Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan industri pariwisata sangat ditentukan oleh keberadaan infrastruktur daerah. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh dari pembangunan infrastruktur wisata terhadap industri perhotelan dan penginapan dengan mengambil kasus Program Pengembangan Desa Wisata di Indonesia. Dengan menggunakan metode Difference-in-Differences (DID), penelitian ini menganalisa dampak sebelum dan sesudah adanya program pengembangan desa wisata antara 115 desa wisata yang mendapatkan program bantuan dan 266 desa wisata yang tidak mendapatkan program bantuan namun berada dalam satu kecamatan. Data yang digunakan adalah data panel yang bersumber dari data desa wisata Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Data BPS Podes tahun 2011, 2014, 2018, 2019 dan 2020. Studi ini menemukan bahwa desa wisata yang mendapatkan bantuan berpotensi meningkatkan jumlah hotel dan penginapan yang ada di desa sebanyak rata-rata 2 unit lebih banyak dibandingkan dengan desa wisata yang tidak mendapatkan bantuan dengan level signifikansi statistik sebesar 5%. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa desa wisata yang mendapatkan program bantuan dan memiliki daya tarik wisata pegunungan lebih signifikan meningkatkan industri perhotelan dan penginapan jika dibandingkan dengan desa yang memiliki daya tarik wisata pantai.

---

The development of the tourism industry is mainly determined by the existence of regional infrastructure. This study aims to evaluate the effect of tourist infrastructure development on the accommodation industry by taking the case of the Tourism Village Development Program in Indonesia. Using the Difference-in-Differences (DID) method, this study analyzed the impact before and after the Tourism Village Development Program implementation between 115 tourism villages that received assistance programs and 266 that did not receive the assistance but were in one sub-district. The panel data used in this study are combined from tourism village data from the Ministry of Village, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration and National Village Potential Data (PODES) in 2011, 2014, 2018, 2019 and 2020. This study found that tourist villages that get assistance potentially increase the number of hotels and inns in the village by an average of two more units compared to tourist villages that do not get assistance with a statistical significance level of 5%. In addition, this study also found that tourist villages that get assistance programs and have mountain tourism attractions more significantly increase the accommodation industry compared to those with beach tourism attractions"

"Peningkatan kesejahteraan dan perkembangan aktivitas ekonomi nonpertanian di perdesaan merupakan suatu indikator yang mencerminkan keberhasilan proses pembangunan di perdesaan. Penelitian ini memandang bahwa pencapaian tersebut tidak dapat tercipta dengan sendirinya; dibutuhkan suatu kebijakan pemerintah yang tepat sebagai landasannya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat lebih dalam kontribusi infrastruktur, sebagai suatu bentuk kebijakan pemerintah, dalam mendorong perkembangan aktivitas ekonomi non-pertanian dan pengentasan kemiskinan di perdesaan. Model regresi probit dan tobit digunakan untuk menganalisis pengaruh dari infrastruktur fisik, jasa, institusi dan indikator non-infrastruktur lainnya terhadap status kemiskinan dan perkembangan aktivitas ekonomi non-pertanian rumah tangga perdesaan, berdasarkan data cross section survey IFLS4 2007. Hasil regresi menunjukkan bahwa kelancaran proses pengentasan kemiskinan dan perkembangan aktivitas non-pertanian di perdesaan membutuhkan infrastruktur jalan yang berkualitas, sistem pasokan listrik yang handal, sistem irigasi yang modern, kualitas tata kelola pemerintahan kabupaten yang baik, dan tingkat pendidikan kepala keluarga yang memadai. Kepemilikan lahan dapat membuat rumah tangga di perdesaan terhindar dari kemiskinan, walaupun hal tersebut bukanlah suatu persyaratan untuk dapat terlibat dalam bisnis non-pertanian. Infrastruktur jasa memiliki peran yang bervariasi didalam pengentasan kemiskinan dan perkembangan aktivitas non-pertanian di perdesaan, sedangkan jumlah anggota rumah tangga yang semakin banyak dapat mendorong perkembangan sektor ekonomi non-pertanian di perdesaan. Penelitian ini juga berhasil mengkonfirmasi secara statistik keabsahan premis utama yang menyatakan bahwa partisipasi ke sektor non-pertanian dapat menjadi strategi yang tepat bagi rumah tangga di perdesaan agar terhindar dari kondisi kemiskinan.

---

The increased of general welfare and spreading of rural non-farm activity represent the triumph of development process in rural area. This study argues that such achievement needs appropriate policy intervention as its cornerstone.

