Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sekuritisasi aset sudah merupakan sebuah keharusan karena kesulitan mendapatkan dana dalam kerangka ekspansi kreditnya. Disamping perusahaan juga sangat membutuhkan dana tetapi tidak dapat diperoleh dari perbankan dan untuk go public harus memenuhi berbagai persyaratan, maka sekuritisasi merupakan alternatif yang tepat. Pada sisi lain harus didirikan sebuah perusahaan yang menjamin (Gurantor) atas traskasi dikarenakan masyarakat belum memahami resiko investasi dalam bentuk sekuritisasi aset ini.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang perbedaan persepsi antara kebijakan sekuritisasiIUU Fishing pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo.Di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, isu ini dipandang sebagai kriminalbiasa yang bisa diatasi dengan penegakan hukum saja, sedangkan pemerintahanPresiden Joko Widodo, isu ini merupakan ancaman keamanan yang dianggap sangatkrusial, sehingga harus ditanggulangi lewat tindakan keamanan. Melalui latar belakangtersebut, penulis mengangkat pertanyaan penelitian yaitu indikator-indikator apa yangmendorong terjadinya sekuritisasi IUU Fishing pada masa pemerintahan Joko Widodo.Maka teori yang penulis anggap paling sesuai untuk penelitian ini yaitu teorisekuritisasi oleh Barry Buzan et al dan melalui pengolahan data menggunakan metodekualitatif. Hasil akhir penelitian ini ditemukan bahwa: pertama, Presiden Joko Widodomelihat bahwa IUU Fishing merupakan isu keamanan yang harus diatasi dengantindakan luar biasa. Kedua, terdapat perekonomian nasional dan kedaulatan teritorialsebagai referent object yang dirugikan akibat IUU Fishing. Ketiga, perlunya tindakanextraordinary measures dalam mengatasi IUU Fishing. Selanjutnya, sesuai denganhipotesa penelitian, ditemukan bahwa terdapat perbedaan yang drastis dalampenanggulangan IUU Fishing antara pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono danJoko Widodo, serta terdapat pula tindakan khusus terhadap kapal pelaku IUU Fishing.Selain itu, satu hasil berbeda dengan hipotesa semula, yaitu IUU Fishing dipandangsebagai ancaman keamanan oleh Pemerintahan Joko Widodo, disisi lain pemerintahanSusilo Bambang Yudhoyono melihat IUU Fishing bukan sebagai ancaman keamanan.Dengan demikian hipotesa penulis telah teruji secara ilmiah.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the differences in perception between the securitizationpolicies IUU Fishing between the Susilo Bambang Yudhoyono rsquo s and the JokoWidodo rsquo s administration. At the time of Susilo Bambang Yudhoyono rsquo s presidency, theissue is seen as a criminal that can be solely solved by law enforcement, while in thePresident Joko Widodo rsquo s administration, this issue is perceived as a security threat, thatis considered very important and should be overcome with security measures. Basedon that background, the author raises the research questions of what indicators drivingthe securitization of IUU fishing in Joko Widodo rsquo s administration. The theory that theauthors consider the most suitable for this research is the theory of securitization byBarry Buzan et al and the data is using qualitative methods. This research found threefinal results first, President Joko Widodo sees that IUU fishing is a security issue thatmust be overcome with extraordinary measures. Second, there are two referent objectsaffected by this issue, which are the national economy and the territorial sovereignty.Third, there is a necessity of using extraordinary measures to overcome IUU Fishing.Furthermore, according to the research hypothesis, it was found that there is a drasticdifference in combating IUU fishing between the Susilo Bambang Yudhoyono rsquo s andthe Joko Widodo rsquo s administration and there is also implementation of extraordinarymeasures in combating IUU fishing vessels. In addition, there is a result that is notmatched with the initial hypothesis, which is IUU Fishing perceived as security threatby the Joko Widodo rsquo s administration, in other hand the Susilo Bambang Yudhouyono rsquo sadministration perceives this issue not as a security threat. Therefore, the researcher rsquo shypothesis has been tested scientifically.

