Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Delik makar, sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kepentingan hukum negara, telah mewarnai Indonesia sejak awal kemerdekaan. Aceh, Maluku, dan Papua adalah ketiga wilayah yang sering menjadi pusat perhatian, mengingat ketiga daerah ini telah berupaya memisahkan diri dari Republik Indonesia sejak dahulu kala. Salah satu bentuk dari ekspresi atas upaya separatis ini adalah pengibaran bendera, baik oleh simpatisan atau mereka yang mengungkapkan dukungan. Namun demikian, para penegak hukum mengelompokkan aksi pengibaran bendera ini sebagai salah satu pelanggaran atas pasal makar, meskipun tidak tampak suatu perbuatan yang mengarahkan pada terpisahnya suatu wilayah tertentu dari Indonesia. Maka dari itu, skripsi ini akan membahas mengenai korelasi antara perbuatan pengibaran bendera tersebut dengan pemidanaan atas makar, terutama terhadap pasal 106 KUHP. Metode penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif, berbentuk penelitian eksplanatoris dengan data primer berupa beberapa putusan pasal 106 KUHP dari daerah pengadilan Maluku dan Papua. Berdasarkan atas data yang diteliti, ditemukan bahwa perbuatan pengibaran bendera tidak secara serta-merta memunyai keterkaitan dengan upaya untuk melakukan apa yang dilarang di dalam pasal 106 KUHP. Diperlukan adanya perbuatan lain untuk mendefinisikan pengibaran bendera sebagai bagian dari upaya melakukan makar, sehingga kehati-hatian dan deskripsi menyeluruh diperlukan Majelis hakim dalam membuat putusan atas perbuatan tersebut.ason, as one forms of the criminal act to the Government, has involvements to Indonesia’s politics since the starting era of independency. Aceh, Maluku, and Papua were the most frequently watched regions, as those three had tried countlessly to segregate themselves from Indonesia in the past. One form of expression to their means is by flag-hoisting, whether done by the sympathizers or those who showed support. However, the law enforcers classified the flag-hoisting as a figure of violation of the treason article, although it did not appear to be the act that led to a dissociation of a certain area from Indonesia. Therefore, this thesis will discuss the correlation between the act with the treason itself, especially against articles 106 of the criminal code. The research method used in this study is juridical normative, in an explanatory form, using several judicial decisions of articles 106 of the criminal code from Maluku and Papua court areas. Based on the data that were examined, it was found that the act of hoisting the flag did not immediately have a connection with articles 106 of the Criminal Code. Thorough analysis is required by the panel of judges in making decisions of these actions."

"ABSTRAKIsu separatisme di Papua merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi Indonesia karena mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI . Gerakan separatis di Papua mendapat dukungan dari sejumlah negara diantaranya adalah Vanuatu. Tesis ini menjelaskan tentang strategi dan pencapaian diplomasi publik Indonesia di Vanuatu berkenaan dengan isu Papua. Penelitian ini menggunakan teori diplomasi publik dari Leonard, Stead dan Smewing 2002 dengan metode penelitian kualitatif dan menerapkan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa diplomasi publik yang dijalankan Indonesia telah sampai pada tahap ke tiga yakni pelibatan masyarakat Vanuatu dalam aktivitas Indonesia. Namun, diplomasi publik Indonesia belum sampai pada tahapan ke empat sehingga belum mampu mempengaruhi sikap politik Vanuatu atas isu Papua. Vanuatu tetap mendukung gerakan separatis Papua. Penelitian ini mengungkap kendala utama yang menyebabkan diplomasi publik Indonesia di Vanuatu belum mencapai tahapan ke empat yaitu adanya faktor Melanesian Renaissance yang mempengaruhi konstitusi Vanuatu. Selain itu, pelaksanaan diplomasi publik Indonesia di Vanuatu masih didominasi oleh aktor negara atau kurang melibatkan aktor non-negara sehingga strategi diplomasi publik yang dijalankan belum memberikan hasil optimal. Penelitian ini diharapkan berkontribusi pada studi tentang kebijakan luar negeri Indonesia dan diplomasi publik sebagai bagian penting dari ilmu Hubungan Internasional. Kata kunci:Gerakan Separatis Papua; Indonesia; Vanuatu; Diplomasi Publik; Melanesian Renaissance.

