"
ABSTRAKTesis ini membahas mengenai Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor
478/Pdt.G/2018/PN.Tng dimana terdapat perbuatan PPAT yang membuat Akta Kuasa
Menjual atas tanah yang diketahui bahwa sebelumnya telah dilakukan proses jual beli
yang tidak sesuai dengan undang-undang terhadap tanah tersebut. Akta Kuasa Menjual
tersebut kemudian digunakan untuk mengalihkan hak atas tanah milik penjual kepada
pihak lain. Walaupun telah membuat Akta yang mengakibatkan kerugian bagi orang
lain dan melanggar ketentuan perundang-undangan, ternyata dalam Putusan PPAT tidak
dijatuhkan hukuman. Permasalahan dalam tesis ini yaitu, keabsahan akta kuasa menjual
yang proses jual beli sebelmunya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
keabsahan peralihan hak atas sebagian bidang tanah yang didasari pada perjanjian tanpa
akta jual beli autentik dan bentuk pertanggungjawaban PPAT dalam Putusan Pengadilan
Negeri Tangerang Nomor 478/Pdt.G/2018/PN.Tng. Metode penelitian yang digunakan
dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif, yang menitikberatkan pada
penggunaan data sekunder dan tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian
yang bersifat deskriptif analitis. Dari hasil penelitian, ditarik kesimpulan bahwa Akta
Kuasa Menjual dalam jual beli tanah yang proses jual beli sebelemunya tidak sesuai
dengan peraturan perundang-undanganadalah tidak sah sehingga Akta tersebut batal
demi hukum. Demikian pula keabsahan peralihan hak atas sebagian bidang tanah tanpa
pemecahan yang didasari pada perjanjian tanpa akta jual beli autentik adalah tidak sah
sehingga mengakibatkan jual beli tersebut tidak sah atau batal demi hukum. Atas Akta
Kuasa Menjual tersebut, PPAT seharusnya dibebani sanksi berupa pemberhentian
dengan tidak hormat sebagai bentuk pertanggungjawabannya walaupun mengenai hal
ini tidak disinggung dalam Putusan Nomor 478/Pdt.G/2018/PN.Tng.
ABSTRACTThis thesis discusses about Tangerang District Court Verdict No.
478/Pdt.G/2018/PN.Tng in which theres an act of execution of Deed of Authorization
to Sell executed by PPAT which previously known that there was legal conduct which
was not in accordance with the prevailing law. That Deed of Authorization to Sell, thus
be misused to transfer the land title from the owner to the others. For its execution of
Deed of Authorization to Sell which brought loss and disadvantages to the owner of
Freehold Title, the Court did not impose any sentence to PPAT. Problems discussed in
this thesis are validity of the Deed of Authorization to Sell, validity of the transfer of
land title without authentic land deed, and responsibility of PPAT for his action in the
Verdict. The research method used in the writing of this thesis is normative juridical
research, which focused on the use of secondary data and the form of research is
descriptive analytic research. From the analysis it can be concluded that the validity of
the Deed of Authorization to sell should be null and void by law. In accordance with
that, validity of the transfer of land title should also be null and void. For that Deed of
Authorization to Sell, PPAT should be imposed with sanction in form of discharge of
duties, although it was not stated in the Court Verdict.
"