This research aims at analyzing the role of infrastructure, as a policy intervention, in stimulating the development of non-farm activity and poverty reduction in rural area.

Probit and tobit regression are used to analyze the impact of physical, services, and institutional infrastructures as well as non-infrastructure variables on poverty status of the rural household and development of non-farm economy, based on cross sectional survey data of IFLS4 2007.

The regression result suggests that the success of poverty reduction and development of non-farm activity in rural areas requires qualified road network, reliable electricity supply, advanced irrigation system, good corporate governance at municipality level, and higher education attainment of head of the rural household. The land ownership can keep the rural household out of poverty, though it is not a pre-requisite to participate in the non-farm economy. Services infrastructures have a mix impact on poverty reduction and rural non-farm activity, while the size of the household can support the development of rural non-farm economy.

The study also statistically confirmed the validity of the basic premise that the participation of rural household into the non-farm economy would serve as a strategy to be spared out of poverty status."

"Pembangunan Desa di Indonesia mengalami penguatan dengan disahkannya UU 6/ 2014 tentang Pembangunan Desa, Dalam UU ini sedikitnya ada 3 (tiga) isu besar yang dibicarakan meliputi, Kesejahteraan, Pembangunan Infrastruktur, dan Pembangunan Ekonomi. Dan penelitian ini berusaha melihat pola keterkaitan ketiga isu tersebut. Penelitian ini dibangun menggunakan teori Cobb-Douglass pada level Kabupaten/ Kota, dengan menjadikan variabel kesejahteraan sebagai indikasi keberhasilan pembangunan infrastruktur perdesaan, dan pembangunan perekonomian, dengan rentang waktu analisistahun 2000-2014 yang di sesuaikan menjadi 6 serial waktu untuk kepentingan analisis lanjutan. Dalam tataran teknis, kesejahteraan direpresentasikan sebagai rasio gini pengeluaran konsumsi masyarakat, yang bersumber dari data SUSENAS, BPS. Sementara pembangunan ekonomi direpresentasikan melalui variabel deflator ekonomi, sebagi proxy dari data inflasi. Definisi pembangunan infrastruktur yang sangat kompleks, disimplifikasi dengan menerapkan Analisis Komponen Utama/ Principal Component Analysis (PCA) pada data-data PODES yang diklasifikasi menjadi tiga dimensi utama yang meliputi: Dimensi Sosial, Fisik, dan Finansial. Keterbatasan data terkait rentang waktu ?dalam konteks data panel, dan juga minimnya landasan teori untuk keperluan analisis lanjutan, serta potensi endogenitas dalam masing-masing isu diatas, menyebabkan model yang diterapkan memerlukan perlakuan khusus. Yakni dengan menerapkan analisis regresi instrumental dengan versi Generalized Method Moment (GMM). Hasil dari analisis yang dilakukan menunjukkan kesesuaian dengan hipotesis yang dibangun atas dasar literatur-literatur dengan kasus penelitian sejenis, yakni Infrastruktur memiliki dampak positif terhadappeningkatan kesejahteraan, sementara peningkatan harga berpotensi menurunkan kesejahteraan masyarakat perdesaan

---

Rural Development in Indonesia?s been strengthened with the enactment of Law 6/2014 on Rural

Development, In this Act there are at least three (3) major issues discussed include, Welfare, Infrastructure and Economic Development. This study tries to see the pattern of the third link issues. This research was built using the Cobb-Douglass theory at the level of Kabupaten/ Kota, by making variable welfare as goal indicator of rural infrastructure and economic development policies, during 2000-2014 which simplified into 6 serial time due to further analysis. In a technical scope, the welfare was represented as gini ratio of private consumption, taken from SUSENAS, BPS. While economic development is represented through the variable economic deflator, as a proxy of inflation data. Due to complexity of infrastructure development definition simplification was required using Principal

Component Analysis (PCA) through some of PODES data, that classified into three main dimensions which include: Social, Physical, and Financial. Limitations of data span-in panel data context, and also the lack of a theoretical basis for the purposes of further analysis, as well as the potential endogeneity in each of the above issues, causing the model is applied requiring special treatment. Namely by applying a

regression analysis with the instrumental version of the Generalized Moment Method (GMM). Results of the analysis showed conformity with the hypothesis that is built on the basis of the literature with a case similar research, the infrastructure has a positive impact on improving the welfare, while an increase in

the price of potentially reduce the welfare of rural communities."