---

ABSTRACT Separatism in Papua is one of the major issues faced by Indonesia government since it threatens the unity of the country. Papua separatist movement has been supported by several countries including Vanuatu. This thesis explains the strategy and achievement of Indonesian public diplomacy in Vanuatu which has not been able to resolve the support of the country towards Papua separatist movement. The research uses theory of public diplomacy by Leonard, Stead and Smewing 2002 and applies qualitative research method as well as literature study as the data collection technique. The findings of this research show that Indonesian public diplomacy in Vanuatu has achieved the third hierarchy of public diplomacy which is enganging the people of Vanuatu with Indonesians. However, the country has not yet achieved the fourth level of public diplomacy, thus has yet been able to shape Vanuatu political stance on the issue of Papua. Vanuatu yet staunchly supports Papua separatist movement. This research then reveals the main factor for Indonesia inability to achieve the fourth stage of public diplomacy which is the strong influence of Melanesian Renaissance in Vanuatu constitution. In addition, the conduct of Indonesian public diplomacy in Vanuatu has been dominated by state actor and less involve the role of non state actors, hence the strategies of public diplomacy conducted have produced nonoptimal result. It is hoped that this research will contribute to the study of Indonesian foreign policy as well as public diplomacy as one of the main subjects in International Relations studies. Key words Papua Separatist Movement Indonesia Vanuatu Public Diplomacy Melanesian Renaissance."

"Dalam sejarah DI/TII Jawa Tengah, masa kepemimpinan Amir Fatah (1949-1950) merupakan periode awal dari gerakan tersebut secara keseluruhan. Dalam periode tersebut, aktivitas gerakan baru terbatas pada daerah Tegal-Brebes. Peranan Amir Fatah dalam masa-masa awal gerakan DI/TII Jawa Tengah ini sangatlah menonjol. Namun demikian, sejauh ini belum ada studi yang membahas secara khusus dan mendalam mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, sangatlah beralasan apabila studi ini dilakukan.Permasalahan yang akan dicari jawabannya lewat studi ini adalah: mengapa Gerakan DI/TII Amir Fatah muncul di daerah Tegal- Brebes, bagaimana pertumbuhan dan perkemhangannya selama di bawah kepemimpinan Amir Fatah, serta bagaimana Iangkah Pemerintah untuk menyelesaikan pemberontakan tersebut ?Gerakan DI/TII Amir Fatah dapat dikategorikan sebagai aksi kolektif yang sifatnya proaktif. Ini disebabkan karena gerakan tersebut memperjuangkan sesuatu yang belum dimiliki, yaitu diakuinya kedaulatan Negara Islam Indonesia (NII).Studi ini dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah yang berlaku dalam metode sejarah, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, serta penulisan. Data diperoleh dari sumber-sumber sejarah baik primer maupun sekunder. Sumber primer meliputi arsip, koran, dan majalah sejaman, serta hasil wawancara dengan para pelaku sejarah. Sedangkan sumber sekunder diperoleh dari sejumlah buku dan artikel.Gerakan DI/Tll Amir Fatah muncul setelah Agresi Militer Belanda II, yang ditandai dengan diproklamasikannya NII di desa Pengarasan, tanggal 28 April 1949. Gerakan ini didukung oleh Laskar Hisbullah dan Majelis Islam (MI), yang merupakan pendukung inti gerakan, serta massa rakyat yang mayoritas terdiri dari para petani pedesaan.Kelompok-kelompok masyarakat tersebut memberikan dukungannya kepada DI/TII karena alasan ideologi, yaitu memperjuangkan Ideologi Islam dengan mengakui eksistensi Negara Islam Indonesia (NII).Amir Fatah merupakan tokoh yang membidani lahirnya DI/TII Jawa Tengah. Semula ia bersikap setia pada RI, namun kemudian sikapnya berubah dengan mendukung Gerakan DI/TII. Perubahan sikap tersebut disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, terdapat persamaan ideologi antara Amir Fatah dengan S.M. Kartosuwiryo, yaitu keduanya menjadi pendukung setia Ideologi Islam. Kedua, Amir Fatah dan para pendukungnya menganggap bahwa aparatur Pemerintah RI dan TNI yang bertugas di daerah Tegal-Brebes telah terpengaruh oleh "orang-orang Kiri", dan mengganggu perjuangan umat Islam. Ketiga, adanya pengaruh "orang-orang Kiri" tersebut, Pemerintah RI dan TNI tidak menghargai perjuangan Amir Fatah dan para pendukungnya selama itu di daerah Tegal-Brebes. Bahkan kekuasaan MI yang telah dibinanya sebelum Agresi Militer II, harus disebahkan kepda TNI di bawah Wongsoatmojo. Keempat, adanya perintah penangkapan dirinya oleh Mayor Wongsoatmojo.Dalam meiakukan aksi-aksi militernya, Amir Fatah berhasil memobiliasikan berbagai sumber daya dari para pendukungnya, baik normatif, utilities, maupun Koersif. Namun di samping itu juga terdapat hambatan yang harus dilaluinya, yaitu berupa tentangan yang datang dari kelompok gerilyawan Gerakan Antareja Republik Indonesia (GARI), dan Gerilya Republik Indonesia (GRI), serta dari "Orang-orang Kiri", terutama kaum Komunis.Dalam menyelesaikan pemberontakan Dl/TII tersebut, Pemerintah RI menempuh dua cara, yaitu operasi militer dan politik. Operasi militer dilakukan dengan membentuk Komando Gerakan Banteng Nasional (GBN). Untuk cara-cara politis, Pemerintah menawarkan amnesti kepada para pemberontak. Pelaksanaan kedua cara yang ditempuh oleh Pemerintah itu, ditambah dengan kekecewaan Amir Fatah terhadap intern organisasi DI/TII telah berhasil memaksa Amir Fatah untuk meninjau kembali perjuangannya selama itu, dan kemudian menyerah. Kekecewaan itu muncul karena dalam struktur organisasi Divisi IV Syarif Hidayat yang baru terbentuk, posisinya berada di bawah Satibi Mughny, yang dahulu merupakan anak buahnya.Dalam kesatuan tersebut Amir Fatah hanya menjabat sebagai Komandan Brigade, sedangkan Satibi Mughnya menduduki jabatan Kepala Staf Divisi.Dibawah kepemimpinan Amir Fatah, sampai dengan tahun akhir tahun 1950, Gerakan DI/TII mengalami perkembangan yang cukup pesat. Bahkan ia behasil mempengaruhi Angkatan Oemat Islam (AOI), dan Batalyon 426 untuk melakukan pemberontakan. Sedangkan pengaruhnya terhadap Batalyon 423 tidak sempat memunculkan pemberontakan kerena adanya tindakan pencegahan dan Panglima Divisi Diponegoro.

