Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai peranan instrumen ASEAN berupa forum-forum yang berfokus pada keamanan maritim seperti ASEAN Maritime Forum AMF , Extended ASEAN Maritime Forum EAMF , dan ASEAN Defense Minister Meeting ADMM Plus Experts rsquo; Maritime Group on Maritime Security yang belum berperan secara efektif dalam upaya menurunkan tingkat kejahatan di perairan Asia Tenggara, khususnya pembajakan dan perompakan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deduktif. Hasil penelitian berkesimpulan bahwa kerjasama yang sudah disepakati dalam kerangka ASEAN tidak terlalu berjalan efektif karena adanya relative gain dan self-interest yang berbeda dari setiap anggota ASEAN, sehingga forum kerjasama maritim di bawah ASEAN hanya menjadi forum trust building tanpa ada tindak lanjut berupa operasi bersama atau patroli bersama di dalam kerangka ASEAN. Penelitan ini menyarankan agar Indonesia sebagai pemimpin tradisional ASEAN dapat memimpin kerja sama regional dalam menangani pembajakan dan perompakan di wilayah Asia Tenggara.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the role of ASEAN instruments in the form of forums focusing on maritime security such as the ASEAN Maritime Forum AMF , the Extended ASEAN Maritime Forum EAMF , and the ASEAN Defense Minister Meeting ADMM Plus Experts rsquo Maritime Group on Maritime Security have not functioned effectively in the efforts to reduce crime rates in Southeast Asian waters, especially sea piracy and armed robbery at sea. This research is a deductive qualitative research. The research concludes that the agreed cooperation within the framework of ASEAN are not very effective because of the relative gain and different self interest of each ASEAN member, so that the maritime cooperation forums under ASEAN merely becomes forums of trust building without any follow up in the form of joint operation or joint patrol within the framework of ASEAN. This research suggests that Indonesia, as a traditional ASEAN leader, can lead regional cooperation in dealing with sea piracy and armed robbery at sea in the Southeast Asian region."

"Kajian ini menganilisis isu pembajakan maritim pasca-terbentuknya ASEAN MaritimeForum pada tahun 2010. Sejak akhir tahun 1980-an, Asia Tenggara telah menjadi salahsatu lokasi incaran global dalam serangan pembajakan maritim. Untuk menjawabpermasalahan tersebut, AMF dihadirkan sebagai jembatan terbentuknya kerja samamaritim di antara negara-negara ASEAN. Namun demikian permasalahan pembajakanmaritim nyatanya masih bertahan hingga saat ini, terlebih di sekitar perairan Indonesia.Kajian terdahulu perihal penanganan pembajakan maritim secara garis besar terbagimenjadi tiga sudut pandang yaitu, pembajakan maritim, politik luar negeri, dan kerjasama maritim. Kajian-kajian tersebut sudah menunjukkan adanya upaya dalampenanggulangan masalah, namun belum mampu menjelaskan kejadian actual di lapanganyang malah menunjukkan bahwa tingkat pembajakan maritim masih berlangsunglanggeng hingga saat ini. Studi ini menggunakan perspektif liberalisme institusionalsebagai kerangka analisis dan metode penelitian causal-process tracing. Studi inikemudian menunjukkan bahwa faktor-faktor dalam mencapai keberhasilan kerja sama dikawasan seperti mutualitas, bayangan masa depan, jumlah aktor, jangka waktu yanglama, keteraturan situasi, pertukaran informasi, dan umpan balik yang cepat, belummampu menekan peningkatan pembajakan di kawasan Asia Tenggara

---

This study analyzes the issue of sea piracy after the formation of ASEAN Maritime Forum

in 2010. Since the late 1980s, Southeast Asia has been a global target for sea piracy

attacks. To answer these problems, AMF is presented as a bridge to establish maritime

cooperation between ASEAN countries. However, the problem of sea piracy still persists

today, especially around Indonesian waters. Previous studies regarding the handling of

sea piracy are broadly divided into three perspectives, sea piracy, foreign policy, and

maritime cooperation. These studies have shown that there are efforts in overcoming the

problem, but have not been able to explain the actual events on the ground which

actually show that the level of sea piracy is still ongoing to this day. This study uses the

perspective of institutional liberalism as an analytical framework and causal-process

tracing on research method. Furthermore, this study shows that factors in achieving

successful cooperation in the region such as mutuality, future images, number of actors,

length of time, regularity of situation, exchange of information, and fast feedback, have

not been able to suppress the increase of piracy in the Southeast Asia region"

"Perubahan tren perompakan di Asia Tenggara, dari tradisional ke kontemporer, telah berlangsung selama beberapa dekade. Untuk memastikan kamanan kawasan, ASEAN sebagai institusi regional mengadaptasi norma maritim internasional sebagai norma regional untuk menanggulangi perompakan. Norma tersebut adalah ini adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982), Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation 1988 (SUA Convention 1988), dan International Convention for the Safety of Life at Sea 1974 (Konvensi SOLAS 1974). Penelitian ini akan mengupas tentang difusi norma eksternal dengan norma lokal yang masih berlaku, menggunakan teori difusi norma sebagai kerangka analisis dan metode penelitian kualitatif. Dari penelitian ini, ditemukan fakta bahwa ASEAN mengadopsi norma internasional dengan beberapa penyesuaian. Dengan pertimbangan isu perompakan yang cukup sensitif, ASEAN dibantu dengan mitra dialog melalui ASEAN Regional Forum (ARF) mengadopsi norma internasional keamanan maritim kedalam kerangka kerja sama di kawasan.

---

The shift of sea piracy trend in Southeast Asia, from primordial piracy to contemporary piracy, has happened for a few decades. To ensure the region remains invulnerable, ASEAN as regional institution adopts two international maritime norms into the region to develop the regional norms against sea piracy. Those norms are the UNCLOS 1982 and the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation 1988 (SUA Convention 1988), and International Convention for the Safety of Life at Sea 1974 (SOLAS Convention 1974). This research explores the process of external norms diffusions with the local extant norm using the norm diffusion theory and qualitative research method as the analytical framework. The research finds that ASEAN adopts the international norms with several adjustment. Considering the sensitive nature of piracy issue, ASEAN with the help of ASEAN’s dialogue partners adopted the international maritime security norms into regional cooperation framework through ASEAN Regional Forum (ARF)."