Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tanah bagi kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting dan semakin tinggi nilai dan manfaat atas tanah sering kali menimbulkan sengketa yang menyangkut kepemilikan hak atas tanah, khususnya tanah yang belum didaftarkan atau yang berasal dari konversi hak-hak lama. Tesis ini membahas jaminan kepastian hukum terhadap kasus sengketa tanah yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, akan tetapi sampai saat ini pembatalan sertifikat hak atas tanahnya belum dapat dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional karena sengketa tersebut semakin berlarut-larut, yang mana berkaitan dengan praktek proses pendaftaran tanah yang dianut oleh Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 ( UUPA ) yang menganut sistem publikasi negatif dengan tendensi positif.Penelitian ini adalah penelitian normative evaluatif dan hasil penelitian menunjukkan kasus sengketa tanah sering disebabkan oleh karena tidak dijalankannya secara seksama dan bertanggung jawab peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini peraturan pendaftaran tanah, sehingga menyebabkan penerbitan sertifikat atau peralihan hak yang cacat hukum. Sistem pendaftaran tanah negatif yang dianut oleh UUPA seyogyanya memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah apabila didukung dengan sistem administrasi pertanahan yang baik, tertib dan peran serta yang bertanggung jawab dari petugas atau instansi yang terkait dengan proses pendaftaran tanah dalam menyajikan data atau surat keterangan sebagai alas hak yang benar untuk penerbitan sertifikat dan/atau peralihan hak atas tanah.

---

Land for human life has a very important meaning and the higher value and benefits of land sometimes cause disputes concerning ownership of land rights, especially land that has not been registered or is originated from the conversion of the old rights. This thesis discusses the guarantee of legal certainty of land disputes that have obtained permanent legal force, but until now the certificate of cancellation rights to land can not be executed by the National Land Agency because the dispute is more protracted, which is related to the practice of land registration process adopted by the Basic Agrarian Law No. 5 year 1960 (BAL), which adopts a negative publicity with a positive tendency.This study is a normative evaluatif research design and the results showed land disputes are often caused by the exercise of careful and not responsible for regulations applicable in this case the rules of land registration, thus causing the publishing a certificate or transitional disability rights law . Negative land registration system adopted by BAL should provide a security guarantee and legal certainty for the owners of rights to land if the land administration system is supported by a good, discipline and responsible participation of the officers or institution related to the land registration process in the present the data or rights letter as a true base for the publication of certificates and / or transitional of land rights."

"Sertipikat Hak Atas Tanah sebagai hasil akhir proses pendaftaran hak atas tanah merupakan tanda bukti yang kuat dan bukan merupakan tanda bukti yang mutlak/sempurna menurut ketentuan UUPA, dan PP Nomor 24 Tahun 1997. Keterangan-keterangan yang tercantum didalamnya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima (oleh Hakim) sebagai keterangan yang benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Betapapun telah tersedia perangkat hukum yang mengatur pendaftaran tanah tetapi dalam praktek masih sexing ditemukan adanya sertifikat ganda. Permasalahan yang diteliti adalah kepastian hukum bagi pemegang Sertipikat Ganda Hak Atas Tanah yang diperoleh melalui perjanjian jual bell serta penerapan esensi PP No. 24 Tahun 1997 dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung Nomor 33/G/2003/PTUN-BDG tanggal 19 Juni 2003. Penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif mempergunakan tipe penelitian evaluatif guna meneliti bahan hukum primer yaitu UUPA, PP No. 24 Tahun 1997, Keputusan Meneg Agraria/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997 ditunjang bahan hukum sekunder dan tertier. Alat pengumpulan data adalah studi dokumen. Melalui analisis data secara kualitatif hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa sistim publikasi negatif mengandung kelemahan dalam memberikan kepastian hukum hak atas tanah tetapi di sisi lain merupakan peluang bagi pemegang hak yang sebenarnya ketika terdapat sertipikat ganda yang timbul karena kejahatan, kelalaian atau perbuatan melawan hukum. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No.5 Tahun 1986 memberikan perlindungan bagi pemilik Hak Atas Tanah yang merasa dirugikan untuk melakukan upaya hukum membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Kantor Pertanahan melalui PTUN. Putusan PTUN Bandung Nomor 33/G/2003/PTUN-Bdg tanggal 19 Juni 2003 memenuhi esensi dari tujuan dan ketentuan dalam PP No. 24 Tahun 1997 melalui pertimbangan hukum, yang menunjuk Pasal 57 yang menyatakan bahwa dalam proses penggantian Sertipikat yang rusak, sertipikat yang lama ditahan dan dimusnahkan. Perlindungan yang diberikan PTUN terhadap masyarakat yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum Pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan pesan dalam Penjelasan Umum UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU Nomor 5 Tahun 1986 telah laksanakan dengan balk dalam menangani perkara ini. "