---

In the history of DI/TII of Central Java, the leadership of Amir Fatah (1949-1950) was the first period of the movement entirely. In this period, the activities of the movement was only in Tegal and Brebes. Amir fatah had a great part in Central Java in the first of DI/TII movement So far, there weren't any studies ,specifically and deeply, that discussed about it. Through this study, we want to know why Amir Fatah's DI/TII movement appeared in Tegal-Brebes, How it grew and developed under Amir Fatah leader ship, and How Government faced this movement.Amir Fatah's movement could be Categorized as a collective action that was pro-active, because it struggle from something that they hadn't had before, it was the recoaizing of the Indonesian Islamic Country (NII) sovereignty.This study based on the steps of the method of history : heuristic, critic, interpretation and also in writing. The Batas have been got from the primary and secondary history resources. And also from the interview results of the actor of the history. The secondary resources were from the books and articles.The movement appeared after the aggression of Dutch Military II when the NII was proclaimed in Pengarasan Village, April 28, 1949. It was also supported by the Hisbullah Army (Laskar Hisbullah) and Islamic Council(Majelis Islam), and the farmers in the village (a group of society).This group gave their support to DI/TII because of Islamic Ideology in order to proclaim Indonesian Islamic Country (Negara Islam Indonesia).Amir Fatah was the former of DI/TII of Central java. He supported the movement very much even before he was loyal to the Indonesian Republic (RI). It was caused by many reason : first, He had the same ideology with S.M. Kartosuwiryo and also both of them supported Islamic Ideology faithfully. Second, according to Amir and his friends that the Government apparatus of Indonesia and Also the army (TNI) that were in Tegal-Brebes had been influenced by "the leftist" and had disturbed the Moslem. Third, the influence of "the leftist" had made the RI government and the army (TNI) not respect to the struggle of Amir and his followers in Tegal-Brebes. Even the Islamic Council (Majelis Islam), that had been formed before Militer Aggression II, should be given to the TNI under Wongsoatmojo. Fourth, Major Wongsoatmojo give a command to arrest him.In his military actions, Amir had been success in mobilizing many recourses of his follower in normative, utilities, and coercive. But still there were some problems that they had to face it, that was from the Antareja Movement of Indonesian Republic (Gerakan Antareja Republik Indonesia (GARI) and Guerrilla of Indonesian Republic (Gerilya Republic Indonesia (GRI), also from "The leftist" especially the communist.The government of Indonesian Republic had two ways to face the revolt of DI/TII : Military and Political Operations . The military operation was done by the forming of the command of the National Banteng Movement (Gerakan Banteng National/GBN). Politically, the Government offered amnesty to the insurgents. The execution of the two ways by the government was in the same time that Amir had been very disappointed of the intern of DM because his friends insisted him to reconsider their struggle and then to give up. His disappointment also because his new position in the structure of division II organisation/Syarif Hidayat was under Satibi Mughny that used to be his crew member. In this unit Amir was only the Brigade Commander, but Satibi Mughny was the chief of Division Staff.DI/TII movement developed very quick under the Leadership of Amir Fatah until 1950. He also had influenced Moslem Forces (Angkatan Oemat Islam/AOI) and Battalion 426 to make a revolt. But he failed to influence Battalion 423 because of the preventive of Diponegoro Division Commander."

