Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"FILE 86ABSTRAKSetelah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, maka bangsa Indonesia menyatakan diri sebagai bangsa yang nerdeka, lepas dari belenggu penjajahan, naaun demikian masih banyak hambatan yang harue dihadapi, seperti pemerintah Jepang yang masih berkuasa dalam menjaga Status Quo sampai pasukan Sekutu aengambil alih kekuasaan, disaaping itu kehadiran pasukan Sekutu bereama tentara RICA telah menimbulkan berbagai pertenpuran di beberapa daerah di Indonesia, seperti di Surabaya, Ambarawa, Semarang dan daerah-daerah lainnya, termasuk di Sukabumi. Keinginan Belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia telah nendapat reaksi keras dart hampir seluruh rakyat yang tersebar diseluruh kepulauan yang dulunya bekas wilayah Hindia-Belanda ini. Mereka menentang kembalinya kolonialisme Belanda di bumi pertiwi. Hal-hal seperti inilah yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia di masa awal kemerdekaannya, belum lagi harus mengkonsolidasikan segala kekuatan baik di bidang politik, ekonomi, militer maupun sosial-budaya. Studi tentang periode revolusi di Indonesia telah banyak dihasilkan baik oleh sarjana-sarjana asing maupun oleh sarjana Indonesia. Akan tetapi umumnya dilihat dari perspektif Nasional atau pusat. Melihat kenyataan itu, studi ini berusaha mengubah perspektif yang lazim diambil dalam kisah-kisah pada periode ini dan memandang proses revolusi dari tingkat daerah ketimbang dari tingkat pusat. Dalam skripsi ini akan dilihat bagaimana pemerintah daerah dan rakyat Sukabumi menanggapi tentang arti kemerdekaan, dan apa yang mereka lakukan setelah itu untuk mengkonsoiidasikan diri baik di bidang politik, ekonomi maupun militer.

---

"

"Di era reformasi usaha mengganti tatanan politik yang otoritarian dengan yang demokratis semakin semarak. i'untutan yang menyolok dalam usaha membangun tatanan yang demokratis adalah mengtrrangi peranan pemerintah (terutama pemerintah pusat) serta menghapuskan keterlibatan TNT di luar bidang pertahanan dan keamanan. Pelbagai tuntutan tersebut akan dapat berjalan secara arif dan elegan bila proses civil society dalarn membangun masa depan bangsa juga berpijak pada realitas yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia serta latar belakang sejarahnya. Maksudnya, timbulnya pemerintahan yang otoriter serta keterlibatan militer di luar bidang pertahanan dan keamanan tidak terjadi secara tiba-tiba melainkan melalui proses sejarah yang panjang dan kompleks. Salah satu sarana munculnya pemerintahan yang otoriter _terutama keterlibatan militer_dapat dilihat dari sejarah penerapan keadaan bahaya di masa lampau. Menurut Sundhaussen (1988: 270) peran militer Indonesia, terutama peran AD dalam pelbagai bidang di luar pertahanan sulit dipahami jika tidak dikailkan dengan penerapan keadaan darurat di tahun 1957. Hal tersebut tidak salah namun dapat menyesatkan karena sebenarnya keadaan darurat telah lama dilakukan oleh pemerintah kolonial"

"ABSTRAKDi era reformasi usaha mengganti tatanan politik yang otoritarian dengan yang demokratis semakin semarak. i'untutan yang menyolok dalam usaha membangun tatanan yang demokratis adalah mengtrrangi peranan pemerintah (terutama pemerintah pusat) serta menghapuskan keterlibatan TNT di luar bidang pertahanan dan keamanan. Pelbagai tuntutan tersebut akan dapat berjalan secara arif dan elegan bila proses civil society dalarn membangun masa depan bangsa juga berpijak pada realitas yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia serta latar belakang sejarahnya. Maksudnya, timbulnya pemerintahan yang otoriter serta keterlibatan militer di luar bidang pertahanan dan keamanan tidak terjadi secara tiba-tiba melainkan melalui proses sejarah yang panjang dan kompleks. Salah satu sarana munculnya pemerintahan yang otoriter _terutama keterlibatan militer_dapat dilihat dari sejarah penerapan keadaan bahaya di masa lampau. Menurut Sundhaussen (1988: 270) peran militer Indonesia, terutama peran AD dalam pelbagai bidang di luar pertahanan sulit dipahami jika tidak dikailkan dengan penerapan keadaan darurat di tahun 1957. Hal tersebut tidak salah namun dapat menyesatkan karena sebenarnya keadaan darurat telah lama dilakukan oleh pemerintah kolonial"