Abstrak :
Tesis ini menganalisa tentang ?Permasalahan Arus Migrasi Ilegal sebagai Ancaman Keamanan Amerika Serikat pada masa Pemerintahan George Walker Bush jr? Runtuhnya tembok Berlin menandai sebuah perubahan besar-besaran dalam studi keamanan yang selama perang dingin didominasi oleh studi keamanan konvensional yang melihat ancaman hanya datang dari sektor militer dan politik. Berakhirnya perang dingin menandai kemunculan isu-isu baru seperti migrasi illegal dan terorisme yang akhirnya bagi beberapa negara menjadi permasalahan kemanan baru. Tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitis dengan menggunakan teori sekuritisasi yang dikembangkan oleh Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap De Wilde dari Copenhagen School.

---

This thesis analyzes the "problem of illegal migration flows as a Security Threat to the reign of George Walker Bush Jr in the United States? The fall of the Berlin Wall marked a massive change in security studies during the Cold War that was dominated by conventional security studies which looked at threats only come from the military and political sector. The end of Cold War marked the emergence of new issues such as illegal migration and terrorism which become new security problems for some countries. This thesis uses qualitative research methods with analytical descriptive design. This thesis uses the theory of securitization which is developed by Barry Buzan, Ole Waever and Jaap De Wilde from the Copenhagen School.

Abstrak :

SARS-CoV-2–disebut juga sebagai coronavirus–telah menyebar ke seluruh dunia dalam kurun waktu beberapa bulan sejak ditemukan pada Desember 2019 lalu, membentuk sebuah isu keamanan dengan mengganggu perekonomian banyak negara serta menyebabkan sebuah krisis kesehatan yang sangat luas. Tesis ini hendak membuat perbandingan antara respons oleh pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat mengikuti kerangka keamanan antara bulan Januari hingga Mei 2020. Melalui sekuritisasi, respons dibuat mengikuti bagaimana virus tersebut dikonstruksikan sebagai sebuah ancaman terhadap ekonomi, politik, dan/atau kesehatan, ditambah dengan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memusnahkan ancaman tersebut. Saat pandemi tengah berlangsung, penulis melaporkan penemuan awal yang menunjukkan bahwa pemerintah federal A.S., dengan arahan Presiden Donald Trump, melihat coronavirus sebagai sebuah ancaman terhadap prospek elektoral yang menentukan kemenangannya dalam pemilu di bulan November kelak. Sementara itu, pemerintah Indonesia merumuskan respons yang bertujuan untuk menjaga kestabilan ekonomi Indonesia melalui taktik pengerjaan informasi massal untuk mencegah kepanikan skala besar. Di kedua kasus tersebut, kebijakan yang diambil untuk memperkuat sektor keesehatan kemudian dicabut seiring dengan tekanan untuk memulai kembali roda perekonomian negara.

---

SARS-CoV-2–commonly known as the coronavirus disease–has spread globally within months since its discovery in December 2019, becoming a security issue by disrupting the economy of many countries as well as instigating a widespread public health crisis. In managing the ensuing crisis, governments have securitized the issue to better secure needed resources with the goal of ending the outbreaks within each country. This thesis draws comparisons between initial responses made by the governments of Indonesia and the U.S. in the framework of security between January and May 2020. Through securitization, initial responses are made following how the virus is construed as a threat towards either economic, political, or public health concerns, in addition to the steps taken to render the threat eliminated. As the pandemic continues on, the author presents preliminary findings that suggest U.S. President Donald Trump views the pandemic as a threat towards his electoral prospects, particularly his bid for re-election in November this year, in which he directs the U.S.’ initial responses according to reported approval ratings. In comparison, the Indonesian government formulated initial responses that aimed to secure the stable-yet-fragile Indonesian economy through mass information tactics meant to suppress public concerns towards the virus. In both cases, measures meant to strengthen public health were later gradually lifted in response to their prolonged application aggravating the aforementioned security concerns.

