Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan mengupas lebih dalam mengenai industri Securities Crowdfunding (SCF) dengan menemukan pilar-pilar penopang lainnya yang dapat mendukung platform SCF memaksimalkan layanannya untuk menyediakan pendanaan keuangan bagi UMKM di Indonesia serta alur praktik bisnis SCF khususnya di Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah Pendekatan Multikasus Kualitatif (Qualitative Multicase Approach) dimana dapat dinyatakan dalam 2 proposisi, yaitu proposisi pertama adalah pilar-pilar penopang dalam industri SCF di Indonesia akan lebih banyak dibandingkan dengan negara lainnya karena SCF di Indonesia menjadi bagian dari industri pasar modal dimana di Indonesia industri ini sangat perlu diatur dan diawasi secara ketat (highly regulated) dan proposisi kedua adalah, alur bisnis SCF dalam pendanaan UMKM dalam praktiknya di Indonesia dibandingkan dengan negara lainnya lebih kompleks karena banyak pilar yang terlibat sehingga proses bisnisnya semakin detail karena adanya hubungan saling ketergantungan satu sama lain dengan tujuan melindungi risiko atas investasi yang mungkin dialami oleh investor. Studi ini memiliki implikasi praktis, dimana kita bisa melihat lebih mendalam industri SCF dan bagaimana praktiknya di Indonesia dibandingkan dengan negara lainnya agar kita sebagai masyarakat Indonesia bisa turut serta berkontribusi dalam memajukan industri SCF di Indonesia. Penelitian ini juga membawa keterbaharuan karena selain menjelaskan pilar-pilar selain 3 pilar utama yang menopang berjalannya proses pendanaan SCF terhadap UMKM dan alur bisnis pendanaan SCF yang terjadi di Indonesia, juga membahas tentang mitigasi risiko investor di industri SCF. ......This research aims to delve deeper into the Securities Crowdfunding (SCF) industry by finding other supporting pillars that can support the SCF platform to maximize its services in providing financial funding for MSMEs in Indonesia and the business practices of SCF, especially in Indonesia. The methodology used is a Qualitative Multicase Approach, which can be stated in 2 propositions, which the first proposition is the supporting pillars in the SCF in Indonesia will be more compared to other countries because SCF in Indonesia is part of the capital market industry where this industry needs to be highly regulated and supervised in Indonesia. The second proposition is, the SCF business flow in practice in Indonesia compared to other countries more complex because many pillars are involved that makes the business processes are increasingly detail because of the interdependence relationship each other in protecting the risks of investment that may be experienced by investors. This study has practical implications, where we can see depper the SCF industry and how it is practiced in Indonesia compared to other countries so that we as the Indonesian community can contribute to advancing the SCF industry in Indonesia. This study also brings novelty because besides explaining about the other pillars exclude the 3 main pillars that support SCF funding process for MSMEs and its business flow that occurs in Indonesia, but it also discusses about risk mitigation in the SCF industry.

