Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini mengkaji tentang apakah kegiatan pertanggungjawaban pengeluaran yang diwujudkan dalam penyampaian surat pertanggungjawaban (SPJ) sudah dijalankan dengan baik atau belum oleh SKPD di Kabupaten Lampung Tengah? Jika sudah, faktor apa yang menjadi pendorong, dan jika belum, maka faktor-faktor apa yang telah menjadi penghambatnya.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa kegiatan penyampaian laporan pertanggungjawaban pengeluaran di Kabupaten Lampung Tengah kurang berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan sering terjadi ketidaktepatan waktu dalam penyampaiannya. Adapun diduga faktor-faktor penghambatnya adalah: (i) Terdapatnya kebijakan dalam kegiatan pertanggungjawaban pengeluaran di Kabupaten Lampung Tengah yang dinilai kurang tepat dan tidak sesuai dengan Permendagri 13/2006, dan (ii) kurangnya kemampuan SKPD dalam kegiatan tersebut yang antara lain disebabkan karena rendahnya kualitas SDM dan kurangnya sosialisasi dan pelatihan tentang aturan kegiatan pertanggungjawaban pengeluaran tersebut di Kabupaten Lampung Tengah.......This thesis examined whether expenditure accountability activities are realized in the delivery of accountable mail (SPJ) has run well or not by SKPD in Central Lampung District? If done, what factors to drive, and if not, then what factors have to be this demotivating. This research is qualitative research with a descriptive design.From the results of research, found that the activity expenditure accountability reporting in Central Lampung District not going according to applicable regulations and frequent inaccuracy in delivery time. As for the alleged block factors are: (i) the presence of policies in expenditure accountability activities in Central Lampung District was considered inappropriate and incompatible with Permendagri 13/2006, and (ii) lack of capacity in these activities SKPD which is partly due to low quality of human resources and lack of socialization and training on the rules of accountability in expenditure activities in Central Lampung District."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai analisis reorganisasi BP Migas menjadi SKK Migas, dimana BP Migas dulunya merupakan badan Pemerintah yang bersifat independen dan saat ini setelah beralih menjadi SKK Migas menjadi organisasi yang berada di bawah binaan Kementerian ESDM. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara BP Migas dan SKK Migas, dan walaupun saat ini SKK Migas berada di bawah Kementerian ESDM, namun karakteristik SKK Migas tidak menunjukkan kesamaan dengan karakteristik kementerian/lembaga.

---

ABSTRACTThe focus of this study is to explain the analysis of the reorganization process of BP Migas to SKK Migas, where BP Migas was once a government?s independent entity and now switching to SKK Migas which become an organization under the Ministry of Energy and Mineral Resources. This research is qualitative descriptive interpretive. The result of this study concluded that there was no significant difference between BP Migas and SKK Migas, and although SKK Migas is now under the Ministry of Energy and Mineral Resources, the characteristics of SKK Migas has no similarities with the characteristics of the ministries/institutions."

"ABSTRAKPerkembangan jumlah satuan kerja BNN, BNNP, BNNK/Kota yang pesat akan menambah jumlah pegawai dan dukungan anggaran, beban pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama bertambah karena jumlah pegawai yang masuk mempunyai beragam karakteristik. Pemetaan resiko diperlukan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan pengawasan intern. Pelaksanaan atas tugas dan fungsi pengawasan intern yang dilaksanakan masih bisa ditingkatkan dalam perencanaan jenis kegiatan pengawasan intern dengan mempedomani Standar Audit Pemerintah Indonesia yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia AAIPI yang memuat contoh kegiatan pengawasan intern. Pelaksanaan pemantauan hasil pengawasan oleh tim pemantauan hasil pengawasan memerlukan kewenangan yang diperkuat dengan membentuk Peraturan Kepala agar pelaksanaan pemantauan memberikan manfaat besar dalam upaya mencegah penyalahgunaan wewenang dan anggaran. Selain itu dalam upaya pelaksanaan reformasi birokrasi, pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi UPG dan Unit Pengelola Pengaduan UPP sebagai upaya implementasi reformasi birokrasi dan melakukan penyebaran informasi kepada seluruh pegawai menjadi fokus perhatian tahun 2017. Kata kunci:Perkembangan satuan kerja; pengawasan intern; penyalahgunaan wewenang dan anggaran.

