Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

" ABSTRAKDirektorat Jenderal Pajak (DJP) sedang melakukan perubahan kelembagaan.Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untukmenganalisis otonomi administrasi pajak dalam rencana menerapkan SemiAutonomous Revenue Authority (SARA) pada DJP. Penelitian ini menggunakanteknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan (wawancaramendalam). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa otonomi administrasi pajakdalam rencana penerapan SARA sudah dilakukan dalam beberapa hal, diantaranyaotonomi dalam mendefinisikan tujuan administrasi pajak, otonomi sumber dayamanusia dan organisasi, otonomi anggaran dan otonomi kebijakan insentif. Semuaotonomi tersebut akan diberikan untuk meminimalisir rantai birokrasi, ABSTRAKsehinggalembaga penerimaan pajak fokus terhadap pengelolaan administrasi pajak.

---

ABSTRACTDirectorate General of Taxes is doing institutional change. By using qualitativeapproach, this research conducted to analyze tax administration autonomy on theimplementation plan of SARA on Directorate General of Taxes. This research isusing data collection of literature study and field research (depth interview). Theresult shows that the tax administration autonomy on the implementation plan ofSARA has been carried out in several ways, including autonomy in defining theaim of the tax administration, autonomy of human resources and organization,autonomy of budgets, and autonomy of incentive policies. All the autonomy will begiven to minimize chain bureaucracy, so the institutions tax revenue focus on thetax administration."

"ABSTRAKDirektorat Jenderal Pajak DJP saat ini sedang melakukan transformasi kelembagaan menuju Semi-Autonomous Revenue Authority yang sudah dicantumkan dalam Cetak Biru Transformasi Kelembagaan DJP sebagai salah satu upaya untuk mencapai target penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan strategis dalam Cetak Biru Transformasi Kelembagaan yang dilakukan oleh DJP, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan yaitu teori administrasi pajak, transformasi organisasi, perencanaan strategis, compliance risk management, semi-autonomous revenue authority, dan fiscal blueprint. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan wawancara mendalam . Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perencanaan strategis dalam penerapan cetak biru transformasi kelembagaan DJP sudah terlaksana baik dalam bidang strategic plan, IT dan HR plan, communication, hiring dan training, restructuring dan reengineering, dan budget allocation.

---

ABSTRACTDirectorate General of Taxes is doing institutional transformation to Semi Autonomous Revenue Authority which has been set in Institutional Transformation Blueprint Directorate General of Taxes as one of the efforts to achieve the tax revenue target. This research aims to analyze strategic plan on institutional transformation blueprint that done by Directorate General of Taxes, using qualitative approach. The theories used in this research are tax administration, institutional transformation, strategic plan, compliance risk management, semi autonomous revenue authority, and fiscal blueprint. This research is using data collection of literature study and field research in depth interview . The result shows that strategic plan on institutional transformation blueprint Directorate General of Taxes had been done well including strategic plan, IT and HR plan, communication, hiring and training, restructuring and reengineering, also budget allocation."

"Rendahnya rasio pajak Indonesia dan berbagai tantangan efisiensi administrasi telah mendorong wacana transformasi kelembagaan otoritas perpajakan. Rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) dengan mengadopsi konsep Semi-Autonomous Revenue Authority (SARA), sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2025-2029, menjadi puncak dari wacana tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peluang dan tantangan penerapan model SARA di Indonesia melalui rencana pembentukan BPN, serta memetik pembelajaran strategis dari implementasi SARA di negara lain, yaitu Peru, Uganda, dan Malaysia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus komparatif dan wawancara mendalam dengan narasumber dari kalangan pemerintah, praktisi perpajakan, dan akademisi di bidang kebijakan publik serta fiskal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SARA di Indonesia menawarkan peluang signifikan, terutama dalam bentuk peningkatan otonomi kelembagaan (anggaran, sumber daya manusia), efisiensi birokrasi, dan potensi penguatan profesionalisme serta tata kelola. Namun, realisasi peluang tersebut dihadapkan pada serangkaian tantangan, meliputi resistensi politik dan kelembagaan, kompleksitas integrasi institusional dan budaya antara DJP dan DJBC, serta risiko penyalahgunaan wewenang dan korupsi jika tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang kuat. Lebih lanjut, ditemukan bahwa reformasi administratif saja tidak akan cukup untuk mengatasi masalah struktural ekonomi, seperti besarnya sektor informal, dan policy gap yang turut memengaruhi rendahnya tax ratio. Kesimpulannya, pembentukan BPN berpotensi menjadi solusi untuk mengatasi kesenjangan administrasi namun keberhasilannya bersifat sangat bergantung pada terpenuhinya beberapa prasyarat fundamental: adanya komitmen politik yang kuat dan berkelanjutan, desain kelembagaan yang kokoh dengan mekanisme pengawasan independen yang efektif, serta sinergi dengan reformasi kebijakan fiskal dan ekonomi yang komprehensif.

---

Indonesia's low tax ratio and various administrative efficiency challenges have spurred discussions on the institutional transformation of its tax authority. The plan to establish a National Revenue Agency (Badan Penerimaan Negara-BPN) by adopting the Semi-Autonomous Revenue Authority (SARA) concept, as mandated in the 2025-2029 RPJMN, represents the culmination of this discourse. This study aimsto conduct an in-depth analysis of the opportunities and challenges of implementing the SARA model in Indonesia through the proposed BPN, as well as to draw strategic lessons from SARA implementation in other countries, namely Peru, Uganda, and Malaysia. This research employs a qualitative approach with a comparative case study method and in-depth interviews with informants from the government, tax practitioners, and academics in public policy and fiscal fields. The findings indicate that implementing SARA in Indonesia offers significant opportunities, particularly in enhancing institutional autonomy (budget, human resources), bureaucratic efficiency, and the potential to strengthen professionalism and governance. However, the realization of these opportunities is confronted by a series of critical challenges, including political and institutional resistance, the complexity of institutional and cultural integration between the DJP and the DJBC, and the risks of abuse of power and corruption if not balanced by a robust oversight mechanism. Furthermore, it was found that administrative reform alone will not suffice to address structural economic problems, such as the large informal sector, and the policy gap that also contributes to the low tax ratio. In conclusion, the establishment of BPN has the potential to address the administration gap, but its success is highly contingent upon the fulfillment of several fundamental prerequisites: strong and sustained political commitment, a robust institutional design with an effective independent oversight mechanism, and synergy with comprehensive fiscal and economic policy reforms. "