Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Aktivitas gerakan separatis Papua terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, termasuk melalui aksi yang dilakukan di dunia internasiona. Tulisan ini bagian dari riset yang dilakukan tahun 2014. Dengan pengumpulan data di Jakarta dan Papua, Melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan ahli dan para pemangku kepentingan yang beragam...

Abstrak :
Upaya kemerdekaan Catalonia berawal dari rasa nasionalisme yang tumbuh dalam diri bangsa Catalonia berdasarkan kebangsaan, budaya dan bahasa yang dianggap berbeda dengan Spanyol. Self determination dan semangat primordial masyarakat Catalonia dipicu oleh rasa ketidakpuasan dan buruknya pola hubungan antara daerah, yaitu Catalonia, dengan Pemerintah pusat Spanyol di Madrid. Sehingga tujuan penelitian ini adalah, pertama, memvalidasi faktor-faktor yang menyebabkan Catalonia ingin memerdekakan diri dari Spanyol, dan merekonstruksi keterlibatan gerakan separatisme dalam upaya kemerdekaan Catalonia. Kedua, mengabstraksi prinsip-prinsip pertahanan-keamanan Spanyol dalam mempertahankan Catalonia, dan merinci berbagai upaya pertahanan-keamanan yang dilakukan oleh Spanyol, hasil penelitian menunjukan bahwa gerakan separatis Catalonia terlibat dalam semua aspek yang menghendaki referendum untuk memisahkan diri dari kerajaan Spanyol dan gerakan separatisme memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap stabilitas pertahanan dan keamanan di Catalonia. ......Catalonia's independence efforts began with a sense of nationalism that grew within the Catalonian nation based on nationality, culture and language which were considered different from Spain. The self-determination and primordial spirit of the Catalan people were triggered by the feeling and poor relationship pattern between the region, namely Catalonia, and the Spanish central government in Madrid. So the purpose of this study is, first, to validate the factors that caused Catalonia to want to be independent from Spain, and to reconstruct the involvement of the separatist movement in the pursuit of Catalonia's independence. Second, abstracting the principles of Spanish security in defending Catalonia, and detailing the various defense-security efforts carried out by Spain, the results of the study show that the Catalan separatist movement was involved in all aspects that the referendum wanted to secede from the Spanish empire and the separatist movement had an impact. of great significance to the defense and security of Catalonia.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk membahas fenomena gerakan separatisme yang terjadi di negara dunia pertama yaitu Kanada. Gerakan yang lebih dikenal dengan sebutan gerakan sovereignisme ini terjadi di salah satu provinsi terbesar di Kanada yang mayoritas penduduknya merupakan orang-orang berbahasa dan berbudaya Perancis yaitu Quebec. Perbedaan identitas merupakan salah satu pemicu dari lahirnya gerakan tersebut. Penelitian ini membahas keberlangsungan gerakan terkait pasca kekalahannya pada Referendum Quebec 1995 hingga saat ini yang dimotori oleh partai pro-sovereignty Bloc Quebecois. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep sovereignism yang dikemukakan oleh Spiegliere, Skinner & Sweijs (2017). Setiap data yang diperoleh pada penelitian ini berasal dari studi literatur. Penelitian ini menemukan fakta bahwa meskipun gerakan sovereignisme yang dilancarkan oleh partai Bloc Quebecois mengalami kekalahan pada referendum 1995, upaya dan semangat gerakan itu masih tetap eksis hingga hari ini di bawah naungan partai tersebut. Tidak hanya itu, penelitian ini juga menemukan adanya perubahan bentuk gerakan sovereignisme yang dilakukan oleh Bloc Quebecois dari waktu ke waktu menyesuaikan dan mengikuti situasi dan perkembangan ekonomi, sosial, dan politik yang ada di Quebec saat ini. .......This study aimed to discuss the phenomenon of separatism movement that occured in Canada as a first world country. The movement itself better known as sovereignism movement that currently occured in one of the biggest provinces in Canada with the majority of its population are culturally and speaking French which is Quebec. The differences of identity is one of the causes of the movement itself. This study examines the movement after its defeat in the 1995 Quebec Referendum until present day that was driven by pro-sovereignty party Bloc Quebecois. The concept that is used in this study is sovereignism concept founded by Spiegliere, Skinner & Sweijs (2017). Every datas obtained in this study sourced from literature study. This study found that even though the movement was defeated in the 1995 referendum, the effort and spirit of it are still exist even until now under the Bloc Quebecois. This study also found there is a change of movement done by the Bloc Quebecois in order to be able to adapt and fit current economical, social, and political situation of Quebec.

