Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengelolaan merupakan suatu proses untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang harus dilakukan secara efektif dan efisien. Proses pengelolaan obat dapat berjalan dengan baik bila dilaksanakan dengan dukungan kemampuan sumber daya yang tersedia dalam suatu sistem.Tujuan utama pengelolaan obat di Kabupaten/Kota adalah agar tersedia obat dengan mutu yang baik, obat tersebar secara merata baik jenis dan jumlah sesuai dengan kebutuhan Puskesmas. Gudang Farmasi Kota Pangkalpinang saat ini sedang berusaha untuk melaksanakan tujuan tersebut. Untuk itu diperlukan suatu perencanaan strategis di Gudang Farmasi Kota Pangkalpinang dalam rangka menghadapi otonoini daerah tahun 2003-2005. Sebagai dasar untuk menyusun pereneanaan strategis telah dilakukan analisa lingkungan eksternal dan internal Gudang Farmasi Pangkalpinang dan ditemukan sejumlah faktor yang berperan sebagai peluang, ancaman, kekuatan, serta kelemahan bagi Gudang Farmasi Pangkalpinang.Perencanaan strategis ini disusun dengan melakukan metode penelitian operasional (Operational Research) pendekatan yang digunakan kualitatif melalui wawancara mendalam, sumber data sekunder dan observasi oleh peneliti sendiri.Pada visi Dinas Kesehatan kota Pangkalpinang ditetapkan visi Gudang Farmasi kota Pangkalpinang adalah untuk mencukupi kebutuhan obat di puskesmas dalam rangka menuju Pangkalpinang sehat 2008." Berikutnya dirumuskan padam beberapa misi untuk mengupayakan terwujudnya visi Gudang Farmasi adalah: 1) menjaga mutu obat terjamin, memenuhi kriteria khasiat, keamanan dan keabsahan obat yang diizinkan beredar dan mernenuhi syarat untuk memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan, memadai, merata dan terjangkau di seluruh wilayah kota Pangkalpinang 2) Obat yang tersedia sesuai dengan kebutuhan nyata baik dalam jun lah dan jenis obat dalam jumlah yang cukup, kontinu dan tepat waktu.Tujuan jangka panjang Gudang Farmasi Kota Pangkalpinang adalah memantapkan kerjasama lintas sektoral dan lintas program serta menyediakan pelayanan obat dan alat kesehatan secara lengkap dengan jumlah dan jenis yang mencukupi kebutuhan di puskesmas, meningkatkan efesiensi dan produktivitas melalui pemanfaatan fasilitas yang ada, meningkat sistem informasi yang baik dan optimalisasi pemberdayaan sumber daya manusia di GFK.Perumusan strategi dilakukan melalui tiga tahap kegiatan dengan menggunakan dua matriks sebagai checklist. Tahap pertama (input stage) menggunakan matriks EFE dan IFE. Tahap kedua (tahap mencocokkan) yaitu dengan menggunakan matiks SWOT dan IE. Pada tahap ketiga (tahap keputusan) yaitu dengan menggunakan matriks QSPM. Pengambilan keputusan dilaksanakan secara konsensus melalui CDMG ( Consensus Decision Making Group).Nilai total EFE adalah 3,07 yang diperoleh dari hasil evaluasi lingkungan eksternal, ditunjukkan bahwa Gudang Farmasi Pangkalpinang dapat merespon peluang-peluang yang ada. Hasil evaluasi lingkungan internal dengan nilai total 2,84, menunjukkan bahwa Gudang Farmasi secara internal memiliki kekuatannya berada pada titik di atas rata-rata.Hasil penentuan strategi terpilih menunjukkan bahwa strategi yang sesuai bagi Gudang Farmasi Pangkalpinang adalah strategi intensif dan strategi integratif yang digunakan secara bersamaan, Sosialisasi dan pelaksanaan perencanaan strategis ini sebaiknya segera dilaksanakan secara periodik, serta dilakukan pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan visi, dan tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan.Daftar bacaan : 30 (1977 - 2001)

---

