explain how the state, through its coercive and repressive apparatus, attempted to control its citizens or to create "forced-compliance" citizens against its claim of legitimacy within the phenomena of the politics of natural resource management, particulary in the incidence of illegal logging along the Indonesia-Malaysia border. To serve this purpose, a field research with a qualitative approach was carried out in kabupaten of Kapuas Hulu particulary in kecamatan Badau wich is next to Malaysian border. The state believes that with its coercive power and repressive apparatus it has been successful in forcing its citizens to comply with forest management regulations. It is true when the compliance is analyzed under the assumption that people are active and creative; the state existance, tith its coercive and repressive apparatus, will be interupted, negitiated and redefined both by its people and business enterprises to strengthen their bargaining positions within the power relation, that is state vis a vis people or business enterprises. In the phenomena of illegal logging any change in the coerciva apparatus and repressive state by its agencies or institutions will always be swindled by any segment of the society dealing with them. therefore, any situation and policy taken by the state to stop the practice of illegal logging always be followed by new strategies in doing the unlawfully practice. One of the causes which allows the discovery of new tactics is that the deregulation of forest management has created confusions among the actors which in turn has allowed the execution of new strategies in illegal logging.

Abstrak :
Pengambilan kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat menyebabkan masyarakat melakukan kritik kepada pemerintah melalui saluran aspirasi yang ada. Akan tetapi, terbatasnya ruang berpendapat dan berekspresi masyarakat pada masa pandemi menyebabkan munculnya mural-mural bernada kritik sosial terkait dengan penanganan pandemi. Namun, pemerintah merespons kritik tersebut dengan tindakan penghapusan terhadap mural serta ancaman kriminalisasi pembuatnya yang dapat dikatakan sebagai tindakan represif. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum nyatanya menjadi hak warga negara yang dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia. Althusser kemudian menggunakan istilah Repressive State Apparatus untuk mengelompokkan aparat negara yang menjalankan tugasnya menggunakan tindakan represif. Penghapusan serta ancaman kriminalisasi ini kemudian dikatakan sebagai tindakan politics of exception yaitu tindakan framing dengan menggunakan peraturan istimewa terhadap aksi protes atau kritik sebagai sesuatu yang dapat mengganggu stabilitas negara terutama terkait dengan pandemic covid-19. Orang yang melakukan protes ini kemudian dianggap sebagai others yaitu orang yang tidak terlibat dalam partisipasi politik dan bermaksud untuk menghancurkan negara. Kriminologi kritis melihat fenomena pendefinisian arti terhadap mural secara sepihak ini sebagai salah satu cara agen penguasa membentuk sebuah realitas sosial kejahatan. Teori social reality of crime dari Richard Quinney kemudian menjelaskan bagaimana kejahatan merupakan pendefinisian terhadap perilaku seseorang yang diciptakan oleh penguasa. Unit analisis pada tulisan ini berfokus pada pewacanaan yang ada pada tindakan aparat negara dalam melakukan penghapusan mural serta ancaman kriminalisasi terhadap pembuatnya. Teknik analisis wacana Foucault digunakan untuk melihat pewacanaan pada tindakan ataupun ucapan dari aparat negara terkait dengan mural-mural kritik ini. Hasilnya, terdapat unsur-unsur represif di dalam tindakan aparat negara terhadap kasus mural ini. Selain itu, pewacanaan yang terjadi akibat tindakan tersebut menyebabkan negara terlihat anti-kritik, dan membatasi kebebasan berekspresi masyarakat. ......The policy-making process that is considered not to prioritize the interests of the society during the COVID-19 pandemic has caused the public to criticize the government through criticism protected by law. However, the limited space for people to express their opinions and expressions during the pandemic has led to the emergence of murals containing social criticism related to the government’s handling of the pandemic. Yet, the government responded to this criticism mural by removing the mural and threatening of its maker by the state apparatus such as the police and satpol pp. Freedom to express oppinions in publis is actually a citizen’s right that is protected by the Undang-Undang Republik Indonesia. Althusser then created the term ‘Repressive State Apparatuses’ that categorize state apparatus that use repressive measures in carrying out their duties. The removal of murals and threat of criminalization of criticism can be said as politics of exception which is an act of framing against protests or criticism as something that can disrupt the stability of the country, especially related to the COVID-19 pandemic. People who protest then considered as ‘others’ that is people who are not involved in political participation and intend to disrupt the state. Critical criminology sees this phenomenon as one of the ways the agents of power shape the social reality of crime. The social reality of crime from Richard Quinney explains that crime is a definition of a person’s behavior that created by the authorities. The focus of analysis in this paper is on the discourse on the actions of the state apparatus in removing murals and threatens to criminalize murals. This paper used Foucault’s discourse analysis technique to see the existing discourse on actions and words of the state apparatus towards these criticism mural. As a result, there are repressive elements in the actions of the state apparatus against murals. Moreover, the discourse that occurs as a result of these actions causes the state to be seen as anti-criticism and limiting the freedom of expression of its citizens.