"Tesis ini membahas mengenai upaya yang dilakukan kreditor separatis melakukan eksekusi atas jaminan hak kebendaan yang dimilikinya dalam jangka waktu yang ditentukan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Permasalahan dalam penulisan ini mengenai kedudukan kreditor separatis dalam proses kepailitan dan proses eksekusi jaminan yang dilakukan kreditor separatis dengan adanya pembatasan jangka waktu. Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian normatif, dengan metode pengolahan data yang bersifat kualitatif. Dalam proses kepailitan terdapat batasan-batasan terkait hak yang dimiliki kreditor separatis untuk mengeksekusi sendiri jaminan hak kebedaan. Pembatasan yang utama mengenai jangka waktu untuk memulai melaksanakan haknya dalam melakukan eksekusi jaminan tersebut.

---

This thesis discusses the efforts made by separatist creditors in order to execute their security right of goods in the prescribed period by law of Bankruptcy and Suspension Of Obligation For Payment Of Debts. Problems are regarding the separatist creditor in a process of bankruptcy and the process of execution by separatist creditor in restriction period.

The legal research was carried out through normative research with qualitative data processing. In a process of bankruptcy, there are limitations imposed related to the separatist creditor's rights, to execute by himself the security right of goods that his owned. The main limitation is the defined time period for separatist creditor to begin exercising his rights to execute that security right."

"Etnis Kurdi sebagai etnis yang heterogen telah terbagi ke dalam dua kelompok dengan identitas yang berbeda. Kelompok yang pertama adalah etnis Kurdi dengan identitas berdasarkan pendekatan objektif atas asal-usul kebangsaan yang statis. Kelompok yang kedua adalah etnis Kurdi dengan identitas berdasarkan pendekatan subjektif yang dinamis bagi setiap anggotanya untuk dapat berubah dan menentukan hidupnya sendiri. Sebagian kelompok Etnis Kurdi dengan karakteristik asal-usul kebangsaan yang berbeda dengan negara dimana tempat mereka tinggal, melalui semangat etnisitasnya tersebut melahirkan konsep etnonasionalisme untuk dapat mempertahankan eksistensi identitas mereka. Di Turki, konsep nasionalisme etnik yang mereka gunakan telah melahirkan konflik, perlawanan dan pemberontakan kepada pemerintah untuk melakukan gerakan separatis dan untuk membentuk negara sendiri dalam satu kesatuan etnisitas yang absolut. Karakteristik etnis berdasarkan asal-usul kebangsaan yang dimilikinya kerap menjadikan komunitas etnis sebagai sebuah kesatuan kelompok yang memisahkan diri dari segala perbedaan. Konsep etnisitas dengan ciri-ciri budaya yang mencakup bahasa, agama dan adat istiadat yang mutlak merupakan cara bagi setiap etnis untuk mengidentifikasi identitas mereka. Namun, identitas etnis tidaklah statis dan akan selau berproses berdasarkan perubahan ciri-ciri kutural yang dinamis. Maka, identitas etnis sesungguhnya juga bergantung pada keinginan setiap anggotanya untuk dapat menentukan nasibnya sendiri.

---

Kurdish as a heterogeneous ethnic that has been divided into two groups with distinctive identities. The first group is Kurdish who identity based on an objective approach on a static national origin. The second group is Kurdish whose identity is based on a dynamic subjective approach for each member to change and define his own life as a nation or as an ethnic groups. Some groups of Kurds with the characteristics of national origin which differs from the country where they live, through their ethnic spirit gave birth to ethnonasionalism concept to maintain the existence of their identity. In Turkey, the concept of ethnic nationalism that they use has created conflict, resistance and rebellion to the government being a separatist movement and aiming to form their own country in a single ethnicity as a sovereign nation. Ethnicity which is based on nation identity tend to separate from all the differences as an aethnic community. Ethnicity concepts which contain cultural traits including language, religion and customs are absolutely a way for each ethnic to identify themselves. However, ethnic identity is not static and always develops, based on dynamic cultural changes. Therefore, ethnic identity also depends on the willingness of each member in determining their own destiny."