Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa melarang penggunaan kekuatan atau use of force. Pengecualian terhadap prinsip tersebut adalah apabila penggunaan kekuatan telah mendapatkan otorisasi dari Dewan Keamanan PBB atau dalam rangka pembelaan diri. Namun demikian, penggunaan hak bela diri tidak perlu didahului oleh persetujuan dari Dewan Keamanan PBB sehingga kerap kali disalahgunakan oleh negara untuk melakukan kekuatan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara lain. Skripsi ini akan membahas pengaturan hukum internasional mengenai hak bela diri serta penerapannya melalui praktik negara-negara, dan secara spesifik akan menganalisis penggunaan hak bela diri oleh Israel dalam Operation Pillar of Defense yang dilakukannya terhadap Palestina pada November 2012. Pembahasan permasalahan ini menggunakan penelitian hukum normative dengan analisis pendekatan yuridis normatif. Pada akhirnya, diungkapkan bahwa tindakan bela diri yang dilakukan oleh Israel sebagai negara anggota PBB tidak sesuai dengan Pasal 51 Piagam PBB maupun hukum kebiasaan internasional karena tidak memenuhi semua ketentuan yang mengatur tentang syarat dapat digunakannya hak bela diri tersebut. ...... The United Nations Charter explicitly prohibits the use of force. The exceptions to this principle are (i) if use of force has been authorized by the UN Security Council and (ii) self-defense. However, the right of self-defense has been abused by states as a justification to use of force against another state‘s territorial integrity and political independence since it does not need a prior authorization from the UN Security Council. This thesis examines how international law regulates the right of self-defense along with how states apply it in their practices, and in particular analyses how Israel uses its right of self-defense against Palestine during Operation Pillar of Defense, conducted in November 2012. This thesis uses normative legal method of research as well as juridical normative analysis in addressing the issue. This study reveals that the self-defense done by Israel as a state member of the UN is not in compliance with Article 51 of the UN Charter nor customary international law because it did not fulfill all of the provisions concerning the requirements to use the right of self-defense.

Abstrak :
Skripsi ini membahas dan menganalisa keabsahan pengerahan pasukan multi nasional (MNJTF) oleh African Union Peace and Security Council di Nigeria sebagai tanggapan atas serangan bersenjata (armed attack) yang dilakukan oleh Boko Haram. Dengan mengingat pengerahan MNJTF didasarkan pada doktrin right of selfdefense, khususnya collective self-defense, maka akan dilakukan pembahasan tentang sejarah, pengaturan, dan perkembangan daripada doktrin right of self-defense dan collective self-defense. Pembahasan dasar pengaturan yang dimaksud mengacu pada Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, terutama Pasal 51 piagam tersebut. Status Boko haram sebagai suatu aktor bukan negara (non-state actor) menimbulkan pertanyaan, apakah terhadapnya dapat diterapkan doktrin collective self-defense. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dibahas pula perkembangan dan syaratsyarat penerapan self-defense terhadap non-state actor.

---

This thesis discusses and analyzes the legality of the authorization and deployment of a multi national joint task force (MNJTF) by the African Union Peace and Security Council in Nigeria. The aforementioned deployment was conducted in response to armed attack mounted by Boko Haram. Considering that said deployment was justified under the doctrine of right of self-defense, in particular collective self-defense, it is necessary to discuss the history, regulation, and development of right of self-defense and collective self-defense. The analysis will be based on the Charter of the United Nations, in particular Article 51 of the Charter.Boko Haram?s status as a non-state actor necessitates the discussion about the applicability of collective self-defense as a justification in this case. Thus, this thesis will also include discussion about the conditions upon which self-defense could be applied to armed attacks conducted by non-state actors.