Abstrak :
Inovasi manusia dalam teknologi digital telah mengubah dinamika pelaku ekonomi seperti dengan munculnya skema penawaran efek melalui layanan urun dana atau securities crowdfunding (SCF). Penghimpunan modal melalui SCF menjadi salah satu alternatif untuk para pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) untuk mempermudah mendapatkan modal. Industri SCF memiliki potensi besar di Indonesia karena banyaknya demand dari pengusaha-pengusaha UMKM untuk skema pemodalan yang mudah digunakan untuk perusahaan kecil. Akan tetapi, persoalan risiko penipuan dapat menjadi hambatan besar dalam perkembangan SCF di Indonesia. Kurangnya perlindungan dari penipuan akan berimplikasi pada kepercayaan publik terhadap industri SCF. Terkait isu ini, Peraturan OJK No. 57 Tahun 2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi belum mengatur secara komprehensif mengenai risiko penipuan. Sementara itu, dibutuhkan payung hukum yang sistematis untuk melindungi para Pemodal, terutama dari kejahatan penipuan yang dapat mengurangi kredibilitas industri SCF secara keseluruhan dan justru menghambat pemodalan bagi UMKM. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji bahan pustaka dan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pendekatan perbandingan. Penelitian ini akan membahas mengenai perlindungan hukum atas risiko penipuan dalam SCF di Indonesia dan membandingkan pengaturannya dengan regulasi di Amerika Serikat dan Australia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai perlindungan hukum dari kejahatan penipuan dalam SCF di Indonesia serta perbandingannya dengan perlindungan hukum yang ada di negara Amerika Serikat dan Australia. ......Human innovation in digital technology has changed the dynamics of economic actors, such as the emergence of securities offering schemes through crowdfunding or securities crowdfunding (SCF). Capital accumulation through SCF is an alternative for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) to make it easier to obtain capital. The SCF industry has great potential in Indonesia due to the large demand from MSME entrepreneurs for capital schemes that are friendly for small companies. However, the issue of fraud may be a major obstacle to the development of SCF in Indonesia. Lack of legal protection will have implications on public trust in the SCF industry. Regarding this issue, OJK Regulation No. 57 of 2020 concerning Securities Offerings Through Information Technology-Based Crowdfunding Services has not comprehensively regulated the risk of fraud. Meanwhile, a systematic legal umbrella is required to protect investors, especially from fraud crimes which can reduce the credibility of the SCF industry as a whole and hinder MSMEs from gaining capital. This research method uses a normative juridical method by reviewing literature and examining relevant laws and regulations with a comparative approach. This research will discuss legal protection for fraud risk in SCF in Indonesia and compare Indonesia’s regulation with regulations in the United States and Australia. Thus, this research is expected to provide information and an overview of legal protection from fraud in SCF in Indonesia and its comparison with legal protection in the United States and Australia.

Abstrak :
Dalam Securities Crowdfunding (SCF) yang merupakan pengembangan Equity Crowdfunding, perusahaan yang dapat menjadi Penerbit tidak hanya badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas, perusahaan partnership juga dapat menjadi Penerbit efek bersifat utang atau sukuk. Pemodal yang membeli efek pada perusahaan partnership memiliki risiko kerugian yang besar karena perusahaan partnership bukan badan hukum dan umumnya perusahaan pemula yang belum tentu memiliki pengelolaan yang baik. Penelitian ini mengkaji jaminan perlindungan hukum bagi Pemodal perusahaan partnership yang diatur dalam POJK 57/2020 dan perjanjian-perjanjian dalam penyelenggaraan SCF. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data-data sekunder yang diolah secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan: Pertama, POJK 57/2020 memberikan perlindungan hukum dengan cara adanya syarat kualifikasi bagi pihak-pihak dalam SCF, batasan pembelian dan pengumpulan dana, kewajiban mengungkapkan fakta material, jatuh tempo buyback, penggunaan escrow account, pencatatan Efek kepada bank kustodian, serta pemantauan usaha dan kewajiban bayar oleh Penyelenggara. Namun, perlindungan hukum bagi Pemodal masih belum komprehensif karena masih menimbulkan masalah seperti pengawasan penyelenggaraan SCF yang belum optimal, kurang lengkapnya pengungkapan fakta material terkait aspek hukum dalam perusahaan partnership dan pengaturan SCF masih lemah karena hanya berbentuk POJK. Kedua, terdapat perjanjian penyelenggaraan SCF yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti adanya perjanjian penyelenggaraan SCF yang menggunakan dasar hukum POJK 37/2018 yang sudah tidak berlaku, adanya klausul baku yang dilarang yaitu klausul pengalihan tanggungjawab dan klausul tunduknya pemodal kepada aturan baru atau perubahan yang dibuat sepihak oleh Penyelenggara SCF, serta beberapa perjanjian SCF tidak memuat klausul pemberian kuasa dari Pemodal efek bersifat utang atau Sukuk dengan Penyelenggara. ......n Securities Crowdfunding (SCF), which is the development of Equity Crowdfunding, companies that can become issuers are not only business entities in the form of limited liability companies, partnership companies can also be issuers of debt securities or sukuk. Investors who buy securities in partnership companies have a large risk of loss because partnership companies are not legal entities and generally start-up companies do not necessarily have good