Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sengketa kepemilikan sertipikat seringkali menimbulkan permasalahan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan akhirnya diselesaikan di pengadilan. Dalam kasus ini perselisihan terjadi karena adanya penggantian sertipikat SHM nomor 15/ Bengkayang kota menjadi SHM nomor 1574/ Bumi emas tanpa sepengetahuan pihak yang berhak atas SHM nomor 15/ Bengkayang Kota dan kemudian Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang mencatatkan perubahan sertipikat tersebut kedalam buku tanah. Permasalahan disini adalah apakah putusan Mahkamah Agung telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, mengapa Kantor Badan Pertanahan tidak serta merta menjalankan putusan Mahkamah Agung tersebut. Metode penelitian yang diguanakan dalam penulisan ini adalah kepustakaan yang bersifat yuridis normative, tipe penelitian ini merupakan penelitian ini bersifat deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. metode yang digunakan adalah metode Kualitatif normatif.

---

Certificate of ownership disputes often lead to legal problems for those who are involved and finally settled in court. In this case the dispute is due to the replacement of Right of ownership certificate number 15 / Bengkayang Kota became right ownership certificate number 1574 / bumi Emas unbeknownst to the parties entitled to right of ownership certificate number 15 / Bengkayang Kota and District Land Office Bengkayang then recorded the changes of the certificate of land into a land book. The problem here is whether the verdict of Supreme Court in accordance with applicable laws, why Land Office does not necessarily execute the verdict of the Supreme Court. The research method in this paper is primarily used juridical normative literature, this type of research is a descriptive analytical study, the data used are primary and secondary data. method used is the method of Qualitative normative."

"ABSTRAKTujuan Utama dari Pedaftaran tanah adalah untuk mendapatkan sertipikat. Sertipikattersebut merupakan alat bukti yang kuat dan memberikan jaminan kepastian hukumterhadap pemegang hak milik atas tanas tanah tersebut. Hal ini terdapat dalam Pasal19 ayat 1 UUPA. Namun pada prakteknya, proses pendaftaran tanah dan penerbitansertipikat hak milik atas tanah tidak selalu berjalan dengan baik. Banyak hambatandan masalah-masalah yang timbul dalam proses pendaftaran tanah dan penerbitansertipikat tersebut, terbukti dengan adanya kasus penolakan penerbitan sertipikatpengganti yang terjadi di Kabupaten Bogor yang terdapat dalam Putusan Nomor :81/ B/ 2011/ PT. TUN. JKT. ). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisantesis ini adalah penelitian yuridis – normatif dengan pendekatan kasus danperundang-undangan serta menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Dari penelitianini, disimpulkan bahwa penolakan penerbitan sertipikat pengganti oleh KantorPertanahan kabupaten Bogor telah sesuai dikarenakan sertipikat penggantidikeluarkan jika ada sertipikat tanah yang hilang. Sehingga tidak dimungkinkanuntuk diterbitkan sertipikat pengganti jika masih ada sertipikat tanah terdahulu.

---

ABSTRACTMain Purposes from land registration is to get a certificate. Those land certificate area strong evidence and giving legal certainty for the landlord as well as mentioned inArticle 19 Paragraph 1 UUPA (Agrarian Principal Laws). But in fact, practically landregistration and certification is not always going well and smoothly. There is aproblem arising along the process of land registration and certification, as showed onthe case of refusal issuance land’s certificate replacement by the District Land Officein Bogor as well as mentioned on the Court Decision Number : 81/ B/ 2011/ PT.TUN. JKT. Based on that, author interested to review the problem that caused therefusal issuance of replacement of the land’ certificate. The research is based onjuridical – normative methode with case and statute approaching, and also usingdescriptive – qualitative to analyze. The research conclude that the Bogor DistrictLand Office action refusing to issued replacement certificate is complying the statuteand applicable law. This is because the land replacement certificate can be issued ifthe landlord had lost the previous land certificate."

"Penelitian ini menganalisis mengenai penerbitan sertipikat hak atas tanah pengganti karena hilang serta perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat pengganti untuk menciptakan kepastian hukum. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai proses penerbitan sertipikat hak atas tanah pengganti karena hilang agar terhindar dari sengketa serta konflik pertanahan dan mengenai kedudukan sertipikat pengganti karena hilang serta perlindungan hukum terhadap pemegang hak dari sertipikat pengganti demi terciptanya kepastian hukum terhadap suatu hak atas tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah dalam proses penerbitan sertipikat pengganti karena hilang melibatkan berbagai pihak terkait diluar instansi Badan Pertanahan Nasional agar dalam proses penerbitannya terhindar dari tindakan hukum yang dapat menimbulkan sengketa serta konflik pertanahan seperti sertipikat ganda dan sertipikat hak atas tanah pengganti karena hilang memiliki kedudukan hukum yang sama dengan sertipikat hak atas tanah sebelumnya. Sertipikat hak atas tanah sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi agar terdapat kepastian hukum terhadap hak atas tanah yang diterbitkan sertipikat hak atas tanah pengganti dan mencegah terjadinya perbuatan hukum yang dapat menimbulkan sengketa dan konflik pertanahan.

