Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai peranan itikad baik sebagai landasan kepemilikan pembeli yang membeli dari orang yang tidak berhak menjual. Pembeli beritikad baik mendapatkan kepemilikan berdasarkan asas itikad baik walaupun pada dasarnya pemilik asli atas benda dilindungi prinsip nemo dat quad non habet yang melarang seseorang mengalihkan benda yang tidak dimilikinya. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini akan memperlihatkan bahwa itikad baik adalah nilai tertinggi dalam kepemilikan yang menaungi baik perlindungan pemilik asli maupun perlindungan pembeli. Hakim memiliki peran penting menentukan kepemilikan benda diantara mereka karena dalam melaksanakan tugasnya tersebut, hakim akan mengkonstruksi dan menerapkan standar tindakan yang dimunculkan dari nilai kejujuran untuk menentukan beritikad baik atau tidaknya seorang pembeli. Penentuan kejujuran pada pembeli akan memberikannya kesempatan yang setara dengan pemilik asli atas kontes kepemilikan di peradilan, oleh karenanya hakim pada akhirnya menjadi penentu prioritas kepemilikan diantara mereka.

---

This study explores the role bona fides as the foundation of purchaser’s ownership especially when involves purchaser from not entitled seller. Bona fides purchaser owns his rights against the nemo dat quad non habet rules (no one gives what they do not have) that protect the original owner’s rights. This study uses a normative juridical method, with conceptual approach and case study. The result of this study shows that bona fides as the highest principles in ownership accommodates both principles, nemo dat and purchaser protection. Judge have an important role in determining rights between them, because judges will construct and apply standard of conduct that arises from the value of honesty to determine whether a buyer is bona fide or not. By then an honest purchaser will have his equal stage in the contest for ownership rights against a true owner and judges will have to measure and determine the priority of ownership between them"

"Ketentuan dalam Bagian Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengatur tentang Ketentuan-ketentuan Konversi, termasuk hak eigendom. Dari pernyataan di dalam Pasal 1 Ketentuan-ketentuan Konversi dapat diartikan bahwa hak eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya UU a quo sejak saat tersebut menjadi hak milik, kecuali jika yang mempunyai tanah tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam Pasal 21 UUPA yaitu bukan warga negara Indonesia. Dalam kenyataannya masih banyak orang yang belum melakukan konversi hak atas tanah sebagaimana ditentukan oleh UUPA. Sebagai akibatnya muncul sengketa seperti yang ditemukan dalam kasus yang melibatkan ahli waris AM dan PT. PJ, dimana kedua pihak mengklaim sebagai pemilik tanah dengan alas hak eigendom. Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat permasalahan terkait pengakuan hak eigendom menurut ketentuan hukum di Indonesia. Selain itu juga mekanisme penyelesaian sengketa tanah dengan alas hak eigendom dalam kasus yang diteliti. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan memakai pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian ini adalah meskipun hak eigendom sudah tidak diakui, namun untuk tanah dengan alas hak eigendom dapat diajukan permohonan hak milik ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan menggunakan surat pernyataan penguasaan fisik yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi seperti kelurahan dan kepala kantor pertanahan. Adapun apabila terjadi sengketa maka penyelesaiannya ditempuh melalui BPN di mana selanjutnya BPN akan mengeluarkan keputusan penegasan pihak yang berhak atas tanah. Berdasarkan keputusan tersebut maka dapat ditempuh jalur litigasi melalui Pengadilan Negeri setempat untuk pengajuan gugatan dan Kepolisian guna membuat laporan terjadinya tindak pidana.

---

The provisions in the second part of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations (UUPA) regulates the provisions for conversion, including eigendom rights. From the statement in Article 1 of the Conversion Provisions, it can be interpreted that the eigendom rights to land that existed at the time the a quo Law came into effect became property rights, unless the owner of the land did not meet the requirements as stated in Article 21 of the UUPA, namely non-citizens. Indonesian country. In reality, there are still many people who have not converted land rights as determined by the LoGA. As a result, disputes arise as found in the case involving the heirs of AM and PT. PJ, where both parties claim to be the owner of the land on the basis of eigendom rights. This research was conducted by raising issues related to the recognition of Eigendom rights according to legal provisions in Indonesia. In addition, there is also a mechanism for resolving land disputes on the basis of Eigendom rights in the cases studied. The research method used is normative juridical using a statutory approach and a case approach. The results of the analysis obtained in this study are that although the Eigendom rights have not been recognized, for land that is still attached to the Eigendom rights, an application for ownership rights can be submitted to the BPN using a physical possession statement witnessed by 2 (two) witnesses. The settlement of land ownership disputes is taken through the BPN, to issue a decision affirming the party entitled to the land, the local District Court to file a lawsuit, and/or the Police to make a report on the occurrence of a crime."

"Otorita Batam sebagai pihak yang memperoleh hak pengelolaan berdasarkan Keputusan Presiden tetap wajib untuk mendaftarkan hak pengelolaannya pada Kantor Pertanahan Kota Batam yang kemudian menghasilkan Sertipikat Hak Pengelolaan sebagai bukti sah kepemilikan atas tanahnya. Sertipikat ini yang kemudian memberikan wewenang kepada Otorita Batam untuk merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah, menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga serta menerima uang pemasukan/ganti rugi dan uang wajib tahunan. Permasalahan dalam analisa tesis ini mengenai kedudukan izin alokasi lahan yang diberikan oleh Otorita Batam dan status Sertipikat Hak Guna Bangunan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 12/G/2020/PTUN.TPI. Penelitian hukum ini berbentuk doktrinal dengan cara menelaah kasus dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kemudian mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan berdasarkan fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Simpulan dari pembahasan ini adalah sikap Otorita Batam dalam memberikan izin alokasi kepada PT. X sebelum sertipikat Hak Pengelolaan atas nama Otorita Batam terbit dapat dinilai melanggar dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kantor Pertanahan Kota Batam yang lalai dalam melaksanakan tugasnya wajib untuk mencabut, membatalkan dan menghapus objek sengketa berupa 40 (empat puluh) Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut.

---

Otorita Batam, as the party that obtained management rights based on the Presidential Decree, remains obligated to register these rights at the Batam City Land Office, which subsequently issues a Certificate of Management Rights as valid proof of land ownership. This certificate then authorizes Otorita Batam to plan land use, allocate portions of the land to third parties, and receive compensation and annual dues. The issue analyzed in this thesis concerns the status of the land allocation permit granted by Otorita Batam and the Certificate of Right to Build (Hak Guna Bangunan) issued by the Batam City Land Office through the Comprehensive Systematic Land Registration program in the Administrative Court Decision of Tanjungpinang Number: 12/G/2020/PTUN.TPI. This legal research takes a doctrinal form by examining the case in the court decision that has legal force and then evaluating the judge's considerations based on the facts present in a community, legal entity, or government body. The conclusion drawn from this discussion is that Otorita Batam's issuance of the allocation permit to PT. X before the Certificate of Management Rights in the name of Otorita Batam was issued can be considered a violation and not in accordance with prevailing regulations. The Batam City Land Office, which was negligent in performing its duties, is obliged to revoke, cancel, and annul the disputed objects in the form of 40 (forty) Certificates of Right to Build."