Abstrak :
Gerakan separatis di Papua kini menjadi isu yang belum menemukan bentuk solusi yang dilandasi suatu strategi yang komprehensif dan bersifat dinamis dalam konteks menyesuaikan dengan perkembangan di Papua. Di sisi yang lain, bila tidak ditangani dengan segera maka dapat menjadi bom waktu dan ancaman disintegrasi bagi keutuhan NKRI. Berbagai upaya kepolisian sudah dan masih terus dilakukan guna menanggulangi separatisme kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Brimob sebagai garda terdepan Polri dalam penanganan gangguan keamanan yang bersifat kontijensi dituntut harus optimal dalam penggunaan pendekatan-pendekatan penanggulangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) ini, khususnya pendekatan intelijen. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah sejauh mana peran dan pemanfaatan penggunaan intelijen oleh Brimob Polri dalam upaya penanggulangan separatisme di Papua dan langkah-langkah optimalisasi peran tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara kepada sejumlah informan kunci dan data dianalisis dengan menggunakan metode reduksi. Hasil dari penelitian yaitu: (1) Dalam penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua, setiap fungsi pada tubuh Polri memiliki perannya masing-masing namun saling berkesinambungan satu sama lain; (2) Dukungan informasi intelijen bagi pergerakan pasukan Brimob yang bertugas dalam penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua sudah baik namun dirasa belum maksimal dan (3) Adanya keengganan dalam tubuh Polri dan Brimob untuk mempertahankan dan mengembangkan ketangkasan maneuver lapangan yang secara dramatis berujung kepada penurunan ketangkasan daya tembak, daya maneuver dan daya jelajah pasukan Brimob khususnya di medan yang bergunung dan berbukit. ......The separatist movement in Papua is now an issue that has not yet found a solution based on a comprehensive and dynamic strategy in the context of adapting to developments in Papua. On the other hand, if it is not handled immediately, it can become a time bomb and threat of disintegration for the integrity of the Republic of Indonesia. Various police efforts have been and are still being made to tackle the separatism of armed criminal groups (KKB) in Papua. Brimob as the front line of the National Police in handling contingent security disturbances is demanded to be optimal in using these approaches to tackle the Armed Criminal Group (KKB), especially the intelligence approach. This study aims to examine the role and use of intelligence by Brimob Polri in countering separatism in Papua and the steps to optimize this role. This study used a qualitative approach by conducting interviews with a number of key informants and the data were analyzed using the reduction method. The results of the research are: (1) In handling the Armed Criminal Group in Papua, each function within the National Police has its own role but is mutually sustainable; (2) Intelligence information support for the movement of Brimob troops tasked with handling the Armed Criminal Group in Papua is good but is not maximal and (3) Reluctance within the National Police and Brimob to maintain and develop dexterity in field maneuvers which dramatically leads to a decrease in dexterity. firepower, maneuverability and cruising range of Brimob troops, especially in mountainous and hilly terrain.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini bertujuan untuk meneliti sejauh mana signifikansi sistem etnofederalisme di Federasi Rusia era Putin terhadap separatisme di Federasi Rusia. Sistem etnofederalisme yang seharusnya mengakomodir kepentingan etnis yang berbeda dapat membangkitkan bibit separatisme. Penelitian ini menggunakan konsep etnofederalisme dan metode sejarah dalam menganalisis hubungan Federasi Rusia dengan Republik etnisnya yaitu Republik Chechen. Implementasi etnofederalisme di Republik Chechen memiliki pengaruh terhadap potensi separatisme di Federasi Rusia. Hal tersebut membuktikan bahwa sistem etnofederalisme di Federasi Rusia memiliki signifikansi terhadap gerakan separatis Chechen.

