Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perubahan dalam konteks perilaku organisasi adalah pergantian cara pandang dan perilaku dalam mengerjakan sesuatu untuk melakukan pergeseran dari keadaan sekarang menuju ke keadaan yang diinginkan di masa datang. Perubahan perilaku organisasi yang pertama kali terjadi di Satpol PP di awali dengan faktor lingkungan strategis dengan terpilihnya Gubernur baru di DKI Jakarta yaitu Joko Widodo. Komitmen beliau untuk merubah wajah Satpol menjadi lebih humanis selanjutnya diimplementasikan oleh Kepala Satpol PP DKI Jakarta yaitu Kukuh Hadi Santosa. Model Gaya kepemimpinan, peran dan hambatan kepemimpinan Kasatpol PP dalam mengimplementasikan perubahan organisasi Satpol PP menjadi poin yang akan diuraikan dalam penelitian ini. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada informan yang telah ditentukan dan diperkuat dengan hasil kuesioner yang menggunakan teori Multifactor Leadership Question (MLQ), Skala Peran H.Mitzberg dan hambatan Kepemimpinan. Dari penelitian diketahui bahwa peran kepemimpinan memiliki dominasi besar dalam melakukan perubahan perilaku organisasi., selanjutnya model gaya kepemimpinan Kukuh Hadi selaku Kasatpol PP DKI adalah transformasional. Adapun peran kepemimpinan yang paling dominan adalah interpersonal, sedangkan hambatan kepemimpinan yang paling dominan karena faktor ketegasan, menyalahkan situasi dan kesejahteraan anggota. ......A change in the context of organizational behavior is the turn of viewpoint and behavior in working on something to do shifting from its present state towards the desired state of the future. The change of organizational behavior firstly occurred in Satpol PP initiated with environmental factor strategic, with the chosen of the new governor of DKI Jakarta, namely Joko Widodo. Mr. Joko Widodo committed to change the face of Satpol PP to be more humanist, was upcoming implemented by the Head of Satpol PP DKI Jakarta, Kukuh Hadi Santosa. A model of leadership style, role and leadership barrier of the Head of Satpol PP in implementing organizational change of Satpol PP being the point will be outlined in this study. The qualitative method was used in this study conducted by in- depth interview with specified informants and reinforced with the results of a questionnaire using the theory Multifactor Leadership Question (MLQ), the scale of role H.Mitzberg and the barrier in leadership. The study shown that the role of leadership has significant dominance in making change of organizational behavior. Furthermore, the model of leadership style of Kukuh Hadi as the Head of Satpol PP DKI is transformational. As for the most dominant role of leadership is interpersonal, whereas the most dominant leadership barrier due to assertive

Abstrak :
Kegiatan penertiban lahan makam Mbah Priok merupakan pelaksanaan Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 132 Tahun 2009 tentang Penertiban Bangunan yang didirikan di atas Tanah PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Serfitikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Koja Utara seluas 1.452.270 m2 yang terletak di Jalan Eks TPU Dobo, Kelurahan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara. Dalam kegiatan proses penertiban lahan makam Mbah Priok yang terjadi pada tanggal 14 April 2010, mendapat perlawanan dari jamaah makam dan masyarakat sekitarnya yang diikuti dengan tindakan kekerasan dan pembakaran, sehingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan kerugian harta benda. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: (a) Tidak mempertimbangkan masukan dari Muspiko terutama Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, berkaitan dengan informasi intelejen yang menyatakan bahwa terdapat kekuatan masa yang sudah mempersiapkan perlawanan terhadap kegiatan penertiban; (b) Rencana penertiban yang disusun oleh Satpol PP DKI Jakarta dan pemberitahuan waktu pelaksanaanya terlalu singkat, sehingga tidak memberikan kesempatan yang cukup bagi pelaksana penertiban untuk mendalami rencana dimaksud; (c) Kurangnya pengorganisasian dan pemberian briefieng yang jelas kepada segenap unsur pelaksana penertiban yang melibatkan Satpol PP dari 6 (enam) wilayah kota di Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah yang cukup besar; (d) Tidak disiplinnya anggota Satpol PP, sehingga tidak mengedepankan tindakan yang persuasif humanis, tetapi justru melakukan tindakan kekerasan terhadap massa, sehingga memancing solidaritas massa untuk melawan petugas, dan (e) Lemahnya pengendalian petugas Satpol PP selama pelaksanaan kegiatan penertiban berlangsung, akibatnya menyebabkan penghentian pelaksanaan penertiban tidak segera diikuti dengan penarikan petugas Satpol PP di lokasi kegiatan penertiban. Selama pelaksanaan kegiatan penertiban yang dilaksanakan oleh Satpol PP, Polres Pelabuhan Tanjung Priok telah melaksanakan pengamanan dan berhasil meminimalisir jatuhnya korban baik pada pihak Satpol PP maupun pihak jamaah makam/masyarakat yaitu dengan cara: (a) Kapolda Metro Jaya koordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta, dan menyarankan agar pelaksanaan penertiban dihentikan karena situasi sudah tidak terkendali dan mengakibatkan jatuhnya korban; (b) Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok menindaklanjuti perintah Kapolda Metro Jaya untuk menghentikan jalannya penertiban yang semakin tidak terkendali, dan melaksanakan koordinasi dengan Kasatpol PP di lapangan; (c) Meminta kepada Habib Rizieq untuk menenangkan massa yang berada di lokasi serta bantuan tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya guna mencegah pemberangkatan/peregeseran massa dari wilayah lain menuju lokasi penertiban yang didorong oleh rasa solidaritas; (d) Melakukan evakuasi terhadap Satpol PP dengan bantuan Kapal Ditpolair Polda Metro Jaya ke Pondok Dayung.

