Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jumlah pertumbuhan penduduk dan perkembangan kota yang terus meningkat akan memberikan dampak nyata pada DKI Jakarta. Dampak yang timbul adalah munculnya kawasan kumuh dan meningkatnya kebutuhan akan hunian. Oleh sebab itu, maka pemerintah harus menekankan kebijakan pembangunan perumahan bersubsidi, salah satu bentuk pembangunannya yaitu dalam bentuk rusunawa. Perumnas merupakan BUMN yang menjalankan peran pembangunan dan pengelolaan Rusunawa. Skripsi ini membahas mengenai Analisis Pengelolaan Rusunawa Sindang Koja, Jakarta Utara dengan post-positivist dengan metode pengumpulan data kualitatif yaitu wawancara mendalam, studi literatur, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menujukan bahwa Analisis Pengelolaan Rusunawa Sindang Koja, Jakarta Utara masih memiliki beberapa permasalahan. Hal ini dikarenakan masih terdapatnya beberapa dimensi dari pengelolaan rusunawa yang tidak berjalan dengan baik. Dimensi Administrasi Keuangan, masalah dalam ketersediaan dana yang terbatas dan tidak adanya dana taktis. Dimensi Teknis Sarana dan Prasarana, Perumnas dianggap banyak melakukan pembiaran dalam perawatan dan pemeliharaan. Dimensi Peersewaan, Pemasaran, dan Pembinaan Penghuni juga memiliki masalah dalam hal pembinaan penghuni yang tidak berjalan.

---

the number of population growth and city development that continues to increase will have a real impact on DKI Jakarta. The impact that arises is the emergence of slums and increased demand for shelter. Therefore, the government must emphasize the policy of subsidized housing development, one form of development that is in the form of low-cost housing. Perumnas is a BUMN that carries out the role of Rusunawa development and management. This thesis discusses Management Analysis of Rusunawa Sindang Koja, North Jakarta with post-positivists with qualitative data collection methods, namely in-depth interviews, literature studies, and documentation.

The results of this study show that the Management Analysis of Rusunawa Sindang Koja, North Jakarta still has several problems. This is because there are still a number of dimensions of the management of low-cost housing that are not going well. Dimensions of Financial Administration, problems in the availability of limited funds and the absence of tactical funds. Technical Dimensions of Facilities and Infrastructure, Perumnas is considered to have done a lot of neglect in care and maintenance. The Dimensions of Rental, Marketing, and Guidance of Residents also have problems in terms of coaching residents who are not runni."

"Untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan rumah layak huni, pemerintah telah menetapkan beberapa sasaran bidang perumahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009, yang meliputi penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi kawasan Rumah Sederhana, yang salah satunya melalui pembangunan 60.000 unit rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan pembangunan 25.000 unit Rumah Susun Sederhana milik (Rusunami) melalui peran serta swasta.Terbatasnya dana yang tersedia mengharuskan pemerintah untuk meyakinkan sektor swasta untuk terlibat dalam pembangunan Rusunawa tersebut. Skema Kerjasama Pemerintah Swasta yang telah diperkenalkan oleh pemerintah, salah satunya adalah Build-Operate-Transfer, menjadi alternatif skema yang menjadi pilihan dalam membangun minat swasta untuk terlibat dalam sektor ini. Namun model Build-Operate-Transfer ini juga memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi terhadap pengembalian investasi. Adanya ketidakpastian tersebut menyebabkan diperlukannya pertimbangan risiko dalam keputusan evaluasi risiko. Identifikasi dan analisa faktor risiko yang berpengaruh merupakan subyek penelitian yang diharapkan dapat membantu sektor swasta dalam mensimulasi risiko sehingga diperoleh gambaran jelas tentang peluang dan risiko investasi yang akan memunculkan daya tarik berinvestasi dalam pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa.Interpretasi dari identifikasi dalam penelitian dilakukan melalui analisis stakeholder dan perankingan dengan Analytical Hierarchy Process (AHP) serta analisis regresi yang dapat digunakan untuk penilaian terhadap risiko yang berpengaruh pada investasi. Birokrasi yang berbelit-belit dan menyulitkan pemberian ijin pembangunan serta kenaikan inflasi yang tidak terkendali diidentifikasi sebagai faktor risiko yang berpengaruh signifikan terhadap daya tarik investasi Rusunawa ini. Penelitian ini diharapkan juga dapat membantu pemerintah dalam membangun minat sektor.

---

To fulfil the needs of proper housing for public, the government have made some strategies that set on the National Plan of Mid Term Development Year 2004- 2009, the plan containing the availability of facility and infrastructure of lowbudgeted housing area, in which one of the project is the construction of 60,000 units low-cost apartments (Rusunawa) and 250,000 low cost leased apartment (Rusunami) that dedicated for public with low income. The construction is involving private sector.The limited budget has pushed the government to persuade the private sector to involve on the construction project. One of the cooperation scheme that offered to the private sector is Build-Operate-Transfer. This scheme is become an alternative to attract the private sector to involve on the construction project. However, Build- Operate-Transfer scheme has an uncertainty on the investment return. Risk assessment should be made in order to the answer the uncertainty of investment return. Identification and analysis of the risk factor is become the subject of this research that expected can be a consideration to the private sector in risk simulating and therefore can produce a clear picture on the opportunity and risk on the investment, this picture is expected can attract the private sector to join on the Rusunawa investment.Interpretation of identification on the research is carried out through analysis on stake holder and rank sorting with Analytical Hierarchy Process (AHP) also regression analysis that applied to investment risk research. Complicated bureaucracy, difficulties on licenses issuance, and uncontrollable inflation are identified as the significant risk factors that affect the Rusunawa investment. This research is also expected can assist the government to attract the private sector in succeeding the public housing project."

