Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini ditujukan untuk menguji hubungan dinamis antara sek:tor keuangan, investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pengaruh sektor keuangan terhadap pertumbuhan dapat dilihat dari beberapa kejadian. yaitu krisis yang terjadi pacta tahun 1997/1998 dan akhir tahun 2008. Pada tahun 199711998 saat tetiadi krisis perbankan berdampak pada perekonomian, yaitu mengakibatkan pertumbuhan ekonomi negatif. Krisis keuangan yang terjadi pada akhir tahun ini, sebagai dampak krisis keuangan global. berakibat pada kegiatan sektor riil. Krisis diperkirakan semakin bertambah setelah Bank Indonesia menaikkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia pacta bulan September 2008 yang berdampak pacta naiknya bunga pinjaman sehingga menurunkan tingkat investasi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi dipastikan akan mengalami perlambatan pada kuartal empat tahun 2008, dan akan semakin turun pada tahun 2009. Berdasarkan basil analisis hubungan dinamis dengan menggunakan model VAR sektor keuangan mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi juga mempengaruhi sektor keuangan, serta investasi merupakan instrumen transmisi sektor keuangan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Namun peranan sektor keuangan perbankan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masih rendah atau teljadi disintermediasi. Hal tersebut dapat dilihat dari Loan to Deposit Ratio (LOR) yang masih di bawah target bank Indonesia sebesar 68 persen. Dengan kondisi sektor keuangan saat ini, perlu dilakukan kebijakan yang tepat agar peranannya semakin besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai penetapan risiko fiskal dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Tujuan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibatasi oleh Undnag Undang Dasar 1945 yaitu untuk mewujudkan tujuan bernegara. Sejak APBN 2008, risiko fiskal mulai dicantumkan, diantaranya risiko fiskal sektor keuangan berupa risiko kekurangan modal BI-LPS. Risiko fiskal adalah segala sesuatu yang akan membebani APBN, yang dapat mempengaruhi ketahanan dan kesinambungan fiskal serta kemampuan APBN untuk melaksanakan fungsi penganggaran. Oleh karenanya, penetapan risiko fiskal harus dilakukan secara cermat. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai peran dan kewajiban negara terhadap kekurangan modal BI-LPS; dan, bagaimana APBN sebagai wujud pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan bernegara dapat ditranformasikan untuk mendukung pendanaan risiko BI-LPS sebagai badan hukum. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis (analytical approach) dan interdisiplin meliputi pendekatan hukum, ekonomi dan politik. Adapun analisa data dilakukan secara preskriptif. analisis didasarkan pada nilai kemanfaatan dari penggunaan APBN (dalam bentuk risiko fiskal) untuk mengejawantahkan peran dan kewajiban negara pada sektor keuangan disandingkan dengan fungsi konstitusional APBN untuk mencapai tujuan bernegara (kemkmuran rakyat yang berkeadilan sosial). Hasil analisa adalah bahwa penetapan risiko fiskal terhadap kecukupan modal BI-LPS dilakukan untuk melindungi rakyat terhadap ekses dari ketidakstabilan sektor keuangan, melalui penjagaan eksistensi bank sentral dan lembaga penjamin simpanan agar perekonomian nasional tetap stabil dan keberlanjutan fiskal tetap terjaga.ABSTRACT
This study discusses the determination of fiscal risk in implementation of the duties and authorities of Bank Indonesia (BI) and the deposit Insurance Institutions (LPS). The goal of managing the state budget (APBN) is limited by the Undang Undang Dasar 1945 namely to realize the goal of the state. Since APBN 2008, fiscal risks have begun to be concluded, including the financial sector risks in the form of a risk of lack of BI-LPS capital. Fiscal risks is anything that will burden the state budget, which can effect the resilience and fiscal sustainability as well as the ability of the state budget to carry out the budgeting function. Therefore, the determination of fiscal risk must be carried out carefully. The problems raised in this study are how the role and obligations of the state towards the lack of BI-LPS capital; and how the APBN as a formn of management of state finances to achieve the goals of the state can be transformed to support BI-LPS risks fundiing as a legal entity. To answer this problem, normative legal research methodes use analytical and interdisiplinarry approaches, including legal, economic and political approaches. The data analysis is done prescriptively. The analysis is based on the value of benefit from the use of the state budget (in the form of fiscal risk) to manifest the role and obligations of the state in financial sector juxstaposed with the constitutional function of the state budget to achieve the goal of the state (social prosperity and justice). The results of the analysis is that the determination of fiscal risk to the capital adequacy of BI-LPS is done to protect the people agains the excesses of financial sector instability through maintaining the existence of central bank and deposit insurance institutions so that the national economy remains stable and fiscal sustainability is maintained.

