Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh kantor cabang PT. (Persero) PLN Distribusi Jaya dan Tangerang (PLN). Dalam melakukan penyetoran pajak tersebut, PLN tidak melakukan tepat waktu sesuai dengan ketentuan. Data yang berhubungan dengan Wajib Pajak seluruhnya berada pada PLN, sedangkan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta hanya mencatat besarnya setoran Pajak Penerangan Jalan dan melakukan koordinasi, apakah kondisi yang demikian sudah sesuai dengan sistem dan administrasi perpajakan. Dengan keadaan yang demikian, perlu dijelaskan betapa pentingnya administrasi perpajakan untuk mencapai tujuan pemajakan, bagaimana koordinasi yang dilakukan, dan mengetahui kemampuan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DK1 Jakarta dalam mengadministrasikan pemungutan Pajak Penerangan Jalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara akademis fenomena administrasi pemungutan Pajak Penerangan Jalan oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta, dan memberikan sumbangan dalam membenahi administrasi pemungutan Pajak Penerangan Jalan sesuai dengan sistem perpajakan dan prosedur perpajakan, yang merupakan aplikasi ketentuan formal yang sudah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah. Pelaksanaan pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh Kantor Cabang PT. (Persero) PLN Distribusi Jaya dan Tangerang sudah cukup efektif, karena dapat menghemat biaya sarana pemungutan pajak yang cukup signifikan. Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi terhadap pemungutan dan administrasi perpajakan Pajak Penerangan Jalan, serta metode analisis kuantitatif dan kualitatif, dengan mengunakan tolak ukur untuk menilai pajak Daerah (Devas dan kawan-kawan : 1989), dan hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut : 1. Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan pemungutan Pajak Penerangan Jalan, tidak memiliki data objek pajak, kerena pelaksanaan pemungutan pajak tersebut dilakukan oleh PLN, perlakuan tersebut dapat menghematan biaya sarana pemungutan pajak. 2. Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta hanya melakukan koordinasi penyetoran pajak, dan tidak melakukan pemeriksaan pembukuan PLN, serta atas keterlambatan pembayaran tidak dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengakibatkan seringnya penyetoran Pajak Penerangan Jalan terlambat. 3. Realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan pada umumnya memenuhi target yang sudah ditentukan, apabila PLN menyetor penuh pajak yang dipungut. Penyetoran pajak hanya sebesar 93,2 % dari pajak yang dipungut, 6,8 % dipotong langsung oleh PLN sebagai biaya penggantian administrasi dan upah pungut Pajak Penerangan Jalan."

"Peran Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas (DPJU & SJU) utamanya adalah memberikan pelayanan dalam bentuk pemberian rekomendasi izin penempatan jaringan utilitas kepada lembaga pengelola utilitas dalam menempatkan jaringan utilitasnya. Namun sebelum ke dua unit ini melebur jadi satu, masing-masing menjalankan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada perencanaan dan program kerja tahun sebelumnya dan belum memiliki Pereneanaan Strategik (Renstra) yang saling bersinergi. Bertolak dari kenyataan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh strategi Dinas PJU & SJU yang saling bersinergi dengan mengkombinasikan strategi Dinas Penerangan Jalan Umum (DPJU) dan strategi Badan pengelola Sarana Jaringan utilitas (BPSJU) sekaligus membuat program kerjanya.Berdasarkan hasil analisa kombinasi strategi antara strategi DPJU dan strategi BPSJU dengan menggunakan metode AHP (game theory) dapat diketahui bahwa tidak tercapai Nash Equilibrium dikarenakan masing- masing pihak saling tarik-menarik dan memiliki ego yang berlebihan terhadap kepentingan strategi unitnya sehingga tidak diperoleh titik temu dalam memperolch strategi yang saling bersinergi. Dimana diketahui jika DPJU berrnain lebih dulu maka akan memilih strategi Menghilangkan ego sektoral masing-masing dinas teknis (POI) dengan nilai 0,102 sedangkan jika BPSJU yang melakukan ]chili dulu pcrmainan, akan memilih strategi Melakukan sosialisasi tentang rencana pembangunan koker terpadu kepada Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, Swasta dan Masyarakat (BOI) dengan . nilai 0,120. Dengan demikian dapat diterjemahkan bahwa tidak tercapai win-wiry solution yang diharapkan dari kombinasi dua strategi dua unit yang merger atau dengan kata lain strategi yang saling bersinergi tidak tercapai.Untuk memperoleh sinergi yang saling bersinergi diupayakan agar kedua belah pihak sebaiknya perlu melakukan diskusi intern yang lebih intens dan berkesinambungan dalam memperoleh keseimbangan dalam menerapkan strateginya. Adapun diskusi-diskusi intern tersebut dapat dituangkan dalam program kerja yang baru dilakukan selanjutnya, yaitu melakukan sosialisasi intern dan ekstern dinas dengan mengundang masyarakat dan swasta (kontraktor pclaksana dan instansi pengelola utilitas, tentang tugas pokok dan fungsi unit yang baru, melaksanakan rapat-rapat intern dinas secara kontinyu untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi selama ini sekaligus mencari solusi terbaik, melakukan mutasi pegawai secara menyeluruh dan berimbang komposisinya dari dua unit serta membuat data kepegawaian secara tersistem dan akurat."

"Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mengamanatkan penurunan jumlah kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas sampai 50% di tahun 2020. Kecelakaan lalu lintas menjadi penyebab utama kematian penduduk kelompok usia produktif dan 90% terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Di Indonesia prevalensi cedera akibat kecelakaan transportasi darat mengalami peningkatan dari sebesar 25,9% pada 2007 menjadi 47,7% pada 2013. Studi kecelakaan lalu lintas menganalisis pengaruh dari faktor-faktor penyebab, yaitu perilaku pengguna jalan, kendaraan, dan jalan.Di negara berkembang faktor jalan perlu mendapat perhatian lebih karena standar kualitasnya tidak sebaik negara maju. Di Indonesia kajian kecelakaan lalu lintas dilakukan dalam bentuk studi kasus.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor kondisi permukaan jalan dan faktor penerangan jalan terhadap jumlah korban kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia menggunakan metode regresi negative binomial.Wawancara dengan para pemangku kebijakan dilakukan untuk memperkuat hasil penelitian. Analisis dilakukan menggunakan 765.678 data cross section yang dicatat oleh Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas).Hasil estimasi menunjukkan bahwa kondisi permukaan jalan yang buruk meningkatkan jumlah korban kecelakaan fatal, sedangkan penerangan yang buruk meningkatkan jumlah korban kecelakaan lalu lintas pada berbagai tingkat keparahan. Dibandingkan peningkatan kondisi permukaan jalan, peningkatan lampu penerangan jalan memberikan manfaat tiga kali lebih besar dan membutuhkan biaya 50% lebih rendah.

---

SDGs has mandated each country to halve road accident-caused death by 2020. Road accidents are the main cause of death for the productive age population and 90% occur in developing countries. In Indonesia the prevalence of injuries due to land transportation accidents has increased from 25.9% in 2007 to 47.7% in 2013. Road accidents analysis identify the influence of the causal factors, such as behavior of road users, vehicles, and road factors. We should pay more attention on road factors in developing countries because the road standard quality is not as good as in developed countries. In Indonesia the study of road accidents is mostly carried out in form of case studies.This study aims to analyze the influence of road surface conditions and road lighting factors on the number of casualties using the negative binomial regression method. Interviews with policy makers are held to enrich this study. The analysis was carried out using 765,678 cross section data which is recorded by the Indonesian National Police Traffic Corps.Results showed that poor road surface conditions increase the number of fatal casualties, while poor road lighting increases the number of casualties at all injury level. Compared to road surface improvement, road lighting provides benefits three times greater and requires 50% lower costs."