Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Artikel ini membahas tentang keberhasilan Serikat Petani Indonesia (SPI) dalam perumusan deklarasi hak asasi petani tahun 2018. Bentuk keberhasilan SPI tersebut dapat dilihat dari disahkannya Deklarasi Hak Asasi Petani dan Orang-Orang yang Bekerja di Pedesaan oleh Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Desember 2018 lalu. Dalam menganalisis hal di atas, digunakan teori integrasi gerakan sosial yang merupakan upaya sintesa dari tiga dimensi/pendekatan yaitu struktur kesempatan politik, struktur mobilisasi sosial, dan pembingkaian kultural. Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan perjuangan SPI dalam perumusan deklarasi hak asasi petani tahun 2018  tidak dapat dilepaskan dari berperannya masing-masing dimensi/pendekatan, yang diuraikan dalam teori integrasi gerakan sosial. Hal ini dapat dilihat dari upaya SPI untuk mengampanyekan ide mengenai hak asasi petani, yang sudah dimulai pada tahun 2001 di Indonesia. Dilihat dari struktur kesempatan politik, keberhasilan perumusan Deklarasi Hak Asasi Petani dan Orang-Orang yang Bekerja di Pedesaan  mampu didesakkan tatkala terjadinya perubahan struktur politik di Indonesia. Hal ini berakibat pada mampunya SPI merumuskan Deklarasi Hak Asasi Petani Indonesia pada tahun 2001, yang kelak menjadi dasar bagi Deklarasi Hak Asasi Petani dan Orang-Orang yang Bekerja di Pedesaan. Dilihat dari struktur mobilisasi, keberhasilan SPI dalam melakukan mobilisasi, yakni membentuk aliansi taktik maupun strategis sebagai wadah perjuangan di tingkat internasional, berhasil memasifkan perjuangan agar disahkannya sebuah instrumen mengenai perlindungan hak-hak petani. Sementara itu, kemampuan SPI berjejaring di gerakan petani itnernasional memungkinkan dikonstruksinya isu hak asasi petani, yang sebelumnya isu di tingkat lokal menjadi isu internasional yang dapat diterima secara universal. Hal ini menjadi faktor penguat menjadi disahkannya Deklarasi Hak Asasi Petani dan Orang-Orang yang Bekerja di Pedesaan.

---

This article discusses the success of the Indonesian Peasant Union (SPI) in the formulation of peasant rights declarations in 2018. The success of the SPI can be seen from the adoption of the Declaration of the Rights of Peasants and People Working in Rural Areas by the United Nations Human Rights Council Nation (UN) last December 2018. In analyzing the above, the theory of integration of social movements is used which is an attempt to synthesize three dimensions / approaches namely political opportunity structure, social mobilization structure, and cultural framing. The results of the analysis of this study indicate that the success of the SPI struggle in the formulation of the declaration of peasant rights in 2018 cannot be separated from the role of each dimension / approach, which is described in the theory of social movement integration. This can be seen from the efforts of SPI to campaign for ideas on peasant rights, which had begun in 2001 in Indonesia. The analysisi from the political opportunity structure, the success of the formulation of the Declaration of the Rights of Peasants and People Working in Rural Areas was able to be pushed when there was a change in political structure in Indonesia. This resulted in the SPI being able to formulate the Declaration of Indonesian Peasant Rights in 2001, which later became the basis for the Declaration of the Rights of Peasant and People Working in the Rural Areas. From the structural mobilization analysis, the success of SPI in mobilizing, namely forming a tactic and strategic alliance as a forum for struggle at the international level, succeeded in ensuring the struggle for the passage of an instrument regarding the protection of farmers rights. Meanwhile, SPIs ability to network in the international peasant movement has enabled the construction of peasant rights issues, which previously issues at the local level became an international issue that could be universally accepted. This has become a reinforcing factor to the ratification of the Declaration of the Rights of Peasants and People Working in the Countryside.

"

