Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan program pendidikan di ISCO Foundation yaitu program beasiswa pendidikan dan program sanggar kegiatan anak. Penelitian ini juga membahas program yang mendukung program pendidikan yaitu program nutrisi dan tambahan kesehatan dan program perlindungan dan advokasi hak anak. Program ini memberdayakan anak-anak dari kelompok marjinal dengan melakukan pemenuhan hak dasar anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan program dan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan program pendidikan sebagai upaya pemenuhan hak anak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi deskriptif melalui studi literatur, observasi, dan wawancara yang dilakukan secara luring. Penelitian ini melibatkan 10 orang informan yang terdiri dari staf ISCO Foundation, anak dampingan ISCO Foundation, dan alumni anak dampingan ISCO Foundation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam program pendidikan, ISCO Foundation berhasil memenuhi hak anak atas pendidikan. Dalam program nutrisi dan tambahan kesehatan, program ini melakukan pemenuhan hak anak atas gizi. Dalam program perlindungan dan advokasi hak anak, ISCO Foundation berhasil melakukan pemenuhan hak atas perlindungan dan hak atas identitas. Faktor pendukung yang mempengaruhi pelaksanaan program adalah lokasi yang strategis, kedekatan dengan anak dampingan, adanya program pendukung dari donor, kesadaran orang tua yang tinggi, dan staf lapangan yang handal. Sedangkan, faktor penghambatnya adalah pergaulan bebas, lingkungan yang berpengaruh buruk, dan penolakan dari anak dampingan.......This study discusses the implementation of educational programs at ISCO Foundation, namely educational scholarship programs and children's activity studio programs. This research also discusses programs that support educational programs, namely nutritional and supplementary health programs and programs for the protection and advocacy of children's rights. This program empowers children from marginalized groups by fulfilling children's basic rights. The purpose of this research is to describe the implementation of the program and explain what factors influence the implementation of educational programs as an effort to fulfill children's rights. This research is qualitative research with a descriptive study through literature studies, observations, and interviews conducted offline. This research involved 10 informants consisting of ISCO Foundation staff, ISCO Foundation assisted children, and ISCO Foundation assisted alumni. The results of the research show that in terms of educational programs, ISCO Foundation has succeeded in fulfilling children's right to education. In the nutritional and additional health program, this program fulfills children's right to nutrition. In the protection and advocacy program for children's rights, ISCO Foundation has succeeded in fulfilling the right to protection and the right to identity. Supporting factors that influence program implementation are strategic location, proximity to assisted children, existence of donor support programs, high parental awareness, and reliable field staff. Meanwhile, the inhibiting factors are promiscuity, an environment that has a bad influence, and rejection from assisted children."