Abstrak :
ABSTRAK
Tahun 2008 ini adalah tahun ke-11 sejak Indonesia dilanda krisis multi dimensi yang begitu hebat, yang telah memporakporandakan hampir seluruh sendi kehidupan bangsa. Sepuluh tahun adalah sebuah kurun yang cukup lama untuk berbenah dan memperbaiki diri. Namun demikian, upaya untuk kembali pulih masih memperoleh beberapa kendala. Trauma krisis dan juga peningkatan kredit seret (non performing loan) telah menyebabkan credit rationtng yaitu perbankan menjadi sangat selektif dalam melakukan pemberian kredit. Kondisi tersebut di atas pada akhirnya mempengaruhi pula pemberian kredit terhadap kepemilikan rumah, yang sebetulnya masih memiliki permintaan yang tinggi. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai upaya untuk mendorong akselerasi pembiayaan terhadap kepemilikan rumah. Sungguhpun dari sisi perbankan, yang memiliki. magnitudo yang signifikan dalam mempengaruhi perekonomian nasional, telah banyak dilakukan berbagai inovasi untuk mengintegrasikan berbagai produk keuangan dalam satu kemasan yang ditawarkan, antara lain dengan cara sekuritisasi aset, namun khususnya pada Kredit Pemilikan Rumah(KPR), upaya tersebut tampaknya belum memberikan prospek yang cerah untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat secara maksimal. Tampak disini adanya kebutuhan untuk melakukan terobosan sebagai bagian dari masa depan sektor keuangan dan sektor perumahan nasional. Terobosan mana perlu diimplementasikan dengan baik salah satunya dengan mendirikan suatu lembaga keuangan yang dapat menggegaskan langkah yang baik tersebut. Manfaatnya tidak hanya akan dirasakan oleh masyarakat namun juga bagi industri perbankan untuk dapat terus berkembang meningkatkan asset dan pendapatannya, serta mendorong pasar keuangan di Indonesia yang semakin likuid. Sebagaimana telah penulis ilustrasikan pada bagian pendahuluan di atas, dalam penyusunan tesis ini, penulis akan mengangkat beberapa permasalahan yang lebih spesifik terkait sekuritisasi Kredit Pemilikan Rumah yaitu :1) Kerangka hukum apa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan sekuritisasi KPR yang efektif dan aman? 2) Bagaimana risiko dapat dimitigasi dengan baik sehingga transaksi sekuritisasi KPR dan peranan PT Sarana Multigriya Finansial bisa optimal? Penulisan tesis ini menggunakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif yaitu penelitian yang mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum dan terhadap taraf sinkronisasi hukum. Penelitian normatif mempergunakan data sekunder. Dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa: 1) Kerangka hukum yang dibutuhkan dalam pelaksanaan sekuritisasi KPR yang efektif dan aman adalah Undang-Undang Sekuritisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan dibidang dan yang berhubungan dengan sekuritisasi aset; 2)Risiko harus dimitigasi dengan baik agar transaksi sekuritisasi KPR dan peranan PT Sarana Multigriya Finansial bisa optimal dengan cara: implementasi risk manajemen dan tata kelola yang baik (good govern&nce) serta diperlukan adanya lembaga pengawasan terhadap aktivitas PT SMF.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai tinjauan dari aspek hukum atas proses sekuritisasi aset Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera (KPR Sejahtera) yang mendapatkan dukungan fasilitas Pemerintah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Terhadap KPR Sejahtera yang telah diterbitkan-merupakan aset yang tidak likuid- akan diubah menjadi aset yang likuid melalui penjualan KPR Sejahtera kepada penerbit efek beragun aset melalui proses sekuritisasi aset. Metode penelitian dalam tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundangundangan yang bersifat penelitian deskriptif dan dengan menggunakan pendekatan konseptual dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang ditemukan dalam perundang-undangan, pendapat sarjana maupun doktrin hukum negara kesejahteraan dan transformasi status hukum uang negara menjadi uang privat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat kendala dalam proses penjualan aset secara true sale yang merupakan inti dari proses sekuritisasi aset. Dalam penjualan aset secara true sale, salah satu persyaratannya adalah bahwa aset yang dijual tersebut-KPR Sejahtera-merupakan aset yang bebas dan dapat dialihkan serta dapat dipindahtangankan tanpa adanya hambatan seperti larangan dari peraturan perundang-undangan. Terkait dengan hal ini, Pasal 2 huruf i Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara merupakan hambatan dalam penjualan KPR Sejahtera secara true sale. Karena berdasarkan peraturan tersebut, KPR Sejahtera yang diterbitkan oleh bank pelaksanamendapatkan fasilitas dari pemerintah-masuk dalam ruang lingkup keuangan negara. Oleh karena itu,untuk menyelesaikan hambatan tersebut, dalam penelitian ini menyarankan mengenai keuangan negara perlu adanya kejelasan ruang lingkup keuangan negara - tidak memperluas ruang lingkup negara tersebut.

