Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam pelaksanaan tindakan medis di rumah sakit, seringkali terjadi sengketa. Hal tersebut biasanya dipicu oleh adanya ketidaksesuaian antara hasil dari tindakan medis yang diberikan oleh pemberi pelayanan kesehatan dengan apa yang diharapkan oleh penerima pelayanan kesehatan, serta tidak adanya komunikasi yang baik antara pemberi dan penerima pelayanan kesehatan dalam proses pemberian informed consent sehingga risiko medis dan malaparaktik medis menjadi tidak dapat dibedakan dengan jelas. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan deskriptif, Peneliti mencoba untuk memberikan gambaran umum mengenai kedudukan informed consent dan penerapan Doktrin Res Ipsa Loquitur dalam sengketa medis yang terjadi di rumah sakit berdasarkan Putusan No. 08/Pdt.G/2014/PN.KDR. dan No. 113 PK/Pid/2012. Pengaturan mengenai informed consent di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Pada Peraturan tersbut telah disebutkan bahwa resiko medis dari tindakan kedokteran terkait harus disampaikan sebelum pihak penerima pelayanan kesehatan memberikan persetujuan sehingga dapat dibedakan dengan jelas antara resiko medis dengan malapraktik medis. ......Disputes frequently occur between the healthcare providers and recipients of healthcare services in execution of medical actions in hospitals. This is usually triggered by disagreement of the results of medical actions delivered by healthcare providers with what is expected by recipients of health services, and lack of good communication between providers and recipients of health services in the process of giving informed consent with the result that medical and medical malpractice risks become indistinguishable definitely. By using normative-juridical and descriptive research methods, the researcher attempts to provide a general description of the position of informed consent and the application of the Doctrine of Res Ipsa Loquitur in medical disputes that occur in hospitals based on Indonesian court ruling No. 08/Pdt.G/2014/PN.KDR. and No. 113 PK/Pid/ 2012. Regulations regarding informed consent in Indonesia have been regulated in Regulation of the Minister of Health No. 290 of year 2008 regarding Approval of Medical Measures. It has been stated in the aforementioned Regulation that the medical risks of related medical actions must be submitted before the recipient of the health service gives consent in order that it can be clearly distinguished between medical risk and medical malpractice."

"ABSTRAKDi Indonesia masih banyak orang tidak mengetahui tentang hak dan kewajiban pasien yang diatur di dalam undang-undang. Skripsi ini membahas mengenai pengaturan second opinion dan rekam medis dalam penyelesaian sengketa medis, fungsi second opinion dan rekam medis dalam penyelesaian sengketa medis dan menganalisis Putusan No.14/PDT/G/2011/PN.BDG, 84/PDT/2012/PT.BDG, dan 1644/K/PDT/2013. Dengan tujuan menjelaskan peran second opinion dan rekam medis dalam penyelesaian sengketa medis. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan tipe preskriptif. Hasil penelitian dalam skripsi ini menyatakan bahwa rekam medis dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam peneyelesaian sengketa medis, sedangkan second opinion dapat digunakan sebagai petunjuk bagi pihak yang dirugikan dalam penyelesaian sengketa medis. Saran penulis, hasil perbedaan pendapat dokter lain second opinion harus dipahami dahulu konteksnya dan tidak dapat langsung diambil kesimpulan bahwa dokter yang lain telah melakukan malpraktek.

---

ABSTRACTBulk of people in Indonesia didn 39 t know about the rights and obligations of being a patient which are regulated in the laws and regulations. This Thesis is focusing on the regulations regarding second opinion and medical record regarding dispute settlement in medical dispute, and the role of second opinion and medical record regarding dispute settlement in medical dispute and analyzing verdict No.14 PDT G 2011 PN.BDG, 84 PDT 2012 PT.BDG, and 1644 K PDT 2013. To explain the role of second opinion and medical record regarding dispute settlement in medical dispute. The research in this thesis is using juridical normative method with prescriptive type. The results of the research in this thesis shows that medical record can be used as evidence for medical dispute settlement, while second opinion can be used as the clue for the vulnerable parties in the medical dispute. This thesis suggests that different view from another doctor second opinion should be seen the context and cannot be used to conclude that the first doctor was doing malpractice. Keywords Medical Record, Second Opinion, Medical Dispute. "