---

This research analyzes the issuance of replacement certificates of land rights due to loss as well as legal protection for replacement certificate holders to create legal certainty. The issues raised in this research are regarding the process of issuing replacement certificates of land rights due to loss in order to avoid land disputes and conflicts and regarding the position of replacement certificates due to loss as well as legal protection for rights holders of replacement certificates in order to create legal certainty regarding land rights. The method used in this research is doctrinal research with analytical descriptive research type. The results obtained from this research are that in the process of issuing replacement certificates because they are lost, various related parties outside the National Land Agency are involved so that the issuance process avoids legal action that can give rise to land disputes and conflicts, such as double certificates and replacement certificates of land rights because they are lost. the same legal position as the previous land title certificate. The previous land rights certificate is declared no longer valid so that there is legal certainty regarding land rights issued by a replacement land rights certificate and to prevent legal actions that could give rise to land disputes and conflicts."

"Penelitian ini membahas mengenai sertipikat pengganti sebagai dasar pembuatan akta hibah, yang mana diketahui bahwa permasalahan sertipikat pengganti dimasyarakat bukanlah hal baru. Sertipikat pengganti terjadi apabila sertipikat asli sebelumnya dinyatakan hilang oleh pemilik, maka pihak Kantor Pertanahan setempat pun akan menerbitkan sertipikat pengganti tersebut dengan adanya pengajuan permintaan sertipikat pengganti dan dinyatakan di bawah sumpah oleh pemilik sertipikat tersebut, atau pihak lain yang diberikannya kuasa. Permasalahan pun muncul kemudian ketika terdapat sertipikat ganda terhadap objek yang sama. Dengan adanya dua kepemilikan ini terhadap objek yang sama, tentunya akan menimbulkan permasalahan baru apabila salah satu pihak melakukan perbuatan hukum atas dasarsertipikat pengganti tersebut kepada pihak ketiga. Dalam penelitian ini, perbuatan hukum yang dilakukan ialah membuat akta hibah berdasarkan sertipikat pengganti tersebut yang kemudian dijual kembali dengan pihak ketiga. Dengan adanya perbuatan hukum tersebut, maka tentu terdapat pihak yang merasa dirugikan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akta hibah yang dibuat tidak berdasarkan pada sertipikat pengganti yang tidak dibuat menurut perundang-undangan dianggap tidak sah dan pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang bersangkutan terhadap akta hibah yang memuat keterangan palsu. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridisnormatif, dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil Analisa adalah untuk menghindari adanya sertipikat ganda maka sertipikat sebelumnya dibekukan pada database Kantor Pertanahan, namun jika sertipikat ganda tetap terjadi maka salah satu dari sertipikat tersebut akan dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan. Adapun pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) akan berikan sanksi sesuai perbuatan atau pelanggarannya, yang terdiri dari 3 pertanggungjawaban, yaitu: Administratif, pidana dan perdata.

---

This study discusses the surrogate certificate as the basis for making a deed of grant, which is known that the issue of a replacement certificate in the community is not new. A replacement certificate occurs if the original certificate was previously declared lost by the owner, then the local Land Office will also issue the replacement certificate by submitting a request for a replacement certificate and declared under oath by the owner of the certificate, or another party to whom the authority is given. Problems also arise later when there are multiple certificates for the same object. With these two same object ownership, it will certainly create new problems if one party commits legal actions on the basis of the replacement certificate to a third party. In this research, the legal action taken is to make a deed based on the surrogate certificate which is then resold to a third party. With the existence of these legal actions there are those who feel disadvantaged. The problem raised in this study is regarding the deed of grant made not based on a certificate replacement that is not made according to the law is considered invalid and the liability of the Acting Authority (PPAT) concerned is concerned with the deed of the grant containing false information. To answer these problems, method used is juridical-normative research, with a descriptive analytical approach. The analysis result is to avoid double certificates, the certificate was previously frozen in Land Office database, but if the double certificate still occurs, one of the certificates will be canceled based on a court decision. The accountability of the Land Deed Making Officer (PPAT) will provide sanctions according to the act or violation, which consists of 3 responsibilities, namely: Administrative, criminal and civil."