---

ABSTRACTThe rapid development of BNN, BNNP, BNNK will make them increase the number of employees, budget supports, and internal controls. The internal control carried out by inspectorate will get higher as the number of employees enrolling have various characteristics. Risk mapping is required to provide guidance in the conduct of internal controls. The implementation of the main duties carried out by inspectorate could be improved in planning based on Indonesian Governmant Audit standards by the Indonesian Government Internal Auditor Association AAIPI containing the example of internal control activities. The implementation of monitoring internal control requires authorization strengthened by establishing a chief regulation in order to provide benefits to prevent the abuse of authority and budget. In addition, in the effort to implement bureaucratic reform, the establishment of Gratification Control Unit GCU and Complaint Management Unit CMU as an effort to implement bureaucratic reform and disseminate information to all employess becomes the focus of attentiom in 2017 Keywords units organization development , internal controls, prevent the abuse of authority and budget."

"Hasil pengawasan oleh Auditor intern selama tiga tahun berturut-turut yaitu tahun 2006, 2007, dan 2008, berdasarkan data klasifikasi penyebab temuan pengendalian intern Auditor terdapat banyak penyebab temuan pengendalian intern yang dilakukan oleh satuan kerja, dan setiap tahunnya semakin meningkat penyebab temuan. Pada tahun 2006 dengan 108 temuan dari 23 satuan kerja, tahun 2007 dengan 134 penyebab temuan dari 28 satuan kerja, dan tahun 2008 masih pula ditemukan 148 penyebab temuan dari 25 satuan kerja, meliputi kelemahan pengendalian intern dalam organisasi, kebijakan, perencanaan, prosedur, personil, pencatatan dan pelaporan, serta reviu intern hal ini terjadi karena kemampuan pengawasan yang dilakukan oleh Auditor intern LIPI tidak merata. Adapun kemampuan pengawasan berupa kemampuan pengetahuan (knowledge) Auditor meliputi tingkat pendidikan formal yang dimiliki, dan bidang pendidikan yang diambil, kemampuan berkaitan dengan keterampilan (skills), antara lain menyangkut diklat pengawasan,diklat non pengawasan, usia dan pengalaman pengawasan, kemampuan dengan karakter/perilaku (traits), yaitu perilaku Auditor dengan organisasi, perilaku dengan sesama Auditor LIPI, dan perilaku dalam hubungan dengan satuan kerja, serta Nilai kemanfaatan (usefulness) yang berkaitan dengan tingkat kecukupan atas informasi hasil pengawasan. Pengawasan pada satuan kerja (Auditan) di lingkungan LIPI dilakukan oleh kelompok Auditor bersertifikat dan kandidat Auditor, Auditor bersertifikat adalah Auditor yang telah mengikuti diklat pengawasan dan lulus dalam ujian sertifikasi, serta telah menduduki Jabatan Fungsional Auditor (JFA), sebaliknya kandidat Auditor belum mengikuti diklat pengawasan dan belum lulus sertifikasi. Sehingga terlihat dari dua kelompok tersebut mempunyai kemampuan yang tidak merata, dan di dalam Auditor bersertifikat itu pula masih ada kemampuan yang tidak merata dari pengetahuan berupa tingkat pendidikan ada yang SMU, D.III, SI dan S2, serta keterampilan meliputi diklat pengawasan dan non pengawasan, perilaku Auditor terhadap organisasi, sesama Auditor, dan satuan kerja (Auditan). Sehingga hasil dari evalausi atas kemampuan pengawasan dapat meningkatkan kualitas pengawasan, dan menurunkan sebab temuan pengawasan pada satuan kerja di lingkungan LIPI.