---

Policing activities cemetery land Mbah Priok is the implementation of the Governor of DKI Jakarta No. Instruction. 132 of 2009 on the Control Building is founded on the Land PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Serfitikat Rights Management North 1/Koja No. 1,452,270 m2 area, located at Jalan Ex TPU Dobo, Village Koja, North Jakarta. In the process of policing activities Mbah Priok cemetery land that occurred on April 14, 2010, received resistance from the congregation and the community surrounding the tomb, followed by acts of violence and arson, resulting in loss of life and property loss. The condition is caused by several factors, including: (a) Not considering input from Police Chief Muspiko especially Tanjung Priok Port, relating to intelligence information stating that there is a future force that is preparing for resistance to the enforcement activities; (b) policing plan prepared by Satpol PP DKI Jakarta and its implementation time was too short notice, so it does not provide sufficient opportunities for administrators to explore policing plan; (c) Lack of organization and administration briefieng clear to all elements of executive policing involving Satpol PP of 6 (six) areas of the city in DKI Jakarta Province with a sizeable amount, (d) No discipline Satpol PP, so it does not put forward a persuasive action humanist, but rather the act of violence against the masses, so that the lure of mass solidarity against the officers, and (e) Lack of official controls Satpol PP during the implementation of policing activity takes place, consequently result in termination implementation of policing is not immediately followed by the withdrawal of personnel on site Satpol PP policing activities. During the execution of enforcement activities undertaken by Satpol PP, Port of Tanjung Priok Police have been carrying out security and managed to minimize casualties on both sides Satpol PP nor the congregational cemetery/community is by way of: (a) the Metro Jaya police chief in coordination with the Governor of DKI Jakarta, and suggested that the implementation of policing has not stopped because of the situation under control and resulted in casualties, (b) Chief of Police of the Port of Tanjung Priok follow up on the Polda Metro Jaya chief orders to discontinue the course of policing an increasingly uncontrollable, and coordinate with Kasatpol PP in the field, (c) Urge the Habib Rizieq to appease the masses who are in the location and the help of religious leaders and other community leaders to prevent the departure/mass shift from other regions to the location of the control that is driven by a sense of solidarity, (d) evacuation of PP with the help of Ship Satpol Ditpolair Polda Metro Jaya into Rowing.

Abstrak :
ABSTRAK Satuan Polisi Pamong Praja atau biasa disingkat dengan Satpol PP adalah sebuah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk menjalankan tujuan sebagai penjaga keamanan dan keyamanan dan ketertiban umum di lingkungan daerah dan juga sebagai penegak Peraturan Daerah. Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Satpol PP dalam menjalankan sebuah aturan sebagai pelayanan publik, saat berhadapan dengan keadaan empiris di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode etnografi yang bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dalam sebuah organisasi yang dibuat oleh pemerintah sekalipun dapat terjadi diskresi, diskresi dilakukan untuk mejalankan aturan secara cepat.

---

ABSTRACT satpol PP is an organization formed by the local government to carried out in public security order in the local area Peraturan Daerah. This study discusses how Satpol PP in implementing a rule as a public service, when with empirical conditions. This study uses ethnographic method which is located in Kantor Satpol PP Kota Depok. The results of this study indicate that even in an organization created by the government discretion can occur, discretion is carried out to execute the rules fast.