management. This study examines the guarantee of legal protection for investors in partnership companies as regulated in POJK 57/2020 and agreements in the implementation of SCF. This study uses a normative juridical research method using secondary data that is processed qualitatively. The results of the study show: First, POJK 57/2020 provides legal protection by means of qualification requirements for parties in SCF, limits on purchasing and collecting funds, obligations to disclose material facts, maturity of buybacks, use of escrow accounts, recording of securities to custodian banks, and monitoring of business and payment obligations by the broker. However, legal protection for investors is still not comprehensive because it still causes problems such as the supervision of the SCF implementation that is not optimal, the incomplete disclosure of material facts related to legal aspects in partnership companies and the SCF regulation is still weak because it is only in the form of POJK. Second, there are SCF implementation agreements that are not in accordance with applicable regulations, such as the existence of an SCF implementation agreement that uses the legal basis of POJK 37/2018 which is no longer valid, the existence of a prohibited standard clause, namely a transfer of responsibility clause and a clause that investors submit to new rules or changes. unilaterally made by the SCF broker, as well as several SCF agreements that do not contain a clause on granting power of attorney from debt securities or Sukuk Investors to the broker.

Abstrak :
Efek yang diterbitkan dalam SCF dapat bersifat ekuitas, utang, dan/atau sukuk. Masing- masing efek memiliki sifat yang berbeda sehingga hubungan antar para pihak menjadi berbeda. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) POJK 57/2020 pemberian kuasa pada efek bersifat utang dan/atau sukuk adalah wajib, sedangkan berdasarkan Pasal 64 ayat (3) POJK 57/2020 pemberian kuasa pada efek bersifat ekuitas adalah tidak wajib. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, melakukan wawancara dengan narasumber, dan menggunakan jenis data sekunder. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa kuasa mencakup segala kebutuhan pemodal pada perusahaan penerbit. Bentuk kuasa yang seharusnya diberikan adalah secara khusus sesuai dengan pengurusan yang akan dilakukan. Pengurusan pada efek berupa saham dilakukan untuk mewakili pemodal pada proyek atau usaha termasuk dalam RUPS dan penandatanganan akta serta dokumen yang mengakibatkan hak dan kewajiban baru sehingga diperlukan pelimpahan kewenangan. Sifat dari saham, yakni kepemilikan atas sebagian nilai perusahaan, diterbitkan untuk kebutuhan pendanaan pada suatu perseroan, keberadaannya tidak dijamin, tenor tidak terbatas, dan nilainya fluktuatif. Pada efek bersifat utang dan/atau sukuk memiliki kewajiban untuk melimpahkan kuasanya dari pemodal kepada penerbit karena sifatnya merupakan kepemilikan bersama atas suatu proyek yang telah ditentukan sebagai dasar penerbitan efek. Terkait dengan pengaturan SCF yang terbatas, mengingat masuk ke sektor pasar modal. OJK mengatur melalui POJK 57/2020 yang masih kurang mengakomodir jalannya SCF secara praktik. Sehingga dengan ketiadaan aturan yang dapat digunakan oleh SCF sampai saat ini menimbulkan permasalahan salah satunya terkait pemberian kuasa. OJK perlu memberikan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian kuasa yang diberikan pada efek bersifat ekuitas, utang, dan/atau sukuk karena kedua efek tersebut memiliki sifat yang berbeda yang mengakibatkan kewenangan dalam pemberian kuasa oleh pemodal kepada penyelenggara pun berbeda. ......Securities issued under SCF may be equity, debt and/or sukuk. Each security has a different nature so that the relationship between the parties becomes different. Based on Article 19 paragraph (1) POJK 57/2020, the granting of power of attorney in debt and/or sukuk securities is mandatory, while based on Article 64 paragraph (3) POJK 57/2020, the granting of power of attorney in equity securities is not mandatory. This thesis uses normative juridical research methods, conducts interviews with sources, and uses secondary data types. From the results of this research, it is found that the power of attorney covers all the needs of investors in the issuing company. The form of power of attorney that should be given is specifically in accordance with the management to be carried out. Management of securities in the form of shares is carried out to represent investors in projects or businesses including in the GMS and the signing of deeds and documents that result in new rights and obligations so that delegation of authority is required. The nature of shares, namely ownership of part of the company's value, is issued for funding needs in a company, its existence is not guaranteed, the tenor is unlimited, and its value fluctuates. Debt securities and/or sukuk have the obligation to delegate the authority from the investor to the issuer because the nature is joint ownership of a project that has been determined as the basis for the issuance of securities. Related to the limited regulation of SCF, considering that it enters the capital market sector. OJK regulates through POJK 57/2020 which still does not accommodate the operation of SCF in practice. So the absence of rules that can be used by SCF until now has caused problems, one of which is related to granting power of attorney. OJK needs to provide further provisions regarding the exercise of power of attorney granted to equity, debt, and/or sukuk securities because the two securities have different characteristics which result in different authorities in granting power of attorney by investors to organizers.

