Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sengketa investasi antara sebuah perusahaan asuransi asal Belanda, Achmea B.V. dengan Republik Slovakia mendorong lahirnya perubahan fundamental dalam rezim perlindungan investasi di wilayah intra-EU. Sengketa yang dibawa pada Court of Justice of the European Union (CJEU) ini membuahkan putusan yang menyatakan ketidakselarasan klausa mekanisme investor-state dispute settlement (ISDS) dalam Bilateral Investment Treaty (BIT) yang dijalin Belanda – Cekoslovakia dengan hukum tertinggi dalam wilayah EU, yaitu EU Law. Putusan ini mendorong analisa panjang terkait keabsahan BIT intra-EU lain yang seluruhnya mengandung klausa mekanisme ISDS dengan EU Law. Hasilnya, seluruh BIT intra-EU dinyatakan tidak selaras dengan EU Law dan wajib untuk diakhiri. Pengakhiran BIT intra-EU otomatis menghilangkan dasar hukum bagi perlindungan investasi di wilayah intra-EU yang selama ini diberikan oleh BIT. Penelitian ini memberikan analisa terkait dampak dari putusan CJEU dalam kasus Achmea B.V. dan Slovakia, perlindungan investasi setelah adanya putusan CJEU dan deklarasi pengakhiran BIT intra-EU, serta alternatif mekanisme penyelesaian sengketa investasi intra-EU pasca putusan CJEU. ......An investment dispute between a Netherland insurance company and Republic of Slovakia resulted in a fundamental change in the intra-EU investment protection regime. The dispute brought under Court of Justice of the European Union (CJEU) birthed a decision that the investor-state dispute settlement (ISDS) mechanism contained in the BIT used by the disputing parties is incompatible with EU Law. This decision results in the termination of all intra-EU BITs since all of them contain the similar ISDS mechanism clause to the Netherland – Czchoslovakia BIT. The termination automatically put intra-EU investment protection at a great risk since BITs are the most far-reaching legal basis in intra-EU investment protection. This research is analyzing the impact of CJEU’s decision on Achmea B.V. and Slovakia dispute, investment protection after the termination of intra-EU BITs, and the alternative mechanisms on investment protection after the decision by CJEU.

Abstrak :
Skripsi ini mengkaji penerapan prinsip The Most Favoured Nation di dalam penyelesaian sengketa investasi internasional yang berasal dari Bilateral Investment Treaties. Melalui penelitian yuridis-normatif, skripsi ini membahas mengenai prinsip The Most Favoured Nation menurut hukum internasional, prinsip The Most Favoured Nation di dalam Bilateral Investment Treaties dan sengketa-sengketa investasi internasional yang berkaitan dengan penerapan prinsip The Most Favoured Nation menurut keputusan pengadilan dan arbitrase internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa prinsip umum hukum internasional dan instrumen hukum internasional yang mengatur mengenai prinsip The Most Favoured Nation di bidang investasi, ragam ketentuan prinsip The Most Favoured Nation di dalam Bilateral Investment Treaties serta adanya perdebatan tentang penerapan prinsip The Most Favoured Nation di dalam sengketa investasi internasional. ...... This study discusses about the application of the Most Favoured Nation principle in international investment dispute settlement originating from Bilateral Investment Treaties. Through juridical-normative research, this study elaborates about the Most Favoured Nation principle under international law, the principle of the Most Favoured Nation principle in the Bilateral Investment Treaties and international investment disputes related to the application of the Most Favoured Nation principle according to the decisions of international courts and international arbitration. The research of this study shows some general principles of international law and international legal instruments that governs the Most Favoured Nation principle in investment field, diversity of the Most Favoured Nation provisions in Bilateral Investment Treaties and debates about the application of the Most Favoured Nation principle in international investment disputes.

Abstrak :
Menurut prinsip necessity, negara dapat dibenarkan melanggar hukum internasional jika ada ancaman terhadap kepentingan esensial negara. Untuk melindungi perekonomian dalam krisis, Argentina mengeluarkan kebijakan yang melanggar perlindungan investor dalam BIT. Argentina digugat ke ICSID dan terjadi variasi putusan, ada putusan yang membenarkan necessity dan ada pula putusan yang menolak. Tulisan ini meninjau penerapan prinsip necessity dikaitan dengan sengketa investasi yang terjadi. Penulis menelusuri perkembangan necessity dan penerapannya dalam sengketa, lalu meninjau pertimbangan Majelis Arbitrase ICSID. Necessity menurut Pasal 25 Draft Articles sulit diterapkan dalam sengketa investasi karena perumusan yang limitatif. Necessity lebih mudah diterapkan dalam BIT yang bersifat lex specialis, yaitu Pasal XI BIT AS - Argentina.