---

ABSTRACT
This thesis is purposed to research how far ethnofederalism had significances to the separatism in Russia Federation. Ethnofederalism that should accomodate the interest of different ethnics can generate the seeds of separatism. This research used the concept of ethnofederalism and separatism terrorism and history method to analize relation between Russian Federation and its subject federation (Republic Chechen). Implementation of ethnofederalism in Chechen Republic had influence to the separatist movement in Russian Federation. It proved that ethnofederalism had significances to the separatism in Russia Federation.

Abstrak :
ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pelembagaan partai politik dalam kerangka otonomi khusus sebagai sarana resolusi konflik separatisme. Otonomi khusus merupakan pembagian kekuasaan yang diserahkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah negara induk kepada wilayah konflik separatisme. Dalam otonomi khusus terdapat kebijakan khusus atau hanya diperuntukkan bagi wilayah yang bersengketa. Salah satunya yaitu kebijakan partai politik lokal. Aceh dan Mindanao memiliki persamaan dan perbedaan dalam konteks konflik separatisme dan resolusi konflik. Persamaan utama yaitu terdapat kelompok pemberontak yang menginginkan kemerdekaan di kedua wilayah, perbedaan utama yaitu resolusi konflik yang gagal di Mindanao sedangkan berhasil di Aceh dengan indikator berhentinya konflik separatisme. Argumen utama penulis dalam penelitian ini adalah partai politik lokal sebagai sarana resolusi konflik yang menjadi faktor berakhirnya konflik separatisme di Aceh antara GAM dan GoI namun tidak berhenti di Mindanao antara MNLF/MILF dan GRP. Kegagalan di Mindanao ini berdasarkan indikator masih berlanjutnya konflik setelah perjanjian perdamaian Tripoli pada tahun 1976 antara MNLF dan GRP. Berlanjutnya konflik tersebut menyebabkan munculnya kelompok pemberontak lain seperti MILF, BIFF, dan Abu Sayyaf Group. Permasalahan ini kemudian membawa penulis kepada argumen kedua yaitu dengan terdapat sentralisasi kelompok pemberontak, maka memudahkan proses perdamaian konflik separatisme. Selanjutnya penulis juga menemukan bahwa konflik separatisme tidak mencapai resolusi, jika kesepakatan otonomi khusus tidak mengatur partai politik lokal, karena kekuasaan yang diserahkan terpusat pada pemimpin kelompok pemberontak. Penulis melakukan analisis menggunakan teori yang dikembangkan oleh De Zeeuw (2009), yang menjelaskan empat aktor atau lembaga yang berperan dalam pelembagaan partai politik lokal, yaitu; aktor internasional, kelompok separatis atau pemberontak elit politik dan elit domestik. Penelitian ini bersifat kualitatif eksplanatif dengan komparasi menggunakan metode process tracing untuk membangun kesimpulan penelitian.

---

ABSTRACT
This study aims to analyze the impact of institutionalizing political parties within the framework of special autonomy as a medium of conflict separatism resolution. Special autonomy is the division of power that is surrendered by the central government or the parent state government to the territory of separatist conflict. In special autonomy there is a special policy or policy that only intended for the disputing region. One of them is the policy of local political parties. Aceh and Mindanao have similarities and differences in the context of separatist conflict and conflict resolution. The main equation is that there are rebel groups fighting for independence in the two regions, the main difference is the resolution conflict in Mindanao unsuccessful while succeed in Aceh with the cessation of the separatist conflict indicator. The main argument in this study is, local political parties as a medium of conflict resolution is a factor in the successful on ended the separatist conflict in Aceh between GAM and GoI but does not cease the conflict in Mindanao between MNLF / MILF and GRP. This failure in Mindanao is based on the indicator that the conflict continues after the Tripoli peace agreement in 1976 between MNLF and GRP. The continuation of the conflict led to the emergence of other rebel groups such as the MILF, BIFF, and the Abu Sayyaf Group. This problem then brings the writer to the second argument, namely by centralizing the rebel group, thus ease the peace process of separatist conflict. Furthermore, the authors also found that separatist conflicts did not reach a resolution, if the special autonomy agreement did not regulate local political parties, because the power handed over was centered on the leaders of the rebel group. The author conducts an analysis using a theory developed by De Zeeuw (2009), which describes four actors or institutions that play a role in institutionalizing local political parties, namely; international actors, separatist groups or rebels of political elites and domestic elites. This research is qualitative explanatory by comparison using process tracing method to construct research conclusions.