"Penyalahgunaan hak terhadap pasien selaku konsumen dapat terjadi tanpa dirasakan oleh pihak rumah sakit, apalagi bila konsumen tidak mengungkapkan keluhan atau kekecewaan secara formal. Meskipun tidak dipermasalahkan, penyalahgunaan hak ini secara hakikatnya adalah masalah. Kita tidak dapat membiarkan suatu penyimpangan terjadi terus menerus, karena sekali terjadi ia akan merusak kebaikan-kebaikan yang sudah diupayakan (mempengaruhi image positif di masyarakat).Studi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang pemenuhan hak dan kewajiban pasien serta faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat pemenuhan hak dan kewajiban pasien di ruang rawat Inap. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Islam Jakarta (RSIJ) pada bulan Mei - Juni tahun 2004. Rancangan penelitian yang digunakan adalah studi kuantitatif, cross sectional, pada 160 pasien rawat Inap. Sampel penelitiannya adalah pasien yang telah menjalani perawatan minimal 3 hari, berusia minimal 15 tahun, dalam keadaan sadar, kooperatif, dan tidak dalam keadaan gawat darurat.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebanyak 87,5 % responden menyatakan terpenuhi hak dan kewajibannya di ruang rawat inap RSIJ. Sedangkan dari responden yang tidak terpenuhi haknya paling banyak berkaitan dengan tidak diberikan kebebasan untuk memilih (menerima/menolak) tindakan pengobatan yang akan diberikan oleh perawat dan dokter dan tidak mendapat penjelasan dari perawat dan dokter tentang peraturan rumah sakit pada hari pertama masuk rumah sakit. Sedangkan kewajiban yang tidak terpenuhi responden paling banyak mencakup pencarian informasi terbanyak selain informasi dari petugas dan pencarian second opinion.Hasi analisis bivariat didapat hubungan yang bermakna antara persepsi terhadap sikap perawat dan dokter dalam upaya pemenuhan hak dan kewajibannya dengan pemenuhan hak dan kewajiban pasien serta persepsi pasien terhadap pemanfaatan sarana yang berkaitan dengan upaya pemenuhan hak dan kewajibannya dengan pemenuhan hak dan kewajiban pasien.Hasil analisis multivariat dengan regresi logistik ganda, didapat dua variabel yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban pasien, yaitu variabel pengetahuan dan variabel persepsi terhadap sikap perawat dan dokter dalam upaya pemenuhan hak dan kewajibannya, namun tidak ada interaksi. Dari kedua variabel tersebut didapat variabel pengetahuan yang paling dominan berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban pasien.Bila dilihat lebih mendalam ternyata kurangnya pengetahuan responden paling banyak dalam hal informasi tentang kebolehan untuk memilih dokter selama proses pengobatan. Sedangkan dari responden yang berpersepsi negatif terhadap sikap perawat dan dokter, ternyata paling banyak menyatakan bahwa mereka tidak diberi kesempatan untuk mengetahui isi catatan medik (status) tentang penyakit yang sedang dideritanya.Penelitian ini menyarankan untuk lebih meningkatkan layanan yang berorientasi kepada kebutuhan pasien terutama layanan dokter dan perawat. Terutama untuk tim manajemen perlu melakukan pembinaan tentang public relation, sosialisasi tentang SOPITupoksi dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban pasien. Untuk petugas kesehatan perlu dilakukan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan diri serta profesionalisme guna memberikan pelayanan prima pada pasien. Perlu penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan gambaran pemenuhan hak dan kewajiban pasien yang lebih luas.Kepustakaan: 44 (1984 - 2004)

---

Factors Related to Rights Fulfillment and Patients Obligations in Confinement of Rumah Sakit Islam Jakarta in 2004Patient rights violation as consumer could happen without any knowledge from the hospital, especially when the consumer has no formal complaint or disappointment. Although it is not an issue, this violation shows that there is a problem. We cannot tolerate this mistreatment to continue, since once it happened, it will damage the previous quality serve (destroy the positive image within society).

This study wants to get the description of rights fulfillment and patients' obligations along with factors related to the level of rights fulfillment and patients' obligations in confinement. The research was done at Jakarta Islamic Hospital (Rumah Sakit Islam Jakarta - RSIJ) on May - June, 2004. The Research design used was quantitative study, cross sectional, to 160 confinement patients. The samples were patients with 3 days confinement at the minimum, and with 15 years of age also at the minimum, conscious, cooperative, and not in critical condition.

The research shows that 87.5 % of respondents stated that their rights and obligations were fulfilled during their stays in confinement of RSIJ. Meanwhile, the respondents that the rights are not fulfilled are mostly related to the freedom to choose (accepting/rejecting) the medication treatment given by nurses and doctors and there are not any explanations from them about the regulations of the hospital in the day they enter. While the obligations that are not fulfilled by respondents are mostly related to the searching of information?s beside those that are got from the officers and the second opinion searched.

Bi-variant analysis shows that there are significant relations between perception toward nurses and doctors in their efforts to fulfill their rights and obligations with patients' rights and obligations fulfillment and patients' perception in using any means related to the fulfillment of their rights and obligations for the purpose of rights and obligations fulfillment.

Multi-variant analysis with double logistic regression shows that there are two variables related to the fulfillment of patients rights and obligations, they are the knowledge variable and perception toward nurses and doctors in fulfilling their rights and obligations variable. From those two variables, the knowledge variable is more dominant related to the fulfillment of patients rights and obligations.

If it is seen in more circumstantial way, the respondents' lack of knowledge are mostly in the information that are got about the allowance to choose doctor during the medication process. While the respondents who have negative perceptions on the attitudes of nurses and doctors, most of them said that they do not give the opportunity to know the content of their medical note (pandemic status) of what they suffered of.