---

According to necessity principle, state can be excused for breach of international law if there are threats to the essential interest of the State. To protect its economy during crisis, Argentine enacted policies that violate investor protection in BIT. Argentine was sued to ICSID, and awards are varied. Some Tribunals accept Argentine's necessity defense, and some others don?t. This thesis revisits the application of necessity principle in the context of investment disputes. Author will trace the development of necessity and its application in various disputes, then analyze related ICSID Tribunal awards. Necessity according Article 25 Draft Articles is considered inapplicable in the context of investment dispute because of its strict formulation. Invocation of necessity is considered less difficult if stipulated in BIT as lex specialis, in this particular case is Article XI of US - Argentina BIT.

Abstrak :
Skripsi ini dilatarbelakangi oleh permasalahan adanya inkonsistensi putusan dan perdebatan para ahli terkait pengaturan mengenai hukum yang berlaku dalam Pasal 42 Konvensi ICSID. Hal ini menjadi semakin rumit dengan dipengaruhinya penerapan Pasal 42 Konvensi ICSID dalam sengketa ICSID yang didasarkan pada Investment Treaty. Untuk membahas permasalahan ini, maka akan digunakan penelitian hukum normatif dengan analisa yuridis-normatif. Hasil dari penelitian ini adalah, adanya fungsi dari investment treaty untuk memberlakukan hukum internasional ketika digunakan sebagai dasar arbitrase. Selain itu, investment treaty juga dapat menjadi metode pilihan hukum dalam sengketa ICSID sesuai dengan Pasal 42 Konvensi ICSID.

---

This study is motivated by the inconsistency of awards and scholars debate regarding the applicable law in investment disputes under Article 42 of the ICSID Convention. Such situation became more complex when a dispute is initiated under an investment treaty. This affects the application of Article 42 of the Convention. This study uses normative legal research and juridical-normative analysis to address the issue. The outcome of this study is to point out the proper functionality of investment treaties to enforce international law when investment treaty is used as a basis for arbitration. Furthermore, such an investment treaty can also be applied as a choice of law method in ICSID disputes in accordance with Article 42 of the ICSID Convention.