Strategy Planning on Pharmacy Warehouse of Pangkalpinang City in the Occasion of Rural Autonomy, 2003-2005Management is a process to achieve the goal that should be conducted effectively and efficiently. The process of drug management could run smoothly if supported by human resources that available in a proper system. The specific objective of District Drug Management at district level is to provide drug in good quality; it disseminates equally distributed (number and types) according need of by the Health Center.The District Warehouse of Pangkalpinang City at the moment is trying to implement those goals. A strategic plan is needed to respons the district autonomy in 2003-2005. To achieve those goals, the external and internal environmental analysis at the District Warehouse of Pangkalpinang has been done is found that some factors underlying as the opportunity, threat, strength and weakness for District Warehouse of Pangkalpinang.This strategic plann was developed using operational research, qualitative approach through in-depth interview, secondary data analysis and observation.The vision of District Warehouse of Pangkalpinang is to provide sufficient drug at the Health Centers to achieve healthy Pangkalpinang in 2008." Mission: 1) To maintain the quality of drug, meet with the criteria of safety and validity of drug that allowed to be distributed, and met the condition to maintain and improve the quality of health service, sufficient, equally distributed, accessible throughout the Pangkalpinang City. 2) Available drugs meet need (number and types) i.e. with the disease pattern, sufficient continue and could be provided in time.The long term goals of District Warehouse, Pangkalpinang City is "to improve cooperation between inter sector and inter program, provides drug service and health supplies sufficiently both in number and types that needed by the Health Center, improving the efficiency and productivity through utilizing available facilities, develop good information system and empower the human resources at the GFK." The formulation of strategy is conducted through three steps; i.e. two matrixes as checklist were used. First step (input stage) used EFE and IFE matrixes. Second step (matching phase) used SWOT and IE matrixes. On the third step (decision step) used QSPM matrix. The decision-making was conducted by consensus through CDMG (Consensus Decision-Making Group).The total value EFE is 3.07 that obtained from the result of evaluation on external environmental, it is showed that District Warehouse of Pangkalpinang could respond the opportunities. The result of evaluation on internal environmental with total value is 2.84, it showed that the District Warehouse internally has its strength and the rating is above the normal standard.The result of selected strategy showed that the strategy that meet with the District Warehouse of Pangkalpinang is intensive and integrative strategies that should be used simultaneously.The socialization and implementation of this strategic plann should be implemented, as well as controlling and evaluation to correspond the vision, mission and the long terms goal.References: 30 (1977-2001)."

"Pokok pikiran (tesis) dari penelitian ini adalah pelaksanaan otonomi desa sebagai upaya dalam mengembangkan demokrasi di Desa terutama melalui suatu lembaga demokrasi yang Baru yaitu BPD, yang untuk Desa Perajin dimulai sejak tahun 2001. Tesis ini berupaya mempelajari pemikiran dari Toqueville (dalam Juliantara, 2000), dan Maryati (2001) bahwa suatu pemerintahan yang tidak membangun institusi pemerintahannya sampai ke tingkat daerah adalah pemerintahan yang tidak memiliki semangat demokrasi karena tidak ada semangat kebebasan. Adapun ciri otonomi desa itu meliputi: (1) Kemampuan masyarakat untuk memilih pemimpinnya sendiri; (2) Kemampuan Pemerintah Desa dalam melaksanakan fungsinya; (3) Kontrol masyarakat Desa terhadap jalannya Pemerintahan Desa; (4) Masyarakat mampu untuk mempengaruhi keputusan