Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Revenge porn menjadi salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang menempatkan perempuan dalam tatanan sosial yang rendah karena perempuan dibuat tidak berdaya serta tidak kuasa untuk membela diri dan haknya. Penelitian ini menjelaskan revenge porn–penyebaran konten seksual berupa gambar atau video melalui platform online (mis. Facebook, Instagram) tanpa persetujuan yang dimotivasi oleh niat untuk menyakiti atau mempermalukan korban. Penelitian ini menjelaskan latar belakang pelaku melakukan revenge porn dengan menggunakan pendekatan kualitatif feminis melalui studi kasus terhadap 3 (tiga) pelaku revenge porn. Feminis radikal menjadi kerangka teori untuk melihat adanya niat pelaku berdasarkan hegemoni maskulinitas. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (i) adanya kontruksi maskulinitas dan femininitas yang membentuk gagasan pelaku melakukan revenge porn, (ii) adanya objektifikasi seksual yang menunjukan relasi kuasa pelaku, (iii) Revenge porn sebagai bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan berbasis siber, sehingga revenge porn tidak dapat dikatakan sekedar tindakan pornografi melain sudah merupakan bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan yang difasilitasi oleh internet (berbasis siber). Saran jangka pendek yang diajukan yaitu perubahan hukum yang berpihak pada perempuan serta memuat pasal khusus terkait kekerasan seksual berbasis siber.

---

This research explains revenge porn - sharing sexually explicit images or videos of a person without consent - based on the perspective of the perpetrator. Furthermore, this research attempts to explain more deeply the background of perpetrators of revenge porn by using a feminist qualitative approach through a case study of 3 (three) revenge porn actors. This study uses a radical feminist theory to see the intentions of perpetrators based on hegemonic masculinity. The result of this research shows that (i) there is a construction of masculinity and femininity that forms the idea of perpetrators doing revenge porn, (ii) the existence sexual objectification which shows the power relations of perpetrators, (iii) revenge porn as a form of sexual violence against women based on cyber, so that revenge porn cannot be said to be merely an act of pornography but is already a form of sexual violence against women facilitated by the internet (cyber-based). This research suggest the change of law that stands for women and contains specific articles related to cyber-based sexual violence."

"Fokus pada penulisan ini adalah mengidentifikasi seksisme pada teks-teks yang disampaikan oleh Coach Hafidin di dalam video "Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar". Tidak hanya itu, penulisan ini juga berfokus pada komodifikasi agama yang dikemas di dalam mentoring poligami berbayar. Tujuannya adalah untuk menunjukan bahwa seksisme dan komodifikasi agama terhadap perkawinan poligami merupakan kekerasan terhadap perempuan. Teori seksisme Sara Mills digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis lebih jauh teks-teks yang menandung makna seksis, yaitu seksisme terbuka dan seksisme tertutup. Teori feminis radikal juga digunakan untuk menganalisis relevansi antara seksisme, patriarki, agama, dan juga poligami yang saling berkontribusi dalam melanggengkan kekerasan terhadap perempuan. Hasil analisis dari menunjukan bahwa teks-teks yang disampaikan Coach Hafidin di dalam video ini mengandung makna yang seksis. Feminis radikal pada prinsipnya setuju bahwa seksisme adalah bentuk penindasan terhadap perempuan dan patriarki sebagai akar dari seksisme dan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Tidak hanya mengandung seksisme, video ini juga menunjukan adanya komodifikasi agama yang dikemas melalui mentoring poligami berbayar. Adanya komodifikasi agama lewat mentoring poligami ini merupakan bentuk glorifikasi poligami dan memberikan banyak kerugian bagi perempuan. Semakin banyak laki-laki yang berpoligami, semakin banyak pula perempuan yang terjebak dalam perkawinan poligami dan juga akan berdampak bagi anak-anak mereka dan juga tatanan sosial masyarakat.

---

The focus of this writing is identifying sexism in the texts conveyed by Coach Hafidin in the video "Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar”. This writing also focuses on the commodification of religion packaged in paid polygamy mentoring. The aim is to show that sexism and the commodification of religion against polygamous marriages constitute violence against women. Sara Mills' theory of sexism is used to further identify and analyze texts that contain sexist meanings, namely overt sexism and covert sexism. Radical feminist theory is also used to analyze the relevance between sexism, patriarchy, religion, and also polygamy which contribute to each other in perpetuating violence against women. The results of the analysis show that the texts conveyed by Coach Hafidin in this video contain sexist meanings. Radical feminists agree in principle that sexism is a form of oppression against women and that patriarchy is the root of sexism and all forms of violence against women. Not only contains sexism, this video also shows the commodification of religion packaged through paid polygamy mentoring. The commodification of religion through polygamy mentoring is a form of glorification of polygamy and provides many disadvantages for women. The more men who are polygamous, the more women are trapped in polygamous marriages and it will also have an impact on their children and also the social fabric of society."

"Perlindungan saksi dan korban merupakan bagian integral dari pelayanan publik yang harus dipenuhi oleh negara kepada masyarakat. LPSK sebagai lembaga yang memiliki mandat utama dalam hari ini sudah semestinya memberikan perlindungan yang inklusif dan menyeluruh kepada seluruh penerima manfaatnya. Namun terkait hal ini, LPSK dihadapi oleh tantangan keterbatasan SDM dan geografis dalam rangka pemenuhan hak saksi dan korban, menghambat kinerja LPSK secara optimal. Untuk itu, LPSK melanggengkan pendekatan perlindungan berbasis komunitas sebagai perpanjangan tangannya untuk menjangkau lebih banyak saksi dan korban lagi. Untuk mempelajari lebih lanjut terkait hal ini, peneliti menggambarkan faktor yang menentukan keberhasilan interaksi antaraktor yang terjalin dalam perlindungan berbasis komunitas tersebut melalui konsep network governance. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode post-positivist dengan data yang berasal dari hasil wawancara mendalam dan beberapa studi kepustakaan sebagai data sekunder. Hasil analisis meninjukkan bahwa pada dasarnya kerja-kerja perlindungan telah berjalan dengan baik sebagaimana diamanakan kepada masing-masing aktor. Namun, peningkatan dalam aspek kepercayaan resiprokal, koordinasi, persamaan informasi, dan respon terhadap eksternal masih perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan. Di samping itu, disimpulkan juga model jaringan yang terbentuk dalam penelitian ini adalah shared-governance namun sebagai upaya perbaikan model lead-organization dapat menjadi pilihan untuk diterapkan.

---

Witness and victim protection is an integral part of public services that must be fulfilled by the state to the community. LPSK as an institution that has the main mandate on this day should provide inclusive and comprehensive protection to all beneficiaries. However, in this regard, LPSK is faced with the challenges of limited human resources and geography in order to fulfill the rights of witnesses and victims, hampering the optimal performance of LPSK. For this reason, LPSK perpetuates a community-based protection approach as an extension of its arm to reach out to more witnesses and victims. To learn more about this, the researcher describes the factors that determine the success of interactions between actors in community-based protection through the concept of network governance. This research was conducted using a post-positivist method with data derived from in-depth interviews and several literature studies as secondary data. The results of the analysis show that basically the protection work has been running well as mandated to each actor. However, improvements in the aspects of reciprocal trust, coordination, information equality, and external response still need to be made to improve service quality. In addition, it is also concluded that the network model formed in this study is shared-governance but as an effort to improve the lead-organization model can be an option to be applied. "