Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Jual beli dibawah tangan merupakan suatu perjanjian jual beli tanah, dimana perbuatan hukum yang dilakukan berupa pemindahan hak dengan pembayaran tunai artinya bahwa harga yang disetujui dibayar penuh pada saat dilakukan jual beli tersebut. Surat jual beli di bawah tangan atas tanah dan bangunan dibuktikan dengan selembar kwitansi. Dengan demikian, semua perjanjian yang dibuat antara para pihak sendiri secara tertulis dalam akta di bawah tangan, bentuknya bebas, terserah bagi para pihak yang membuat dan tempat membuatnya juga dibolehkan di mana saja. Dilakukan perjanjian jual beli dibawah tangan memiliki akibat salah satunya, dimana penjualnya baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia tidak diketahui keberadaannya lagi, sedangkan pembeli beritikat baik guna melakukan pencatatan peralihan hak di Kantor Pertanahan. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikat baik dan proses pencatatan peralihan hak tanah atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1364/Sukamaju yang dilakukan dengan perjanjian dibawah tangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sifat penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data adalah studi dokumen dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif. Adapun hasil penelitian bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penulisan tesis ini adalah proses pencatatan peralihan hak yang mana penjualnya tidak diketahui lagi keberadaannya, serta perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikat baik. Simpulan dari penelitian ini adalah terbitnya Sertipikat yang telah beralih namanya kepada nama pembeli dalam jangka waktu 30 hari (1 bulan). Saran dari penelitian ini guna mempersingkat lama waktu pencatatan peralihan hak maka masyarakat wajib melakukan transaksi jual beli atas tanah dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang yaitu Notaris dan PPAT. ......Private sale/purchase is a land sale/purchase agreement, where legal actions taken in the form of transfer of rights with cash payments mean that the agreed price is paid in full at the time of the sale/purchase. A letter of Private sale/purchase of land and buildings is proven by a receipt. Thus, all agreements made between the parties themselves in writing in the private deed, the form is free, it is up to the parties who make it and the place to make it is also permissible anywhere. Agreements of private deed has the effect of one of them, where the seller is both inside and outside the territory of the Republic of Indonesia, is no longer known, while the good buyer is to record the transfer of rights at the Land Office. The problems that will be discussed in this study are about legal protection for buyers with good ties and the process of recording the transfer of land rights over certificates of ownership number 1364/Sukamaju, which are carried out private sale/purchase. This study uses a normative juridical research method, the nature of the research used is descriptive analytical. Data collection methods used to obtain data are document studies and interviews. The data analysis method used by the author is a descriptive method, the results of the study are descriptive analytical. The conclusion of this study is the issuance of a certificate that has changed to the name of the buyer within 30 days (1 months). Suggestions from this research are to shorten the length of time to record the transfer of rights, the community is obliged to conduct private sale/purchase transactions on land in the presence of the authorized officials, namely Notary and PPAT.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini menganalisa mengenai adanya perjanjian kredit yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2027/K/Pdt/2016. Seseorang berinisial ER bermaksud meminjam uang dari seseorang berinisial I dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Nyonya Hajjah Aminah yang dimilikinya berdasarkan warisan sebagaimana ternyata dalam Akta Wasiat nomor 01 tanggal 6 Januari 2009 yang dibuat oleh Notaris Achmad Kiki Said, SH. I tidak beritikad baik karena tidak dapat dihubungi kembali oleh ER mengenai kelanjutan penyerahan uang yang telah dijanjikan. 2 tahun kemudian pihak bank datang kepada ER dengan maksud untuk mengeksekusi jaminan kredit atas perjanjian kredit yang dibuat oleh seseorang bernama Aminah, selanjutnya diketahui bahwa Sertifikat Hak Milik tersebut adalah atas nama Nyonya Hajjah Aminah yang telah meninggal dunia pada tahun 2009 sedangkan perjanjian kredit dibuat pada tahun 2010 dimana hal tersebut hanya daapt terjadi karena pemalsuan data. Tesis ini ditulis menggunakan data sekunder dengan menganalisis putusan tersebut yang selanjutnya penelitian ini bersifat preskriptif-analitis yang menjabarkan mengenai siapa pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum beserta apakah perbuatan yang ia lakukan memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata beserta akibat hukum atas perjanjian kredit yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum.

---

ABSTRACT
This thesis analyzes the existence of credit agreements containing elements of unlawful acts set forth in Article 1365 of the Civil Code which has a permanent legal force as stated in Supreme Court Decision Number 2027 K Pdt 2016. Someone with the initials of ER intends to borrow money from a person initials I with the guarantee of a Certificate of Ownership on behalf of Mrs. Hajjah Aminah owned by inheritance as evident in Deed of Wasiat number 01 dated January 6, 2009 made by Notary Achmad Kiki Said SH. I is not well intentioned because ER can not be contacted again about the continuation of the surrender money that has been promised. 2 years later the bank came to ER with the intention to execute credit guarantee on credit agreement made by a person named Aminah, it was later found out that the Certificate of Property is on behalf of Mrs. Hajjah Aminah who died in 2009 while loan agreement was made in year 2010 where it can only occur due to data forgery. This thesis is written using secondary data by analyzing the verdict which furthermore this research is prescriptive analytical that describes who do unlawful action and whether the action which he do fulfill elements of action against law as regulated in Article 1365 Book of Civil Law Along with the legal consequences of credit agreements containing elements of unlawful acts.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam hal pembaliknamaan Sertifikat Hak Milik (SHM) Tanah Warisan tanpa persetujuan ahli waris lainnya yang pada akhirnya berimplikasi kepada hak pembeli yang telah membeli tanah tersebut dengan itikad baik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Fokus penelitian adalah mengetahui apakah perbuatan Tergugat II yang membaliknamakan sertifikat hak milik tanpa persetujuan ahli waris lain adalah perbuatan melawan hukum, serta melihat bagaimana sebenarnya praktik maupun teori terkait perlindungan pembeli beritikad baik, dan terkahir mengelaborasi dua fokus di atas untuk melihat apakah putusan hakim telah tepat atau tidak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim kurang tepat dilihat dari peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang berkembang terkait. Sementara itu meskipun pembeli beritikad baik pada prinsipnya harus dilindungi, namun ketika dimasukkan dalam keadaan tertentu, ternyata memang hak pembeli beritikad baik tersebut dapat dikesampingkan. ...... This thesis discusses about Tort in case of Registering The Transition Property Rights of Heritance Land without another heir?s consent which is implicated for good faith purcahser of that land. The research method is Juridical ? Normative. The focus of the research are to see if second defendant action registering the Transition Property Rights of Heritance Land without another Heir's Consent is a tort, and to see the practice and theory of the protection of Good Faith Purchaser, and to elaborate the previous main focus to see if the whole judge decision is right or not. The research result shows that Judge decision in the case is not right if seen by regulations or theories related. In the other hands, good faith purchaser in the principle should be protected by law, but when it is inputted to the case, the good faith purchaser right can be ruled out.