This research suggests that there should be an improvement on the patients' services, especially the services of doctors and nurses. For managerial team, there should be a further improvement of public relation functions, publication of SOPITupoksi for patients' rights and obligations fulfillment. For health personnel, there should be a knowledge and skill development and professionalism enhancement for the services quality of patients. There should be further research to identify broader fulfillment of patients' rights and obligations.

References: 44 (1984 - 2004)."

"Masyarakat hukum adat sebagai suatu masyarakat yang tetap dan teratur telah berkembang secara internasional hal ini di dukung dengan adanya pembentukan United Nations Declaration on the rights of Indigenous People (UNDRIP) yang telah disahkan oleh PBB pada tahun 2007. Di Indonesia ketentuan mengenai masyarakat hukum adat telah tertuang pada Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Dengan menganalisis bagaiman a pembentukan Rancangan Undang – Undang (RUU) tentang Masyarakat Hukum Adat berpengaruh terhadap upaya pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia bagi masyarakat hukum adat. Rencana pembentukan RUU tentang masyarakat hukum adat tersebut telah ada sejak tahun 2004, dan pada tahun 2016 hingga 2018 RUU tersebut sudah masuk kedalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di dalam DPR. Namun hingga saat ini RUU tersebut belum juga dilakukan pengesahan oleh pemerintah. Senyatanya pembentukan RUU tersebut sudah ada masuk dalam tahap urgensi seperti banyak kasus perampasan wilayah yang menimpa masyarakat hukum adat, pelanggaran hak atas free, prior, dan informed consent (FPIC) yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat terhadap pernyataan persetujuan atas suatu agenda, pelanggaran terhadap hak konstitusional termasuk hak politik, serta perempuan adat yang sering dihadapkan terhadap permasalahan diskriminasi. Dalam RUU tentang Masyarakat Hukum Adat yang saat ini masuk dalam tahap pembahasan DPR juga tak luput dari permasalahan, beberapa pasal menimbulkan kerancuan dalam implementasinya misalkan Pasal 11 hingga Pasal 17 yang memuat mengenai proses identifikasi dan verifikasi, Pasal 6 terhadap ketentuan persyaratan, Pasal 22 terhadap ketentuan perlindungan, dan Pasal 20 terhadap ketentuan evaluasi. Beberapa pasal dan ketentuan tersebut belum mencerminkan tujuan utama pembentukan RUU tentang Masyarakat Hukum Adat, namun secara nyata hal tersebut justru banyak mengurangi hak yang seharusnya diperoleh oleh masyarakat. Hal inilah yang menjadikan pengesahan RUU tentang Masyarakat Hukum Adat menjadi hal yang penting disahkan untuk melakukan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia bagi masyarakat hukum adat.......Indigenous Peoples, as stable and organized societies, have developed internationally, supported by the establishment of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), which was ratified by the UN in 2007. In Indonesia, provisions concerning indigenous peoples are outlined in Article 18B, Paragraph (2) of the 1945 Constitution. This paper is composed using doctrinal research methods. It analyses how the drafting of the Draft Law on Indigenous Peoples impacts efforts to fulfill and protect human rights for indigenous legal communities. The plan to establish the Draft Law on Indigenous Peoples has been in place since 2004, and from 2016 to 2018, the draft law was included in the National Legislation Program (Prolegnas) within the House of Representatives (DPR). However, to date, the draft law has not yet been enacted by the government. In fact, the drafting of this draft law has reached an urgent stage due to numerous cases of territorial seizures affecting indigenous legal communities, violations of the right to free, prior, and informed consent (FPIC) regarding their approval of certain agendas, violations of constitutional rights including political rights, and indigenous women often facing issues of discrimination. The Draft Law on Indigenous Peoples currently under discussion in the DPR is not without problems. Several articles cause confusion in their implementation, such as Articles 11 to 17, which cover the processes of identification and verification. Article 6, which pertains to the requirements. Article 22, which concerns protection provisions. And Article 20, which deals with evaluation provisions. These articles and provisions do not yet reflect the main objectives of forming the Draft Law on Indigenous Peoples. In fact, they often diminish the rights that should be granted to the communities. This underscores the importance of enacting the Draft Law on Indigenous Peoples to ensure the fulfillment and protection of human rights for Indigenous Peoples."