Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Yudha Megawati
Analisis implementasi kebijakan restitusi pajak pertambahan nilai terhadap barang bawaan orang pribadi pemegang paspor luar negeri
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2010
S10522
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Penelitian surat pemberitahuan (SPT) masa sehubungan dengan proses penyelesaian restitusi pajak pertambahan nilai (Studi kasus Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Selatan Tiga)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1994
S9944
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lapoliwa, Lanina A.D.S.
Restitusi pajak pertambahan nilai: studi kasus di inspeksi pajak Jakarta Barat Tiga
"Perubahan sumber dana yang sekarang sangat bergantung pada paJak dalam neger1, harus d1tempuh Pemer1ntah antara la1n karena tak menentunya harga m1nyak dan gas bum1 Mengemban tugas negara men1mbulkan hak memungut paJak pada negara dan kewaJlban membayar paJak pada rakyat SeJak penar1kan paJak d1g1atkan, setelah berlakunya UU No 8 Tahun 1983, PPN terl1hat sangat berperan dalam memasukkan rup1ah ke Kas Negara Sela1n kewaJlban membayar paJak, rakyat khususnya waJlb paJak mempunya1 hak dalam masalah perpaJakan, antara la1n hak mengaJukan permohonan rest1tus1 PPN Rest1tus1 PPN atau pengembal1an keleb1han pembayaran PPN t1mbul karena PaJak Masukan yang telah d1bayar leb1h besar Jumlahnya dar1 PaJak Keluaran dalam masa paJak yang sama Karena mengekspor barang kena paJak d1terapkan tar1p 0%, maka PPN yang d1bayar pada waktu membel1 barang yang akan d1ekspor yang merupakan PaJak Masukan akan leb1h besar seh1ngga menyebabkan keleb1han pembayaran PPN pada pengusaha eksport1r Ketentuan dem1k1an mencerm1nkan subs1d1 pemer1ntah kepada eksport1r Dengan sasaran supaya masyarakat khususnya waJlb paJak semak1n sadar dan t1dak ragu-ragu membayar paJaknya, maka hak waJlb paJak harus d1perhat1kan, termasuk hak waJlb paJak pener1ma pengembal1an keleb1han pembayaran PPN Crest1tus1 PPN) Oleh karena 1tu proses rest1tus1 harus berJalan lancar dan t1dak meny1mpang dar1 peraturan yang telah d1tetapkan"
Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1987
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bunga Sari
Kesetaraan antara hak dan kewajiban wajib pajak dalam penyelesaian restitusi pajak pertambahan nilai = The equality between rights and obligations of taxpayer in the completion of value added tax refunds
"Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu hak Wajib Pajak yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Di sisi lain, pemerintah selaku regulator tetap harus mengontrol restitusi pajak untuk meminimalisir adanya potensi kerugian negara. Dalam menjamin pelayanan dan efisiensi restitusi pajak, pemerintah mengeluarkan peraturan melalui PMK-117/PMK.03/2019 tentang Perubahan atas PMK-39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Proses restitusi PPN di dalam penelitian ini ditinjau dari asas efisiensi dan konsep pro corporate cash flow tax. Penelitian menggunakan pendekatan post positivisme dengan jenis penelitian deskriptif. Data kualitatif diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak atas restitusi PPN ditinjau dari asas efisiensi dan konsep pro corporate cash flow tax telah memberikan efisiensi, karena jangka waktu penyelesaian menjadi paling lambat 1 (satu) bulan dapat membantu perusahaan untuk mengalokasikan cash flow untuk peningkatan produksi yang dapat mendorong peningkatan revenue Wajib Pajak. Namun di sisi lain memberikan biaya psikologis tersendiri karena potensi sanksi yang lebih besar apabila dikemudian hari Wajib Pajak diperiksa dan ditemukan kurang bayar. Selain itu, untuk menjaga kesetaraan pengamanan penerimaan negara, pemerintah menerapkan Pasal 35A UU KUP mengenai ILAP serta atas diterapkannya Joint Audit dalam Program Sinergi.
Value Added Tax (VAT) Refunds is one of the taxpayer's rights that must be fulfilled by the government. On the other hand, the government as a regulator has remains control tax refunds to minimize the potential of state losses. To ensure the service and efficiency of tax refunds, the government issued a Regulation of the Minister of Finance (PMK) Number 117/PMK.03/2019 concerning Amendments to the Minister of Finance Regulation Number 39/PMK.03/2019 concerning Procedures of Preliminary Tax Overpayment Refunds. The process of VAT refunds in this study is reviewed by the principle of Efficiency and the concept of Pro Corporate Cash Flow Tax. This research uses descriptive post positivism approachment. Qualitative data were obtained through literature studies and in-depth interviews. The findings are the implementation of a preliminary refund for overpayment of taxes on VAT in terms of the principle of Efficiency and the concept of Pro Corporate Cash Flow Tax has provided efficiency, because the settlement period of VAT refunds at least 1 (one) month can help companies to allocate cash flow to increase production that can encourage increased taxpayer revenue. However, it provides its own psychological costs because of the potential for higher sanctions if later a tax audit is conducted and found that taxpayer is underpaid. In addition, to maintain the equality of securing state revenue, the government has given its services as Article 35A of the KUP Law on ILAP is implemented and as Joint Audit in the Program Sinergi is implemented as well."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fatimah Azzahra
Evaluasi pendampingan proses pengajuan restitusi pajak pertambahan nilai PT PCY ke direktorat jendral pajak oleh KAP FA = The evaluation of the assistance process of PT PCY's value added tax refund submission to the directorate general of taxes by KAP FA
"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi pendampian proses pengajuan Restitusi PPN PT PCY ke Direktorat Jenderal Pajak yang telah dilakukan oleh KAP FA. Dalam rangka pendampingan proses pengajuan Restitusi PPN ini, KAP FA selaku konsultan pajak PT PCY melakukan perhitungan atas besaran potensial Restitusi PPN yang akan diajukan. Selain itu KAP FA juga berperan sebagai perantara antara PT PCY dengan Tim Pemeriksa selama pemeriksaan atas tanggapan Restitusi PPN berlangsung. PT PCY merupakan perusahaan yang menjual alat musik serta menyediakan kursus musik yang merupakan jasa pendidikan. Dengan adanya 2 (dua) jenis usaha dari PT PCY yang memerlukan perlakuan khusus dalam perhitungan Restitusi PPN menurut peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil evaluasi dalam melakukan pendampingan pengajuan Restitusi PPN PT PCY, KAP FA belum tepat dalam melakukan perhitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sehingga mempengaruhi besaran Restitusi PPN PT PCY.
......This internship report is aims to evaluate the assistance process of PT PCY`s Value Added Tax Refund submission to the Directorate General of Taxes that have been carried out by KAP FA. In order to assist this Value Added Tax Refund request, KAP FA as a tax consultant of PT PCY calculated the potential amount of Value Added Tax Refund to be submitted. In addition, KAP FA also acts as an intermediary between PT PCY and The Tax Audit Team during the tax audit of Value Added Tax Refund request responses. PT PCY is a company that sells musical instruments and provide music course which are educational services. With these 2 (two) types of business that PT PCY have provided, PT PCY requiring special treatment in the calculation of Value Added Tax Refund according to statutory regulations. Based on the evaluation results in assisting the submission of PT PCY Value Added Tax Refund, KAP FA has not been precise in calculating Input Taxes that can be credited so that it affects the amount of PT PCY VAT Refunds."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library