Abstrak :
UMKM merupakan salah satu pilar penting bagi perkembangan perekonomian Indonesia. Sebagai jenis usaha yang memberikan kontribusi besar bagi perekonomian negara, Pemerintah berupaya untuk meningkatkan perkembangan UMKM, salah satunya melalui penyelenggaraan securities crowdfunding yang resmi berlaku di Indonesia dengan disahkannya POJK No. 57/POJK.04/2020. Securities crowdfunding merupakan fasilitas pendanaan bagi UMKM yang dilakukan dengan menjual efek berupa saham, obligasi, dan sukuk secara langsung kepada pemodal melalui platform penyelenggara. Kehadiran securities crowdfunding yang merupakan perluasan dari equity crowdfunding diharapkan dapat menjadi alternatif bagi UMKM untuk memperoleh pendanaan yang efektif dan mudah diakses, serta menjadi solusi atas kesulitan yang selama ini dihadapi pengusaha UMKM untuk memperoleh pinjaman dari lembaga perbankan. Akan tetapi, dalam perkembangannya, pelaksanaan pasar sekunder pada securities crowdfunding dinilai membuat kondisi pasar menjadi tidak likuid. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian dalam skripsi ini dilakukan dengan mengkaji Pasal 43 ayat (2) POJK No. 57/POJK.04/2020 yang berorientasi pada asas kekeluargaan dalam kaitannya dengan urgensi perubahan pelaksanaan pasar sekunder pada securities crowdfunding dari sudut pandang penerbit, pemodal, dan penyelenggara. Dalam penyusunannya, skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan dilakukan dengan menelaah data sekunder. Selain itu, Penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif dan metode analisis kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dipaparkan dalam skripsi ini, diperoleh hasil bahwa terdapat urgensi pemodal, penerbit, dan penyelenggara terhadap perubahan pelaksanaan pasar sekunder pada securities crowdfunding yang akan memberikan dampak positif bagi perkembangan securities crowdfunding di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan pasar sekunder pada securities crowdfunding di Indonesia dengan melakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (2) POJK No. 57/POJK.04/2020. ......Small and Medium Enterprise (SMEs) is one of the important pillars for economic development in Indonesia. As a type of business that makes a major contribution to the country's economy, the government is trying to increase the development of SMEs, one of which is through the implementation of securities crowdfunding, which is applied effectively in Indonesia through POJK No. 57/POJK.04/2020. Securities crowdfunding is a funding facility for SMEs that is carried out by selling securities in the form of stocks, bonds, and sukuk directly to investors through the operator's platform. The presence of securities crowdfunding, which is an extension of equity-based crowdfunding, is expected to be an alternative for SMEs to obtain effective and accessible funding, as well as a solution to the difficulties faced by SME entrepreneurs in obtaining loans from banks. However, throughout its development, the implementation of the secondary market in securities crowdfunding is considered to make the market illiquid. To answer this problem, the research in this thesis is conducted by examining Article 43 Section (2) of POJK No. 57/POJK.04/2020 which is oriented towards the principle of kinship in relation to the urgency of changes in the implementation of the secondary market in securities crowdfunding for issuers, investors, and operators. This thesis is created using juridical-normative methods and is carried out by examining secondary data. Furthermore, the author uses descriptive research types and qualitative methods. The result of this research shows that there is an urgency for investors, issuers, and operators to change the implementation of the secondary market in securities crowdfunding which will give a positive impact on the development of securities crowdfunding in Indonesia. Therefore, it is necessary to evaluate the implementation of the secondary market in securities crowdfunding in Indonesia by amending the provisions of Article 43 Section (2) of POJK No. 57/POJK.04/2020.

