Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas pengimplementasian Digital Rights Management (DRM) di Perpustakaan Digital milik Perpustakaan Nasional RI yang bernama iPusnas dalam upaya proteksi hak cipta konten yang ada di dalamnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan analisis dokumen terkait dengan pengimplementasian DRM di iPusnas. Ipusnas merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh pihak ketiga, yaitu PT. Wolu Aksara Maya (Aksara Maya). Oleh karena itu, pemilihan informan, selain dari pihak Perpustakaan Nasional RI, juga melibatkan dari Aksara Maya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Aksara Maya telah menerapkan teknologi DRM dalam aplikasi iPusnas sebagai teknologi perlindungan hak cipta dan hak lisensi digital untuk konten digital di dalamnya. Teknologi DRM yang diterapkan Aksara Maya, antara lain kriptografi dan manajemen penggunaan media digital pengguna. Implementasi DRM pada iPusnas difokuskan pada manajemen hak yang terdiri dari lisensi, obligasi, dan resktriksi (pembatasan).

---

ABSTRACT
This research discusses the implementation of Digital Rights Management (DRM) in the Digital Library of National Library of Republic of Indonesia, Ipusnas, in order to protect its contents licenses and copyrights. This research used qualitative approach through observation, interview, and analysis of documents that are related to the implementation of DRM in Ipusnas. Ipusnas is the digital library application developed by third party, PT. Wolu Aksara Maya (Aksara Maya). Therefore, in this research, we interviewed not only from National Library of Republic of Indonesia, but also involving those from Aksara Maya. The results of this research show that Aksara Maya has implemented several techniques and technologies of DRM on Ipusnas as a technology to protect its digital contents licenses and copyrights. The DRM technologies that are implemented by Aksara Maya on Ipusnas covering license, obligation, and restriction.

Abstrak :
Seiring dengan perkembangan teknologi, masyarakat dengan mudah dapat mengakses segala macam bentuk karya cipta digital yang dapat ditemukan melalui media internet. Hal tersebut turut membawa dampak negatif, dimana beberapa tindakan pelanggaran atas hak cipta terhadap buku elektronik (e-book) di Indonesia semakin sulit untuk dihindari. Maka, penggunaan Teknologi Pengaman atau Digital Rights Management (“DRM”) diharapkan dapat menjadi salah satu upaya perlindungan atas hak cipta terhadap buku elektronik (e-book) di Indonesia. Untuk itu, penelitian ini akan menganalisis peraturan terkait penggunaan teknologi pengaman atau DRM di Indonesia serta membandingkannya dengan peraturan di Amerika Serikat. Serta, penelitian ini juga akan menjelaskan mengenai implementasi penggunaan teknologi pengaman atau DRM terhadap sebuah buku elektronik (e-book). Adapun, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber penelitian dan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah walaupun secara umum peraturan mengenai Teknologi Pengaman atau DRM telah termuat di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (“UUHC”), namun peraturan tersebut belum memberikan pengaturan secara mendetail terkait dengan penggunaan sebuah Teknologi Pengaman atau DRM. Sehingga, Indonesia dapat mengadopsi peraturan yang ada di Amerika Serikat terkait dengan Teknologi Pengaman atau DRM dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan peraturan tersebut dengan kondisi Indonesia. ......Throughout the technological development, people can easily access all kinds of digital version of the work that can be found through internet. This also has a negative impact, where some acts of copyright infringement against e-book in Indonesia are increasingly difficult to avoid. Therefore, the use of Digital Rights Management (“DRM”) is expected to be one of the efforts to protect copyright of e-book in Indonesia. To that end, this research will analyze regulations related to the use of DRM in Indonesia and compare them with regulations in the United States. Additionally, this research will also explain the implementation of the use of DRM on an e-book. Meanwhile, this research was conducted using research sources and data obtained through literature studies. The conclusion that can be taken is that although the regulations regarding DRM have been contained in Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (“UUHC”), but the regulation has not provided detailed arrangements related to the use of DRM. Thus, Indonesia can adopt existing regulations in the United States related to DRM while paying attention to and adjusting the regulations to Indonesian conditions.

