Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui aplikasi SIGNAL didasari oleh Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Tujuan utama dibuatnya aplikasi SIGNAL adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menyeadiakan layanan pembayaran dan administrasi pembayaran PKB secara online atau elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi pembayaran PKB melalui aplikasi SIGNAL di DKI Jakarta apabila ditinjau dari asas ease of administration. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari dimensi certainty, implementasi pembayaran PKB melalui aplikasi SIGNAL belum dapat terpenuhi kepastian. Ditinjau dari dimensi convenience of payment, pembayaran PKB melalui aplikasi SIGNAL sudah dikatakan dapat terpenuhi. Pembayaran PKB melalui aplikasi SIGNAL juga sudah memenuhi dimensi efficiency dari sisi fiskus maupun Wajib Pajak. Dari dimensi simplicity, terlihat bahwa implementasi Pembayaran PKB melalui aplikasi SIGNAL sudah memenuhi dimensi ini. Faktor penghambat implementasi pembayaran PKB melalui SIGNAL antara lain Wajib Pajak masih mengalami server down, masa transisi Wajib Pajak dan masyarakat pada umumnya dalam penggunaan dokumen elektronik sehingga muncul keraguan akan penggumaan dokumen elektronik sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan, dan sosialisasi mengenai aplikasi SIGNAL yang kurang efektif.

---

Payment of Motor Vehicle Tax through the SIGNAL application is based on Presidential Regulation Number 5 of 2015 concerning the One-Stop Single Administration System. The main purpose of the SIGNAL application is to improve the quality of service to the citizens by providing payment and administration services for motor vehicle tax payment through electronic system. This study aims to analyze how the implementation of motor vehicle tax payments through the SIGNAL application in DKI Jakarta based on of ease of administration principles. The results of this study indicate that from the certainty dimension, the implementation of PKB payments through the SIGNAL application has not been able to fulfill certainty. In terms of the convenience of payment dimension, PKB payments through the SIGNAL application have been fulfilled. PKB payments through the SIGNAL application have also fulfilled the efficiency dimension from the side of the tax authorities and taxpayers. From the simplicity dimension, it can be seen that the implementation of PKB payment through the SIGNAL application has fulfilled this dimension. Factors inhibiting the implementation of PKB payments through SIGNAL include taxpayers still experiencing server downs, the transition period of taxpayers and the public in general in the use of electronic documents so that doubts arise about the use of electronic documents as proof of payment of tax obligations, and ineffective socialization of the SIGNAL application."

"Pada tahun 2021, diciptakannya aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL) sebagai aplikasi layanan samsat generasi kedua. Aplikasi SIGNAL berperan dalam pelayanan samsat yang terdiri dari pengesahan STNK tahunan, pembayaran PKB, dan pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ). Namun, penerapannya masih ditemukannya beberapa keluhan dan kekurangan SIGNAL, permasalahan– permasalahan tersebut akan mempengaruhi faktor persepsi kemanfaatan, persepsi kemudahan penggunaan, norma sosial hingga keterbiasaan dalam penggunaan aplikasi SIGNAL oleh pengguna. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat penerimaan masyarakat terhadap Aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL) untuk pelayanan samsat Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa metode campuran melalui survei, wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian berdasarkan teori UTAUT 2 yang dikemukakan oleh Venkatesh et al., (2012) menunjukkan bahwa tingkat penerimaan masyarakat DKI Jakarta berada pada kategori tinggi dengan persentase sebesar 90,9% yang diperoleh dari komputasi 9 dimensi dalam penelitian ini. Namun, masih ditemukan beberapa hambatan atau kesulitan yang diterima masyarakat untuk menyelesaikan pengesahan STNK tahunan dan pembayaran PKB dan SWDKLLJ melalui SIGNAL, baik dari fitur hingga pemberian layanan pengaduan. Hal ini akan mempengaruhi tingkat penerimaan masyarakat terhadap aplikasi SIGNAL.

---

In 2021, the Samsat Digital Nasional (SIGNAL) application was created as the second generation of Samsat service applications. SIGNAL plays a role in Samsat services, which include annual STNK validation, vehicle tax (PKB) payments, and mandatory contributions for road traffic accident funds (SWDKLLJ). However, its implementation has encountered several complaints and deficiencies. These issues affect factors such as perceived usefulness, perceived ease of use, social norms, and user habituation in using the SIGNAL application. This study aims to determine the level of public acceptance of the Samsat Digital Nasional (SIGNAL) application for Samsat services in the DKI Jakarta Province. The research approach is quantitative, using a mixed-methods data collection technique through surveys, in-depth interviews, and literature studies. The study results, based on the UTAUT 2 theory proposed by Venkatesh et al. (2012), show that the level of public acceptance in DKI Jakarta is in the high category, with a percentage of 90.9% obtained from the computation of 9 dimensions in this study. However, several obstacles or difficulties were still found that the public faced in completing the annual STNK validation and PKB and SWDKLLJ payments through SIGNAL, ranging from features to complaint services. These issues will affect the level of public acceptance of the SIGNAL application."