Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Irak pernah disebut-sebut sebagai salah satu negara Timur Tengah yang menawarkan kebebasan kepada perempuan. Hal ini dikarenakan oleh salah satu ideologi awal sosialisme partai Ba'ath Irak adalah pembebasan perempuan dan kesetaraan. Akan tetapi di bawah rezim Saddam,rakyat Irak termasuk perempuandisebut-sebut mengalami represi. Rezim Saddam semakin menjauh dari cita-cita sosialis Arab dan toleransi terhadap perempuan di ranah sosial-politik dirasakan semakin berkurang.Jatuhnya rezim Saddam pada April 2003, membawa Irak dan perempuan yang hidup di dalamnya kepada perubahan yang tidak pasti. Salah satu agenda Pasukan Koalisi, seperti yang termaktub di Resolusi DK PBB no.1483 adalah untuk memperbaiki kehidupan perempuan Irak dalam sebuah sistem demokrasi yang stabil, namun hingga saat ini mengalami hambatan besar. Dengan kedatangan pasukan koalisi, kondisi di Irak pasca invasi semakin memburuk. Bahkan beberapa warga Irak mengaku lebih memilih untuk hidup di era Saddam dibandingkan saat ini.

---

ABSTRACT
Iraq once touted as one of the Middle Eastern country that offers freedom to women. This is because one of the initial ideologies of Ba'ath party socialism is the liberation of the Iraqi women and equality. However, under the regime of Saddam, the Iraqi people including women mentioned experiencing repression. Saddam's regime was getting away from Arab socialist ideals, including less tolerance for female autonomy in the socio-political sphere. The fall of Saddam's regime in April 2003, brought Iraq and women who live in it into an uncertain transition period. One of the Coalition's agenda, as set forth in UN Security Council Resolution no.1483 was to improve the lives of Iraqi women in a stable democratic system, but until now suffered a major roadblock. With the arrival of coalition forces in Iraq, the nation condition after the invasion got worsened. In fact, some Iraqis expressed a preference to live in the era of Saddam than it is today.

Abstrak :
Pada Tahun 2003 (Suatu Tinjauan Sejarah) Karya ilmiah ini membahas kaum Syiah Irak yang terhimpun dalam beberapa kelompok oposisi Irak yang direkrut oleh AS guna menggulingkan rezim Saddam pada perang Irak tahun 2003. Kooperasi kelompok oposisi Irak dengan AS ini merupakan satu bentuk perlawanan dan penghianatan kaum Syiah Irak atas rezim Saddam. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode sejarah, dimana penulis mendeskripsikan dan menganalisis peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau dengan menggunakan studi literatur. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang lebih detail tentang kehidupan kaum Syiah semasa rezim Sadddam Hussein dan bentuk-bentuk serta alasan-alasan keterlibatan kaun Syiah Irak dalam penggulingan rezim Saddam pada perang Irak tahun 2003.