Abstrak :
lndustri Reksa Dana Indonesia adalah Salah satu sektor keuangan yang sedang tumbuh sangat pcsai dalam pasar modal dan pasar uang Indonesia. lndustri Reksa Dana telah menunjukJ

Abstrak :
Tujuan dari penulisan ini adalah menganalisis faktor faktor yang mempengaruhi tingkat pelaporan CSR pada website perusahaan sektor keuangan di Indonesia tahun 2014. Tingkat CSR disclosure pada website dinilai melalui scoring dengan menggunakan indikator pelaporan GRI G4. Penulis menemukan bahwa semakin besar profitabilitas dan ukuran perusahaan semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan sektor keuangan di Indonesia dalam website nya. Variabel leverage dan market to book ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan CSR pada website. Selain itu dalam penelitian ditemukan bahwa perusahaan sektor keuangan di Indonesia paling banyak melaporkan aspek kinerja sosial dan sangat sedikit melaporkan aspek kinerja lingkungan dalam website nya. ......The objective of this research is to analyze factors affecting CSR disclosure on financial sector website in Indonesia on 2014. CSR disclosure on financial sector websites are obtained through scoring with GRI G4 sustainability reporting guidance. It can be concluded that the extend of disclosure of CSR on website in Indonesia is greater in large company and also in companies in greater profitability. The independent variables leverage and market to book ratio are founded not significantly affect CSR disclosure on website. Therefore the most disclosed aspect by financial sector companies listed in Indonesia is social aspect and the least disclosed aspect is environment aspect.

Abstrak :
Penelitian ini mengestimasi rasio ambang batas CBDC ritel (rCBDC) Indonesia untuk tahap awal implementasinya dengan menggunakan rasio nilai transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) terhadap uang beredar M1 sebagai proksi dari rCBDC. Penulis menggunakan regresi kuadratik ordinary least squares (OLS) sebagai metode penelitian dan optimisasi untuk menemukan rasio ambang batas. Dengan mempertimbangkan stabilitas sektor keuangan, ditemukan bahwa rasio threshold ada pada kisaran 0,26 - 0,28% dari uang beredar M1. Di samping itu, dengan mempertimbangkan konsumsi rumah tangga, rasio threshold sebesar 0,40%. ......This study estimated the threshold ratio of Indonesian rCBDC in the early stage of its implementation and used the ratio of the transaction value of the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) against the M1 (money supply) as a proxy for rCBDC. The author used ordinary least squares (OLS) quadratic regression as a research method and an optimization to find the threshold ratio. Considering the financial sector stability, it is found that the threshold ratio is in the range of 0.26 - 0.28% of the M1 money supply. In addition, by considering household consumption, the threshold ratio is 0.40%.

Abstrak :
Tesis ini membahas pengaruh pertumbuhan dana pensiun dengan perkembangan sektor keuangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil pengolahan data dengan Ordinary Least Square (OLS) menunjukkan bahwa pertumbuhan dana pensiun memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan sektor keuangan yang diwakili oleh variabel dana pihak ketiga perbankan dan kapitalisasi pasar modal. Hal ini menunjukkan bahwa dana pensiun berkontribusi terhadap peningkatan kedalaman sektor keuangan melalui perbankan, dan juga menstimulasi perkembangan pasar modal di Indonesia. Sementara itu, pengaruh pertumbuhan dana pensiun terhadap pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung melalui sektor keuangan melalui model yang digunakan menunjukkan hasil yang positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan pertumbuhan aset dana pensiun perlu ditingkatkan agar perannya dalam sektor keuangan dan pertumbuhan ekonomi semakin nyata. Disarankan agar peningkatan kontribusi dana pensiun tersebut dilakukan melalui peningkatan akumulasi aset dana pensiun dengan perluasan kepesertaan dan peningkatan kemampuan pengelola dana pensiun.

---

This thesis discusses the influence of pension fund growth to financial sector development and economic growth in Indonesia. The results of regression analysis with the ordinary least squares (OLS) showed that the growth of the pension fund investment has a positive and significant impact on financial sector development which represented growth of bank third party fund and capital market capitalization variables. Furthermore, the effect of pension fund investment growth indirectly related to economic growth through the bank third party fund and capital market capitalization variables. The results shows that during the observation period, pension fund growth has a positive and significant effect to financial sector and economic growth. The growth of pension fund assets need to be increased so that its role in the financial sector and economic growth because increasingly evident. It is suggested that the increase in pension contributions are made through an increased accumulation of pension fund assets with membership expansion and improvement of pension fund management capabilities.