"Penelitian ini membahas tentang perjuangan Pembaruan Agraria yang dilakukan oleh Serikat Petani Indonesia pada 1998-2011. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan strategi gerakan petani dalam memperjuangkan pembaruan agraria di Indonesia. Penelitian ini berupaya memaparkan kaitan perjuangan pembaruan agraria yang dilakukan oleh gerakan petani dan diangkatnya kembali agenda pembaruan agraria dalam panggung politik nasional. Lebih dalam lagi, penelitian ini akan memaparkan strategi Serikat Petani Indonesia (SPI) dalam memperjuangkan pembaruan agraria. Pertanyaan pokok yang diangkat dalam penelitian ini adalah, Bagaimana perjuangan Serikat Petani Indonesia untuk mendesakkan isu pembaruan agraria sebagaimana yang diamanatkan oleh UU PA, dalam agenda politik nasional ? Sub pertanyaan yang akan dijawab yakni, pertama, bagaimana Serikat Petani Indonesia (SPI) muncul dan berkembang menjadi organisasi tani? Kedua, bagaimana perjuangan agraria Serikat Petani Indonesia (SPI) di tingkat lokal ? Ketiga, Bagaimana strategi Serikat Petani Indonesia (SPI) memperjuangkan pembaruan agraria dalam arena politik nasional ?. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan mengunkan metode deskriptif analitis untuk menganalisis data-data yang diperoleh. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, pengumpulan dokumen serta wawancara mendalam dengan lima informan, aktifis Sintesa, Ketua Umum SPI, pakar agraria, anggota SPI, serta aktifis CNDS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjuangan agraria SPI ditingkat lokal dilakukan dengan mengutamakan kekuatan massa untuk menduduki lahan dan melakukan aksi massa. Pada tahun 2011, SPI telah berhasil menguasai dan merebut kembali lahan-lahan bagi petani seluas 47.270 hektar, dan telah menjadi lahan produktif yang menghidupi dan meningkatkan perekonomian keluarga petani. Sementara 247.477 hektar lainnya dalam tahap reklaiming/okupasi. Untuk menggalang dukungan ditingkat lokal, SPI membangun aliansi dengan organisasi tani, buruh, nelayan, mahasiswa serta LSM. Kaukus politik di Sumatera Utara yang dibangun dengan partai politik tidak efektif untuk mendesakkan tuntutan jangka panjang SPI. Perjuangan agraria di tingkat lokal sesekali diikuti oleh tindakan politik anggota SPI merebut kekuasaan tingkat Desa. Sebagaimana di Sukabumi, anggota SPI di desa Sirna Jaya berhasil merebut jabatan Kepala Desa. Di tingkat nasional perjuangan SPI ditujukan untuk mendesak negara untuk menjalankan UU No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU PA). Konferensi Nasional Pembaruan Agraria untuk Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Petani, yang diadakan oleh SPI bersama dengan organisasi gerakan agraria lainnya diangap menjadi tonggak kebangkitan isu pembaruan agraria. Dengan melibatkan kerjasama dengan Komnas Ham, pembaruan agraria kembali diangkat menjadi isu nasional, sebagai bagian dari Hak Ekosob. Diangkatnya kembali agenda politik agraria didorong oleh dua faktor, pertama, menguatnya desakan dari organisasi tani dan penggiat gerakan agraria. Kedua, intervensi Bank Dunia dalam mendorong liberalisasi hukum pertanahan melalui BPN dan Bappenas. Strategi Serikat Petani Indonesia untuk menentang relasi kekuasaan yang menindas, dilakukan untuk menghadapi berbagai bentuk kekuasaan di berbagai ruang dan tingkatan. ......This research discusses the Indonesia Peasant Union struggle for Agrarian Reform in Indonesia period 1998-2011. The purpose of this study was to describe the strategy of peasant movement struggle for agrarian reform in Indonesia. This study describe the relationship between agrarian reform struggle carried out by peasant movement, and the rising of agrarian reform agenda in the national arena. Further, this study will describe the strategy of Indonesian Peasant Union (SPI) to fight for agrarian reform. The research question in this study are, How does the struggle of Indonesian Peasant Union press the agrarian reform issue as mandated by Basic Agrarian Law, to national political agenda? Sub-questions to be answered is, first, how the Indonesian Peasant Union (SPI) appeared and developed into a peasants organization? Secondly, how the agrarian struggle of Indonesian Peasant Union (SPI) at the local level? Third, How does the strategy of Indonesian Peasant Union (SPI) to fight for agrarian reform in the national political arena? This study used a qualitative approach, and used descriptive analytic method to analyze the data obtained. Data collected from literature study, documents and indepth interviews with five informants, Sintesa activist, Chairman of the SPI, agrarian expert, a member of SPI, and CNDS activists. These results indicate that the agrarian struggle of SPI at the local level, done by emphasizing the mass strength to occupy the land and mass action. In 2011, SPI has managed to control and reclaim the land of 47.270 hectares to peasants, and has been a productive area that supports family peasants and boost the economy. While the other 247.477 hectares in the stage of reclaiming/occupation process. To build support at the local level, SPI build alliances with peasant organizations, workers, fishermen, students and NGOs. Political caucuses in North Sumatra, which built with political party was no effective to push for long-term demands of SPI. Agrarian struggle at the local level sometimes followed by political action of SPI member to seize power at village level. As in Sukabumi, a member of SPI in the village of Sirna Jaya won the mayor position in the village level election. At the national level aimed at the struggle SPI urge the state to implementing the Basic Agrarian Law No. 5/1960. National Conference on Agrarian Reform to Protection and Full fill of Peasant Rights, organized by SPI along with other agrarian movement organizations perceived to be a milestone in the rise of agrarian reform issues. By involving cooperation with Komnas Ham, agrarian reform again became a national issue, as part of Ecosoc rights. The rising of agrarian political agenda is driven by two factors, first, strong pressure from peasant organizations and the agrarian movement activists. Second, the World Bank intervention in promoting the liberalization land act. through the BPN and Bappenas. Indonesia Peasant Union strategy against the oppressive power relations, undertaken to deal with various forms of power in the various spaces and levels."