---

Abstract
This research is discuss about Syiah in Iraq which assembled on several Iraq opposition parties and huddled up by USA for overthrowing the Saddam_s regime on Iraq war in 2003. This cooperation was being a part of Syiah resistance for Saddam_s regime. The method using in this research is the historical method, which the authors describe and analyze the events that occurred in the past by use the literature studies. The purpose of this research is to provide more detailed illustration about the Syi`ah during Saddam Hussein's regime. Also, to answer some of the problems associated with the role of the Syi`ah in the overthrow of Saddam in the Iraq war in 2003.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas peristiwa terjadinya pembantaian suku Kurdi di Halabja, Irak Utara yang terjadi pads masa pemerintahan Saddam Hussein pada tahun 1988, serta faktor yang menyebabkan peristiwa ini terjadi. penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis. Peristiwa pembantaian suku Kurdi di Irak utara ini terjadi di salah satu perkampungan suku Kurdi bemama Halabja. Peristiwa ini merupakan serangkaian kampanye yang terjadi pada hari Jum'at 16 Maret 1988. Saddam mengeluarkan kebijakan ini berdasarkan karena pribadi Saddam yang keras dan politik tiran dan terror yang dianutnya akibat pengaruh Iingkungan yang penuh dengan kekerasan. Katakter Saddam semakin tampak terlihat selama bergabung dengan Partai Baath. Yaitu Partai yang menganut tribalisme dengan mengutamakan dan memumikan etnis Arab. Suku Kurdi telah melakukan pemisahan diri untuk membentuk Negara Kurdistan yang merdeka jauh sebelum rezim Saddam dan Baath berkuasa karena deskriminasi etnis dan sektarian. Berkuasanya ideologi partai Baath membuat suku Kurdi semakin meningkatkan aksi perjuangannya dengan serangkaian pemberontakan, akan tetapi selalu dibalas oleh rezim Saddam dan Baath dengan berbagai 'penindasan Hak Asasi manusia. Perang Iran-Irak menjadi media puncak suku Kurdi untuk menggulingkan Rezim Saddam Hussein. Suku Kurdi membantu Iran di perbatasan Irak, rezim Saddam pun menganggap Kurdi hanya sebagai pengkhianat dan penyulit pemerintahan Bagdad. Sehingga Saddam pun tanpa memikirkan segi kemanusian lagi, tanpa ragu memilih Halabja sebagai tempat untuk uji cobs senjata pemusnah massal yang barn dibuat oleh perusahaan senjata Irak Atomic Energy.

---

Abstract
This undergraduate thesis focuses on the event and the factor which caused a massacre of Kurds race in Halabja, North Iraq that occurred on Friday, March 16, 1988, in Saddam Hussein regime. This research uses analytical description method. The massacre of Kurds Race in North Iraq occurred in a Kurds village named Halabja. Saddam made a policy which was about the use of mortal gas bomb in Halabja based on his authoritarian characteristic and the politic of tyranny and terror that he done from the influence of his rough environment. His tyranny characteristic was even much more able to be seen when he joined Baath Party, a party which followed tribalism that concern to prior and purify Arab ethnicity. Kurds ethnic had been tried to separate themselves from Iraq to form an independent Kurdistan country long before Saddam and Baath governed because of the ethnic discrimination and belief. When Baath Part ideology governed, Kurds Race had increased their fight with series of rebellion but Saddam Regime and Baath Party responded by oppressing the Kurds human rights. Iran-Iraq war became the peak of Kurds Race's fight to overthrow Saddam Hussein regime by helping Iran through the Iraq confine. Saddam regime then called Kurds,ts a traitor which had caused many obstacles to Iraq government so that without considering the effect of humanity crises, Saddam chose Halabja as a place for nuclear weapon test that was made by a weapon company, Iraq Atomic Energy.