desa.Masalah yang diteliti adalah mengenai pembentukan BPD dan pelaksanaan fungsi BPD sebagai implementasi otonomi desa apakah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi. Penelitian dilakukan dengan metode studi kasus. Dengan desain penelitian deskriptif; dan pendekatan penelitian kualitatif dari Moleong (2001). Unit analisis adalah kasus pembentukan dan pelaksanaan fungsi BPD Perajin selama kurun waktu 2001-2002. Data dikumpulkan melalui studi pustaka atau teknik dokumentasi, pengamatan, dan wawancara mendalam dengan anggota BPD, Pemerintah Desa, Masyarakat pemilih, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah kabupaten, Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan BPD Perajin, dan Masyarakat Desa Perajin yang menjadi informan. Analisis data dilakukan secara deskriptif.Hasil Penelitian menunjukkan: (1) Kebijakan otonomi desa sebagaimana yang tertuang dalam UU No.22 tahun 1999 merupakan peluang untuk mengembangkan demokrasi di desa, karena adanya perubahan struktur kekuasaan dan pemisahan kekuasaan kepala desa selaku penyelenggara pemerintah desa dengan BPD sebagai lembaga legislatif di desa. Hal itu sejalan dengan Lapera (2001:37-40), (2) Proses pembentukan BPD berjalan cukup demokratis,berlangsung Luber dan tanpa campur tangan pemerintah desa atau kecamatan, (3) Ketidaksiapan Pemerintah Desa menerima perubahan terutama dalam hal pelaksanaan fungsi BPD, khususnya sebagai lembaga pengawas Pemerintah Desa dan pembuat peraturan desa. Dengan demikian terlihat bahwa peranan Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa sangat penting dalam pengembangan demokrasi di desa melalui BPD. Terutama pengertian dan kesadarannya terhadap kedudukan BPD yang merupakan mitra sejajar dari Pemerintah Desa, dan fungsi BPD.Adapun kontribusi dan yang membatasi Studi ini adalah: (1) Penelitian ini memberikan gambaran nyata mengenai implementasi dari otonomi desa dalam upaya mengembangkan demokrasi di Desa melalui BPD baik pada proses pembentukannya ataupun pelaksanaan fungsinya. (2) Hasil studi ini dapat membantu menentukan strategi yang digunakan dalam pembentukan dan pelaksanaan fungsi BPD. (3) Studi ini hanya membatasi spesifik-kasuistik, hanya membahas proses pembentukan BPD dan pelaksanaan fungsinya sebagai implementasi dari otonomi desa khususnya dalam sebagai upaya mengembangkan demokrasi, dan dilakukan pada satu Desa selama kurun waktu 2001-2002; hasilnya barangkali tidak dapat ditarik secara umum dan berketanjutan, baik pada pembentukan BPD periode berikutnya ataupun pelaksanaan fungsi BPD di masa yang akan datang. Selain itu juga studi ini hanya melihat dua fungsi dari BPD yaitu fungsi dalam membuat peraturan desa dan pengawasan terhadap pemerintah desa, dari keseluruhan ataupun empat fungsi yang dimilikinya.Dari Penelitian ini direkomendasikan: (1) perlu adanya sosialisasi yang lebih efektif atau mengena kepada masyarakat langsung, dan juga perlu dibangun komunikasi yang efektif antara warga dengan BPD juga Pemerintah Desa. Hal itu sebagai upaya pendidikan politik kepada masyarakat desa terutama menyangkut BPD sebagai lembaga demokrasi di Desa. (2) Perlu adanya pembekalan terhadap anggota BPD untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam menjalankan fungsi dan tugas yang diemban. (3) Untuk menghilangkan nilai-nilai tradisional yang masih melekat terutama budaya paternalistik dan sangat dominannya kepala desa, maka Kepala Desa dan perangkatnya harus ditanamkan kesadaran bahwa keberadaan BPD bukanlah sebagai penghambat dalam pelaksanaan tugasnya ataupun membatasi ruang geraknya (4) Pemerintah Kabupaten harus memberi kejelasan mengenai persentase pembagian hasil dari sumber daya alam yang berasal dari Desa. Dengan demikian Desa mempunyai sumber dana yang cukup untuk membiayai rumah tangganya."