---

Results of monitoring by internal auditors for three consecutive years ie 2006, 2007,and 2008, based on data classification causes of Auditors findings of the internalcontrol there are many causes findings made by the internal control unit, and each year is increasing the cause of the findings. In the year 2006 with 108 findings from 23 work units, the year 2007 with the 134 cause of the findings from 28 work units, and in 2008 was also found in 148 cause of the findings from 25 work units, including internal control weaknesses in the organization, policies, plans, procedures, personnel , recording and reporting, as well as internal reviews this happens because of the ability of monitoring by internal auditors LIPI uneven. The ability to control the ability of knowledge (knowledge), the Auditor include the level of formal education you have, and taken the field of education, ability to relate to the skills (skills), among others concerning the supervision and training, non-supervisory training, age and supervisory experience, ability with character / behavior (traits), which Auditor with organizational behavior, behavior with fellow Auditor LIPI, and behavior in relation to the work unit, and utility value (usefulness) associated with the adequacy of the information the results of monitoring. Supervision of the work unit (Audited) within LIPI conducted by a certified auditor and group auditor candidate, is a certified auditor who has attended training Auditors supervision and graduated in certification exam, and has occupied the Functional Auditor (JFA), the Auditor has not followed the opposite candidate training and supervision have not passed the certification. So it looks from the two groups have unequal abilities, and in the Auditor certified that there is also the unequal ability of existing knowledge in the form of a high school education level, the D. III, SI and S2, and skills training includes supervisory and non supervisory , Auditor of organizational behavior, fellow auditors, and work unit (Audited). So that the results from the ability to control evalausi can improve the quality of supervision, oversight and lower because the findings on working in the environment of LIPI."

"Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bumi air dan seluruh kekayaan alam yang ada di dalamnya diperuntukan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu kekayaan alam yang dimaksud adalah minyak dan gas bumi, dimana sumber daya alam migas dikonsepkan sebagai Public Ownership (kepemilikan rakyat secara kolektif). SKK Migas sebagai badan khusus yang melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi mempunyai beberapa tugas, salah satunya yaitu mengadakan Kontrak Kerja Sama dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama, dimana dalam Hukum Administrasi Negara, setiap badan pemerintahan dapat melakukan tindakan hukum bersegi publik dan tindakan hukum bersegi privat. Maka, tindakan SKK Migas dalam mengadakan Kontrak Kerja Sama tersebut melahirkan pertan yaan, apakah tindakan tersebut termasuk tindakan hukum bersegi publik atau bersegi privat? lantas bagaimana peraturan perundang- undangan mengatur kewenangan SKK Migas tersebut? Penelitian ini mencoba menjawabnya dengan metode Yuridis normatif – kualitatif, dimana pada akhir penelitian ditemukan bahwa Tindakan SKK Migas tersebut merupakan Tindakan Hukum Pemerintah bersifat Publik bersegi dua. Diharapkan penelitian ini memberikan jawaban dan gambaran bagi para praktisi dan akademisi bagaimana kedudukan badan pemerintah ketika mengadakan Kontrak yang menyangkut kepentingan banyak orang yaitu minyak dan gas bumi.......Based on Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, this earth and all natural resources in it are intended for the greatest prosperity of the people. One of the natural resources referred to is oil and natural gas, where the natural resources of oil and gas are conceptualized as Public Ownership (collective ownership of the people). SKK Migas as a special agency that manages upstream oil and gas business activities has several tasks, one of which is to enter into Cooperation Contracts with Cooperation Contract Contractors, where in State Administrative Law, every government agency can take public legal action and legal action. private side. So, SKK Migas' action in entering into the Cooperation Contract raises the question, is this action a legal action on a public or private side? So how do the laws and regulations regulate the authority of SKK Migas? This research tries to answer it with a normative - qualitative juridical method, where at the end of the study it was found that the SKK Migas Action was a two-sided Public Law Action. It is hoped that this research will provide answers and descriptions for practitioners and academics about the position of government agencies when entering into contracts that concern the interests of many people, namely oil and natural gas."