Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keberadaan Notaris/PPAT sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Karena Notaris/PPAT memberikan jaminan kepastian hukum pada masyarakat menyangkut pembuatan akta autentik yang dibutuhkan masyarakat. Dalam peraturannya masing-masing telah diatur bahwa tidak diperbolehkan membuat Akta Jual Beli apabila di dalamnya terdapat salah satu anggota keluarga. Namun, penulis menemukan terdapat pelanggaran yang dilakukan Notaris selaku PPAT membuat Akta Jual Beli untuk anggota keluarga. Sehingga permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini adalah bagaimana peran kode etik PPAT terhadap pelanggaran jabatan Notaris selaku PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli untuk keluarga serta bagaimana akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris selaku PPAT tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah tipe penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Simpulan dari penelitian dalam tesis ini adalah telah dibuatnya kode etik PPAT terbaru 27 April 2017 dan di dalamnya disebutkan bahwa IPPAT telah membentuk badan/lembaga tersendiri bernama Majelis Kehormatan untuk mengurusi apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan Notaris selaku PPAT. Dan akibat hukum terhadap akta yang dibuat Notaris selaku PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli untuk keluarga dalam kasus ini yang tidak dikenakan sanksi maka akta tersebut tetap merupakan akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat selama tidak ada pihak lain yang menuntut. Walaupun hal tersebut merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan. ......The existence of Notary PPAT is very important in public life. Because the Notary PPAT provides legal certainty to the public regarding the making of authentic deed required by the community. In their respective regulations, it is stipulated that it is not permissible to make a Deed of Sale if there is a family member in it. However, the authors found there were violations committed by Notary as PPAT made the Deed of Sale and Purchase for family members. So the problem presented in this thesis is how the role of the code of ethics of PPAT against violation of the position of Notary as PPAT in making the Deed of Sale and Purchase for the family and how the legal effect on the deed made by the Notary as PPAT. The research method used in this thesis is a type of normative juridical research with the type of descriptive analytical research. The conclusion of the research in this thesis is the making of the latest PPAT code of ethics April 27, 2017 and in it is mentioned that IPPAT has established a separate body institution named Honorary Council to deal if there is a violation made by Notary as PPAT. And the legal consequences of the deed made by Notary as PPAT in the making of Deed of Sale and Selling for families that are not subject to sanction then the deed is still an authentic deed and has a strong strength of proof as long as no other party is demanding. "

"Pencucian Uang (Money Laundering) merupakan suatu terminologi yang tidak asing dalam masyarakat dewasa ini. Pencucian Uang yang kita ketahui kerapkali dilakukan oleh pejabat negara lazimnya dengan tujuan untuk mengaburkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh secara melawan hukum. Salah satu Tindak Pidana Asal (predicate crime) yang dilakukan pejabat negara adalah tindak pidana korupsi, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No 8/2010. Pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah negara dengan jumlah uang hingga puluhan milyar rupiah. Pada mulanya perbankan dipergunakan oleh pelaku pencucian uang untuk melakukan pencucian uang, dengan tahapan placement, layering, dan integration. Namun seiring dengan semakin ketatnya sistem perbankan di Indonesia, pelaku pencucian uang mencari sarana lain sebagai alat untuk melakukan pencucian uang. Notaris merupakan profesi yang memiliki kedudukan sangat terhormat dengan tugas yang sangat mulia. Kewenangan Notaris yang diberikan oleh undang-undang adalah membuat akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Jabatan Notaris. Sehubungan dengan kewenangan notaris tersebut, pelaku pencucian uang memanfaatkan akta-akta notaris dalam transaksi jual beli sehingga uang haram dapat dirubah menjadi aset-aset tertentu. Notaris memiliki kewajiban untuk memahami dan mematuhi Kode Etik Notaris, Undang-undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dimana melakukan analisa terhadap norma-norma hukum yang berlaku dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran atas permasalahan yang diteliti. ......Money Laundering is a terminology which is quite familiar in the society recently. Money laundering that we have known is often done by state officials with a purpose to obscure the origin of the assets acquired unlawfully. One of the predicate crimes which is often done by state officials is corruption crime, in accordance with Article 2 paragraph (1) of Law No 8/2010. In this case, the damaged party is the State with the amount of money up to tens of billions rupiah. Formerly, bank is used by the money laundering doer to commit money laundering, with the stages of placement, layering, and integration. But, along with the banking system in Indonesia which is more stricted in regulations, money laundering doer looks for another way to commit money laundering. Notary is a proffesion which has a very respectable with a noble duty. Notary`s authority granted by law, is making an authentic deed, as provided in Article 1870 Indonesia Civil Code and Law regarding Notary. In connection with such Notary`s authority, money laundering doer makes benefit of such notarial deed in some sale and purchase transactions so that illegal money could be converted into certain assets. Notary has an obligation to understand and comply with the Code Conduct of Notary, Law regarding Notary, and other related regulations. The method used in this research is yuridical-normative method, where we do an analysis of the applicable law with the purpose to obtain the subjects of the problem."