Abstrak :
Invasi Amerika di Irak dilatarbelakangi oleh asumsi kepemilikan senjata pemusnah massal, keterlibatan Rezim Saddam dengan jaringan teroris internasional, dan usaha membangun sebuah pemerintahan yang demokratis. Hal ini menjadi perlu bagi Amerika, mengingat Saddam mempunyai track record yang buruk dengan masyarakat internasional. Tindakan ofensifnya pernah menyulut perang delapan tahun dengan Iran (1980-1988) dan juga invasi Kuwait (1990) yang berakhir dengan keikutsertaan tentara multinasional di Irak. Hancurnya World Trade Centre-New York, 11 September 2001, penyerangan Markas Militer dan Intelejen Amerika-Pentagon merubah perspektif Amerika terhadap pentingnya menjaga kedaulatan (souverignity), keamanan (security) was tindakan-tindakan teror yang tidak manusiawi, kalau tidak mau disebut biadab. Berubahnya arah kebijaksanaan luar negeri Amerika dari containment (penangkalan) dan deterrence (penangkisan) menjadi preemptive strike (serangan dini) dan defensive intervention (intervensi defensif) lebih dipicu oleh jatuhnya rival ideologi-militer Amerika, Uni Soviet tahun 1989 dan juga pencarian "new enemy" sebagai upaya balance of power. Kehadiran tentara penundukan yang dipimpin oleh Amerika di Irak berhasil menjatuhkan Rezim Saddam, 9 April 2003. Akan tetapi, situasi dan kondisi ini justeru melahirkan permasalahan baru, yaitu (I) suasana chaos dan (2) perebutan kekuasaan dari tiga faksi politik di Irak, yaitu Syi'ah (Irak Selatan), Sunni-Arab (Irak Tengah) dan Sunni-Kurdi (Irak Utara). Jatuhnya pemerintahan sementara ke dalam tiga faksi tersebut disambut Amerika dengan tindakan politis dan militer. Amerika justru membentuk Pemerintahan Sipil untuk Irak (CPA) kemudian CPA yang dipimpin oleh Amerika membentuk Dewan Pemerintahan Sementara Irak. Tidak hanya itu tentara penundukan pun berusaha melenyapkan penguasa-penguasa sementara Irak tersebut dengan kekuatan militer. Munculnya tentara al-Mahdi sebagai representasi Muslim Syi'ah (Irak Selatan) yang berpusat di Najaf dan Karbala begitupun juga gerakan Tawhid wal Jihad (gerakan jihad internasional) yang berkolaborasi dengan fundamentalis Islam Sunni di Irak Tengah, Falujah, sebagai fenomena yang wajar dan logis mengingat hak menentukan nasibnya sendiri (self determination) yang tidak bisa dimonopoli oleh bangsa ataupun negara manapun, apalagi Amerika. Baik tentara al-Mahdi maupun gerakan Tawhid wal Jihad mempunyai tujuan yang sama, yaitu tegaknya pemerintahan Islam dan supremasi hukum Islam di Irak. Dengan demikian, penulis mencoba mendeskripsikan bentuk dan proses perjuangan kedua gerakan tersebut melalui paradigma positifisme, pendekatan studi kasus dan setting sejarah setelah jatuhnya era Saddam yang dibatasi hingga 30 Januari 2005 bertepatan dengan pemilu pertama di Irak post-Saddam.

---

The alleged possession of mass destruction weapons and involvement of the Saddam Regime in an international terrorist network and the establishment of a democratic government have been the major backgrounds or assumptions enforcing the United States and its alliances to carry out a massive invasion to Iraq. Saddam regime's bad track records in the international communities' eyes, including its provocation triggering the 8- year war between Iraq and its neighboring country, Iran (1980-1999), and its invasion to another neighboring country, Kuwait, which was ended up by the presence of multinational troops in Iraq, had been another justification for the US to invade Iraq. Terrorists' attacks to the World Trade Center-New York, on September 11, 2001, and to the US Military and Intelligence Headquarters in Pentagon have changed the way of how the USA views its sovereignty and security and terrorists' inhuman and cruel attacks. But actually, the US Government changes its international policies from containment and deterrence to preemptive strikes and defensive intervention were triggered more by the fall of the US' ideological and military rival, the Soviet Unions in 1989, and by the will to seek a "new enemy" for balance of power. The presence of the US-led aligned troops in Iraq has successfully ousted the Saddam Regime in April 9, 2003. Sadly, this new situation and condition have resulted in the birth of two new complicated problems, i.e. chaotic situation in Iraq and power struggle among three major factions in Irak, namely Shia (in South Iraq), Sunni-Arab (in Central Iraq) and Sunni-Kurds (in North Iraq). The US responded the fall of power to three factions with political and military actions. The US formed the Coalition Provisional Authority (CPA). Afterwards, the US--led CPA established Iraqi Interim Government. Further, the aligned forced have tried to use their military power to exterminate those temporary rulers in Iraq. The emergence of al-Mahdi Army representing Shiite (South Iraq) and having its central power in Najaf and Karbala and Tawhid wal Jihad (International Holly War Movement) are having collaboration with Sunni Islamic fundamentalists in Central Iraq. Falujah, is a logical phenomenon due to the self determination right that cannot be monopolized by any nation or country, let alone the United States of America. Both al-Mahdi and Tawhid wal Jihad militia have the same objective, Le. to establish Islamic government and to uphold Islamic law supremacy in Iraq. The writer tries to describe the formation and struggle of both movements by using positivism paradigm and a case study approach. The post-Saddam historical setting will be limited until January 30, 2005, when the first post-Saddam election was held.