Abstrak :
Perkembangan teknologi informasi yang dimanfaatkan dalam industri jasa keuangan, lebih dikenal dengan Financial Technology (Fintech) telah mendorong lahirnya Penyedia Jasa Keuangan (PJK) baru sebagai alternatif sumber pendanaan bagi dunia usaha sekaligus pilihan sarana investasi bagi masyarakat, salah satu PJK baru tersebut adalah Penyelenggara Securities Crowdfunding. Dalam ekosistem Securites Crowdfunding terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat, yaitu, Penerbit, Pemodal dan Penyelenggara/Platform. Securities Crowdfunding akan melibatkan sangat banyak orang sebagai Pemodal yang akan menginvestasikan dananya pada Penerbit berupa suatu badan usaha termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Banyaknya jumlah Pemodal dengan nilai investasi yang bervariasi akan menghasilkan kumpulan dana sangat besar yang mengalir melalui mekanisme Securities Crowdfunding. Adanya aliran dana yang besar berpotensi dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT). Penelitian ini akan mengkaji pengaturan program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APU PPT) dan menganalisis risiko TPPU dan TPPT yang dihadapi oleh Securities Crowdfunding. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu, menggunakan bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder yakni buku, jurnal, maupun hasil penelitian. Penelitian ini juga dilengkapi dengan wawancara dengan narasumber. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa Penyelenggara Securities Crowdfunding memiliki kewajiban untuk menerapkan program APU PPT namun diperlukan peraturan pelaksana sebagai panduan bagi Penyelenggara untuk mengimplementasikan program APU PPT. Adapun saran yang diberikan Penulis adalah perlunya diberikan waktu yang memadai bagi Penyelenggara untuk mempersiapkan diri dalam menerapkan program APU PPT. ......The development of information technology used in the financial services industry, better known as Financial Technology (Fintech), has prompted the establishment of new Financial Service Providers (FSP) as an alternative source of funding for the business world as well as a choice of investment facilities for the public. One of the FSP is Securities Crowdfunding. There are 3 (three) parties involved in the Securites Crowdfunding ecosystem, namely, the Issuer, the Investor, and the Platform. Securities Crowdfunding will involve a lot of people as investors who will invest their funds in the issuer in the form of a business entity including Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). The large number of investors with varying investment values will result in a very large pool of funds flowing through the Securities Crowdfunding mechanism. The existence of a large flow of funds has the potential to be used by criminals to commit Money Laundering (ML) and Terrorism Financing (TF) crimes. This study will research the regulation of the Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financing (AML CFT) program and analyze the ML risks faced by Securities Crowdfunding. This research is a legal research using normative juridical research methods. The author uses library materials consisting of primary legal materials such as laws and regulations, and secondary legal materials such as books, journals, and research finding. In addition, the author utilizes interviews to support the data. The conclusion obtained from this research is that Securities Crowdfunding Platform has an obligation to implement the AML-CFT program and a regulation is needed as a guide for the Platform to implement the program. The author suggests that it is necessary to give adequate time for the Platform to prepare themselves in implementing the AML-CFT program.