Abstrak :
Penelitian ini mengidentifikasi pengaruh keterbukaan sektor keuangan dan faktor lainnya seperti makroekonomi, fundamental perusahaan, dan indikator pasar terhadap likuiditas pasar saham di Indonesia. Penelitian ini mengggunakan sampel 149 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan periode observasi sejak tahun 2005 hingga 2013. Metode estimasi yang digunakan adalah data panel dinamis Arellano-Bond GMM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara statistik keterbukaan sektor keuangan berpengaruh positif terhadap likuiditas pasar saham di Indonesia. Faktor makroekonomi, fundamental perusahaan, dan indikator pasar secara statistik juga terbukti memiliki pengaruh terhadap likuiditas pasar saham di Indonesia. Variabel dummy Krisis AS 2008 secara statistik terbukti menunjukkan adanya perbedaan likuiditas sebelum dan setelah Krisis AS 2008. Implikasi kebijakan dalam upaya peningkatan likuiditas adalah otoritas sektor keuangan dan pemerintah dapat mendorong keterbukaan sektor keuangan melalui peningkatan insentif bersifat agresif dalam meningkatkan jumlah perusahaan tercatat dan investor di Bursa Efek Indonesia, memperkuat fungsi pengawasan pasar saham dan mempertajam fungsi CMP (Crisis Management Protocol), sementara itu, Bank Indonesia diharapkan pula dapat meningkatkan peran serta dalam menjaga stabilitas makroekonomi dalam upaya peningkatan likuiditas pasar saham. ...... This study investigate the impact of financial openness, macroeconomic variables, company fundamentals, and market indicators on stock market liquidity in Indonesia by using a sample of 149 companies listed on the Indonesia Stock Exchange, with the observation period from 2005 to 2013. Using the Arellano-Bond GMM estimator for the dynamic panel data model, I find that the financial openness has positive impact on stock market liquidity while the macroeconomic variables, the company fundamentals and the market indicators have impact on stock market liquidity as well. Dummy variable of U.S Crisis 2008 shows the differences in liquidity before and after the crisis. The results of this paper could be relevant to the ongoing policy discussion regarding to increase liquidity. The Financial Services Authority and The Government are expected to encourage financial openness, accompanied by considering more incentives for potential companies to be listed on the Indonesia Stock Exchange and more incentives for potential investor, strengthening market supervision as well as enhancing Crisis Management Protocol function. Meanwhile, Bank Indonesia is also expected to improve macroeconomic stability to achieve higher stock market liquidity.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai penyelenggaraan program penjaminan polis asuransi setelah berlakunya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini meliputi bagaimana pengaturan program penjaminan polis asuransi setelah berlakunya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Selain itu juga akan membandingkan program penjaminan polis asuransi yang ada di Indonesia dengan yang ada di Korea Selatan dan Jerman. Metode penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam tesis ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum ini menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka. Hasil penelitian ini adalah dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah mengatur peraturan dasar terkait program penjaminan polis asuransi, namun memang dibutuhkan peraturan pelaksananya agar penyelenggaraan program penjaminan polis ini dapat dilakukan secara menyeluruh dan jelas. Beberapa pengaturan serta mekanisme yang ada di Korea Selatan dan Jerman juga ada yang dapat diterapkan di Indonesia agar program penjaminan polis asuransi ini dapat berjalan dengan maksimal. Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memberikan amanat kepada Lembaga Penjamin Simpanan untuk menjalankan program penjaminan polis, sehingga Lembaga Penjamin Simpanan harus memperhatikan agar perannya untuk menjamin dana perbankan juga tidak terganggu. ......This thesis discusses the implementation of the insurance policy guarantee program after the enactment of the Development and Strengthening of the Financial Sector Law. The main issues addressed in this thesis include the regulation of the insurance policy guarantee program after the enactment of the Development and Strengthening of the Financial Sector Law. Additionally, a comparison will be made between the insurance policy guarantee programs in Indonesia, South Korea, and Germany. The author uses normative juridical research methodology with secondary data obtained from literature. The research result shows that the Development and Strengthening of the Financial Sector Law has established fundamental regulations regarding the insurance policy guarantee program. However, implementing regulations are necessary to ensure the comprehensive and clear implementation of this program. Some regulations and mechanisms from South Korea and Germany can also be applied in Indonesia to enhance the effectiveness of the insurance policy guarantee program. The Development and Strengthening of the Financial Sector Law mandates the Deposit Insurance Corporation to execute the insurance guarantee program, and therefore, the Deposit Insurance Corporation must ensure that its role in guaranteeing banking funds remains undisturbed.

Abstrak :
Tulisan dalam skripsi ini mencoba melihat dampak pendalaman sektor keuangan terhadap pertumbuhan pendapatan perkapita pada provinsi - provinsi di Indonesia. Periode penelitian dibagi menjadi dua yaitu 1988-1997 dan 2004-2011 berdasarkan pada perbedaan jumlah provinsi di kedua periode tersebut. Dengan estimasi data panel ditemukan korelasi positif dari pendalaman sektor keuangan terhadap pertumbuhan pendapatan perkapita di Indonesia baik pada periode 1988-1997 dan 2004-2011, kesimpulan yang didapat mendukung adanya keterlibatan sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan pendapatapan perkapita akan datang seiring dengan pendalaman pada jumlah tabungan masyarakat dan kredit modal aktif. ......This paper examines the effect of financial deepening and income percapita growth with Indonesia provinces as the main object. Based on the difference number of provinces, there are two period of time on this paper 1988-1997 and 2004-2011. Empirical results show that financial deepening can affect income percapita growth on both period and support the existence of relation between financial deepening and growth. The growth of income percapita appears to be favoured more by development on saving and credit