---

This thesis discusses review of the legal aspects of process of securitization on credit assets Housing Welfare (KPR Sejahtera) to gain support facilities through the Government Housing Financing Liquidity Facility (FLPP). KPR Sejahtera has issued mortgage -an illiquid assets- will be converted into liquid assets through the sale of the issuer Prosperity Mortgage backed securities through a process of asset securitization. Research methods in this thesis is a normative legal research methods refers to the legal norms which is contained in the legislation that is descriptive research and the conceptual approach with reference to legal principles found in the legislation, scholars and opinion legal doctrine of the welfare state and the transformation of the legal status of state money to private money. The results of this study concluded that the major obstacles in the process of selling a true sale of assets that constitute the core of the process of asset securitization. In a true sale of assets sales, one of the requirements is that the asset is sold the mortgage-KPR Sejahtera-as an asset that is free and can be transferred and transferable without restriction such as the prohibition of legislation. In this regard, Article 2 of the letter (i) , Law Number 17 of 2003 on State Finances is an obstacle in the sale of a true sale Prosperity Mortgage (KPR Sejahtera). Because under these legislation, Prosperity Mortgage (KPR Sejahtera) which issued by bank executive getting government facilities within the scope of state finances. Therefore, to resolve these obstacles, this study suggest that the clarity of the state finance is a must to determined the scope of state finance - which do not expand the scope of the state finance.