Abstrak :
Perkembangan teknologi informasi yang dimanfaatkan dalam industri jasa keuangan, lebih dikenal dengan Financial Technology (Fintech) telah mendorong lahirnya Penyedia Jasa Keuangan (PJK) baru sebagai alternatif sumber pendanaan bagi dunia usaha sekaligus pilihan sarana investasi bagi masyarakat, salah satu PJK baru tersebut adalah Penyelenggara Securities Crowdfunding. Dalam ekosistem Securites Crowdfunding terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat, yaitu, Penerbit, Pemodal dan Penyelenggara/Platform. Securities Crowdfunding akan melibatkan sangat banyak orang sebagai Pemodal yang akan menginvestasikan dananya pada Penerbit berupa suatu badan usaha termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Banyaknya jumlah Pemodal dengan nilai investasi yang bervariasi akan menghasilkan kumpulan dana sangat besar yang mengalir melalui mekanisme Securities Crowdfunding. Adanya aliran dana yang besar berpotensi dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT). Penelitian ini akan mengkaji pengaturan program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APU PPT) dan menganalisis risiko TPPU dan TPPT yang dihadapi oleh Securities Crowdfunding. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu, menggunakan bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder yakni buku, jurnal, maupun hasil penelitian. Penelitian ini juga dilengkapi dengan wawancara dengan narasumber. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa Penyelenggara Securities Crowdfunding memiliki kewajiban untuk menerapkan program APU PPT namun diperlukan peraturan pelaksana sebagai panduan bagi Penyelenggara untuk mengimplementasikan program APU PPT. Adapun saran yang diberikan Penulis adalah perlunya diberikan waktu yang memadai bagi Penyelenggara untuk mempersiapkan diri dalam menerapkan program APU PPT. ......The development of information technology used in the financial services industry, better known as Financial Technology (Fintech), has prompted the establishment of new Financial Service Providers (FSP) as an alternative source of funding for the business world as well as a choice of investment facilities for the public. One of the FSP is Securities Crowdfunding. There are 3 (three) parties involved in the Securites Crowdfunding ecosystem, namely, the Issuer, the Investor, and the Platform. Securities Crowdfunding will involve a lot of people as investors who will invest their funds in the issuer in the form of a business entity including Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). The large number of investors with varying investment values will result in a very large pool of funds flowing through the Securities Crowdfunding mechanism. The existence of a large flow of funds has the potential to be used by criminals to commit Money Laundering (ML) and Terrorism Financing (TF) crimes. This study will research the regulation of the Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financing (AML CFT) program and analyze the ML risks faced by Securities Crowdfunding. This research is a legal research using normative juridical research methods. The author uses library materials consisting of primary legal materials such as laws and regulations, and secondary legal materials such as books, journals, and research finding. In addition, the author utilizes interviews to support the data. The conclusion obtained from this research is that Securities Crowdfunding Platform has an obligation to implement the AML-CFT program and a regulation is needed as a guide for the Platform to implement the program. The author suggests that it is necessary to give adequate time for the Platform to prepare themselves in implementing the AML-CFT program.