"Dalam mengatasi persoalan ketersediaan rumah bagi MBR, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan kebijakan berupa pengenaan kewajiban kepada pengembang untuk menyediakan dan membiayai rumah susun sederhana/murah (RSS/M) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 20% dari luas efektif yang dikembangkan. Alternatif lain dalam pemenuhan kewajiban tersebut adalah konversi dalam bentuk dana yang dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi nilai ekonomis dari pemenuhan kewajiban pengembang dalam penyediaan rumah susun sederhana bagi MBR yang muncul akibat kebijakan dimaksud dan membandingkan antara penyerahan dalam bentuk bangunan dengan konversi kewajiban dalam bentuk dana. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa potensi ekonomi dari kontribusi kewajiban pengembang mampu mengurangi backlog. Terdapat kesenjangan pandangan antara Pemerintah dan Pengembang dalam menentukan pilihan kebijakan. Konversi memberikan kemudahan bagi pengembang dalam memenuhi kewajibannya, karena nilai konversi lebih rendah jika dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk membangun RSS/M. Sementara Pemerintah Provinsi memandang konversi tidak dapat mengatasi persoalan sebenarnya dalam penyediaan RSS/M karena dana hasil konversi tidak bisa digunakan langsung untuk perbaikan layanan perumahan. Dana tersebut termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah lain-lain yang sah, digunakan untuk pembangunan kota secara umum. Regulasi yang jelas dan penerapan yang konsisten disertai dengan sanksi, serta penegakkan hukum yang kuat diperlukan untuk menjamin ketersediaan hunian yang berimbang dengan mengutamakan rumah publik.

---

In addressing the issue of housing for low incomes communities, Jakarta Provincial Government has created policies that use obligation for developers to provide social housingfor low-income society as much as20% of the effective area developed. Another alternative in the fulfillment of this liability is conversion into funds that granted to the Jakarta Provincial Government. The purposes of the study are to analyzing the potential economic value for the fulfillment of the developer obligationson providingsocial housing for lowincome communities comes from the policy and comparing the submission in the form of a building with an obligation conversion in cash.

The result shows that economics potential of contribution liability of developers were able to reduce the backlog. There is a gap between the Government and developer point of view in determining the alternatives. Conversion facilitates the developers to meet its liability easily, because the conversion value is lower if it`s compared to the cost to build the social housing. While in fact Jakarta Provincial Government looked at the conversion cannot overcome the problems on providing social housing because the funds from the conversion cannot be used directly as a housing repairing services.

The funds included in legal others revenue, used to urban development in general. Clear regulation and consistent application accompanied by punishments, and strong law enforcement is required to ensure availability on providing housing that balanced with priority the public housing and at the other hand control the development of commercial housing."

"ABSTRAKProvinsi DKI Jakarta menjadi perhatian nasional dalam upaya pemenuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah akibat adanya program penataan kota. Berbagai cara dilakukan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui penyediaan fasilitas fisik dan non fisik. Di sisi lain, pembangunan perumahan rakyat harus memerhatikan kerangka pembangunan berkelanjutan pada rumah susun sederhana. Akan tetapi, dimensi sosial dalam pembangunan berkelanjutan belum banyak diteliti, sehingga penting untuk menemukan faktor-faktor yang menyusun konsep keberlanjutan sosial. Hal ini dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang berfungsi dan mampu membangun sumberdaya saat ini hingga masa depan secara mandiri dalam jangka panjang. Penelitian ini meneliti 386 responden pada 14 rumah susun sederhana sewa di DKI Jakarta menggunakan metode analisis faktor. Hasil penelitian menemukan sepuluh faktor penyusun keberlanjutan sosial, yaitu 1 faktor keterjangkauan terhadap sarana publik, 2 faktor kepemilikan dasar di bidang ekonomi, sosial, kesehatan, dan lingkungan, 3 faktor inklusi dan kenyamanan, 4 faktor kualitas perumahan dan bentuk bangunan, 5 faktor wadah revitalisasi sosial, 6 faktor ikatan keluarga dan masyarakat, 7 faktor keamanan dan rasa aman, 8 faktor keterjangkauan perumahan layak huni, 9 partisipasi dalam penentuan kebijakan dan kegiatan masyarakat, dan 10 faktor sarana berekspresi dan kesehatan lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan rakyat yang mengarusutamakan keberlanjutan sosial.

---

ABSTRACT

Jakarta has become a national interest as its effort for fulfilling public housing for low income community due to the city 39 s renewal program. The efforts were established to meet the needs of the community through the provision of physical and non physical facilities. On the other hand, the development of public housing must build on a sustainable development framework. However, the social dimension of sustainable development is rarely to examine. Therefore, it rsquo s important to discover the factors of social sustainability to create a long term functioning of the community and afford to build up current resources and the future. This study examines 386 respondents from 14 simple flats in Jakarta and using factor analysis methods. The research finds ten factors, i.e. 1 factor accessibility to public facilities, 2 factor sense in economics, social, health, and environmental ownership, 3 factor inclusion and comfort, 4 factor housing and building quality, 5 factor social revitalization means, 6 factor family and community bonds, 7 factor security and feeling safety, 8 factor affordability of livable housing 9 factor participation in decision making and community activities, 10 factor space for freedom of expression and environmental health. Therefore, this study can be utilized for developing socially sustainable public housing."