Abstrak :
ABSTRACT
Secara garis besar, penelitian yang dibahas dalam tulisan ini ditujukan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi formulasi dan implementasi open door policy di China pada tahun 1978 dan Indonesia melalui kebijakan penanaman modal tahun 1967. Faktor-faktor tersebut kemudian dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu faktor ekonomi dan politik. Kedua faktor ini yang kemudian turut berdampak pada pembangunan politik dan ekonomi di kedua negara. Dengan menggunakan teori developmental state karya Chalmers Johnson dan konsep repressive developmental regime milik Herbert Feith, tulisan ini berusaha mengidentifikasi karakteristik pembangunan ekonomi dan politik yang berkembang di kedua negara. Dalam hal ini, realitas yang berkembang di China cenderung mengarah kepada communist developmental state. Hal itu didukung oleh sejumlah indikasi, seperti peningkatan produktivitas melalui pertumbuhan ekonomi di dalam kerangka sistem ekonomi pasar, berlakunya dual systems (perpaduan dua sistem dalam satu negara), serta adanya peran negara yang besar terhadap implementasi kebijakan strategis dalam pasar. Sedangkan, dalam menjelaskan realitas yang berkembang di Indonesia cenderung lebih bersifat repressive developmental regime. Hal itu diindikasikan melalui adanya model pemerintahan multi-level yang didominasi oleh kelompok militer, aliansi antara elite birokrasi dan kelompok teknokrat, kurang berperannya lembaga-lembaga demokrasi konvensional, serta dibatasinya kekuatan politik dalam masyarakat. Indikasi-indikasi tersebut yang kemudian akan dianalisis lebih lanjut dalam tulisan ini untuk kemudian dapat dilihat keterkaitannya dengan pembangunan politik dan ekonomi yang berlaku di kedua negara tersebut secara komprehensif.

---

ABSTRACT
Broadly speaking, the research discussed in this paper is intended to explain the factors that influence the formulation and implementation of open door policy in China in 1978 and Indonesia through the 1967 investment policy. These factors are then categorized into two types, namely factors economy and politics. These two factors later contributed to political and economic development in both countries. Using the developmental state theory by Chalmers Johnson and the Herbert Feith concept of the repressive developmental regime, this paper seeks to identify the characteristics of economic and political development that are developing in both countries. In this case, the developing reality in China tends to lead to the communist developmental state. This is supported by a number of indications, such as increased productivity through economic growth within the framework of the market economic system, the enactment of dual systems (a combination of two systems in one country), and the presence of a large role for the implementation of strategic policies in the market. Meanwhile, in explaining the developing reality in Indonesia, it tends to be more of a repressive developmental regime. This is indicated by the existence of a multi-level governance model dominated by military groups, an alliance between bureaucratic elites and technocrats, lacking the role of conventional democratic institutions, and limiting political power in society. These indications which will then be further analyzed in this paper can then be seen as related to the political and economic development that applies in both countries in a comprehensive manner.

Abstrak :
Kontak pertama bangsa Indian (Amerika dan Meksiko) dengan kulit putih (Amerika) adalah pertemuan dua budaya yang tidak saling memahami. Dari pertemuan tersebut timbul catatan sejarah penindasan dan perlawanan yang panjang. Berbagai kepentingan mulai dari ekonomi, politik, agama, hingga sastra berbaur dan menciptakan benturan ideologi antara dua bangsa tersebut.

Salah satu bentuk benturan ideologis tersebut terwujud melalui kehadiran tokoh-tokoh nativephilia dalam teks. Tokoh nativephilia adalah karakter kulit putih yang sengaja dihadirkan pengarang non-kulit putih dengan keberpihakan dalam bentuk komitmen yang tulus maupun dedikasi yang tinggi kepada pihak terjajah. Adalah fungsi ideologis tokoh ini yang diangkat sebagai masalah utama tesis.