Abstrak :
Securities Crowdfunding (SCF) merupakan suatu metode pendanaan perusahaan berbasis sekuritas di mana terdapat penerbit (emiten) yang mencari pendanaan dan pemodal (investor) yang memodali penerbit. Pendanaan jenis ini tergolong baru penerapannya di Indonesia. Layanan SCF sendiri baru diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2018 melalui Peraturan OJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Equity Crowdfunding (ECF). Namun, peraturan ini diganti oleh Peraturan OJK Nomor 57/POJK.04/2020 yang memperluas cakupan peraturan dari ekuitas menjadi sekuritas. Penelitian ini bertujuan untuk membuat rancangan aplikasi SCF untuk bisnis makanan dan minuman. Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian research and development dengan menggunakan pendekatan human-centred design (HCD) sebagai metode perancangan desain aplikasi SCF. Proses HCD yang dilakukan meliputi pemahaman konteks penggunaan, pendefinisian kebutuhan, pembuatan solusi desain, dan evaluasi. Proses pemahaman konteks dilakukan dengan melakukan wawancara dengan 3 responden sebagai penerbit dan 1 responden sebagai penyelenggara (admin), kuesioner dengan 29 responden sebagai pemodal, dan analisis dokumen terhadap dokumen regulasi yang berlaku. Data yang didapat dari kegiatan tersebut dijadikan requirement yang terbagi berdasarkan kelompok pengguna. Requirement tersebut kemudian diimplementasikan dalam kegiatan pembuatan solusi desain untuk membuat use case, activity diagram, dan desain antarmuka. Dalam kegiatan ini, didapatkan 7 use case dan 9 activity diagram, dan 35 halaman desain. Hasil desain kemudian diuji dengan menggunakan usability testing (UT) dengan post-test yang terdiri dari single ease question (SEQ), system usability scale (SUS), dan net promoter score (NPS). Dari proses tersebut, diketahui penerimaan desain dari pengguna melewati standar-standar dari masing-masing penilaian pada post-test. Penelitian ini berkontribusi dengan memperkaya pengetahuan dalam perancangan aplikasi menggunakan human-centred design dan pengetahuan mengenai SCF. Penelitian ini juga membantu PT Matajari Mitra Solusi sebagai sponsor dari penelitian ini untuk mengembangkan layanan urun dana mereka. ......Securities Crowdfunding (SCF) is a securities-based corporate funding method where issuers seek financing, and the investors fund the issuer. This type of funding is new in its implementation in Indonesia. The SCF service itself was regulated by the Financial Services Authority (OJK) in 2018 through OJK Regulation No. 37/POJK.04/2018 concerning Equity Crowdfunding (ECF). However, this regulation was replaced by OJK Regulation No. 57/POJK.04/2020 expanding the rules scope from equity to securities. This research aims to design an SCF application for the food and beverage business. The study falls under research and development, utilizing the Human-Centred Design (HCD) approach as the design method. The HCD process includes understanding usage contexts, defining needs, making design solutions, and evaluation. The understanding of usage contexts involves interviews with three issuers and one administrator as respondents, a questionnaire with 29 investors, and document analysis of relevant regulations. The data collected from these activities are used as requirements, categorized by user groups. These requirements are then implemented in the design solution phase to create use cases, activity diagrams, and user interface designs. Thes process resulted in seven use cases, nine activity diagrams, and 35 pages of design. Outcomes of the design are tested using Usability Testing (UT) with a post-test comprising Single Ease Question (SEQ), System Usability Testing (SUS), and Net Promoter Score (NPS). Through this process, it is determined that the user acceptance of the design surpasses the standards set by each evaluation in the post-test. This research contributes to enriching knowledge in application design using human-centered design and understanding SCF. The study also aids PT Matajari Mitra Solusi, the sponsor of this research for developing their crowdfunding service.

Abstrak :
The development of Islamic securities crowdfunding (I-SCF) financial technology has recently become a momentum for micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in terms of fulfilling capital by issuing shares (sukuk) based on syariah principles. This research examines the role of Islamic financial literacy through the use of variables from the theory of planned behavior about the intentions of MSME actors to apply for capital through I-SCF. A total of 97 responses were collected from MSMEs owners/managers who have been in business for at least two years using an online questionnaire and then examined using structural equation modeling by SmartPLS. The results show that the variables of subjective norm, perceived behavioral control, and attitude toward behavior significantly influence the intention to obtain capital to expand one’s business. The primary finding of this research is that Islamic financial literacy has been experimentally shown to improve the desire of MSME players to expand their business capacity. There is thereby a need for continuous efforts from the Indonesian Financial Service Authority to collaborate with industry players, organising associations, and syariah scholars to boost Islamic financial literacy through sustainable education. In addition, efforts to maintain the uniqueness of I-SCF and its syariah compliancy must be supported by prospective I-SCF providers, even while awaiting their operational permits.