Abstrak :
Pemberian Hak Pengelolaan pada hakekatnya memberikan kewenangan kepada pemegang hak nya untuk dapat mengusahakan tanah tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Namun tujuan sebenarnya diberikannya Hak Pengelolaan tersebut sebenarnya merupakan sebuah usaha untuk menyediakan tanah-tanah tersebut untuk pihak-pihak yang membutuhkan. Oleh karena itu diatas tanah Hak Pengelolaan dapat diterbitkan hak-hak atas tanah yang lain yang sesuai dengan yang diatur oleh peraturan perundang undangan. Hak pengelolaan merupakan gempilan dari Hak Menguasai Negara yang termasuk ke dalam bidang hukum publik, namun pada prakteknya sifat dan hakekat dari Hak Pengelolaan mulai mengalami pergeseran dan masuk ke area hukum privat. Dalam kasus perpanjangan HGB No.26/Gelora dan HGB No.27/Gelora sebagaimana diputus dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 276 PK/Pdt/2011, muncul Hak Pengelolaan diatas tanah yang telah dihaki oleh HGB tersebut terlebih dahulu yang menimbulkan permasalahan ketika HGB tersebut akan diperpanjang dan tidak diletakkan diatas HPL No.1/Gelora tersebut. Munculnya HPL bersyarat tidak pernah diatur dalam peraturan perundang undangan dan menimbulkan permasalahan hukum yaitu tidak adanya kepastian dan perlindungan hukum atas pemegang Hak Atas Tanah lainnya. Melalui penulisan hukum ini, Penulis berharap dapat memberikan sumbangsih dan solusi mengenai Hak Pengelolaan yang dalam praktek masih sering menimbulkan permasalahan yang tidak jarang berujung pada pengadilan. ......Granting Rights Management is essentially gave his authority to the holder of the right to cultivate the land in accordance with their needs . But the real goal is actually rendered Rights Management is an attempt to provide the land for those who need . Therefore, the above ground can be issued for the Management of the rights of other land in accordance with the laws and regulations governed by . Rights management is a part of State Mastering of Rights which belong to the field of public law , but in practice the nature and essence of the Management started to experience a shift and get into the area of private law . In case of extension of the Building Right No.26/Gelora and No.27/Gelora as can be seen in the Judicial Review Decision No. 276 PK/Pdt/2011, appeared on the Management of land that has been occupied by Building Right advance that cause problems when these rights will extended and not placed on the HPL No.1/Gelora. The emergence of HPL conditional is never set in the laws and regulations and cause problems is the lack of legal certainty and legal protection of shareholders other Land Rights . Through this thesis, the author hopes to contribute and give some solutions regarding to the Rights Management which in practice still often creates problems and frequently lead to court cases.

Abstrak :
Tulisan ini menganalisis kesesuaian kebijakan pemberian, perpanjangan, dan pembaruan hak atas tanah di atas tanah hak pengelolaan Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 terhadap Undang-Undang Pokok Agraria sekaligus menelaah prospek investasi dengan adanya kebijakan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode doktrinal untuk mencari taraf sinkronisasi hukum. Otorita Ibu Kota Nusantara diberikan hak pengelolaan dalam pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 diterbitkan untuk memberikan kemudahan berusaha dan investasi di Ibu Kota Nusantara, salah satunya adalah mekanisme pemberian tanah. Adanya kebijakan pemberian tanah melalui suatu siklus dengan jangka waktu yang panjang secara sekaligus tidak sesuai dan tidak sinkron dengan Undang-Undang Pokok Agraria yang menghendaki pemberian tanah melalui tahapan tanpa sekaligus. Kebijakan tersebut juga cenderung pengulangan penerapan ketentuan pemberian tanah yang pernah diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal yang mana telah inkonstitusional berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. Asas penting dalam investasi adalah kepastian hukum. Proyeksi pembangunan Ibu Kota Nusantara yang direncanakan mayoritas melalui permodalan kerjasama pemerintah badan usaha dan swasta membutuhkan pijakan hukum yang kuat. Dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 yang muncul dengan ketentuan yang tidak sinkron dengan hukum tanah nasional justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Ditambah dengan stabilitas politik yang rentan menuju kontestasi pemilihan presiden. Kepastian hukum dan stabilitas politik merupakan hal yang perlu diberikan pemangku kebijakan untuk merealisasi anggaran besar non-APBN sehingga dapat menghindari risiko proyek Ibu Kota Nusantara tidak berjalan atau mangkrak. ......This research analyzes the compatibility of the policies regarding the granting, extension, and updating of land rights above the land management rights of the Nusantara Capital Authority as regulated in Government Regulation Number 12 of 2023 concerning the Basic Agrarian Law, while also examining the investment prospects with the existence of these policies. The research is conducted using a doctrinal method to seek the level of legal synchronization. The Nusantara Capital Authority is granted management rights in the implementation of the development of the Nusantara Capital. The findings of this research reveal that Government Regulation Number 12 of 2023 is issued to facilitate business and investment in the Nusantara Capital, one of which is the land granting mechanism. The policy of granting land through a long-term cycle all at once is found to be inconsistent and unsynchronized with the Basic Agrarian Law, which requires land granting through phased stages rather than all at once. This policy also tends to repeat the application of land granting provisions that were previously regulated in the Investment Law, which was deemed unconstitutional by the Constitutional Court decision. An essential principle in investment is legal certainty. The development projection of the Nusantara Capital, mostly planned through government-business and private sector cooperation, requires a strong legal foundation. The issuance of Government Regulation Number 12 of 2023, which emerges with provisions that are not synchronized with national land laws, creates legal uncertainty rather than providing legal certainty. This, coupled with political instability heading towards presidential election contests, poses a risk to the Nusantara Capital project, potentially causing it to stall or fail. Legal certainty and political stability are crucial elements that policymakers need to provide to realize a large non-state budget allocation, thereby avoiding the risk of the Nusantara Capital project not progressing as planned.