Teori yang digunakan ialah teori Louis Afthusser yang menekankan dua hal : subjek dan aparat ideologis. Subjek ialah anggota masyarakat (pengarang dalam hal ini) yang berposisi tetap di hadapan ideologi sebagai hasil dan proses interpelasi dengan menginternalisasikan kesadaran semu kepada anggotanya. Aparat ideologi dibagi menjadi RSA (Repressive State Apparatus) dan ISA (Ideological State Apparatuses). Perbedaan pertama terletak pada konteks semantik-gramatik (apparatus=tunggal ; apparatuses=jamak) yang membuat kesatuan ISA tidak segera bisa terlihat. Kedua ialah wilayah kerja masingmasing : RSA pada wilayah publik dan 1SA perorangan (swasta). Perbedaan mendasar terletak pada cara kerja masing-masing. RSA pertama kali berfungsi secara represif meski ada kemungkinan menerapkan tindak represif seperti ISA, sementara ISA secara ideologis meski terbuka kemungkinan untuk menerapkan tindak represif seperti RSA.

Untuk kepentingan analisis dihadirkan dua tokoh nativephifia, Father Arnold dalam novel Reservation Blues dan Professor Mate dalam Delia's Song. Masing-masing secara berurutan, mewakili institusi keagamaan dan pendidikan dalam wacana masyarakat kolonial. Selain keberpihakan, tokoh nativephilia dilengkapi pengarang dengan ciri ambivalensi sebagai senjata, yakni jembatan, tekstual untuk melontarkan pesan berupa kritik pada ideology. Pesan pengarang tersebut ditujukan untuk mengungkap wajah lain kolonialisme. Dalam kasus Father Arnold, pengarang memanipulasi ambivalensi dalam nada olok-olok melalui oposisi 'keluguan penjajahan,' sementara Profesor Mattie dalam oposisi 'dedikasi/ supremasi.'

Tampilan kolonialisme ini dapat disimpulkan dalam oposisi 'dominasi/ persuasi' untuk menunjukkan pengokohan ideologi yang berlangsung bukan hanya melalui kekerasan (represi), namun juga terselubung (hegemoni).

Namun, posisi pengarang sebagai subjek bukannya tidak mengandung arus ambivalensi. Arus ini dimanfaatkan kolonialisme untuk menghadirkan siasat dalam menghadapi kritik pengarang dengan menunggangi ambivalensi yang tercipta dari kritik pengarang. Hal ini menimbulkan ambivalensi fungsi dalam kritik pengarang, yakni sebagai kritik yang menyerang sekaligus mengokahkan keberadaan ideologi. Dalam kasus Father Arnold ambivalensi pesan pengarang dibuktikan melalui muatan 'penipu/ penyelamat,' sementara Profesor Mattie muatan 'penjajah/ pembebas.' Muatan ambivalensi tersebut menyiratkan sisi anglophilia pengarang yang secara tak sadar turut mempertahankan keberadaan kolonialisme di antara bangsanya sendiri. Dalam kasus pengarang Indian ialah pernyataan Indian yang terselamatkan adalah Indian yang telah terevangelisasi budaya kulit putih, dalam kasus pengarang Chicano ialah pernyataan chicano yang tidak inferior adalah chicano yang telah terdidik oleh budaya kulit putih.

---

The first contact between (American and Mexican) Indian and White (American) settlers was the encounter between two not-each-other-understand cultures. From this erupts long historical annals of continual oppression and challenges. Much interests, including economic, politic, religious, even literary, melt and seek way to create ideological collisions between the nations engaged.

One of those ideological collisions manifests through the presence of nativephilian characters within the text. Nativephilian characters are white textual figures which purposively characterized by their non-white writers with their withstanding, either through commitment or dedication, towards the colonized. It is the characters ideological function which becomes main problem of this thesis.

Theory used is Althusserian ideological notion which stresses two things: subject and ideological apparatuses. Subject is sociological member (i.e. writers) which has constitutive position before ideology as a result of interpellation process by internalizing false consciousness towards its member. Ideological apparatuses consist of RSA (Repressive State Apparatus) and ISA (Ideological State Apparatuses). The first difference lies on semantic-grammatical context (apparatus=singular; apparatuses=plural) which makes ISA's unity can not immediately be noticed. The second the domains that RSA is public and ISA private. The basic difference lies on their function that RSA firstly functions repressively, though there would always be possibility to be ideological as ISA; while ISA ideologically, though, as RSA, repressive acts also remains possible.