Abstrak :
Walaupun wakaf mempunyai potensi besar dan manfaat signifikan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. realisasi penghimpunan wakaf di Indonesia masih rendah. Untuk itu, strategi penghimpunan perlu dioptimalkan, salah satunya melalui platform securities crowdfunding (SCF) yang berkolaborasi dengan ekosistem wakaf produktif untuk mengembangkan nilai aset wakaf. Namun demikian, belum banyak studi empiris yang menganalisis mengenai intensi berwakaf uang dalam konteks menggunakan inovasi teknologi keuangan baru ini. Penelitian ini berusaha mengisi research gap tersebut dan bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan individu dalam berwakaf uang melalui SCF. Penelitian ini mengembangkan kerangka menggunakan theory of planned behavior (TPB) yang diintegrasikan dengan technology acceptance model (TAM). Sebanyak 370 responden diperoleh melalui kuesioner yang disebar dengan teknik purposive sampling di wilayah Jabodetabek. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode structural equation modeling (SEM) dengan pendekatan partial least square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceived usefulness (persepsi kegunaan), attitude (sikap), subjective norms (norma subjektif), dan perceived behavioral control (kontrol perilaku) mempengaruhi behavioral intention (niat perilaku) berwakaf uang melalui securities crowdfunding secara signifikan. Perceived ease of use (persepsi kemudahan) juga mempengaruhi perceived usefulness (persepsi kegunaan) dan attitude (sikap) secara signifikan. Sementara itu, subjective norms (norma subjektif) tidak signifikan mempengaruhi perceived usefulness (persepsi kegunaan). Hasil utama penelitian ini menunjukkan bahwa minat seseorang dalam berwakaf melalui platform securities crowdfunding dipengaruhi secara signifikan oleh persepsi positif terhadap manfaat berwakaf melalui SCF (seperti kemudahan akses dan efisiensi), pendapat dari orang-orang terdekat, dan sumber daya (seperti uang dan gadget). Selain itu, kemudahan penggunaan platform SCF juga dipegaruhi oleh perilaku dan manfaat dari teknologi keuangan ini. Berdasarkan hasil penelitian ini, lembaga wakaf diharapkan dapat memperkuat sinergi dengan platform fintech dan pemerintah dalam upaya menggencarkan wakaf uang melalui SCF melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada Masyarakat. Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap literatur yang ada dengan memperkaya pembahasan mengenai layanan securities crowdfunding, khususnya dalam rangka optimalisasi penghimpunan wakaf uang melalui inovasi teknologi yang dapat memudahkan lembaga wakaf dalam penghimpunan wakaf uang. ......Although waqf has great potential and significant benefits to improve economic productivity and community welfare, the realization of waqf collection in Indonesia is still low. Therefore, the collection strategy needs to be optimized, one of which is through securities crowdfunding (SCF) platforms that collaborate with productive waqf ecosystems to develop the value of waqf assets. However, there are not many empirical studies that analyze the intention to endow money in the context of using this new financial technology innovation. This study seeks to fill the research gap and aims to analyze the factors that influence individuals' decision to endow money through SCF. This study develops a framework using the theory of planned behavior (TPB) integrated with the technology acceptance model (TAM). A total of 370 respondents were obtained through questionnaires distributed using purposive sampling technique in the Jabodetabek area. The data obtained were analyzed using the structural equation modeling (SEM) method with a partial least square (PLS) approach. The results showed that perceived usefulness, attitude, subjective norms, and perceived behavioral control significantly affect behavioral intention to donate money through securities crowdfunding. Perceived ease of use also significantly affects perceived usefulness and attitude. Meanwhile, subjective norms do not significantly affect perceived usefulness. The main result of this study shows that a person's interest in donating through a securities crowdfunding platform is significantly influenced by positive perceptions of the benefits of donating through SCF (such as ease of access and efficiency), opinions from close people, and resources (such as money and gadgets). In addition, the ease of use of the SCF platform is also influenced by the behavior and benefits of this financial technology. Based on the results of this study, waqf institutions are expected to strengthen synergies with fintech platforms and the government in an effort to intensify cash waqf through SCF through educational and socialization activities to the public. The results of this study are also expected to contribute to the existing literature by enriching the discussion of securities crowdfunding services, especially in the context of optimizing cash waqf collection through technological innovations that can facilitate waqf institutions in collecting cash waqf.