"Setelah berlakunya UUPA pada tanggal 24 September 1960, berakhirnya masa dualisma hukum tanah yang berlaku di Indonesia menjadi suatu unifikasi hukum tanah. Hak-hak lama atas tanah demi hukum dikonversi menjadi hak-hak atas tanah yang baru sebagaimana diatur dalam UUPA. Pemilik tanah yang belum melakukan pendaftaran hak atas tanahnya menggunakan tanda bukti pembayaran pajak sebagai bukti kepemilikan atas tanah yang bersangkutan. Sementara dalam salah satu sumber hukum yaitu yurisprudensi nomor 34/K/Sip/1960 menyebutkan bahwa surat pembayaran pajak bukan merupakan petunjuk siapa yang harus membayar pajak atas suatu bidang tanah tertentu. Namun, dengan adanya keterangan dari para saksi dapat membuat suatu persangkaan oleh hakim untuk memutuskan perkara sengketa tanah. Meski pemilik tanah yang sebenarnya tidak memiliki sertifikat. Oleh karena itu, pentingnya pendaftaran tanah adalah sebagai jaminan kepastian hukum hak atas tanah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder dan data primer sebagai pendukung dengan menghimpun berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Dalam penelitian ini pada prosedur penyelesaian sengketa tanah hak milik terdiri dari tiga hal yaitu peraturan perundang-undangan mengenai tanah, peristiwa hukum beserta metode penemuan hukum yang digunakan dan putusan hakim. Peraturan perundang- undangan mengenai tanah yang digunakan adalah Pasal 23, 32 dan 38 UUPA dan PP 10/1961 serta PP 24/1997. Metode penemuan hukum yang digunakan adalah persangkaan hakim dalam memutuskan yaitu bukti berupa Ipeda dan keterangan saksi. Hasilnya, dituangkan dalam kesimpulan bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi pemilik tanah bekas hak milik adat yang beritikad baik yaitu menggunakan bukti pajak sebagai petunjuk kepemilikan tanah dengan didukung alat bukti lain untuk tanah hak lama dan alat bukti yang diatur dalam Pasal 174 HIR.

---

After be valid according to ihe laws of agraria (UUPA) on September, 24, 1960 end in dualism system of land in Indonesia to be unification of land. Former right of land on conversion laws to be modem right properly arranged at laws of agraria (UUPA). The owner of land who didn’t make registration of his land made use of proof tax payment as his ownership. Based on yurisprudence no. 34/K/Sip/1960 mentioned that proof of tax payment is not guidance of who has to pay the land. But, with witness Information made judge presupposition to decided the dispute of land case. Altough he doesn’t have certificate. Therefore, registration of land be the need to legal security. This is descriptive normative research with qualitative method and used sccondary data by gather from many of literature and land of regulations. This technical research used interview and documents study. The regulation of land such as article 23, 32 and 38 UUPA and government rules no. 24/1997. Final conclusion is the State give protection for owner the former land who has an intention well with proof of tax payment ruled in article 174 HIR."

"Perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan merupakan salah satu perjanjian sewa menyewa yang banyak dilakukan di masyarakat, dikaitkan dengan penerapan asas horizontal, dimungkinkan tanah dan bangunan diatasnya dipunyai oleh pemegang hak yang berbeda, pemegang hak atas bangunan dapat menyewa tanah empunya sei pemegang hak atas tanah agar dapat mendirikan bangunan diatas tanah si pemegang hak atas tanah. penulisan tesis mengambil judul "Penerapan Asas Pemisahan Horizontal Dalam Sengketa Tanah (Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 625/K/Pdt?2009)" dimana dalam kasus tersebut perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh pemegang hak atas tanah dengan pemilik bangunan yang berada diatas tanah tersebut tidak diakui oleh ahli waris dari pemberi sewa sehingga timbul sengketa.

---

Rental agreement of land and buildings is one of rental agreement is mostly done in the community, associated with the application of the principle of horizontal separation, land and buildings owned by different rights holders, building owner can lease the land from the land right holders to establish buildings. This thesis titled " The Application of principle of horizontal separation in land disputes (Judicial study of supreme court decision against no. 625 K/Pdt/2009)" where in this case, a dispute arises because the lease agreement by land rights holder with the building rights holder is not recognized by heirs of the land owned."