Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penulisan ini berupaya untuk menganalisis bagaimana pemerintah menanggapi permasalahan mengenai isu lingkungan hidup yang sudah hadir pada tahun 1960-an. Sejak meningkatnya kebutuhan infrastruktur serta teknologi di Indonesia menyebabkan perkembangan yang meningkat begitu pesat. Infrastruktur yang dibangun diantaranya seperti industri, gedung-gedung perkantoran, hingga pemukiman warga. Akan tetapi, dengan adanya pembangunan-pembangunan tersebut memberikan dampak terhadap lingkungan. Pemerintah pada masa Orde Baru menanggapi permasalahan tersebut dengan menerapkan berbagai kebijakan, seperti dibentuknya Kementerian Lingkungan Hidup serta memberikan mandat kepada Emil Salim sebagai Menterinya guna mengatasi masalah lingkungan Hidup yang semakin mengakar. Salah satu langkah awal yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup adalah dengan menetapkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, Pemerintah juga membuat kebijakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam upaya mengontrol dan mengawasi industri-industri yang berpotensi besar dapat merusak lingkungan hidup. Karya penulisan ini berbeda dengan karya- karya sebelumnya karena dari hasil yang didapat dalam penelitian-penelitian mengenai permasalahan lingkungan hanya ditulis secara umum dalam aspek lingkungan ataupun hukum tanpa menggunakan penulisan sejarah, sedangkan penulisan ini ditulis dengan pendekatan penulisan sejarah lingkungan. Dari hasil penulisan ini dapat dijelaskan bahwa penerapan kebijakan AMDAL pada masa ini terbukti belum dapat diimplementasikan dengan sesuai karena sejak kebijakan tersebut diterapkan masih banyak penyelewengan-penyelewengan yang terjadi. ......This study aims to define how the government responds to problems regarding environmental issues that present in the early 1960s. Since the increase of infrastructure development as well as technology in Indonesia, the country’s development is increasing rapidly. Several infrastructures that were built are such as industry, office buildings, to residential areas. However, with those infrastructures being built, it gave bad impacts to the environment. In the new order era, the government responded to that problem by applying a series of policies, such as the formation of the Ministry of Environment and giving Emil Salim a mandate as the minister to resolve problems regarding the living environment which was getting bigger. One of the initial steps done by the Ministry of Environment was establishing Law No. 4 of 1982 regarding basic provisions of environmental management. Besides that, the government also established Analysis Regarding Environmental Impact (AMDAL) in an attempt to control and to supervise industries which have big potential to harm the environment. This study is different from the previous studies because the results of the previous ones regarding environmental problems were only written generally in the aspects of environment and law but not in the aspect of history, while this study is written with an approach of environmental history. From this study, it can be explained that the practice of AMDAL policy in this era is proven cannot be implemented yet accordingly, because since the establishment of that policy there are still many frauds and deceptions that happen.

Abstrak :
ABSTRACT
Letusan Gunung Galunggung merupakan salah satu bencana besar di Indonesia. Letusan yang berlangsung selama sekitar delapan bulan ini telah mempengaruhi kehidupan sehari-hari penduduk di tiga kabupaten di Jawa Barat. Kajian ini mencoba menjabarkan mengenai upaya pemerintah, terutama pemerintahan Orde Baru dalam penanganan bencana letusan Gunung Galunggung. Kajian ini memiliki peran penting dalam melihat alur perkembangan penanganan bencana oleh Pemerintah Indonesia, khususnya pada masa pemerintahan Orde Baru yang dikenal dengan sistem pemerintahan terpusat. Penanganan bencana merupakan upaya penanganan langsung terhadap pada korban sesaat setelah bencana terjadi. Kajian ini menggunakan metodologi sejarah dengan menggali pada sumber-sumber yang merekam dan mendokumentasikan peristiwa ini. Kesimpulan dari kajian ini adalah bahwa pemerintahan Orde Baru menggunakan perangkat sipil dan meliter dalam upaya penanganan bencana. Pengaruh dari konsolidasi penanganan yang dilakukan secara sistematik ini berjalan dengan sangat baik antara aparat pemerintah, peneliti, militer, dan tim SAR dalam menangani para pengungsi dan dampak bencana yang lain.