Abstrak :
Doktrin first sale merupakan sebuah doktrin yang memperbolehkan konsumen untuk memberikan dan menjual kembali ciptaan atau salinan ciptaan yang telah dibelinya secara sah tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Namun, sampai saat ini masih diperdebatkan terkait dengan penerapan doktrin first sale terhadap karya digital, salah satunya adalah terhadap e-book dikarenakan dalam mendistribusikan suatu e-book konsumen perlu untuk membuat salinan baru terlebih dahulu, dimana tindakan tersebut berada di luar ruang lingkup penerapan doktrin first sale. Selain itu, teknologi Digital Rights Management yang seringkali dipasang dalam e-book juga mencegah seseorang untuk melakukan pendistribusian e-book. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis akan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dimana hasil dari penelitian ini bersifat preskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah e-book yang diproteksi dengan Digital Rights Management tidaklah dijual, melainkan dilisensikan terhadap konsumen, yang dalam hal ini berbeda dengan penjualan buku cetak dan berada di luar lingkup penerapan doktrin first sale. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah sebaiknya mengatur lebih spesifik mengenai keabsahan dari penerapan doktrin first sale dalam UU HC, khususnya terhadap karya-karya digital seperti e-book. Pengaturan ini dapat mencakup kompensasi terhadap setiap penjualan kembali yang dilakukan oleh pembeli e-book. Selain itu, aplikasi-aplikasi e-reader juga dapat menerapkan sistem yang memperbolehkan seseorang untuk memberikan suatu e-book tanpa harus menggandakannya terlebih dahulu. ......The first sale doctrine allows consumers to sell or otherwise dispose the works or particular copies of the works that they have legally purchased, without the authority of the copyright owner. However, there has been a wide and varied debate regarding its application towards digital works, such as e-books where the buyer has to make a new copy for the new owner, in which it is considered to be outside the scope of the first sale doctrine. Moreover, the Digital Rights Management technology that is often implemented in e-books will prevent someone from distributing the e-books that they have bought. The author will use the statutory approach and the case approach to answer those issues, where the result of this study will be prescriptive. This study found that unlike its printed counterpart, e-books that are protected by Digital Rights Management are licensed, not sold, meaning that the first-sale doctrine cannot serve as a legal milestone towards the distribution of e-books. The study suggests that the amendment of Indonesian Copyright Act should include provisions regarding the first sale doctrine, especially towards digital works like e-books. These new provisions can include compensation and royalties every time a buyer resell an e-book that they have previously purchased. Furthermore, e-reader apps should implement a system that allows the consumers to lend or give an e-book without having to make a new copy beforehand.