Abstrak :
Rumah sebagai kebutuhan dasar setiap manusia merupakan porsi pengeluaran terbesar dari setiap rumah tangga. Mekanisme pemberian dana kepada masyarakat untuk membeli rumah sesuai prinsip syariah yaitu KPR iB. Bila bank syariah menerbitkan KPR iB secara terus menerus dengan pembiayaan bersumber pada dana jangka pendek akan menimbulkan kesenjangan antara sumber dan penggunaan dana (mismatch funding). Perlu diupayakan tersedianya sumber dana jangka menengah dan panjang dari pasar modal. Sekuritisasi merupakan model transaksi yang tepat bagi penyalur KPR iB yang memiliki keinginan untuk memperbaiki struktur modalnya dan dapat mengatasi kesenjangan pendanaan KPR iB yang berjangka panjang. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menganalisis 2 (dua) pokok permasalahan yaitu bagaimana transaksi sekuritisasi syariah ditinjau dari maqashid syariah dan bagaimana implementasi pengaturan sekuritisasi Efek Beragun Aset Syariah Berbentuk Surat Partisipasi (EBAS-SP). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang berdasarkan jenis data primer dan data sekunder. Hasil analisis memperoleh simpulan bahwa sekuritisasi EBAS-SP merupakan wujud implementasi dari salah satu tujuan hukum Islam (maqashid syariah) yakni perlindungan terhadap harta (hifz al-mal) yang berkaitan dengan kebutuhan tahsiniyat untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan dharuriyat (kebutuhan primer) dalam hal ini yaitu rumah yang layak dan terjangkau bagi keluarga Indonesia. Sampai tulisan ini dibuat, belum pernah ada sekuritisasi syariah di Indonesia. Sehingga menjawab permalasahan selanjutnya disimpulkan implementasi dari peraturan terkait sekuritisasi syariah bahwa aset KPR iB yang dapat di-sekuritisasi hanya aset yang timbul dari pembiayaan perumahan yang berdasarkan akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ), Ijarah Muntahiya Bi al-Tamlik (IMBT) dan/atau akad-akad lain yang kedudukan kepemilikan aset masih berada pada bank. Adapun akad yang digunakan dalam transaksi sekuritisasi EBAS-SP itu sendiri yaitu Akad Wakalah bi al-ujrah, Akad Kafalah bi al-ujrah, Wa’d Al-bai' al-haqiqi. Penulis menyampaikan saran bahwa transaksi sekuritisasi syariah dapat terealisasi dengan adanya kolaborasi dan sinergi didukung dengan adanya sosialisasi edukasi dari stakeholder perbankan syariah dan pasar modal syariah kepada bank syariah dan investor. ......House as a basic need of every human being is the largest portion of the expenditure of every household. The mechanism for providing funds to the public to buy houses according to the sharia principle is KPR iB. If an Islamic bank issue KPR iB continuously with financing sourced from short-term funds, it will create a gap between the source and use of funds (mismatch funding). Efforts should be made to provide medium and long-term sources of funds from the capital market. Securitization is the right transaction model for iB mortgage lenders that have the desire to improve their capital structure and can overcome the long-term iB mortgage funding gap. Based on this background, this study analyzes two (2) main problems, namely how sharia securitization transactions are viewed from the maqashid sharia and how to implement and arrange the securitization of Sharia Asset-Backed in the Form of Participation Letters (EBAS-SP). The research method used is normative legal research with a legal approach based on primary and secondary data types. The results of the analysis conclude that the EBAS-SP securitization is a form of implementation of one of the objectives of the Islamic law (maqashid syariah), namely the protection of property (hifz al-mal) related to the tahsiniyat need to support the fulfillment of dharuriyat needs (primary needs), in this case is decent and affordable housing for Indonesian families. Until this writing, there has been no sharia securitization in Indonesia. Therefore, in answering the subsequent problem it is concluded from the implementation of the sharia securitization regulations that the KPR iB that can be securitized are only assets that arise from housing finance based on Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) contracts, Ijarah Muntahiya Bi al-Tamlik (IMBT) and/or other contracts where the asset ownership is still with the bank. Meanwhile, the contracts used in the EBAS-SP securitization transactions are Wakalah bi al-ujrah, Kafalah bi al-ujrah, Wa’d and Al-bai' al -haqiqi contracts. The author suggests that sharia securitization transactions can be realized through collaboration and synergy supported by educational outreach from sharia banking and sharia capital market stakeholders to sharia banks and investors.

Abstrak :
Isu migrasi ilegal dalam konteks Hubungan Internasional kerap diposisikan sebagai isu keamanan dan dianalisis pula dengan kajian keamanan. Imigran tanpa dokumen yang diidentikkan dengan kejahatan transnasional tersebut kerap diposisikan sebagai ancaman oleh negara-negara tujuan imigran. Australia merupakan salah satu negara yang menerapkan sekuritisasi terhadap imigran ilegal atau disebut manusia perahu. Sekuritisasi isu migrasi ilegal ini kemudian menjadi bagian interaksi negara-negara di kawasan dalam hal keamanan. Oleh karena itu dalam dinamikanya terdapat pelibatan negara lain. Dalam sekuritisasi isu imigran ilegal Australia, negara ini melibatkan dua negara tetanganya yaitu Indonesia dan Australia. Namun dalam merespon sekuritisasi Australia tersebut, kedua negara ini tidak serta-merta menunjukkan perilaku yang sama. Perbandingan dan alasan perbedaan respon Indonesia dan Papua Nugini tersebut yang merupakan fokus penelitian dalam tesis ini. ......Nontraditional security issues are more relevant nowadays than in the era of Cold War. One of the most problematical security issue in region level is illegal migration. In Asia Pacific region, Australia as securitizing actor is one of the country who securitized this issue. Positioned as threat, illegal migration becomes security problem and needed to prevent. The securitizing actor interacts with states in the region and they interact to handle this security problem. But in the meantime, Indonesia and Papua Nugini act differently responding the Australias’s securitization of illegal migration. The purpose of this study is to compare the response of Indonesia dan Papua Nugini and to find out the reason of those different acts. The data were collected by literatures, online sources, mass media and by interviewing the stakeholders related this issue.