Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai pengenaan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi. Dengan pendekatan penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data kualitatif, peneliti dapat mengetahui dan menganalisis latar belakang, kekuatan, dan kelemahan pengenaan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi.Latar belakang dikenakannya Retribusi Perpanjangan IMTA IMTA di Kabupaten Bekasi adalah adanya dasar hukum yang melandasinya. Kekuatan dari pengenaan tersebut adalah adanya dasar hukum yang melandasi, menambah potensi PAD, meningkatkan keterampilan TKI, dan bentuk pengawasan tidak langsung terhadap TKA. Kelemahan dari dari pengenaan tersebut adalah disangsikan dalam keterbukaan informasi, kurang sosialisasi kepada kelompok kepentingan, terhambatnya alih teknologi dan alih keahlian, dan besaran retribusi yang relatif kecil.This thesis focuses on the imposition of user charges on the extension of work permit in Kabupaten Bekasi. With qualitative approach and qualitative data collection technique, researcher can identify and analyze the background, strengths, and weaknesses of the levy of user charges on the extension of work permit in Kabupaten Bekasi.

The background of that levy namely based on legal basis in Indonesia. For the strengths of that levy, there are based on legal basis, increase potential revenue, improve Indonesian worker?s skill, and indirect control of expatriate. The weaknesses of that levy are doubt in disclosure of information, lack of socialization for the interest group, inhibition of transfer of knowledge and expertise, small amount of user charges."

"Banyaknya pelaku usaha yang belum memiliki izin gangguan berakibat tujuan kebijakan pemungutan retribusi izin gangguan di Kota Bogor tidak tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi serta kendala yang dihadapi dalam pemungutan retribusi izin gangguan di Kota Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasinya baik pada tahapan identifikasi, penetapan, dan pemungutan retribusi izin gangguan, ditemukan banyak hal yang tidak mendukung pencapaian tujuan kebijakan. Kendala internal berupa keterbatasan sumber daya, timbulnya biaya tinggi, dan lemahnya pengawasan. Kendala eksternal berupa minimnya pengetahuan masyarakat tentang retribusi izin gangguan. Peneliti merekomendasikan penghapusan pemungutan retribusi ini karena ekonomi biaya tinggi yang ditimbulkan.

---

The low number of businessmen who own nuisance permit in Bogor City impacts in policy goal which unsucceed. This research aims to analyze the implementation of nuisance permit collection and also the obstacles that faced by. This research uses qualitative approach with qualitative data collection in depth interview and observation . The results of this research indicate some process which are identification, assessment, and collection of nuisance permit collection does not support the policy goals. Internal barriers such as limited human and capital resources, high direct cost and indirect cost, and weak law enforcement also external barriers such as the lack of public knowledge are making this policy should be deregulated. It causing high cost economy. "

"Tesis ini membahas tentang bagaimana terjadi benturan kewenangan antara pemerintah dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Permenkominfo 02/PER/M.KOMINFO/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Nomor 18 Tahun 2009-07/PRT/M/200919/PER.MENKOMINFO/03/2009 ? 3/P/2009) tentang Pedoman Pedoman dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi. Metode yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian hukum Normative (yuridis normatif) yang menekankan penelitian pada telaah kaidah/substansi hukum yang menjadi norma dalam peraturan perundang-undangan.Dalam tesis ini ditemukan bahwa permasalahan menara bersama telekomunikasi terkait dengan aspek-aspek lain seperti penerapan prinsip fasilities sharing di industri telekomunikasi yang telah menjadi isu global dan telah diterapkan dibeberapa negara. Sedangkan dari aspek hukum, nuansa otonomi daerah sangat kental mengingat peran pemerintah daerah yang menjadi ujung tombak implementasi pengaturan menara telekomunikasi. Dalam nuansa otonomi daerah ini yang menonjol adalah perizinan yang kemudian terkait dengan retribusi perizinan.Hal lain yang dirasa menjadi permasalahan penting adalah kedudukan peraturan bersama menteri yang menjadi dasar bagi pengaturan menara bersama di rasa kurang memadai mengingat kedudukannya dalam tata urutan perundangundangan di Indonesia. Disamping itu aspek persaingan usaha juga menjadi isu yang penting.untuk dibahas. Akhirnya tesis ini ditutup dengan kesimpulan dan beberapa saran untuk pelaksanaan penaturan menara telekomunikasi ke depan.

---

This thesis discusses how the conflict of authority between the government and local governments in the implementation of the Guideline Development 02/PER/M.KOMINFO/03/2008 Permenkominfo Joint Telecommunication Tower and the Joint Regulation of the Minister of Home Affairs, Minister of Public Works, Ministry of Communications and Information Technology and chief Investment Coordinating Board (No. 18 of 2009-07/PRT/M/2009- 19/PER.MENKOMINFO/03/2009 - 3/P/2009) on Guidelines and Guidelines for Joint Use of Telecommunication Tower. The method used in this thesis is a normative legal research methods (normative), which emphasizes research on the study of rules / legal substance that became the norm in the legislation.In this thesis found that problems related to the telecommunications tower together with other aspects such as application of the principle of sharing fasilities in the telecommunications industry that has become a global issue and has been implemented in several countries. While the legal aspects, the nuances of regional autonomy is very strong considering the role of local government to spearhead the implementation of regulation of telecommunication towers. In the nuances of regional autonomy that stand out are the licensing and permitting fees associated with.Another thing that is felt to be an important issue is the status of joint ministerial regulations which became the basis for setting the tower along with the sense of lack of appropriate, considering its position in the sort order legislation in Indonesia. Besides that aspect of business competition issues penting.untuk also be discussed. Finally, this thesis concludes with a summary and some suggestions for the implementation of the regulation of telecommunications towers in the future."

"Skripsi ini membahas implementasi pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Bekasi setelah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi IMTA di Kabupaten Bekasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Dengan mengaitkan pada teori implementasi Grindle, hasil penelitian terbagi menjadi isi kebijakan dan konteks implementasi. Hasil penelitian dari segi isi kebijakan menunjukkan dalam pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA masih terdapat kekurangan dalam hal SDM, dan adanya sejumlah hal yang dalam implementasi belum sejalan dengan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian dari segi konteks implementasi pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA menunjukkan adanya strategi berupa sosialisasi dan pengawasan terhadap pengguna TKA yang dilakukan oleh Disnaker Kabupaten Bekasi.

---

The focus of this thesis is the implementation of the user charges on the extention of work permit in Kabupaten Bekasi after the Regional Regulation No. 3 of 2013 published by using qualitative-descriptive approach. According to the implementation theory by Grindle, the results are divided into the content and context of the implementation of the policy. The results of the study in terms of policy content shows there is still a lack of human resources, and there is a number of issues in the implementation that has not been in line with legislation. The results of the study in terms of the context of the implementation indicates there are two strategies that implemented by Regional Office of Manpower Department of Kabupaten Bekasi regarding to implementing of the user charges on the extention of work permit, the strategies are socialization and supervision"