Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :

Sistem ketatanegaraan Amerika mengadopsi gagasan checks and balances, yang melaluinya diyakini akan tercipta kontrol efektif antar ketiga cabang pemerintahan. Namun dalam hal wewenang perang, kontrol dimaksud tidak terjadi, karena yang justru mengemuka adalah perebutan wewenang antara Kongres dan Presiden, padahal konstitusi mengamanatkan adanya suatu deliberasi. Penulis berargumen bahwa guna menjembatani polemik ini perlu dihidupkan kembali lembaga federatif sebagai interbranch agency. Dalam hal ini seorang National Security Adviser akan memainkan peran tersebut dalam suatu format relasi baru Kongres-Presiden perihal wewenang perang yang penulis istilahkan “integrasi kolegial”.

---

American political system employs the mechanism of checks and balances that is designed to deliver effective check among the three branches of government. Yet in the realm of war power, instead of check, a fierce and many times unfruitful competition of constitutional right between President and Congress has been displayed throughout history. This is a stark deviation from the deliberative ideal of the constitution. Here the author argues that in order to bridge this mutual encroachment and to achieve a more ideal end, a revival of federative branch from John Locke’s philosophy is commendable. This interagency branch should be occupied by National Security Advisor, and it will operate within a new relational matrix of war powers between President and Congress that the author calls “collegial integration”.

 

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang lembaga Kementerian Sekretariat Negara sebagai bagian dalam lembaga kepresidenan Indonesia selain terdapatnya lembaga Sekretariat Kabinet dan Kantor Staf Presiden. Sampai dengan saat ini, masih dilakukan pembedaan antara Kementerian Sekrerariat Negara dengan Sekretariat Kabinet dan Kantor Staf Presiden meskipun diantaranya menjalankan tugas dan fungsi yang serupa yakni dalam rangka membantu Presiden selaku kepala negara dan sekaligus selaku kepala pemerintahan dalam sistem pemerintahan presidensiil yang dianut dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Pembedaan antara lembaga Sekretariat Negara dengan Sekretariat Kabinet merupakan sebuah bentuk kekeliruan dalam sistem pemerintahan presidensiil, yang tidak mengenal pembedaan ataupun pemisahan antara Presiden selaku kepala negara dan selaku kepala pemerintahan sehingga melalui penelitian ini akan disampaikan gagasan mengenai permasalahan tersebut melalui tinjauan historis, yuridis, bahkan terhadap aspek perbandingan dengan lembaga serupa di negara lain. Gagasan unifikasi lembaga kepresidenan yang diangkat dalam penelitian ini diharapkan dapat mewujudkan sistem ketatanegaraan yang lebih ideal dan optimal untuk ke depannya. ......This research discusses about the structure of institution of The Ministry of State Secretariat of The Republic of Indonesia as its standing on Indonesias presidential institution besides The Cabinet Secretariat and The Office of President Staff. Until today, the differentiation amongs the three organization still held despite performing the same duty, which is doing the service for the President as the head of state and the head of government in presidential system adopted in Indonesia. The differentiation is clearly a misconception in presidential system which does not separate the function of President as head of state or as the head of government. This thesis explains about the problem based on historical, juridicial, even comparatical studies about the standing of State Secretariat institution in other nations. Idea about presidential institution unification which is discussed in this thesis is expected to make the governmental system in Indonesia could be more optimal and ideal.