Abstrak :
Penelitian ini membahas apakah rumusan klausul Most-Favored-Nation (MFN) dalam perjanjian investasi internasional Indonesia (PII) pasca peninjauan ulang dapat mencegah penggunaan klausul tersebut untuk pembebanan kewajiban substantif yang berasal dari third-party treaty. Selain itu, penelitian ini juga membahas faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan oleh majelis arbitrase untuk menerima atau menolak penggunaan klausul MFN dalam basic treaty untuk membebankan kewajiban substantif dari third-party treaty. Menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, penelitian ini menyimpulkan bahwa rumusan klausul MFN dalam dua dari tiga PII Indonesia pasca peninjauan ulang dapat mencegah pembebanan kewajiban substantif yang berasal dari third-party treaty. Kedua PII tersebut adalah BIT Indonesia – Singapura (2018) dan BIT Indonesia – Uni Emirat Arab (2019). Sementara itu, rumusan klausul MFN dalam Indonesia – Australia CEPA (2019) belum dapat mencegah. Selanjutnya, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa terdapat setidaknya tiga faktor yang dipertimbangkan oleh majelis arbitrase untuk membebankan kewajiban substantif dari third-party treaty berdasarkan klausul MFN, yaitu rumusan klausul MFN, prinsip ejusdem generis, dan intent atau niat dari para pihak dalam perjanjian investasi internasional. Berdasarkan kesimpulan tersebut, pemerintah Indonesia sebaiknya lebih konsisten dalam merundingkan PII kedepannya untuk memasukkan larangan pembebanan kewajiban substantif dalam rumusan klausul MFN. ......This research discusses whether the formulation of the Most-Favored-Nation (MFN) clause in Indonesia's post-review international investment agreements (IIA) can prevent the use of such clause for the importation of substantive obligations originating from third-party treaties. In addition, this study also discusses what factors are considered by arbitral tribunals to accept or reject the use of the MFN clause in the basic treaty for the importation of substantive obligations from third-party treaties. Using the doctrinal method as well as the statutory approach and case approach, this research concludes that the formulation of the MFN clauses in two out of three of Indonesia's post-review IIAs can prevent the imporation of substantive obligations derived from third-party treaties. The two IIAs are the Indonesia - Singapore (2018) BIT and the Indonesia - United Arab Emirates BIT (2019). However, the formulation of the MFN clause in one out of the three IIAs analyzed, namely the Indonesia - Australia CEPA (2019), is not able to prevent such practice. Furthermore, this research concludes that there are at least three factors considered by arbitral tribunals to import substantive obligations from third-party treaties through the MFN clause, namely the formulation of the MFN clause itself, the ejusdem generis principle, and the intent of the contracting parties to the IIA. Based on the conclusions, the government of Indonesia should be more consistent when negotiating future IIAs to include the prohibiton of importing substantive obligations from third-party treaties in the MFN clause.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip dan standard fair and equitable treatment FET dalam kerangka hukum investasi internasional dan menganalisis interpretasi prinsip FET pada sengketa investasi internasional terutama dalam sengketa yang melibatkan Indonesia untuk kemudian dijadikan suatu pembelajaran dan materi evaluasi bagi kebijakan hukum Indonesia mengenai investasi asing di masa yang akan datang. Prinsip FET sebagai prinsip fundamental dalam hukum investasi internasional sudah dipraktekkan secara global. Tetapi, prinsip yang bertujuan untuk menjaga dan memberikan perlakuan sama rata dan non-diskriminatif terhadap investor dan investasi asing ini tidak luput dari permasalahan hukum. Ragam klausula FET di tiap perjanjian investasi internasional menimbulkan multiinterpretasi mengenai standard keberlakuan FET terutama dalam sengketa investasi internasional. Dalam kerangka hukum investasi internasional terdapat beberapa klasifikasi standard FET: FET sebagai ldquo;FET unqualified rdquo;/FET sebagai autonomous/ independent standard, FET sebagai customary international law minimum standard dan FET mencakup standard lainnya seperti salah satu contohnya full protection and security FPS . Metode penelitian yang digunakan adalah metode doktrinal melalui studi kepustakaan. Melalui penelitian ini, kesimpulan yang diraih adalah klasifikasi FET sebagai customary international law minimum standard merupakan standard yang menjadi preferensi investor dan juga host States dan pengaturan hukum Indonesia mengenai investasi asing masih lemah dan belum berhasil mengakomodir perkembangan hukum investasi internasional. Langkah strategis untuk memperbaiki dan memperkuat pengaturan hukum investasi asing di Indonesia diperlukan agar posisi dan kepentingan Indonesia sebagai host States lebih solid tanpa melanggar hak-hak investor asing terutama hak asasi yang mendasar. ...... This research aims to scrutinize and to provide answers to three matters the workings of principle of fair and equitable treatment FET within the framework of international investment law, the rationale and approach of FET interpretation in investment disputes, especially those involving Indonesia, and also possible update s or reform s for Indonesia rsquo s future investment policies. Without a doubt, FET has become and is a fundamental principle in international investment law hence its global practice. Contemporary international investment law recognises some FET classifications ldquo FET unqualified rdquo FET as autonomous independent standard, FET as customary international law minimum standard and FET that embraces other standards of treatment such as full protection and security FPS among others. However, FET existence to guard and guarantee equitable and non discriminative measures toward foreign investor and investment is inevitably exposed to legal problem s . Due to different wordings and classifications of FET, different arbitral tribunals subsequently produced multiple interpretations of FET. In essential, the research employs doctrinal method and library based research method. As reflected in the research, one may see that FET as customary international law minimum standard is a much favoured standard by host States and foreign investors alike. One may also see that there are weaknesses in Indonesia foreign investment policies thus strategic moves are necessary to be made in order to update and strengthen Indonesia rsquo s interests and position as host States without putting basic rights of foreign investor in jeopardy.