For analysis, two characters presented that are Father Arnold within Reservation Blues novel and Professor Mattie within Delia's Song. Each, respectively, represents religious and educational institutions within the discourse of colonial society. Besides their withstanding, nativephilian characters are polished with ambivalence as weapon, i.e. tool, to send message, that is criticism, towards ideology. The writers message is directed to disclose the other face of colonialism. As in Father Arnold's case, the writer manipulates ambivalence within mockery tone through 'innocence/invasion' opposition, while Professor Mattie through 'dedication/supremacy.' These colonial images, then can be concluded as 'domination/ persuasion' opposition to represent ideology's prevalence which not only takes places in violence (repressive), but also in concealment (hegemonic).

Yet, the writers' subjectical position is not without its own ambivalence. This other current is used by colonialism to present strategy vis-a-vis the writers criticism by manipulating the ambivalence created inside the writer own criticism. This, in turn, creates ambivalent function within the writers criticism, i.e. as criticism that attacks and, in like manner, intensifies the presence of ideology. Within Father Arnold's case, this is proven through the presence of 'deceiver/saver' opposition, while in Profesor Mattie 'conquer or freer opposition. This ambivalence implies anglophilian side of the writers who, subconsciously, support the presence of colonialism among their own people. In Indian writer's case is the inference that the saved Indian is the whitely-evangelized Indian, while in Chicano writer, the not-inferior chicane is the whitely-educated chicane.

Abstrak :
Pada masa awal pemerintahannya, Harry S. Truman adalah presiden dengan pengakuan yang rendah dari masyarakat. Hal itu disebabkan karena naiknya dia sebagai presiden bukan hasil pemilihan umum sementara masyarakat meragukan kemampuannya untuk membawa Amerika pada masa transisi pasca perang. Hal itu ditambah dengan tentangan dari para politisi partai Republik. Perang Dingin sebagai akibat dari perang dunia kedua memberikan kesempatan sekaligus tantangan bagi Truman untuk menunjukkan kemampuannya. Melalui langkahnya meledakkan bom atom di Jepang dan membendung ekspansi ideologi komunisme di luar negeri dalam bentuk bantuan militer dan ekonomi kepada negara-negara yang terancam oleh kekuatan bersenjata, dan sejalan dengan kepentingan Amerika, telah menjadikan Truman sebagai aktor utama dalam proses perubahan politik Luar Negeri Amerika yang semula menganut universalisme. Dengan langkah itu Truman menyatakan Amerika sebagai pemimpin dunia merdeka melawan dunia totalitarian, dengan Uni Soviet sebagai pemimpinnya. Keberhasilan di luar negeri tersebut tidak bisa dipisahkan dari dukungan dalam negeri. Oleh karena itu maka Truman melaksanakan kampanye anti-komunisme Dalam Negerinya. Strategi kampanye ini adalah dengan menggunakan kebijakan Federal Employee Loyalty Program serta pidato dan pesan-pesan tertulisnya. Yang pertama merupakan langkah strategisnya, sementara yang kedua adalah sarana penciptaan wacana antikomunisme yang Truman inginkan. Masalah yang menjadi pembahasan dalam tesis ini adalah bagaimana Truman menciptakan wacana anti-komunismenya melalui teks-teks pidato dan pesan tertulisnya dan bagaimana Federal Employee Loyalty Program diterapkan sebagai langkah strategis dalam kampanye anti-komunismenya. Dengan teori Repressive State Apparatuses/RSA dan Ideological State Apparatuses/ISA milik Althuser, ditemukan bahwa Federal Employee Loyalty Program berfungsi sebagai aparatus represi, melalui ancaman, pemecatan, investigasi oleh FBI dan legalitas yang diberikan oleh Truman kepada masyarakat Amerika untuk turut melaporkan siapa saja yang dicurigai terlibat dalam organisasi-organisasi yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah. Sementara teks pidato dan pesan tertulis berfungsi sebagai aparatus ideologis, melalui penciptaan representasi-representasi negatif tentang komunisme. Komunisme distereotipkan sebagai pihak yang anti kemakmuran ekonomi dan anti demokrasi. Masyarakat Amerika yang menjadikan nilai kemakmuran ekonomi dan demokrasi sebagai acuan dalam hidupnya akan menempati posisi melawan jika berhadapan dengan komunisme. Dengan cara ini, Truman bermaksud menciptakan subyek/pelaku dari ideologi antikomunismenya.